Dokumen tersebut membahas tentang kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Beberapa penelitian sebelumnya dianalisis, seperti penelitian Nur Baeti (2013) tentang pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Juga dibahas tentang penyebab kemiskinan seperti ketimpangan pendapatan dan kualitas sum

1. 9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka
Kajian pustaka diperlukan untuk mempertimbangkan dan menentukan
variabel serta metode analisis dalam penelitian sehingga penulis memiliki
gambaran dan pengetahuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas
masalah yang sama namun dalam konteks yang berbeda. Adapun beberapa
peneltian yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penulisan ini, diantaranya:
Nur Baeti (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pengangguran,
Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan
Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Penelitian
tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel bebas
pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap
variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah
dimana penelitian ini menggunakan metode analisis data panel yaitu menyatukan
data time series dan cross section. Kesimpulan penelitian tersebut adalah
Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa
Tengah sedangkan Pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah
berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga
secara simultan seluruh variabel bebas memengaruhi variabel terikat.
Wahyu Febri Dwiatmojo (2017) dalam penelitiannya berjudul “Analisis
Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Penelitian
tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa faktor ekonomi

2. 10
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dimana penelitian ini
menggunakan metode analisis data panel yaitu gabungan time series dan cross
section. Penelitian ini menggunakan variabel independen Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Pengangguran, dan Inflasi di Jawa Tengah. Sedangkan variabel dependennya
adalah tingkat Kemiskian di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut adalah jumlah
penduduk dan pengangguran memengaruhi tingkat kemiskinan dalam pengaruh
positif, PDRB dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan,
sedangkan nilai Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011-2015.
Yoghi Citra Pratama (2014) dalam penelitiannya berjudul “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kemiskinan di Indonesia”. Bertujuan untuk
menjelaskan strategi program kemiskinan dan efektifitas dari kegiatan tersebut
dalam menekan angka kemiskinan dengan menggunakan metode deskriptif-
korelasional (Kausal). Serta melihat seberapa besar variabel bebas yaitu tingkat
pendapatan, konsumsi, pendidikan, inflasi dan IPM memengaruhi variabel terikat
yaitu kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh
variabel bebas tersebut secara simultan memengaruhi Kemiskinan di Indonesia.
Rusdarti dan Resta Katolina (2013) dalam penelitiannya yang membahas
tentang faktor kemiskinan di Jawa Tengah, ia mendeskripsikan kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah dan melakukan analisis terhadap pengaruh Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran, dan Belanja Publik terhadap
Kemiskinan. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS).

3. 11
Data independen yang digunakan adalah PDRB, pengangguran, dan APBD.
Sedangkan data dependen yang digunakan adalah Kemiskinan. Menyimpulkan
bahwa pengangguran tidak memengaruhi signifikan terhadap kemiskinan
sedangkan PDRB dan Belanja Publik memengaruhi signifikan terhadap
kemiskinan.
Eka Nur Hidayah (2017) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Jumlah
Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerja dan
UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
2010-2014”. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu
Tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Daya Tarik Wisata
dan Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, yaitu
mendeskripsikan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang
berhubungan dengan angka-angka atau rumus-rumus perhitungan yang digunakan
untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan regresi
data panel. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hanya IPM yang
memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan sedangkan variabel lainnya
tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah secara signifikan.
Sri Mulyati (2009) yang dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis
Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia periode 1985-2008: Pendekatan
dengan Kurva Phillips”. Bertujuan untuk mengetahui apakah teori kurva Phillips
berlaku di Indonesia. Dengan pengujian kuantitatif dan metode OLS serta uji
Kausalitas Granger berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Tingkat pengangguran

4. 12
sebagai variabel dependen dan inflasi sebagai variabel independen. Hasil
penelitian tersebut menunjukan tidak adanya hubungan negatif antara
pengangguran dan inflasi sehingga teori Phillips tidak berlaku di Indonesia.
2.2 Landasan Teori
2.2.1. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di
dunia. Di Amerika Serikat (AS), yang tergolong negara maju dan salah satu
negara kaya di dunia, masih terdapat jutaan orang yang tergolong miskin.
Sementara itu, mereka yang hidup tidak miskin relatif miskin dibanding penduduk
AS yang lainnya.
Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:
 Pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu.
 Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima
oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan
relatif sangat erat kaitannya dengan masalah pendapatan (Kuncoro,
2006:111).
Perlu ditekankan bahwa masalah kemiskinan tidaklah sama dengan
masalah ketimpangan distribusi pendapatan (inequality). Kemiskinan merupakan
masalah yang erat hubungannya dengan standar hidup yang absolut dari bagian
masyarakat tertentu sehingga kemiskinan bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi
dimana masyarakat tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidupnya
sedangkan masalah ketimpangan berkaitan dengan standar hidup relatif dari

