[Ringkasan]
Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar memiliki visi untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan kompetitif. Dokumen ini menjelaskan misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, program kegiatan, dan target anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk tahun 2014 dan 2015.
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
OPTIMASI SUMBER DAYA APARATUR
1.
2.
3. 3
V I S I
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
“TERWUJUDNYA APARATUR
YANG PROFESIONAL, BERSIH
DAN KOMPETITIF”
4.
5.
6. 6
M I S I
1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dan
sumber daya aparatur Pemerintah daerah yang
bersih dan profesional ;
2. Penyajian data kepegawaian yang apresiatif;
3. Peningkatan koordinasi aktif dibidang
kepegawaian dengan SKPD sebagai mitra
strategis;
4. Mendukung kreatifitas dan kepastian karier
aparatur
7. TUJUAN SASARAN
1. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang
transparan dan akuntabel
1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administarasi pegawai yang
sesuai norma dan standar
2. Peningkatan sarana dan prasarana 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
administrasi kepegawaian
3. Peningkatan Disiplin Pegawai 3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai
4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS setelah
mengikuti diklat
4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis
wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas
dan fungsinya
5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Peningkatan pembinaan pegawai sesuai kompetensi 6. Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai
kompetensi
7. Peningkatan perencanaan dan informasi kepegawaian 7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta
informasi kepegawaian
8. Peningkatan penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
aparatur
8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi
Aparatur
9. Peningkatan pemenuhan hak-hak kepegawaian 9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian
TUJUAN & SASARAN
8. TUGAS POKOK & FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
• Melaksanakan perumusan kebijakan teknis.
• Pembinaan kepegawaian meliputi perencanaan,
kesejahteraan pegawai, pengembangan karier
pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan
pelatihan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai tugas dan fungsinya.
• Serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi
dan laporan kegiatan BKD Kota Makassar.
9. PROGRAM KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
Program Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
9
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan
6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis
lainnya
7. Pengelolaan Administrasi Kantor
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
9. Administrasi umum Kepegawaian
10. Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001-
2008
10. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mebeleur;
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
perlengkapan kantor.
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian;
2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme;
3. Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota
Makassar;
4. Pembakalan terhadap PNS yang akan
mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
5. Pelatihan Motivasi.
12. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran,
laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan
penyusutan asset;
2. Penyusunan Lakip;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota
makassar;
4. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota
makassar;
5. Penyusunan RENSTRA 2014-2019;
6. Penyusunan RKA – SKPD;
7. Pengelolaan Keuangan SKPD;
8. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi.
13. Program Pembinaan Pegawai Sesuai
Kompetensi
1. Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural;
2. Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional;
3. Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan
kompetensi;
4. Pemberian Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar
serta pemberian bantuan;
5. Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah;
6. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot
Makassar;
7. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Pemkot
Makassar.
14. Program perencanaan dan informasi
kepegawaian
1. Penyusunan Formasi ASN;
2. Seleksi Penerimaan Calon ASN;
3. Pelaksanaan Sumpah PNS;
4. Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas;
5. Pengelolaan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar;
6. Pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian daerah ;
7. Penyusunan bezetting dan DUK PNS Pemkot
Makassar;
8. Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga
Pendukung);
9. Pengangkatan CPNS dan PPPK;
10. Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kontrak (PPPK).
15. Program penilaian dan pemberian
tunjangan kinerja
1. Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai;
2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS dan Konseling;
3. Penganugerahan Satya Lencana;
4. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN);
5. Evaluasi kinerja Pegawai;
6. Pemberian Penghargaan Dan Reward Kepada
PNS;
7. Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai
Teladan;
8. Pengkajian dalam rangka Implementasi Tunjangan
Kinerja Kota (TKK);
9. Penanganan Administrasi Permohonan Tunjangan
Keluarga;
16. Program pemenuhan hak
kepegawaian
1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS;
2. Pengelolaan Surat Izin Cuti dan KGB PNS;
3. Pengelolaan Administrasi Pensiun;
4. Pengangkatan Dari CPNSD Ke PNSD;
5. Pemindahan tugas PNS;
6. Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota
Makassar.
