Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan kemiskinan di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang hipotesis Kuznets dan konsep kemiskinan serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi; (2) Juga membahas data dan indeks pembangunan manusia terkait program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia seperti MP3EI; (3) Dokumen tersebut juga membahas berbagai penguk

1. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Program Doktor Bidang Ilmu Sosial
Universitas Pasundan
Bandung
2012 1

2. Sistimatika
 Pembangunan dan Kemiskinan
a. Hipotesis Kuznet
b. Teori dan Konsep kemiskinan
 Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
a. Data dan Angka
b. Indeks Pembangunan Manusia
c. MP3EI
2

3. Literatur
3

4. Pembangunan dan Kemiskinan
4

5. Pro
Poor
Kemiskinan
Pro
Masalah
Pembangunan
Pro Job
Growth?
?
Pengangguran Ketidaadilan
5

6. HIPOTESIS KUZNETS
 Data data ekonomi periode 1970–1980, pertumbuhan ekonomi dan
distribusi pendapatan -terutama di LDS (Less Developing Countries)-
menunjukan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesenjangan ekonomi.
 Demikian pula, studi yang dilakukan di negara negara Eropa Barat,
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru membuat ketimpangan
antara kaum miskin dan kaum kaya semakin melebar.
 Hipotesis Kuznets menegaskan, yaitu, dalam jangka pendek ada korelasi
positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan
pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi
korelasi yang negatip.
 Fenomena ini dikenal dengan nama “Kurva U terbalik dari Hipotesis
Kuznets”. Pertanyaannya adalah berapa lama jangka pendek itu? Dan
berapa lama jangka panjang itu? Kapan titik balik dicapai?

7. Kurva Kuznet
7

8.  Hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi
adalah hubungan positif.
 Deininger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi
positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan
angka kemiskinan.
 Studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson
(1989) dan Ravallion (1995), menunjukan tidak ada korelasi antara
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan.
 Kedua studi yang mempunyai hasil bertolak belakang tersebut, justru
menguatkan hipotesis dari Kuznets dengan kurva U terbalik.
 Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian
menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi
pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke
suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

9. Pengertian konvensional kemiskinan hanya
berdimensi tunggal yakni kekurangan,
ketidakmerataan, atau diartikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
hidup minimal, serta diikuti dengan
ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.
Semuanya berciri kuantitatif dan moneymetric.
9

10. The poor shall be taken to mean
persons, families and groups of
persons whose resources material,
cultural and social are so limited as to
exclude them from the minimum
acceptable way of life in the member
state where they live.
(Inequality and Poverty Reexamined, Stephen P Jenkins &
John Micklewright, 147).
10

11. Kemiskinan bukan saja ketidakmampuan
ekonomi namun juga menyentuh masalah
ketidakmandirian atau ketergantungan pada
individu dan kelompok atau negara lain.
11

12. Ketergantungan
[Dependency is]…an historical condition which shapes a
certain structure of the world economy such that it favors
some countries to the detriment of others and limits the
development possibilities of the subordinate
economics…a situation in which the economy of a certain
group of countries is conditioned by the development and
expansion of another economy, to which their own is
subjected.
(Theotonio Dos Santos, “The Structure of Dependence,” in K.T. Fann and
Donald C. Hodges, eds., Readings in U.S. Imperialism. Boston: Porter
Sargent, 1971, p. 226)
12

13. Teori
Ketergantungan
(Dependency
Theory)
dikembangkan pada Kebijakan
akhir tahun 1950-an Publik
oleh Raul Presibich
(Direktur Economic
Commission for Latin
America, ECLA).
13

14. World System Globalisasi
Neoliberalisme
Theory Ekonomi
14

15. Kemiskinan absolut.
Kemiskinan relatif.
Kemiskinan subyektif.
15

16. Perspektif struktural
Perspektif kultural
atau situasional
(cultural perspective).
(situational perspective).
Michael Sherraden (2006:46-54) 16

17. Masalah  Ketergantungan ekonomi;
Struktural  Rendahnya derajat kesehatan;
 Rendahnya tingkat pendidikan;
Masalah
 Tekanan masalah Sosial
Kultural
 Kondisi keterisolasian
LIngkaran
Kemiskinan
17

18. Kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok
masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (poverty
trap), deprivasi (social deprivation), isolasi, ketidak-
berdayaan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya
alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan
kesenjangan.
(Chambers 1983).
18