5. 13
masyarakat secara keseluruhan sehingga pada tingkat ketimpangan yang tinggi
maka kekayaan dimiliki oleh segelitir orang saja dan sisanya adalah masyarakat
dalam kemiskinan yang sangat tinggi.
Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah yang
memiliki makna yang sama. Suatu negara (wilayah) tersebut terbelakang
ekonominya. Negara (wilayah) terbelakang ekonominya karena tidak memiliki
sumber daya alam yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan
(Adisasmita, 2013:108).
Negara-negara (wilayah-wilayah) kurang berkembang (less developed)
atau terbelakang (under developed) memiliki (karakteristik) miskin. Kemiskinan
mencerminkan rendahnya tingkat pembangunan (pertumbuhan) ekonomi kondisi
negara (wilayah) terbelakang berada dalam lilitan lingkaran setan (vicious circle),
berada dalam jeratan lingkaran kemiskinan. Kebanyakan negara-negara
berkembang merupakan negara yang taraf hidup penduduknya relatif masih sangat
rendah.
Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious
circle of poverity) adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara
demikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap
miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat
pembangunan yang lebih tinggi.
Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat
dinyatakan secara berikut:

6. 14
Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat diakibatkan rendahnya produktivitas
dari masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa menabung/ tingkat tabungan
rendah. Dari keadaan tersebut mengakibatkan potensi masyarakat dalam
pembentukan modal akan rendah dan berujung pada kondisi dimana suatu negara
dihadapkan oleh masalah kekurangan barang dan modal serta produktivitas pun
tetap rendah.
Sedangkan dari segi permintaan modal, terdapat perbedaan bentuk pada
lingkaran perangkap kemiskinan ini. Kurangnya faktor pendorong di negara-
negara terbelakang dalam membentuk penanaman modal diakibatkan oleh
besarnya pasar dalam memenuhi beragam jenis barang sangat terbatas. Hal
tersebut diakibatkan oleh perolehan pendapatan masyarakat yang sangat kecil
yang disebabkan karena rendahnya produktivitas sebagai dampak akibat
pembentukan modal yang rendah sebelumnya.
Mierer Dan Baldwin menyatakan pula satu bentuk lingkaran perangkap
kemiskinan lain. Lingkaran kemiskinan ini timbul dari hubungan saling
memengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional
dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Diperlukan tenaga kerja yang
mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanaan berbagai macam kegiatan
ekonomi dalam mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki. Di negara
berkembang kekayaan alam belum dikembangkan secara maksimal karena tingkat
pendidikan masyarakat masih relatif rendah, tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan
terbatas jumlahnya, dan pergerakan sumber daya juga terbatas (Sukirno, 2006).

7. 15
Dengan informasi distribusi pendapatan tertentu, tingkat kemiskinan suatu
negara ditentukan dengan menghitung persentase populasi berpendapatan kurang
dari $370, dan kemiskinan ekstrim dengan menghitung persentase populasi
berpendapatan kurang dari $275. Dengan perhitungan ini (Hakim, 2002) :
 31 persen (atau 1,073 miliar) penduduk di negara-negara berkembang, dan
22 persen dari total penduduk dunia, adalah miskin pada tahun 1985.
 31 persen (atau 1,116 miliar) penduduk di negara berkembang, dan 22
persen penduduk dunia adalah miskin pada tahun 1990.
 30 persen (atau 1,438 miliar) penduduk negara berkembang, dan 25 persen
dari dunia, adalah miskin pada tahun 1996.
 24 persen (atau 1,210 miliar) penduduk negara berkembang, dan 20 persen
dari dunia, adalah miskin pada tahun 2000.
Pada tahun 1985, 18 persen (atau 633 juta jiwa) penduduk di negara-negara maju,
(atau 13 persen dari dunia) berada dalam kemiskinan
2.2.2 Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan masal yang banyak terjadi di banyak negara yang baru saja
merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari
perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya (Hardiman dan Midgley,
1982: 52-54). Penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada
sektor pertanian yang subsisten, metode produksi yang tradisional, yang seringkali
dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.
Sharp, et.al (1996: 173-191) mencoba mengidentifikasi penyebab
kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan

8. 16
muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul
akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya
manusia yang rendah berarti kualitasnya rendah, yang pada akhirnya upahnya
rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya ini karena rendahnya pendidikan, nasib
yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga,
kemiskinan akibat perbedaan akses dalam modal.
2.2.3 Pengangguran
Ketersedian lapangan kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan
angkatan kerja yang tersedia tiap tahunnya merupakan penyebab dan sekaligus
akibat dari rendahnya taraf hidup masyarakat di negara berkembang. Hal ini
disebabkan karena rendahnya pemanfaatan sumber daya yang ada tersedia.
Kecilnya lapangan kerja tersebut akan menimbulkan dua macam pengangguran,
yaitu pengangguran terselubung atau pengangguran tidak kentara
(underemployment atau disguised unemployment) dan pengangguran penuh.
Menurut Hakim (2002:26), pengangguran terselubung dapat didefinisikan
sebagai penduduk yang bekerja namun kontribusinya dalam perekonomian
tidaklah besar. Apabila jam kerjanya dikurangkan, jumlah barang dan jasa yang
dihasilkanya pun tidak berubah. Sedangkan pengangguran penuh didefinisikan
sebagai masyarakat yang telah memasuki usia kerja dan memiliki keinginan untuk
bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Jika ditotal pengangguran yang ada di
negara-negara berkembang, yaitu baik pengangguran terselubung maupun yang

9. 17
penuh, maka angkanya akan mencapai 35 persen dari angkatan kerja di pedesaan
dan perkotaan.
Dalam buku Mankiw (2014:99) menjelaskan bahwa, masalah
pengangguran dibagi dalam dua kategori, yaitu jangka panjang dan jangka
pendek. Tingkat pengangguran alamiah suatu perekonomian adalah jumlah
pengangguran yang biasa terjadi dalam perekonomian tersebut. Pengangguran
siklis adalah fluktuasi pengangguran dari tahun – ketahun yang mendekati tingkat
alamiahnya dan terkait erat dengan pasang surut kegiatan perekonomian.
Angkatan kerja adalah jumlah orang bekerja dan tidak bekerja:
Angkatan kerja = Jumlah orang bekerja + jumlah yang tidak bekerja
Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak
bekerja:
x 100
2.2.4 Inflasi
Menurut Feriyanto (2014), inflasi merupakan suatu kondisi atau proses
dimana harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan
harga tersebut diukur dengan beberapa indeks yaitu Consumer Price Index (CPI)
digunakan sebagai indentifikasi biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam
memenuhi kebutuhan hidup, Wholesale Price Index (WPI) digunakan dalam
mengidentifikasi harga dari penjumlahan barang pada tingkat perdagangan besar
(GNP Deflator). Berikut ini merupakan pembagian jenis-jenis inflasi yakni:

10. 18
Berdasarkan Sifatnya:
 Creeping Inflatin/Inflasi Merayap : inflasi < 10%
 Galloping Inflation/ Inflasi Menengah : angka inflasi 10%-30%
 Hyper Inflatin/Inflasi Tinggi : inflasi > 30%
Berdasarkan Asalnya:
 Imported Inflation : Suatu kondisi naiknya harga diakibatkan faktor dari
luar yaitu harga barang-barang impor.
 Domestic Inflation : Suatu kondisi naiknya harga diakibatkan faktor dari
dalam negara yaitu harga barang-barang domestik.
Berdasarkan Sebabnya:
a. Demand Pull Inflation merupakan kenaikan harga yang disebabkan oleh
tarikan permintaan apabila perusahaan tidak mampu dengan cepat untuk
memenuhi kebutuhan permintaan konsumen yang tinggi. Sehingga terjadi
kekurangan produk yang menyebabkan perusahaan menaikkan harga-
harga barang.