17. 17
SASARAN PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi
pegawai yang sesuai norma dan standar;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai;
4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan
teknis wawasan dan keterampilan yang
profesional berdasarkan tugas dan fungsinya;
18. 18
SASARAN PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan
capaian kinerja dan keuangan;
6. Terwujudnya pengembangan aparatur sipil
negara sesuai kompetensi;
7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan
penataan file serta informasi kepegawaian;
8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan
kinerja bagi Aparatur;
9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian.
19. 19
FUNGSI SEKRETARIAT BKD KOTA
MAKASSAR
1. Pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan
perencanaan dan program kerja badan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
20. FUNGSI BIDANG PERENCANAAN DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN
BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan data base pegawai negeri
sipil;
2. Penyiapan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezetting serta data
lainnya dalam rangka pengembangan karier PNS;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Pelaksanaan seleksi / pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka
pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara
berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan
sesuai tata kearsipan;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan
bidang tugasnya;
21. FUNGSI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
KOMPETENSI BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pendayagunaan
pegawai;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengembangan
karier pegawai;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi peningkatan
kompetensi pegawai;
4. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan
dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip
pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif
dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata
kearsipan;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;
22. FUNGSI BIDANG MUTASI
BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan persiapan dan pengelolaan
administrasi mutasi, perpindahan dan
pensiun;
2. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat
badan dalam rangka pembinaan dan
pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti
secara berkala status arsip aktif dan non aktif
sebagai bahan penataan sesuai tata
kearsipan;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
23. FUNGSI BIDANG KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan penyelesaian kedudukan hukum PNS;
2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
3. Pelaksanaan evaluasi, kinerja dan peningkatan disiplin PNS;
4. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi
PNS;
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam
rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta
meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai
bahan penataan sesuai tata kearsipan;
7. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;
24. PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
SETELAH
PERUBAHAN
2014
TARGET
POKOK 2015
SELISIH
LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PEMBINAAN PEGAWAI
SESUAI KOMPETENSI
1,452,173,100 2,236,958,625 784,785,525 54.04
1
REKRUITMEN PNS DALAM JABATAN
STRUKTURAL
230,409,400 197,939,775 (32,469,625)
(14.09)
2 REKRUITMEN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 77,662,400 78,109,625 447,225
0.58
3
PENDAYAGUNAAN DAN PENEMPATAN PNS
BERDASARKAN KOMPETENSI
97,534,600 88,388,025 (9,146,575) (9.38)
4
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN IKATAN DINAS
691,174,300 761,398,525 70,224,225
10.16
5 UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH 67,956,400 59,541,100 (8,415,300)
(12.38)
6
SELEKSI PROMOSI TERBUKA JABATAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
287,436,000 954,828,450 667,392,450
232.19
7
PELAKSANAAN BRAINSTORMING
KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMKOT
MAKASSAR
- 96,753,125 96,753,125
-
Kegiatan Baru
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
PENGEMBANGAN BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
25. PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET ANGGARAN
POKOK 2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI
KEPEGAWAIN
1,300,968,600 987,700,475
(313,268,125)
(24.08)
1
PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(ASN) 92,393,200
94,107,200 1,714,000
1.86
2
SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)
370,326,000 72,671,500 (297,654,500) (80.38)
3 PELAKSANAAN SUMPAH PNS
70,076,900
62,542,800 (7,534,100) (10.75)
4 PENYELENGGARA PENERIMAAN IKATAN DINAS 91,215,400 80,497,900 (10,717,500) (11.75)
5
PENATAAN ARSIP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
133,450,000 83,566,600
(49,883,400)
(37.38)
6
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH
254,347,900 113,852,250 (140,495,650) (55.24)
7 PENYUSUNAN DUK DAN BESETTING PEGAWAI 48,588,600 69,643,000 21,054,400
43.33
8
EVALUASI PEGAWAI TIDAK TETAP (JASA TENAGA
PENDUKUNG)
111,472,900 90,326,600 (21,146,300) (18.97)
9 PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK - 96,585,500 96,585,500 - Kegiatan Baru
10
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
- 157,329,300 157,329,300 - Kegiatan Baru
11
PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI
CPNSD
129,097,700 66,577,825
(62,519,875)
(48.43)
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
PERENCANAAN & INFORMASI BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
26. PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET
ANGGARAN
POKOK 2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENILAIAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA
1,068,697,500 1,267,505,395 198,807,895 18.60
1
PENGELOLAAN KEHADIRAN DAN REKAPITULASI
PEGAWAI
169,358,200 176,582,350 7,224,150 4.27
2
PROSES PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PNS
187,234,900 184,462,450 (2,772,450) (1.48)
3
PENGANUGRAHAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DAN MASA KERJA PEGAWAI
128,219,800 94,670,170 (33,549,630) (26.17)
4
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)
- 45,430,000 45,430,000 - Kegiatan Baru
5 EVALUASI KINERJA PEGAWAI - 105,552,725 105,552,725 - Kegiatan Baru
6
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN REWARD
KEPADA PNS
421,780,400 301,911,050 (119,869,350) (28.42)
7
SELEKSI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEPERESTASI
113,802,300 114,756,325 954,025 0.84
8
PENANGANAN ADMINISTRASI PROSES
PERMOHONAN TUNJANGAN KELUARGA
48,301,900 41,965,325 (6,336,575) (13.12)
9
PENGKAJIAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
TUNJANGAN KINERJA KOTA (TKK)
- 202,175,000 202,175,000 - Kegiatan Baru
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN
BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
27. PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET
ANGGARAN POKOK
2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM KENAIKAN PANGKAT PNS 571,452,300 604,434,006 32,981,706 5.77
1 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 251,593,500 222,364,281 (29,229,219) (11.62)
2 PENGELOLAAN SURAT IZIN, CUTI DAN KGB PEGAWAI 82,946,900 77,810,725 (5,136,175) (6.19)
3 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUN 141,450,000 112,899,950 (28,550,050) (20.18)
4 PEMINDAHAN TUGAS PNS 46,873,300 63,317,600 16,444,300 35.08
5
SELEKSI PEGAWAI DARI LUAR PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR
- 83,283,725 83,283,725 - Kegiatan Baru
6 PENGANGKATAN DARI CPNSD KE PNS 48,588,600 44,757,725 (3,830,875) (7.88)
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
MUTASI BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
28. ETIKA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
A. KEWAJIBAN :
MENTAATI SEGALA PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN YANG
BERLAKU ;
MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA ;
BERSIKAP HORMAT, SANTUN, CEPAT,
TEPAT, TERBUKA DAN TIDAK
DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN ;
MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN,
CERMAT, BERSEMANGAT DAN
BERTANGGUNG JAWAB ;
BERPENAMPILAN RAPI SESUAI
KETENTUAN
MENJALIN KERJA SAMA YANG BAIK
ANTAR BIDANG ;
MENERIMA SARAN / MASUKAN UNTUK
B. LARANGAN :
MELAKUKAN DAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SUATU TINDAKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI YANG DILAYANI ;
MENGGUNAKAN / MEMANFAATKAN
BARANG-BARANG BERGERAK /
