1. LEMBAGA DAN KELEMBAGAAN PTS
PASCA PEMBATALAN UU BHP
Rully Indrawan
Rektor IKOPIN
Diskusi Pasca Pembatalan UU BHP. Harian Kompas, 3 Mei 2010
2. RUU BHP
Mengisi kekosongan hukum positif penyenggara pendidikan;
Jawaban atas bentuk tunggal badan hukum bagi
penyelenggaraan pendidikan;
Kelanjutan UU Sisdiknas.
Silaturahmi KORPRI Kopertis Wilayah IV
10 Nopember 2005
4. Aspek yang perlu dikritisi dilihat dari sudut
pandang PTS (saat itu dan juga tetap sampai sekarang)
Aspek Lembaga dan Kelembagaan;
Aspek Pembiayaan dan Kepemilikan;
Aspek Tenaga Kependidikan
5. 1. Aspek Kelembagaan
WMA buah dari pikiran penyeragaman?
Dua badan hukum, pemicu konflik internal?
Perubahan paradigma setengah hati, menjamin rasa
keadilan?
6. 2. Aspek Pembiayaan/Kepemilikan
Apakah bentuk peran serta masyarakat telah melihat
akar kesejarahan PTS?;
Satuan pendidikan, tidak boleh melakukan kerjasama?;
Komitmen peran pemerintah, senyatanyakah?
7. 3. Aspek Tenaga Kependidikan
Bagaimana keberlangsungan dosen dpk.;
Revisi pola hubungan PT, akankah menyebabkan biaya
tinggi?;
8. MK memberikan 5 alasan mengapa MK
menggugurkan eksistensi BHP (dalam amar
putusan setebal 403 halaman)
UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan
maksud dan keselarasan dengan UU lain.
UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia
mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang
sama.
Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih
banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya
pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya
penyelenggaraan pendidikan.
UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan
menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal
28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.
Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam
bentuk badan hukum lainnya.
10. Menteri Diknas, Metro TV, 1 Mei 2010
Lembaga pendidikan swasta lahir dari sejarah yang panjang dan
memberikan kontribusi terhadap pendidikan nasional.
Pemerintah menghargai jasanya dan akan memperlakukan
sama sebagaimana lembaga pendidikan negeri.
11. UU Sisdiknas
UU PP
Guru dan Dosen
Tata Kelola
BHP (Lembaga) (kelembagaan)
Penyelenggara dan/atau satuan Pengelolaan Pendidikan,
pendidikan formal yang pengelolaan satuan pendidikan,
didirikan oleh Pemerintah pengelolaan dana pendidikan
atau masyarakat berbentuk pengalokasian dana pendidikan
badan hukum pendidikan. dlsb
Perpu?
12. Lembaga (utk PTS kembali format asal)
• Yayasan (UU no 16/2001, UU no 28/2004)
a. Keberadaan kegiatan pendidikan
b. Pasal hrs dikaji ulang (Ps 5, 26, 71 dlsb).
c. Yayasan yang melewati 20 oktober 2008
d. Organisasi nir laba vs UU No 7 Tahun 1994 (GATS=General Agreement
on Trade in Services?)
Non-Yayasan
(badan wakaf, majelis pendidikan, perkumpulan, pesantren dlsb, Payung
hukumnya?)
13. Masalah keuangan, misalnya :
1. Kewajiban pajak,
2. Pertanggungjawaban kepada donor/donatur, kreditor,
3. Penyalahgunaan dan korupsi
4. Pertanggungjawaban keuangan dan LK,
5. Asuransi,
Masalah non keuangan misalnya :
1. Pelanggaran hukum umumnya, UU yayasan khususnya,
2. Penyimpangan terhadap misi,
3. Ketidakjelasan ukuran kinerja
4. Jaminan kesejahteraan karyawan,
5. Keperdulian thd. pelanggan.
6. Pembagian tugas dan kewenangan dengan satuan pendidikan.
14. Masukan Perpu
Menjawab pendidikan untuk siapa? (private goods atau public goods?)
1. Fleksibilitas terhadap disparitas dan heterogenitas;
2. Pengendalian dan pengawasan mutu diserahkan kepada masyarakat dengan didukung oleh
sistem penegakan hukum yang konsisten;
3. Memberi ruang bagi terlaksananya otonomi akademik di satuan pendidikan tinggi.
Pemposisian PTS (mitra atau subsitusi?)
1. Sebagai subsistem pendidikan nasional perlu perlakuan yang pantas dan sepadan;
2. Memperkuat daya saing bangsa juga memperluas akses pendidikan tinggi;
Bentuk yang adaftip dengan perundang-undangan yang lain. (UU Guru
dan Dosen, UU Yayasan, UU Ketenagakerjaan, dan Kepres no 80, 2003)
Memuat prinsip otonomi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas
16. Masukan Implementasi PP
Implementasi kebijakan yang berkarakter kesetaraan;
Pasal yang ambivalen hrs secepatnya diikuti oleh peraturan perundang-
undangan di bawahnya;
Mempertimbangan format dan ruh otonomi daerah dan desentralisasi
pendidikan
Sosialiasi PP yang sudah ada;
Secepatnya dikeluarkan PP tentang Pengelolaan satuan pendidikan.
Bisa dikembangkan dari PP 17/2010
Jaminan perlindungan kepada masyarakat atas pelayanan PT .
17. Ambivalensi, al.
Pengelolaan Pembelajaran di luar Domisili Perguruan Tinggi
Pasal 89
(1) Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui
program studi di luar domisili perguruan tinggi.
(2) …….
Kerja Sama
Pasal 90
(1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-
akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam
negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu,
dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