11. 19
Gambar 2.1 Demand – Pull Inflation
Sumber : Feriyanto, 2014
b. Cosh push Inflation merupakan inflasi yang disebabkan adanya dorongan
karena kenaikan biaya produksi apabila perusahaan menghadapi masalah
naiknya harga bahan baku/input produksi sehingga dengan modal yang
sama akan menghasilkan harga yang tinggi dengan kata lain perusahaan
menaikkan harga barang karena mengalami kenaikan harga input produksi.
Gambar 2.2 Cost Push Inflation
Sumber : Feriyanto, 2014

12. 20
Golongan Monetaris menganggap bahwa inflasi disebabkan oleh kelebihan
dalam penawaran uang dan permintaan agregat masyarakat. Pandangan ini sejalan
dengan pandangan teori konvensional, yaitu apabila permintaan terus bertambah,
sedangkan kapasitas untuk memproduksi barang-barang telah mencapai tingkat
maksimal berarti penawaran tidak dapat ditambah lagi, maka inflasi akan terjadi.
Menurut golongan Monetaris, inflasi yang terjadi di negara berkembang juga
mempunyai sifat yang demikian. Keinginan untuk mempercepat lajunya
pembangunan telah mendorong negara berkembang untuk melaksanakan ekspansi
moneter yang berlebihan. Ekspansi moneter tersebut terutama ditujukan untuk
membiayai anggaran belanja pemerintah. Disamping itu, ekspansi dilakukan
untuk menyediakan lebih banyak pinjaman kepada para pengusaha. Kebijakan
yang demikian akan memperbesar keseluruhan permintaan masyarakat dan
apabila negara yang menjalankannya tidak sanggup memperbesar penawaran
barang-barang, kelebihan permintaan akan menaikkan harga dan selanjutnya
inflasi akan timbul (Sukirno, 2006:320).
Sedangkan pandangan umum ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa
berbagai pengaruh buruk yang akan diakibatkan oleh inflasi terhadap
pembangunan ekonomi melebihi sumbangannya. Inflasi akan mengurangi gairah
masyarakat untuk menabung, karena nilai riil tabungan akan mengalami
penyusutan. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga-
harga mereka akan mempertinggi tingkat konsumsi sehingga dapat membeli dan
menyimpan barang-barang yang dapat digunakan di masa yang akan datang.
Penurunan tabungan tersebut juga disebabkan karena masyarakat mengubah cara

13. 21
Inflasi
dd
Pengangguran
penabungannya, dari tabungan dalam badan-badan keuangan atau dalam bentuk
surat-surat berharga menjadi dalam bentuk barang-barang tahan lama yang
diharapkan akan mengalami pertambahan nilai yang dapat mengimbangi tingkat
kenaikan harga-harga umum.
2.2.5 Kurva Phillips
A.W. Phillips (1958) dalam buku Mankiw (2000) memaparkan penjelasan
tentang korelasi antara inflasi dengan tingkat pengangguran dengan asumsi bahwa
inflasi merupakan gambaran dari adanya permintaan secara umum. Dengan
naiknya permintaan masyarakat secara umum, menyebabkan harga-harga akan
naik. Dengan naiknya harga (inflasi) maka produsen melakukan peningkatan
kapasitas produksinya dengan penambahan tenaga untuk memenuhi kebutuhan
dari naiknya permintaan tersebut. Peningkatan permintaan tenaga kerja tentu
membutuhkan modal tambahan untuk membayar pekerja yang mengakibatkan
naiknya harga (inflasi) dan di sisi lain kemudian pengangguran pun berkurang.
Gambar 2.3 Kurva Phillips
Sumber : Mankiw, 2000
Inflas
i
(π)
π² +
V
Uⁿ Pengangguran
(U)