TIDAK BERGERAK SECARA TIDAK
SAH ;
MELAKUKAN PERBUATAN
KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME (KKN);
MENERIMA HADIAH/PEMBERIAN
APA SAJA DARI SIAPAPUN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
JABATAN/PEKERJAANNYA ;
32. PERSYARATAN KENAIKAN GAJI
BERKALA (KGB)
USUL
SKPD
Copy Sah SK CPNS (80%)
Copy sah SK PNS atau Kenaikan
Pangkat Terakhir
Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Terakhir
Rekap Absen 1 Tahun Terakhir
COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
34. USUL
SKPD
Permohonnan Izin dan
Cuti Ybs
Copy Sah SK CPNS(80%)
Copy sah SK PNS atau Kenaikan
Pangkat Terakhir
Copy Sah KARPEG
Rekap Absen 1 Tahun Terakhir
Surat Keterangan Dokter (Cuti Bersalin /Cuti Sakit)
COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
35. 1483
903
1249
1029
3176
1310
14771476
897
1248
1020
3175
1306
721
7 5 1 9 4 4
756
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
April 2012 Oktober 2012 April 2013 Oktober 2013 April 2014 Oktober 2014 April 2015
Usul Realisasi Sisa
Tahun Usul Realisasi Sisa Ket
April 2012 1483 1476 7 TMS
Oktober 2012 903 897 5 TMS
April 2013 1249 1248 1 TMS
Oktober 2013 1029 1020 9 TMS
April 2014 3176 3175 4 1 TMS 3 BTL
Oktober 2014 1310 1306 4 2 TMS 2 BTL
April 2015 1477 721 756 Dalam Proses
36. 1. Usul Dari Kepala SKPD
2. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru ( Tenaga Fungsional)
3. Copy Sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (Tenaga Fungsional)
4. Copy Sah SK Inpassing Jabatan ( Tenaga Fungsional Guru)
5. Copy Sah SK CPNS (80%)
6. Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir
7. Copy Sah KARPEG
8. Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai ( Akta IV Bagi Fungsional Guru)
9. Copy Sah Pernyataan Pelantikan dan SK jabatan Lama dan Baru ( Kepala Sekolah &
Struktural)
10. Copy Sah SK Kenaikan Jabatan ( Tenaga Fungsional )
11. Copy Sah Diklat Tingkat Ahli ( Bagi Tenaga Fungsional yang di wajibkan untuk
Diklat Tk.Ahli)
12. Copy Sah Diklat PIM / Sertifikat Ujian Dinas ( Pejabat Struktural )
13. Copy Sah SK Mutasi Pindah :
- SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan)
- SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan)
- SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan)
14. Asli DP3 Tahun 2013
15. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
PERSYARATAN KP.PILIHAN (FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL
37. PERSYARATAN KP. REGULER
(FUNGSIONAL UMUM)
Usul Dari Kepala SKPD
Copy Sah SK CPNS (80%)
Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir
Copy Sah KARPEG
Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai
Copy Sah Sertifikat Ujian Dinas (Pindah Ruang dari Golongan II/d Ke III/a)
Copy Sah Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah (Bagi PNS yang Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah)
Copy Sah SK Mutasi Pindah :
1.SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan)
2. SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan)
3. SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan)
Asli DP3 Tahun 2013
Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
38. USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN
BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(SAPK) BKN
KANREG IV BKN MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA
PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
AKAN DI PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT
39. USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(SAPK) BKN
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI DAN
DIBUATKAN USUL UNTUK KE BKN REGIONAL IV MAKASSAR
KANREG IV BKN MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH BKD PROVINSI DI
VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) AKAN DI
PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT
BKD KOTA MAKASSAR
SK KENAIKAN PANGKAT YANG DITERBITKAN OLEH BKD PROVINISI DIDISTRIBUSIKAN SE SKPD
40. USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI
DAN DIBUATKAN USUL UNTUK KE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH
BKD PROVINSI DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN SK KENAIAKAN PANGKAT
BKD PROVINSI SUL-SEL
SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE BKD KOTA MAKASSAR
BKD KOTA MAKASSAR
SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE SKPD
41.
42. JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
Grafik
Tabel
46. UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
TOTAL
L P
Sekretariat Daerah 181 94 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 49 27 76
Inspektorat Kota Makassar 27 28 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 27 64
Satuan Polisi Pamong Praja 88 4 92
RSUD Daya 39 214 253
Badan Kepegawaian Daerah 35 24 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 11 19 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 18 20 38
Badan Keluarga Berencana 46 120 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 24 27 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 4 21
Badan Narkotika 12 7 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 16 10 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 21 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 25 25 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 19 24 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2572 5974 8546
Dinas Kesehatan 172 1172 1344
Dinas Pekerjaan Umum 161 58 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 48 21 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 25 10 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 15 21 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 24 51 75
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
47. Dinas Tenaga Kerja 42 41 83
Dinas Perhubungan 96 25 121
Dinas Komunikasi Dan Informatika 29 19 48
Dinas Sosial 17 17 34
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 26 33 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 70 71 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 40 28 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 258 30 288
Dinas Pemadam Kebakaran 125 23 148
Dinas Pendapatan Daerah 81 53 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 31 11 42
Kantor Ketahanan Pangan 25 23 48
Sekretariat KORPRI 4 4 8
Kecamatan Mariso 39 34 73
Kecamatan Mamajang 49 41 90
Kecamatan Makassar 49 56 105
Kecamatan Ujung Pandang 53 27 80
Kecamatan Wajo 30 27 57
Kecamatan Bontoala 44 40 84
Kecamatan Tallo 56 27 83
Kecamatan Ujung Tanah 40 16 56
Kecamatan Panakkukang 49 54 103
Kecamatan Tamalate 61 39 100
Kecamatan Biringkanaya 32 38 70
Kecamatan Manggala 31 34 65
Kecamatan Rappocini 33 51 84
Kecamatan Tamalanrea 26 36 62
TOTAL 5.113 8.921 14.034
UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
TOTAL
L P
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
48. UNIT KERJA STRUKTURAL
FUNGSIONAL
KHUSUS
FUNGSIONAL
UMUM/STAF
JML
Sekretariat Daerah 56 219 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17 59 76
Inspektorat Kota Makassar 9 15 31 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 44 64
Satuan Polisi Pamong Praja 17 75 92
RSUD Daya 22 164 67 253
Badan Kepegawaian Daerah 17 42 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 15 15 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 17 21 38
Badan Keluarga Berencana 45 109 12 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 17 34 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 7 21
Badan Narkotika 8 11 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 14 12 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 17 6 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 15 35 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 17 26 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 130 8.367 49 8.546
Dinas Kesehatan 115 1.147 82 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 25 194 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 21 48 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 21 14 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 21 15 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 21 54 75
Dinas Tenaga Kerja 23 12 48 83
Dinas Perhubungan 23 98 121
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
49. UNIT KERJA STRUKTURAL
FUNGSIONAL
KHUSUS
FUNGSIONAL
UMUM/STAF
JML
Dinas Sosial 23 3 8 34
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 21 38 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 29 6 106 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 27 41 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 31 257 288
Dinas Pemadam Kebakaran 21 127 148
Dinas Pendapatan Daerah 25 109 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 21 21 42
Kantor Ketahanan Pangan 5 25 18 48
Sekretariat KORPRI 4 4 8
Kecamatan Mariso 57 16 73
Kecamatan Mamajang 77 13 90
Kecamatan Makassar 85 20 105
Kecamatan Ujung Pandang 55 25 80
Kecamatan Wajo 49 8 57
Kecamatan Bontoala 69 15 84
Kecamatan Tallo 64 19 83
Kecamatan Ujung Tanah 34 22 56
Kecamatan Panakkukang 71 32 103
Kecamatan Tamalate 65 35 100
Kecamatan Biringkanaya 50 20 70
Kecamatan Manggala 41 24 65
Kecamatan Rappocini 65 19 84
Kecamatan Tamalanrea 45 17 62
TOTAL 1.806 9.848 2.380 14.034
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
50. DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL
Sekretariat Daerah 1 56 99 3 97 8 11 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9 24 1 35 5 2 76
Inspektorat Kota Makassar 5 35 8 6 1 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 36 8 1 64
Satuan Polisi Pamong Praja 2 12 1 72 5 92
RSUD Daya 24 101 112 15 1 253
Badan Kepegawaian Daerah 12 34 2 11 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 9 13 4 4 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 7 28 2 1 38
Badan Keluarga Berencana 27 109 15 15 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 19 20 5 7 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 10 1 21
Badan Narkotika 4 11 0 4 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 5 15 3 11 1 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 1 4 14 2 5 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak 7 7 1 8 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 9 22 7 12 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 10 22 11 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 472 5.611 1.742 684 5 31 8.546
Dinas Kesehatan 69 539 548 186 2 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 21 50 1 86 28 33 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 14 38 2 14 1 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 11 18 2 4 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 9 17 5 5 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 7 30 3 34 1 75
Dinas Tenaga Kerja 15 47 3 15 1 2 83
Dinas Perhubungan 13 31 8 62 7 121
Dinas Komunikasi Dan Informatika 1 7 28 2 10 48
51. DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 16 22 8 12 1 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan
Peternakan 8 76 13 36 4 4 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 14 35 5 14 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 8 35 3 121 41 80 288
Dinas Pemadam Kebakaran 8 11 5 102 14 8 148
Dinas Pendapatan Daerah 1 16 68 7 42 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 6 23 2 11 42
Kantor Ketahanan Pangan 3 28 10 7 48
Sekretariat KORPRI 3 2 3 8
Kecamatan Mariso 1 6 38 2 23 1 2 73
Kecamatan Mamajang 6 48 4 30 2 90
Kecamatan Makassar 4 48 7 45 1 105
Kecamatan Ujung Pandang 4 36 3 26 6 5 80
Kecamatan Wajo 7 28 7 15 57
Kecamatan Bontoala 6 44 9 21 4 84
Kecamatan Tallo 8 37 4 33 1 83
Kecamatan Ujung Tanah 3 31 7 15 56
Kecamatan Panakkukang 6 43 3 50 1 103
Kecamatan Tamalate 6 38 4 48 2 2 100
Kecamatan Biringkanaya 4 41 4 19 1 1 70
Kecamatan Manggala 6 35 3 21 65
Kecamatan Rappocini 7 38 10 28 1 84
Kecamatan Tamalanrea 5 37 7 13 62
TOTAL 6 1.050 7.881 2.611 2.156 142 188 14.034
UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL
52. UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekretariat Daerah 16 13 15 1 15 33 30 28 9 79 13 5 1 7 3 7 275
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3 1 1 1 10 11 7 32 2 1 1 6 76
Inspektorat Kota Makassar 4 3 2 5 25 5 5 2 3 1 55
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
11 1 1 6 9 15 14 3 3 1 64
Satuan Polisi Pamong Praja 6 1 4 5 2 1 61 5 1 6 92
RSUD Daya 18 10 7 1 2 36 49 20 50 1 3 17 39 253
Badan Kepegawaian
Daerah
7 1 9 15 11 5 8 2 1 59
Badan Pendidikan Dan
Pelatihan
3 3 1 2 3 12 5 1 30
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
6 3 1 1 4 8 12 2 1 38
Badan Keluarga Berencana 47 44 6 20 6 36 4 3 166
Badan Lingkungan Hidup
Daerah
7 4 4 11 9 9 3 2 2 51
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3 1 1 3 5 7 1 21
Badan Narkotika 3 1 1 1 4 4 3 2 19
JUMLAH PENGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015
53. Badan Arsip Perpustakaan
Dan Pengolahan Data
3 1 1 3 7 2 9 5 2 2 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan
Masyarakat
3 3 1 6 3 6 3 1 26
Badan Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
5 1 1 1 2 5 1 5 2 23
Badan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal
5 1 1 4 5 12 11 1 6 1 3 50
Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Asset
3 1 3 11 11 3 1 9 1 43
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.628 3.045 91 5 556 567 466 564 32 178 176 221 4 13 8.546
Dinas Kesehatan 96 41 20 2 129 165 242 354 4 18 107 165 1 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 7 3 1 3 27 17 8 1 81 18 4 27 1 21 219
Dinas Tata Ruang Dan
Bangunan
3 2 5 20 8 15 10 4 2 69
Dinas Pemuda Dan
Olahraga
7 3 2 6 9 1 5 1 1 35
Dinas Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah
9 1 1 8 1 11 3 2 36
Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
3 5 6 16 7 11 19 2 5 1 75
Dinas Tenaga Kerja 11 8 3 10 22 9 12 1 3 4 83
Dinas Perhubungan 6 3 3 17 10 10 1 53 5 7 6 121
Dinas Komunikasi Dan
Informatika
6 3 2 12 3 20 2 48
Dinas Sosial 8 5 1 8 9 1 2 34
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
5 2 1 5 11 11 7 2 6 3 6 59
Dinas Kelautan Perikanan
Pertanian Dan
Peternakan
10 5 10 28 29 20 2 16 7 7 1 2 4 141
Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
9 4 1 6 9 13 14 7 4 1 68
Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan
5 3 1 6 11 10 11 16 97 12 4 1 67 8 36 288
Dinas Pemadam
Kebakaran
6 3 1 1 4 5 2 97 7 2 6 1 13 148
Dinas Pendapatan Daerah 8 1 1 6 36 24 16 1 29 9 3 134
Dinas Perumahan Dan
Gedung Pemerintah
3 2 1 2 10 17 4 1 2 42
Kantor Ketahanan
Pangan
7 5 1 6 14 7 4 4 48
Sekretariat KORPRI 1 2 2 3 8
Kecamatan Mariso 4 3 20 19 11 1 7 1 3 3 1 73
Kecamatan Mamajang 2 3 18 31 23 7 1 1 1 1 2 90
Kecamatan Makassar 2 4 18 34 29 15 1 1 1 105
Kecamatan Ujung
Pandang
1 1 1 17 29 12 1 4 1 6 7 80
Kecamatan Wajo 1 3 15 15 16 6 1 57
Kecamatan Bontoala 4 1 16 27 25 6 1 1 3 84
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
55. UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
Kecamatan Tallo 3 3 18 27 13 12 3 1 1 2 83
Kecamatan Ujung Tanah 1 1 2 11 11 20 5 3 1 1 56
Kecamatan Panakkukang 5 1 5 23 29 18 13 4 4 1 103
Kecamatan Tamalate 3 11 17 25 14 1 20 3 2 2 2 100
Kecamatan Biringkanaya 2 3 7 23 20 2 8 4 1 70
Kecamatan Manggala 2 3 13 18 15 10 2 2 65
Kecamatan Rappocini 4 6 16 26 22 6 4 84
Kecamatan Tamalanrea 3 2 10 17 19 2 6 3 62
TOTAL 3.028 3.238 155 9 2 897 1.405 1.392 1.591 86 992 444 511 4 125 20 135 14.034
56.
57. ALUR PROSES PENGADAAN CPNS PEMKOT MAKASSAR
Untuk mendapatkan PNS yang profesional, berkualitas, dan betanggung jawab diperlukan PNS yang
berkompoten. Diawali dari proses rekrutme CPNS dengan sistem pengadaan yang transparan dan
akuratabel serta bebas dari korupsi, solusi dan dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut maka
pemerintah melaksakan pendaftaran CPNS secara serentak dan terintegras melalui sistem
pendaftaran (registrasi) online dan computer assited Tes (CAT).
Tahun 2014 Pemkot Makassar juga melaksanakan seleksi penerimaan CPNS melalui jalur umum
dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB).
Berikut alur proses pengadaan CPNS Pemkot Makassar :
1) Pelamar mendaftarkan diri secara on line melalui situs resmi Panselnas (sscn.bkn.go.id)
2) Pelamar setelah mendapatkan bukti registrasi , selanjutnya menyerahkan bukti registrasi tersebut
beserta kelengkapan berkas lainnya ke panitia BKD kota Makassar.
3) Pelamar menerima bukti penerimaan berkas dari panitia penerimaan CPNS di BKD kota
Makassar.
4) Verifikasi berkas pelamar oleh panitia penerimaan CPNS.
5) Penyerahan kartu tes peserta ujian dan informasi waktu dan tempat ujian kepada pelamar yang
telah lulus diverfikasi.
6) Peserta ujian CPNS mengikuti ujian dengan sistem CAT di Kantor Regional IV Badan
Kepegawaian Negara (BKN) pada waktu yang telah ditetapkan panitia.
7) Pengumuman hasil ujian melalui situs (www.bkdmakassar.com) serta media elektronik dan media
cetak.