19. Pengukuran
Poverty severity index (P2): This measure gives more weight to the very poor by
taking the square of the distance from poverty line. It is calculated by squaring the
relative shortfall of per capita consumption to the poverty line and then averaging
across population while assigning zero values to those above the poverty line. When
a transfer is made from a poor person to someone who is poorer, this registers a
decrease in aggregate poverty.
US$1 and US$2 PPP per day poverty measures: To compare poverty across
countries, the World Bank uses estimates of consumption converted into US dollars
using purchasing power parity (PPP) rates rather than exchange rates. The PPP
exchange rate shows the numbers of units of a country‟s currency needed to buy in
that country the same amount of goods and services that US$1 would buy in the US.
These exchange rates are computed based on prices and quantities for each country
collected in benchmark surveys, which are usually undertaken every five years. Chen
and Ravallion (2001) present an update on world poverty using a US$1-a-day poverty
line. According to their calculations, in 1993 the US$1-a-day PPP poverty line was
equivalent to Rp 20,811-a-month (US$2). The PPP poverty lines are adjusted over
time by relative rates of inflation, using consumer price index (CPI) data. So in 2006,
the US$1 PPP poverty line is equivalent to Rp 97,218 per person per month while the
US$2 PPP poverty line is equivalent to Rp 194,439 per person per month.
19

20. Poverty headcount index (Po): This is the share of the population whose
consumption is below the poverty line. The headcount index, sometimes referred to
as the „poverty incidence‟, is the most popular poverty measure. However, this
measure fails to differentiate between sub-groups of the poor and does not indicate
the extent of poverty. It remains unchanged even if a poor person becomes poorer or
better off, provided that they remain below the poverty line. Therefore, in order to
develop a comprehensive understanding of poverty, it is important to complement the
headcount index with the other two poverty measures of Foster, Green and
Thorbecke (FGT).
Poverty gap index (P1): The mean aggregate consumption shortfall relative to the
poverty line across the whole population, with a zero value assigned to those above
the poverty line. The poverty gap can provide an indication of how many resources
would be needed to alleviate poverty through cash transfers perfectly targeted to the
poor. This index better describes the depth of the poverty but does not indicate the
severity of poverty. However, it does not change if a transfer is made from a poor
person to someone who is even poorer.
20

21. Tiga Langkah Pokok Kebijakan Pemerintah
Incentives Clarity of
and Skills Functions
Results
Information, Orientation
Participation
and
Consultation
www.ginandjar.com

22. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), New York tahun 2000
mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang
berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan
proporsi penduduk yang menderita kelaparan;
mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk
yang tidak memiliki akses pada air minum yang
sehat;
menjamin semua anak, laki-laki dan perempuan,
menyelesaikan sekolah dasar;
menurunkan hingga 2/3 kematian bayi & anak dibawah
Memerangi kemiskinan usia lima tahun;
harus dicapai pada
tahun 2015 menghentikan penyebaran penyakit HIV / AIDS, malaria
dan jenis penyakit menular lainnya;
menghilangkan ketidaksetaraan gender di sekolah;
menerapkan dengan konsekuen kebijakan
pembangunan berkelanjutan;
mengembangkan kemitraan untuk pembangunan di
semua tingkatan.
22

23. Dasar Pembangunan Nasional
Building community capacity
as social capital
Enhancing social
Providing economic capital entrepreneurship at
Through Community Block community level through
Grants/BLM facilitators/community
leaders
GSAPS-2008 www.ginandjar.com 23

24. 1. Social development is economic development.
2. Investasi di bidang sosial tidak kalah penting dari segi
ekonomi.
3. Dari kajian di 90 negara, Birdsall antara lain
menunjukkan adanya asosiasi positif antara angka
partisipasi sekolah (school enrollment) dengan angka
rata-rata pertumbuhan ekonomi.
Birdsall, Nancy, Social Development is Economic Development. Policy Research
Development. World Bank, 1993.
24

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30.  Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret
2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen).
Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret
2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti
jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
 Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun
lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode
Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah
perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di
daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.
 Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan
dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode
Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase
penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan
di perdesaan mencapai 0,58 persen.

31.  Menurut Badan Pusat Statistik (2000) kemiskinan
didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara
dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan
480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
 Menurut hasil survey Susenas (1999), kemiskinan
disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan
makanan dan non makanan sebesar Rp.89.845,-
/kapita/bulan dan Rp.69.420,-/kapita/bulan.
 Ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara negara
dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris
kadang kadang kurang bisa menjelaskan fenomena
kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan
dengan kesejahteraan.

38. 38

39. 39

40. Tujuan MDGs di Indonesia
40

41. 41

42. 42

43. 43

54. Wasalam
54