14. 22
Tiga komponen pembentuk kurva Phillips adalah:
Ekspektasi in lasi ( )
Pengangguran Siklis (U-Uⁿ)
Guncangan Penawaran (v)
Persamaan Kurva Phillips adalah:
- β (U-Uⁿ) v
Di mana adalah in lasi, adalah ekspektasi inflasi, U adalah tingkat
pengangguran dan Uⁿ adalah tingkat pengangguran alamiah (NAIRU – Non-
Accelerating Inflation Rate of Unemployment). β menunjukkan besarnya respon
tingkat in lasi terhadap perubahan tingkat pengangguran siklis. β dapat
menunjukkan besarnya rasio pengorbanan (sacrifice ratio) yang terjadi. Tanda
negati sebelum parameter β menunjukkan hubungan negati antara in lasi dengan
tingkat pengangguran.
2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB didefinisikan sebagai kegiatan perekonomian suatu daerah yang
menghasilkan barang dan jasa. Angka PDRB dapat dijadikan pengukur laju
pertumbuhan suatu daerah dalam produktivitas berupa barang maupun jasa oleh
perusahaan ataupun perorangan.
Menurut Mankiw (2012) Pendekatan dalam menghitung PDRB diantaranya:
1. Pendekatan Produksi
Perhitungan harga produksi yang meliputi harga produsen termasuk biaya
transport dan juga biaya pemasaran. Dengan kata lain pendekatan ini

15. 23
merupakan perhitungan netto barang dan jasa yang diproduksi seluruh
sektor ekonomi di seluruh wilayah selama satu tahun.
2. Pendekatan Pendapatan
PDRB merupakan penjumlahan seluruh kegiatan yang diterima oleh suatu
wilayah dalam jangka waktu tertentu oleh faktor produksi (gaji/upah,
bunga, sewa dan laba).
3. Pendekatan Pengeluaran
Dengan perhitungan seluruh elemen dari pengeluaran akhir yang meliputi
pengeluaran konsumsi pemerintah dan swasta yang tidak mencari
keuntungan, pembentukan modal domestik bruto, serta pengeluaran
pemerintah untuk ekspor netto daerah pertahun.
2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
The United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan
Indeks Pembangunan Manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan
masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia meringkas tiga variabel kesejahteraan
dan meringkasnya dalam sebuah indeks komposit tunggal. Variabel-variabel
tersebut adalah:
a. Umur panjang ( longevity), sebagai pengukur kesehatan dan nutrisi. Umur
panjang diukur dengan merata-rata harapan hidup (dalam tahun) dari
tingkat kelahiran, dihitung dari tingkat kelahiran, dihitung dengan
mengasumsikan bahwa seorang bayi lahir dalam satu tahun tertentu akan
mengalami tingkat kematian seketika dari tiap kelompok umur (tahun

16. 24
pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-n)
sepanjang hidupnya.
b. Pendidikan, terdiri dari rata-rata terbobot antara :
 Tingkat melek huruf dari kaum dewasa dalam persentase (bobot 2/3).
 Tahun-tahun utama dari masa sekolah seseorang sepanjang 25 tahun dari
umurnya (bobot 1/3).
c. Standar hidup. Indikator strandar kehidupan adalah GDP per kapita riil
dalam dolar PPP, dengan tanpa diskon sampai dengan suatu tingkat
kemiskinan global dengan dasar kebutuhan pendapatan yang dibutuhkan
untuk mencapai tingkat nutrisi minimal (I$4, 829 pada tahun 1990), dan
diskon yang meningkat dengan progresif dengan meningkatnya
pendapatan, merefleksikan utilitas marjinal yang semakin menurun dari
pendapatan (Hakim, 2002:54).
2.3 Hubungan Antara Variabel Independen dengn Variabel Dependen
2.3.1 Hubungan antara Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan
Pengangguran merupakan persentase tenaga kerja yang tidak bekerja. Jika
ditotal di negara berkembang jumlah pengangguran mencapai angka 35% dari
seluruh angkatan kerja yang ada baik di desa maupun kota. Kenyataan yang
terjadi adalah meskipun banyak negara bisa tumbuh dengan tingkat yang tinggi,
sebagian besar masyarakatnya tetap berada dalam kemiskinan. Kemiskinan
tersebut diiringi dengan tidak meratanya distribusi pendapatan dan juga tingkat
pengangguran yang tinggi di beberapa negara bahkan diikuti dengan kematian

17. 25
akibat kelaparan yang parah (Hakim, 2002). Sehingga tingkat pengangguran yang
tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang rendah
2.3.2 Inflasi terhadap Kemiskinan
Inflasi merupakan sebuah proses meningkatnya harga-harga umum atau
menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Secara umum inflasi dianggap
sebagai sebuah penyakit. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian
meskipun masih bisa ditoleransi. Inflasi moderat akan bersifat korosif meskipun
tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau hyperinflation akan sangat merusak
proses perekonomian. Oleh karena itu inflasi dapat mempengaruhi tingkat
pendapatan masyarakat (Hakim, 2002).
2.3.3 PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan
Menurut penjelasan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional
Bruto menurut harga tetap (harga konstan) merupakan penjumlahan nilai tambah
bruto yakni jumlah dari kesatuan faktor produksi dan bahan baku dalam
produktivitas masyarakat (gross value added) yang dihasilkan suatu daerah dari
seluruh kegiatan perekonomiannya.
Nilai tambah bruto disini meliputi elemen-elemen pendapatan faktor (upah
dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak
langsung neto. Sehingga disimpulkan dengan penjumlahan nilai tambah bruto dari
seluruh kegiatan perekonomian maka didapatkan PDRB atas harga konstan.
Dengan bertambahnya produksi dalam suatu wilayah berpotensi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh dalam pengentasan
kemiskinan wilayah tersebut.

18. 26
2.3.4 Hubungan IPM dengan Tingkat Kemiskinan
Menurut Todaro (1995:65) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan kontribusi dalam pengetahuan yang lebih luas tentang suatu
pembangunan. Strategi politik merupakan salah satu faktor pendorong dalam
membentuk Indeks Pembangunan Manusia yang dirancang untuk mengambil
simpati masyarakat kepada aspek penddikan, kesahatan dan pembangunan.
Ketiga komponen tersebut dipercaya sebagai komponen yang baik namun bukan
ideal.
Sedangkan menurut Kuncoro (2006:34) menyatakan bahwa nilai IPM
dalam suatu negara bisa jadi akan memberikan efek yang pada pengalihan
perhatian terhadap masalah ketimpangan atau tidak meratanya situasi dalam
negara tersebut. Opsi pendekatan yang melihat persentase pendapatan perkapita
dan dilengkapi dengan komponen sosial lainnya masih dianggap pantas. Perlu
diingat bahwa indikator IPM ini merupakan komponen yang “relative” bukan
“absolute”. Walaupun demikian IPM tetap memiliki man aat setidaknya dalam
perbandingan kinerja.
2.4 Kerangka Pemikiran
Dalam rangka mempercepat upaya pembangunan di negara-negara
berkembang, para ahli ekonomi mencoba mengidentifikasi masalah-masalah
utama pembangunan. Didapatkan kenyataan bahwa meskipun banyak negara bisa
tumbuh dengan tingkat yang tinggi, sebagian besar masyarakatnya tetap berada
dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut diiringi tidak meratanya distribusi

19. 27
pendapatan dan juga tingkat pengangguran yang tinggi, di beberapa negara
bahkan diikuti dengan kematian akibat kelaparan yang parah (Hakim, 2002:210).
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pada
daerah tersebut. Wilayah Jawa Tengah merupakan daerah/wilayah yang memiliki
potensi yang cukup besar dalam mengembangkan daerahnya dan mensejahterakan
masyarakatnya, namun dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) masih
terdapat angka kemiskinan pada daerah Jawa Tengah dan angka tersebut
tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa Provinsi lain di Indonesia. Maka
dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan tersebut diperlukan penelitian yang
berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah.
Untuk dapat menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,
perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhnya. Banyak faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan, dari faktor-faktor yang merupakan faktor yang
memiliki pengaruh besar sampai faktor-faktor pendamping yang juga
mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.
Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan perekonomian,
dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran maka akan tercipta pula
kesejahterahaan masyarakat secara merata. Pemerintah harus pandai dalam
mengelola aset yang dimiliki suatu daerah. Disini faktor-faktor yang
mempengaruhi seperti Pengangguran, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

20. 28
Pengangguran
(X1)
Inflasi (X2) Tingkat
Kemiskinan (Y)
PDRB (X3)
IPM (X4)
Berdasarkan urain diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran
tentang variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut :
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

21. 29
2.5 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang perlu
dibuktikan kebenarannya dan bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Hipotesis
tentang penelitian ini sebagai berikut :
a. Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat
Kemiskinan. Artinya peningkatan pengangguran akan meningkatkan
tingkat kemiskinan.
b. Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat Kemiskinan.
Artinya peningkatan Inflasi akan meningkatkan tingkat kemiskinan,
c. PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan.
Artinya peningkatan PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan.
d. IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.
Artinya peningkatan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan.