SlideShare a Scribd company logo
1 of 102
3
V I S I
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
“TERWUJUDNYA APARATUR
YANG PROFESIONAL, BERSIH
DAN KOMPETITIF”
6
M I S I
1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dan
sumber daya aparatur Pemerintah daerah yang
bersih dan profesional ;
2. Penyajian data kepegawaian yang apresiatif;
3. Peningkatan koordinasi aktif dibidang
kepegawaian dengan SKPD sebagai mitra
strategis;
4. Mendukung kreatifitas dan kepastian karier
aparatur
TUJUAN SASARAN
1. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang
transparan dan akuntabel
1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administarasi pegawai yang
sesuai norma dan standar
2. Peningkatan sarana dan prasarana 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
administrasi kepegawaian
3. Peningkatan Disiplin Pegawai 3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai
4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS setelah
mengikuti diklat
4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis
wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas
dan fungsinya
5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Peningkatan pembinaan pegawai sesuai kompetensi 6. Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai
kompetensi
7. Peningkatan perencanaan dan informasi kepegawaian 7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta
informasi kepegawaian
8. Peningkatan penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
aparatur
8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi
Aparatur
9. Peningkatan pemenuhan hak-hak kepegawaian 9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian
TUJUAN & SASARAN
TUGAS POKOK & FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
• Melaksanakan perumusan kebijakan teknis.
• Pembinaan kepegawaian meliputi perencanaan,
kesejahteraan pegawai, pengembangan karier
pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan
pelatihan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai tugas dan fungsinya.
• Serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi
dan laporan kegiatan BKD Kota Makassar.
PROGRAM KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
 Program Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
9
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan
6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis
lainnya
7. Pengelolaan Administrasi Kantor
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
9. Administrasi umum Kepegawaian
10. Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001-
2008
 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mebeleur;
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
perlengkapan kantor.
 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya.
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian;
2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme;
3. Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota
Makassar;
4. Pembakalan terhadap PNS yang akan
mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
5. Pelatihan Motivasi.
 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran,
laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan
penyusutan asset;
2. Penyusunan Lakip;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota
makassar;
4. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota
makassar;
5. Penyusunan RENSTRA 2014-2019;
6. Penyusunan RKA – SKPD;
7. Pengelolaan Keuangan SKPD;
8. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi.
 Program Pembinaan Pegawai Sesuai
Kompetensi
1. Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural;
2. Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional;
3. Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan
kompetensi;
4. Pemberian Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar
serta pemberian bantuan;
5. Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah;
6. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot
Makassar;
7. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Pemkot
Makassar.
 Program perencanaan dan informasi
kepegawaian
1. Penyusunan Formasi ASN;
2. Seleksi Penerimaan Calon ASN;
3. Pelaksanaan Sumpah PNS;
4. Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas;
5. Pengelolaan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar;
6. Pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian daerah ;
7. Penyusunan bezetting dan DUK PNS Pemkot
Makassar;
8. Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga
Pendukung);
9. Pengangkatan CPNS dan PPPK;
10. Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kontrak (PPPK).
 Program penilaian dan pemberian
tunjangan kinerja
1. Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai;
2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS dan Konseling;
3. Penganugerahan Satya Lencana;
4. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN);
5. Evaluasi kinerja Pegawai;
6. Pemberian Penghargaan Dan Reward Kepada
PNS;
7. Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai
Teladan;
8. Pengkajian dalam rangka Implementasi Tunjangan
Kinerja Kota (TKK);
9. Penanganan Administrasi Permohonan Tunjangan
Keluarga;
 Program pemenuhan hak
kepegawaian
1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS;
2. Pengelolaan Surat Izin Cuti dan KGB PNS;
3. Pengelolaan Administrasi Pensiun;
4. Pengangkatan Dari CPNSD Ke PNSD;
5. Pemindahan tugas PNS;
6. Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota
Makassar.
17
SASARAN PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi
pegawai yang sesuai norma dan standar;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai;
4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan
teknis wawasan dan keterampilan yang
profesional berdasarkan tugas dan fungsinya;
18
SASARAN PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan
capaian kinerja dan keuangan;
6. Terwujudnya pengembangan aparatur sipil
negara sesuai kompetensi;
7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan
penataan file serta informasi kepegawaian;
8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan
kinerja bagi Aparatur;
9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian.
19
FUNGSI SEKRETARIAT BKD KOTA
MAKASSAR
1. Pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
6. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan
perencanaan dan program kerja badan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
FUNGSI BIDANG PERENCANAAN DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN
BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan data base pegawai negeri
sipil;
2. Penyiapan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezetting serta data
lainnya dalam rangka pengembangan karier PNS;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Pelaksanaan seleksi / pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka
pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara
berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan
sesuai tata kearsipan;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan
bidang tugasnya;
FUNGSI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
KOMPETENSI BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pendayagunaan
pegawai;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengembangan
karier pegawai;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi peningkatan
kompetensi pegawai;
4. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan
dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip
pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif
dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata
kearsipan;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;
FUNGSI BIDANG MUTASI
BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan persiapan dan pengelolaan
administrasi mutasi, perpindahan dan
pensiun;
2. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat
badan dalam rangka pembinaan dan
pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti
secara berkala status arsip aktif dan non aktif
sebagai bahan penataan sesuai tata
kearsipan;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
FUNGSI BIDANG KINERJA DAN
KESEJAHTERAAN BKD KOTA MAKASSAR
1. Pelaksanaan penyelesaian kedudukan hukum PNS;
2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
3. Pelaksanaan evaluasi, kinerja dan peningkatan disiplin PNS;
4. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi
PNS;
5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam
rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta
meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai
bahan penataan sesuai tata kearsipan;
7. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
SETELAH
PERUBAHAN
2014
TARGET
POKOK 2015
SELISIH
LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PEMBINAAN PEGAWAI
SESUAI KOMPETENSI
1,452,173,100 2,236,958,625 784,785,525 54.04
1
REKRUITMEN PNS DALAM JABATAN
STRUKTURAL
230,409,400 197,939,775 (32,469,625)
(14.09)
2 REKRUITMEN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 77,662,400 78,109,625 447,225
0.58
3
PENDAYAGUNAAN DAN PENEMPATAN PNS
BERDASARKAN KOMPETENSI
97,534,600 88,388,025 (9,146,575) (9.38)
4
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN IKATAN DINAS
691,174,300 761,398,525 70,224,225
10.16
5 UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH 67,956,400 59,541,100 (8,415,300)
(12.38)
6
SELEKSI PROMOSI TERBUKA JABATAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
287,436,000 954,828,450 667,392,450
232.19
7
PELAKSANAAN BRAINSTORMING
KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMKOT
MAKASSAR
- 96,753,125 96,753,125
-
Kegiatan Baru
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
PENGEMBANGAN BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET ANGGARAN
POKOK 2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI
KEPEGAWAIN
1,300,968,600 987,700,475
(313,268,125)
(24.08)
1
PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(ASN) 92,393,200
94,107,200 1,714,000
1.86
2
SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)
370,326,000 72,671,500 (297,654,500) (80.38)
3 PELAKSANAAN SUMPAH PNS
70,076,900
62,542,800 (7,534,100) (10.75)
4 PENYELENGGARA PENERIMAAN IKATAN DINAS 91,215,400 80,497,900 (10,717,500) (11.75)
5
PENATAAN ARSIP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
133,450,000 83,566,600
(49,883,400)
(37.38)
6
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH
254,347,900 113,852,250 (140,495,650) (55.24)
7 PENYUSUNAN DUK DAN BESETTING PEGAWAI 48,588,600 69,643,000 21,054,400
43.33
8
EVALUASI PEGAWAI TIDAK TETAP (JASA TENAGA
PENDUKUNG)
111,472,900 90,326,600 (21,146,300) (18.97)
9 PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK - 96,585,500 96,585,500 - Kegiatan Baru
10
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
- 157,329,300 157,329,300 - Kegiatan Baru
11
PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI
CPNSD
129,097,700 66,577,825
(62,519,875)
(48.43)
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
PERENCANAAN & INFORMASI BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET
ANGGARAN
POKOK 2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENILAIAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA
1,068,697,500 1,267,505,395 198,807,895 18.60
1
PENGELOLAAN KEHADIRAN DAN REKAPITULASI
PEGAWAI
169,358,200 176,582,350 7,224,150 4.27
2
PROSES PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PNS
187,234,900 184,462,450 (2,772,450) (1.48)
3
PENGANUGRAHAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DAN MASA KERJA PEGAWAI
128,219,800 94,670,170 (33,549,630) (26.17)
4
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)
- 45,430,000 45,430,000 - Kegiatan Baru
5 EVALUASI KINERJA PEGAWAI - 105,552,725 105,552,725 - Kegiatan Baru
6
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN REWARD
KEPADA PNS
421,780,400 301,911,050 (119,869,350) (28.42)
7
SELEKSI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEPERESTASI
113,802,300 114,756,325 954,025 0.84
8
PENANGANAN ADMINISTRASI PROSES
PERMOHONAN TUNJANGAN KELUARGA
48,301,900 41,965,325 (6,336,575) (13.12)
9
PENGKAJIAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
TUNJANGAN KINERJA KOTA (TKK)
- 202,175,000 202,175,000 - Kegiatan Baru
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN
BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET SETELAH
PERUBAHAN 2014
TARGET
ANGGARAN POKOK
2015
SELISIH LEBIH
(KURANG)
PERSENTASE
LEBIH
(KURANG)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
PROGRAM KENAIKAN PANGKAT PNS 571,452,300 604,434,006 32,981,706 5.77
1 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 251,593,500 222,364,281 (29,229,219) (11.62)
2 PENGELOLAAN SURAT IZIN, CUTI DAN KGB PEGAWAI 82,946,900 77,810,725 (5,136,175) (6.19)
3 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUN 141,450,000 112,899,950 (28,550,050) (20.18)
4 PEMINDAHAN TUGAS PNS 46,873,300 63,317,600 16,444,300 35.08
5
SELEKSI PEGAWAI DARI LUAR PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR
- 83,283,725 83,283,725 - Kegiatan Baru
6 PENGANGKATAN DARI CPNSD KE PNS 48,588,600 44,757,725 (3,830,875) (7.88)
PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG
MUTASI BKD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2014 DAN 2015
ETIKA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
A. KEWAJIBAN :
 MENTAATI SEGALA PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN YANG
BERLAKU ;
 MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA ;
 BERSIKAP HORMAT, SANTUN, CEPAT,
TEPAT, TERBUKA DAN TIDAK
DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN ;
 MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN,
CERMAT, BERSEMANGAT DAN
BERTANGGUNG JAWAB ;
 BERPENAMPILAN RAPI SESUAI
KETENTUAN
 MENJALIN KERJA SAMA YANG BAIK
ANTAR BIDANG ;
 MENERIMA SARAN / MASUKAN UNTUK
B. LARANGAN :
 MELAKUKAN DAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SUATU TINDAKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI YANG DILAYANI ;
 MENGGUNAKAN / MEMANFAATKAN
BARANG-BARANG BERGERAK /
TIDAK BERGERAK SECARA TIDAK
SAH ;
 MELAKUKAN PERBUATAN
KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME (KKN);
 MENERIMA HADIAH/PEMBERIAN
APA SAJA DARI SIAPAPUN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN
JABATAN/PEKERJAANNYA ;
PROSES
PELAYANAN
112
86
139
1
Bulan Total
Januari 112
Februari 86
Maret 139
337
REALISASI KGB TAHUN 2015
PERSYARATAN KENAIKAN GAJI
BERKALA (KGB)
USUL
SKPD
Copy Sah SK CPNS (80%)
Copy sah SK PNS atau Kenaikan
Pangkat Terakhir
Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Terakhir
Rekap Absen 1 Tahun Terakhir
COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Januari Februari Maret
REALISASI IZIN CUTI TAHUN 2015
Bulan Total
Januari 112
Februari 86
Maret 139
337
REALISASI IZIN CUTI TAHUN 2015
USUL
SKPD
Permohonnan Izin dan
Cuti Ybs
Copy Sah SK CPNS(80%)
Copy sah SK PNS atau Kenaikan
Pangkat Terakhir
Copy Sah KARPEG
Rekap Absen 1 Tahun Terakhir
Surat Keterangan Dokter (Cuti Bersalin /Cuti Sakit)
COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
1483
903
1249
1029
3176
1310
14771476
897
1248
1020
3175
1306
721
7 5 1 9 4 4
756
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
April 2012 Oktober 2012 April 2013 Oktober 2013 April 2014 Oktober 2014 April 2015
Usul Realisasi Sisa
Tahun Usul Realisasi Sisa Ket
April 2012 1483 1476 7 TMS
Oktober 2012 903 897 5 TMS
April 2013 1249 1248 1 TMS
Oktober 2013 1029 1020 9 TMS
April 2014 3176 3175 4 1 TMS 3 BTL
Oktober 2014 1310 1306 4 2 TMS 2 BTL
April 2015 1477 721 756 Dalam Proses
1. Usul Dari Kepala SKPD
2. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru ( Tenaga Fungsional)
3. Copy Sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (Tenaga Fungsional)
4. Copy Sah SK Inpassing Jabatan ( Tenaga Fungsional Guru)
5. Copy Sah SK CPNS (80%)
6. Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir
7. Copy Sah KARPEG
8. Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai ( Akta IV Bagi Fungsional Guru)
9. Copy Sah Pernyataan Pelantikan dan SK jabatan Lama dan Baru ( Kepala Sekolah &
Struktural)
10. Copy Sah SK Kenaikan Jabatan ( Tenaga Fungsional )
11. Copy Sah Diklat Tingkat Ahli ( Bagi Tenaga Fungsional yang di wajibkan untuk
Diklat Tk.Ahli)
12. Copy Sah Diklat PIM / Sertifikat Ujian Dinas ( Pejabat Struktural )
13. Copy Sah SK Mutasi Pindah :
- SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan)
- SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan)
- SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan)
14. Asli DP3 Tahun 2013
15. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
PERSYARATAN KP.PILIHAN (FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL
PERSYARATAN KP. REGULER
(FUNGSIONAL UMUM)
Usul Dari Kepala SKPD
Copy Sah SK CPNS (80%)
Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir
Copy Sah KARPEG
Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai
Copy Sah Sertifikat Ujian Dinas (Pindah Ruang dari Golongan II/d Ke III/a)
Copy Sah Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah (Bagi PNS yang Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah)
Copy Sah SK Mutasi Pindah :
1.SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan)
2. SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan)
3. SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan)
Asli DP3 Tahun 2013
Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN
BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(SAPK) BKN
KANREG IV BKN MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA
PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
AKAN DI PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT
USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
(SAPK) BKN
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI DAN
DIBUATKAN USUL UNTUK KE BKN REGIONAL IV MAKASSAR
KANREG IV BKN MAKASSAR
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH BKD PROVINSI DI
VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP)
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) AKAN DI
PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT
BKD KOTA MAKASSAR
SK KENAIKAN PANGKAT YANG DITERBITKAN OLEH BKD PROVINISI DIDISTRIBUSIKAN SE SKPD
USUL SKPD
PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS
BKD KOTA MAKASSAR
BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN
BKD PROVINSI SUL-SEL
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI
DAN DIBUATKAN USUL UNTUK KE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH
BKD PROVINSI DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN SK KENAIAKAN PANGKAT
BKD PROVINSI SUL-SEL
SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE BKD KOTA MAKASSAR
BKD KOTA MAKASSAR
SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE SKPD
JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
Grafik
Tabel
JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR
MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015
Tabel
Grafik
JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2015
Tabel
Grafik
Tabel
Grafik
JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR
MENURUT ESELON TAHUN 2015
UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
TOTAL
L P
Sekretariat Daerah 181 94 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 49 27 76
Inspektorat Kota Makassar 27 28 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 27 64
Satuan Polisi Pamong Praja 88 4 92
RSUD Daya 39 214 253
Badan Kepegawaian Daerah 35 24 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 11 19 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 18 20 38
Badan Keluarga Berencana 46 120 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 24 27 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 4 21
Badan Narkotika 12 7 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 16 10 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 21 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 25 25 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 19 24 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2572 5974 8546
Dinas Kesehatan 172 1172 1344
Dinas Pekerjaan Umum 161 58 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 48 21 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 25 10 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 15 21 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 24 51 75
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
Dinas Tenaga Kerja 42 41 83
Dinas Perhubungan 96 25 121
Dinas Komunikasi Dan Informatika 29 19 48
Dinas Sosial 17 17 34
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 26 33 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 70 71 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 40 28 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 258 30 288
Dinas Pemadam Kebakaran 125 23 148
Dinas Pendapatan Daerah 81 53 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 31 11 42
Kantor Ketahanan Pangan 25 23 48
Sekretariat KORPRI 4 4 8
Kecamatan Mariso 39 34 73
Kecamatan Mamajang 49 41 90
Kecamatan Makassar 49 56 105
Kecamatan Ujung Pandang 53 27 80
Kecamatan Wajo 30 27 57
Kecamatan Bontoala 44 40 84
Kecamatan Tallo 56 27 83
Kecamatan Ujung Tanah 40 16 56
Kecamatan Panakkukang 49 54 103
Kecamatan Tamalate 61 39 100
Kecamatan Biringkanaya 32 38 70
Kecamatan Manggala 31 34 65
Kecamatan Rappocini 33 51 84
Kecamatan Tamalanrea 26 36 62
TOTAL 5.113 8.921 14.034
UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
TOTAL
L P
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
UNIT KERJA STRUKTURAL
FUNGSIONAL
KHUSUS
FUNGSIONAL
UMUM/STAF
JML
Sekretariat Daerah 56 219 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17 59 76
Inspektorat Kota Makassar 9 15 31 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 44 64
Satuan Polisi Pamong Praja 17 75 92
RSUD Daya 22 164 67 253
Badan Kepegawaian Daerah 17 42 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 15 15 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 17 21 38
Badan Keluarga Berencana 45 109 12 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 17 34 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 7 21
Badan Narkotika 8 11 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 14 12 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 17 6 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 15 35 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 17 26 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 130 8.367 49 8.546
Dinas Kesehatan 115 1.147 82 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 25 194 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 21 48 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 21 14 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 21 15 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 21 54 75
Dinas Tenaga Kerja 23 12 48 83
Dinas Perhubungan 23 98 121
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
UNIT KERJA STRUKTURAL
FUNGSIONAL
KHUSUS
FUNGSIONAL
UMUM/STAF
JML
Dinas Sosial 23 3 8 34
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 21 38 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 29 6 106 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 27 41 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 31 257 288
Dinas Pemadam Kebakaran 21 127 148
Dinas Pendapatan Daerah 25 109 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 21 21 42
Kantor Ketahanan Pangan 5 25 18 48
Sekretariat KORPRI 4 4 8
Kecamatan Mariso 57 16 73
Kecamatan Mamajang 77 13 90
Kecamatan Makassar 85 20 105
Kecamatan Ujung Pandang 55 25 80
Kecamatan Wajo 49 8 57
Kecamatan Bontoala 69 15 84
Kecamatan Tallo 64 19 83
Kecamatan Ujung Tanah 34 22 56
Kecamatan Panakkukang 71 32 103
Kecamatan Tamalate 65 35 100
Kecamatan Biringkanaya 50 20 70
Kecamatan Manggala 41 24 65
Kecamatan Rappocini 65 19 84
Kecamatan Tamalanrea 45 17 62
TOTAL 1.806 9.848 2.380 14.034
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL
Sekretariat Daerah 1 56 99 3 97 8 11 275
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9 24 1 35 5 2 76
Inspektorat Kota Makassar 5 35 8 6 1 55
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 36 8 1 64
Satuan Polisi Pamong Praja 2 12 1 72 5 92
RSUD Daya 24 101 112 15 1 253
Badan Kepegawaian Daerah 12 34 2 11 59
Badan Pendidikan Dan Pelatihan 9 13 4 4 30
Badan Pemberdayaan Masyarakat 7 28 2 1 38
Badan Keluarga Berencana 27 109 15 15 166
Badan Lingkungan Hidup Daerah 19 20 5 7 51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 10 1 21
Badan Narkotika 4 11 0 4 19
Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 5 15 3 11 1 35
Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 1 4 14 2 5 26
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak 7 7 1 8 23
Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 9 22 7 12 50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 10 22 11 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 472 5.611 1.742 684 5 31 8.546
Dinas Kesehatan 69 539 548 186 2 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 21 50 1 86 28 33 219
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 14 38 2 14 1 69
Dinas Pemuda Dan Olahraga 11 18 2 4 35
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 9 17 5 5 36
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 7 30 3 34 1 75
Dinas Tenaga Kerja 15 47 3 15 1 2 83
Dinas Perhubungan 13 31 8 62 7 121
Dinas Komunikasi Dan Informatika 1 7 28 2 10 48
DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 16 22 8 12 1 59
Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan
Peternakan 8 76 13 36 4 4 141
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 14 35 5 14 68
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 8 35 3 121 41 80 288
Dinas Pemadam Kebakaran 8 11 5 102 14 8 148
Dinas Pendapatan Daerah 1 16 68 7 42 134
Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 6 23 2 11 42
Kantor Ketahanan Pangan 3 28 10 7 48
Sekretariat KORPRI 3 2 3 8
Kecamatan Mariso 1 6 38 2 23 1 2 73
Kecamatan Mamajang 6 48 4 30 2 90
Kecamatan Makassar 4 48 7 45 1 105
Kecamatan Ujung Pandang 4 36 3 26 6 5 80
Kecamatan Wajo 7 28 7 15 57
Kecamatan Bontoala 6 44 9 21 4 84
Kecamatan Tallo 8 37 4 33 1 83
Kecamatan Ujung Tanah 3 31 7 15 56
Kecamatan Panakkukang 6 43 3 50 1 103
Kecamatan Tamalate 6 38 4 48 2 2 100
Kecamatan Biringkanaya 4 41 4 19 1 1 70
Kecamatan Manggala 6 35 3 21 65
Kecamatan Rappocini 7 38 10 28 1 84
Kecamatan Tamalanrea 5 37 7 13 62
TOTAL 6 1.050 7.881 2.611 2.156 142 188 14.034
UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sekretariat Daerah 16 13 15 1 15 33 30 28 9 79 13 5 1 7 3 7 275
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3 1 1 1 10 11 7 32 2 1 1 6 76
Inspektorat Kota Makassar 4 3 2 5 25 5 5 2 3 1 55
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
11 1 1 6 9 15 14 3 3 1 64
Satuan Polisi Pamong Praja 6 1 4 5 2 1 61 5 1 6 92
RSUD Daya 18 10 7 1 2 36 49 20 50 1 3 17 39 253
Badan Kepegawaian
Daerah
7 1 9 15 11 5 8 2 1 59
Badan Pendidikan Dan
Pelatihan
3 3 1 2 3 12 5 1 30
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
6 3 1 1 4 8 12 2 1 38
Badan Keluarga Berencana 47 44 6 20 6 36 4 3 166
Badan Lingkungan Hidup
Daerah
7 4 4 11 9 9 3 2 2 51
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
3 1 1 3 5 7 1 21
Badan Narkotika 3 1 1 1 4 4 3 2 19
JUMLAH PENGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015
Badan Arsip Perpustakaan
Dan Pengolahan Data
3 1 1 3 7 2 9 5 2 2 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan
Masyarakat
3 3 1 6 3 6 3 1 26
Badan Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
5 1 1 1 2 5 1 5 2 23
Badan Perizinan Terpadu
Dan Penanaman Modal
5 1 1 4 5 12 11 1 6 1 3 50
Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Asset
3 1 3 11 11 3 1 9 1 43
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.628 3.045 91 5 556 567 466 564 32 178 176 221 4 13 8.546
Dinas Kesehatan 96 41 20 2 129 165 242 354 4 18 107 165 1 1.344
Dinas Pekerjaan Umum 7 3 1 3 27 17 8 1 81 18 4 27 1 21 219
Dinas Tata Ruang Dan
Bangunan
3 2 5 20 8 15 10 4 2 69
Dinas Pemuda Dan
Olahraga
7 3 2 6 9 1 5 1 1 35
Dinas Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah
9 1 1 8 1 11 3 2 36
Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
3 5 6 16 7 11 19 2 5 1 75
Dinas Tenaga Kerja 11 8 3 10 22 9 12 1 3 4 83
Dinas Perhubungan 6 3 3 17 10 10 1 53 5 7 6 121
Dinas Komunikasi Dan
Informatika
6 3 2 12 3 20 2 48
Dinas Sosial 8 5 1 8 9 1 2 34
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinas Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
5 2 1 5 11 11 7 2 6 3 6 59
Dinas Kelautan Perikanan
Pertanian Dan
Peternakan
10 5 10 28 29 20 2 16 7 7 1 2 4 141
Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
9 4 1 6 9 13 14 7 4 1 68
Dinas Pertamanan Dan
Kebersihan
5 3 1 6 11 10 11 16 97 12 4 1 67 8 36 288
Dinas Pemadam
Kebakaran
6 3 1 1 4 5 2 97 7 2 6 1 13 148
Dinas Pendapatan Daerah 8 1 1 6 36 24 16 1 29 9 3 134
Dinas Perumahan Dan
Gedung Pemerintah
3 2 1 2 10 17 4 1 2 42
Kantor Ketahanan
Pangan
7 5 1 6 14 7 4 4 48
Sekretariat KORPRI 1 2 2 3 8
Kecamatan Mariso 4 3 20 19 11 1 7 1 3 3 1 73
Kecamatan Mamajang 2 3 18 31 23 7 1 1 1 1 2 90
Kecamatan Makassar 2 4 18 34 29 15 1 1 1 105
Kecamatan Ujung
Pandang
1 1 1 17 29 12 1 4 1 6 7 80
Kecamatan Wajo 1 3 15 15 16 6 1 57
Kecamatan Bontoala 4 1 16 27 25 6 1 1 3 84
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
UNIT KERJA
IV III II I
TOTAL
a b c d e a b c d a b c d a b c d
Kecamatan Tallo 3 3 18 27 13 12 3 1 1 2 83
Kecamatan Ujung Tanah 1 1 2 11 11 20 5 3 1 1 56
Kecamatan Panakkukang 5 1 5 23 29 18 13 4 4 1 103
Kecamatan Tamalate 3 11 17 25 14 1 20 3 2 2 2 100
Kecamatan Biringkanaya 2 3 7 23 20 2 8 4 1 70
Kecamatan Manggala 2 3 13 18 15 10 2 2 65
Kecamatan Rappocini 4 6 16 26 22 6 4 84
Kecamatan Tamalanrea 3 2 10 17 19 2 6 3 62
TOTAL 3.028 3.238 155 9 2 897 1.405 1.392 1.591 86 992 444 511 4 125 20 135 14.034
ALUR PROSES PENGADAAN CPNS PEMKOT MAKASSAR
Untuk mendapatkan PNS yang profesional, berkualitas, dan betanggung jawab diperlukan PNS yang
berkompoten. Diawali dari proses rekrutme CPNS dengan sistem pengadaan yang transparan dan
akuratabel serta bebas dari korupsi, solusi dan dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut maka
pemerintah melaksakan pendaftaran CPNS secara serentak dan terintegras melalui sistem
pendaftaran (registrasi) online dan computer assited Tes (CAT).
Tahun 2014 Pemkot Makassar juga melaksanakan seleksi penerimaan CPNS melalui jalur umum
dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB).
Berikut alur proses pengadaan CPNS Pemkot Makassar :
1) Pelamar mendaftarkan diri secara on line melalui situs resmi Panselnas (sscn.bkn.go.id)
2) Pelamar setelah mendapatkan bukti registrasi , selanjutnya menyerahkan bukti registrasi tersebut
beserta kelengkapan berkas lainnya ke panitia BKD kota Makassar.
3) Pelamar menerima bukti penerimaan berkas dari panitia penerimaan CPNS di BKD kota
Makassar.
4) Verifikasi berkas pelamar oleh panitia penerimaan CPNS.
5) Penyerahan kartu tes peserta ujian dan informasi waktu dan tempat ujian kepada pelamar yang
telah lulus diverfikasi.
6) Peserta ujian CPNS mengikuti ujian dengan sistem CAT di Kantor Regional IV Badan
Kepegawaian Negara (BKN) pada waktu yang telah ditetapkan panitia.
7) Pengumuman hasil ujian melalui situs (www.bkdmakassar.com) serta media elektronik dan media
cetak.
ALUR PENERIMAAN CPNS
FORMASI UMUM TAHUN 2014
ALUR PENERIMAAN CPNS
FORMASI UMUM TAHUN 2014
TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TEST ASSESMENT PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III DAN IV
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TEST WAWANCARA LURAH
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III DAN IV
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
Registrasi & Penerimaan berkas pelamar
CPNS
Registrasi & Penerimaan berkas pelamar
CPNS
Registrasi & Penerimaan berkas pelamar
CPNS
Verifikasi berkas pelamar
Verifikasi berkas pelamar
Penyerahan Kartu TesPenyerahan Kartu Tes
Penyerahan Kartu Tes Penyerahan Kartu Tes
Pemeriksaan identitas & penandatangan daftar hadir peserta
Pemeriksaan identitas & penandatangan daftar hadir peserta
Ruang tunggu peserta sebelum memasuki ruangan CAT
Suasana peserta diruang loker penitipan barangPemeriksaan kartu tes
Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT
Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT
Suasana peserta diruang CAT
Suasana peserta diruang CAT
Suasana peserta diruang CAT
CERTIFICATE ISO 9001:2008
PIAGAM PENGHARGAAN
DARI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

More Related Content

What's hot

Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpBeni Taryanate
 
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfPermenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfperencanaan20201
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)Reddy Prayudie
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnssuwarlinsuwarlin
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme   hadi arnowoPresentasi nasionalisme   hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowohadiarnowo
 
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarAli Sahbana Siregar
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 
Mpu24011 Sukan Berkredit- Topik Pengelolaan Aktiviti
Mpu24011 Sukan Berkredit-  Topik Pengelolaan AktivitiMpu24011 Sukan Berkredit-  Topik Pengelolaan Aktiviti
Mpu24011 Sukan Berkredit- Topik Pengelolaan Aktivitinoorhayati78
 
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017jianibnuzab
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNBayu Wahyudi
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Heru Syah Putra
 
1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertamaKutsiyatinMSi
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulseltemanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skp
 
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdfPermenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020.pdf
 
10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)10. contoh isian formulir (eselon iv)
10. contoh isian formulir (eselon iv)
 
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiPembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasi
 
overview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpnsoverview kebijakan latsar cpns
overview kebijakan latsar cpns
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme   hadi arnowoPresentasi nasionalisme   hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
 
2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda2 f anjab ak muda
2 f anjab ak muda
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabarLaporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
Laporan bulanan jan 2012 dit binmas polda jabar
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
Akronim kemenag
Akronim kemenagAkronim kemenag
Akronim kemenag
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Mpu24011 Sukan Berkredit- Topik Pengelolaan Aktiviti
Mpu24011 Sukan Berkredit-  Topik Pengelolaan AktivitiMpu24011 Sukan Berkredit-  Topik Pengelolaan Aktiviti
Mpu24011 Sukan Berkredit- Topik Pengelolaan Aktiviti
 
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
Bahan Rakor dan Konsultasi Kamar Peradilan Agama MA RI 2017
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
 
1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulselseminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
seminar rancangan aktualisasi kurniawan final prov Sulsel
 

Similar to OPTIMASI SUMBER DAYA APARATUR

Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)Nanang Priyo Utomo
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdfFauzan Rasip
 
UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)Ilham Ismail
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilbakahbawe2024
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Yudhi Aldriand
 
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptx
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptxATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptx
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptxsabarpsormin1
 
Manajemen Talenta Feb 2018.pptx
Manajemen Talenta Feb 2018.pptxManajemen Talenta Feb 2018.pptx
Manajemen Talenta Feb 2018.pptxmaasad2
 
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptx
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptxMANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptx
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptxMuchtarHidayatPerman
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdfAbizianMuah
 
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016Deti Prasetyaningrum
 
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfPPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfYemimaGraceTangke
 
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruMateri Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruNourahSuzumieZea1
 
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxRezha Purbaya
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdfchrystamtomo1
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxZulkarnainTamim1
 
4 form anjab lahat contoh
4 form anjab lahat  contoh4 form anjab lahat  contoh
4 form anjab lahat contohritadodi
 

Similar to OPTIMASI SUMBER DAYA APARATUR (20)

Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
Roadmap ASN Kabupaten Nagekeo (Matriks hasil analisis kebijakan)
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
 
UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)UU ASN (kem dalam negeri)
UU ASN (kem dalam negeri)
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
 
Job des all
Job des allJob des all
Job des all
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
 
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptx
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptxATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptx
ATURAN DASAR KEPEGAWAIAN Aparatur Sipil Negara.pptx
 
Manajemen Talenta Feb 2018.pptx
Manajemen Talenta Feb 2018.pptxManajemen Talenta Feb 2018.pptx
Manajemen Talenta Feb 2018.pptx
 
15 kantor satpol pp
15 kantor satpol pp15 kantor satpol pp
15 kantor satpol pp
 
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptx
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptxMANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptx
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA HAJI-slideshare.pptx
 
Overview latsar
Overview latsarOverview latsar
Overview latsar
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
 
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016
Jobdiscription tenaga kependidikan mtsn ngemplak 2016
 
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdfPPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
PPT ZOOM 1 Peran dan Tugas Formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.pdf
 
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruMateri Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
 
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptxARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
ARAH_STRATEGI_DAN_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN.pptx
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
 
4 form anjab lahat contoh
4 form anjab lahat  contoh4 form anjab lahat  contoh
4 form anjab lahat contoh
 

Recently uploaded

KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docx
KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docxKUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docx
KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docxUlfaBasyarewan
 
skp rencana perencenaan dan pengembangan 1.pdf
skp rencana perencenaan dan pengembangan  1.pdfskp rencana perencenaan dan pengembangan  1.pdf
skp rencana perencenaan dan pengembangan 1.pdfpenmadbara
 
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...disnakerkotamataram
 
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptx
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptxKEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptx
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptxssuserd986061
 
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptx
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptxFAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptx
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptxShyLinZumi
 
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careerspmgdscunsri
 
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptxFail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptxShyLinZumi
 

Recently uploaded (7)

KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docx
KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docxKUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docx
KUMPULAN SOAL USBN SENI BUDAYA 2019.docx
 
skp rencana perencenaan dan pengembangan 1.pdf
skp rencana perencenaan dan pengembangan  1.pdfskp rencana perencenaan dan pengembangan  1.pdf
skp rencana perencenaan dan pengembangan 1.pdf
 
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
PPT Materi Sosiologi Kelas X Bab 4. Proses Sosialisasi dan Pembentukan Keprib...
 
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptx
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptxKEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptx
KEL 1 BIOSINTESIS GLIKOSIDA hgfddbjkj.pptx
 
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptx
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptxFAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptx
FAIL REKOD PERSEDIAN MENGAJAR 2024-25_070508.pptx
 
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers
[InspireHER] Carving Success as Kartini: Strategies in Pursuing Careers
 
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptxFail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
Fail Pengurusan Kelas Sesi Akademik 2024-2025-By Cikgu Mu_113743.pptx
 

OPTIMASI SUMBER DAYA APARATUR

  • 1.
  • 2.
  • 3. 3 V I S I BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR “TERWUJUDNYA APARATUR YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN KOMPETITIF”
  • 4.
  • 5.
  • 6. 6 M I S I 1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dan sumber daya aparatur Pemerintah daerah yang bersih dan profesional ; 2. Penyajian data kepegawaian yang apresiatif; 3. Peningkatan koordinasi aktif dibidang kepegawaian dengan SKPD sebagai mitra strategis; 4. Mendukung kreatifitas dan kepastian karier aparatur
  • 7. TUJUAN SASARAN 1. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel 1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administarasi pegawai yang sesuai norma dan standar 2. Peningkatan sarana dan prasarana 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian 3. Peningkatan Disiplin Pegawai 3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai 4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat 4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya 5. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Peningkatan pembinaan pegawai sesuai kompetensi 6. Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensi 7. Peningkatan perencanaan dan informasi kepegawaian 7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian 8. Peningkatan penilaian dan pemberian tunjangan kinerja aparatur 8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur 9. Peningkatan pemenuhan hak-hak kepegawaian 9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian TUJUAN & SASARAN
  • 8. TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR • Melaksanakan perumusan kebijakan teknis. • Pembinaan kepegawaian meliputi perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. • Serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan BKD Kota Makassar.
  • 9. PROGRAM KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR  Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 9 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi dan listrik; 3. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan 6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya 7. Pengelolaan Administrasi Kantor 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 9. Administrasi umum Kepegawaian 10. Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001- 2008
  • 10.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mebeleur; 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor.
  • 11.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian; 2. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme; 3. Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota Makassar; 4. Pembakalan terhadap PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP); 5. Pelatihan Motivasi.
  • 12.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset; 2. Penyusunan Lakip; 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota makassar; 4. Penyusunan dokumen penetapan kinerja kota makassar; 5. Penyusunan RENSTRA 2014-2019; 6. Penyusunan RKA – SKPD; 7. Pengelolaan Keuangan SKPD; 8. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi.
  • 13.  Program Pembinaan Pegawai Sesuai Kompetensi 1. Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural; 2. Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional; 3. Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi; 4. Pemberian Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar serta pemberian bantuan; 5. Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah; 6. Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar; 7. Pelaksanaan Brainstorming Kepegawaian Pemkot Makassar.
  • 14.  Program perencanaan dan informasi kepegawaian 1. Penyusunan Formasi ASN; 2. Seleksi Penerimaan Calon ASN; 3. Pelaksanaan Sumpah PNS; 4. Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas; 5. Pengelolaan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar; 6. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah ; 7. Penyusunan bezetting dan DUK PNS Pemkot Makassar; 8. Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga Pendukung); 9. Pengangkatan CPNS dan PPPK; 10. Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
  • 15.  Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 1. Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai; 2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling; 3. Penganugerahan Satya Lencana; 4. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN); 5. Evaluasi kinerja Pegawai; 6. Pemberian Penghargaan Dan Reward Kepada PNS; 7. Seleksi dan pemberiaan cendramata Pegawai Teladan; 8. Pengkajian dalam rangka Implementasi Tunjangan Kinerja Kota (TKK); 9. Penanganan Administrasi Permohonan Tunjangan Keluarga;
  • 16.  Program pemenuhan hak kepegawaian 1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS; 2. Pengelolaan Surat Izin Cuti dan KGB PNS; 3. Pengelolaan Administrasi Pensiun; 4. Pengangkatan Dari CPNSD Ke PNSD; 5. Pemindahan tugas PNS; 6. Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota Makassar.
  • 17. 17 SASARAN PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR 1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar; 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian; 3. Tersedianya pakaian dinas harian pegawai; 4. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya;
  • 18. 18 SASARAN PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR 5. Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 6. Terwujudnya pengembangan aparatur sipil negara sesuai kompetensi; 7. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian; 8. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur; 9. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian.
  • 19. 19 FUNGSI SEKRETARIAT BKD KOTA MAKASSAR 1. Pelaksanakan pengelolaan ketatausahaan; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan; 3. Pelaksanaan urusan keuangan; 4. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 6. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja badan; 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  • 20. FUNGSI BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN BKD KOTA MAKASSAR 1. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan data base pegawai negeri sipil; 2. Penyiapan daftar urut kepangkatan (DUK) dan bezetting serta data lainnya dalam rangka pengembangan karier PNS; 3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian; 4. Pelaksanaan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil; 5. Pelaksanaan seleksi / pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 6. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 8. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  • 21. FUNGSI BIDANG PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI BKD KOTA MAKASSAR 1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pendayagunaan pegawai; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengembangan karier pegawai; 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi peningkatan kompetensi pegawai; 4. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 5. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 6. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  • 22. FUNGSI BIDANG MUTASI BKD KOTA MAKASSAR 1. Pelaksanaan persiapan dan pengelolaan administrasi mutasi, perpindahan dan pensiun; 2. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 3. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat badan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 4. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  • 23. FUNGSI BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN BKD KOTA MAKASSAR 1. Pelaksanaan penyelesaian kedudukan hukum PNS; 2. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS; 3. Pelaksanaan evaluasi, kinerja dan peningkatan disiplin PNS; 4. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi PNS; 5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu; 6. Pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Badan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan arsip pegawai serta meneliti secara berkala status arsip aktif dan non aktif sebagai bahan penataan sesuai tata kearsipan; 7. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  • 24. PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SETELAH PERUBAHAN 2014 TARGET POKOK 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) PERSENTASE LEBIH (KURANG) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PEMBINAAN PEGAWAI SESUAI KOMPETENSI 1,452,173,100 2,236,958,625 784,785,525 54.04 1 REKRUITMEN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL 230,409,400 197,939,775 (32,469,625) (14.09) 2 REKRUITMEN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 77,662,400 78,109,625 447,225 0.58 3 PENDAYAGUNAAN DAN PENEMPATAN PNS BERDASARKAN KOMPETENSI 97,534,600 88,388,025 (9,146,575) (9.38) 4 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS 691,174,300 761,398,525 70,224,225 10.16 5 UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH 67,956,400 59,541,100 (8,415,300) (12.38) 6 SELEKSI PROMOSI TERBUKA JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 287,436,000 954,828,450 667,392,450 232.19 7 PELAKSANAAN BRAINSTORMING KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMKOT MAKASSAR - 96,753,125 96,753,125 - Kegiatan Baru PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
  • 25. PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SETELAH PERUBAHAN 2014 TARGET ANGGARAN POKOK 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) PERSENTASE LEBIH (KURANG) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIN 1,300,968,600 987,700,475 (313,268,125) (24.08) 1 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASN) 92,393,200 94,107,200 1,714,000 1.86 2 SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 370,326,000 72,671,500 (297,654,500) (80.38) 3 PELAKSANAAN SUMPAH PNS 70,076,900 62,542,800 (7,534,100) (10.75) 4 PENYELENGGARA PENERIMAAN IKATAN DINAS 91,215,400 80,497,900 (10,717,500) (11.75) 5 PENATAAN ARSIP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 133,450,000 83,566,600 (49,883,400) (37.38) 6 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH 254,347,900 113,852,250 (140,495,650) (55.24) 7 PENYUSUNAN DUK DAN BESETTING PEGAWAI 48,588,600 69,643,000 21,054,400 43.33 8 EVALUASI PEGAWAI TIDAK TETAP (JASA TENAGA PENDUKUNG) 111,472,900 90,326,600 (21,146,300) (18.97) 9 PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK - 96,585,500 96,585,500 - Kegiatan Baru 10 SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) - 157,329,300 157,329,300 - Kegiatan Baru 11 PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNSD 129,097,700 66,577,825 (62,519,875) (48.43) PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PERENCANAAN & INFORMASI BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
  • 26. PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SETELAH PERUBAHAN 2014 TARGET ANGGARAN POKOK 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) PERSENTASE LEBIH (KURANG) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENILAIAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 1,068,697,500 1,267,505,395 198,807,895 18.60 1 PENGELOLAAN KEHADIRAN DAN REKAPITULASI PEGAWAI 169,358,200 176,582,350 7,224,150 4.27 2 PROSES PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 187,234,900 184,462,450 (2,772,450) (1.48) 3 PENGANUGRAHAN SATYALANCANA KARYA SATYA DAN MASA KERJA PEGAWAI 128,219,800 94,670,170 (33,549,630) (26.17) 4 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) - 45,430,000 45,430,000 - Kegiatan Baru 5 EVALUASI KINERJA PEGAWAI - 105,552,725 105,552,725 - Kegiatan Baru 6 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN REWARD KEPADA PNS 421,780,400 301,911,050 (119,869,350) (28.42) 7 SELEKSI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEPERESTASI 113,802,300 114,756,325 954,025 0.84 8 PENANGANAN ADMINISTRASI PROSES PERMOHONAN TUNJANGAN KELUARGA 48,301,900 41,965,325 (6,336,575) (13.12) 9 PENGKAJIAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA KOTA (TKK) - 202,175,000 202,175,000 - Kegiatan Baru PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
  • 27. PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SETELAH PERUBAHAN 2014 TARGET ANGGARAN POKOK 2015 SELISIH LEBIH (KURANG) PERSENTASE LEBIH (KURANG) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 PROGRAM KENAIKAN PANGKAT PNS 571,452,300 604,434,006 32,981,706 5.77 1 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 251,593,500 222,364,281 (29,229,219) (11.62) 2 PENGELOLAAN SURAT IZIN, CUTI DAN KGB PEGAWAI 82,946,900 77,810,725 (5,136,175) (6.19) 3 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENSIUN 141,450,000 112,899,950 (28,550,050) (20.18) 4 PEMINDAHAN TUGAS PNS 46,873,300 63,317,600 16,444,300 35.08 5 SELEKSI PEGAWAI DARI LUAR PEMERINTAH KOTA MAKASSAR - 83,283,725 83,283,725 - Kegiatan Baru 6 PENGANGKATAN DARI CPNSD KE PNS 48,588,600 44,757,725 (3,830,875) (7.88) PERBANDINGAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MUTASI BKD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 DAN 2015
  • 28. ETIKA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR A. KEWAJIBAN :  MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU ;  MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA ;  BERSIKAP HORMAT, SANTUN, CEPAT, TEPAT, TERBUKA DAN TIDAK DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ;  MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN, CERMAT, BERSEMANGAT DAN BERTANGGUNG JAWAB ;  BERPENAMPILAN RAPI SESUAI KETENTUAN  MENJALIN KERJA SAMA YANG BAIK ANTAR BIDANG ;  MENERIMA SARAN / MASUKAN UNTUK B. LARANGAN :  MELAKUKAN DAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI YANG DILAYANI ;  MENGGUNAKAN / MEMANFAATKAN BARANG-BARANG BERGERAK / TIDAK BERGERAK SECARA TIDAK SAH ;  MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);  MENERIMA HADIAH/PEMBERIAN APA SAJA DARI SIAPAPUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN/PEKERJAANNYA ;
  • 29.
  • 31. 112 86 139 1 Bulan Total Januari 112 Februari 86 Maret 139 337 REALISASI KGB TAHUN 2015
  • 32. PERSYARATAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) USUL SKPD Copy Sah SK CPNS (80%) Copy sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir Rekap Absen 1 Tahun Terakhir COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
  • 33. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Januari Februari Maret REALISASI IZIN CUTI TAHUN 2015 Bulan Total Januari 112 Februari 86 Maret 139 337 REALISASI IZIN CUTI TAHUN 2015
  • 34. USUL SKPD Permohonnan Izin dan Cuti Ybs Copy Sah SK CPNS(80%) Copy sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir Copy Sah KARPEG Rekap Absen 1 Tahun Terakhir Surat Keterangan Dokter (Cuti Bersalin /Cuti Sakit) COPY sah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 Tahun Terakhir
  • 35. 1483 903 1249 1029 3176 1310 14771476 897 1248 1020 3175 1306 721 7 5 1 9 4 4 756 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 April 2012 Oktober 2012 April 2013 Oktober 2013 April 2014 Oktober 2014 April 2015 Usul Realisasi Sisa Tahun Usul Realisasi Sisa Ket April 2012 1483 1476 7 TMS Oktober 2012 903 897 5 TMS April 2013 1249 1248 1 TMS Oktober 2013 1029 1020 9 TMS April 2014 3176 3175 4 1 TMS 3 BTL Oktober 2014 1310 1306 4 2 TMS 2 BTL April 2015 1477 721 756 Dalam Proses
  • 36. 1. Usul Dari Kepala SKPD 2. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru ( Tenaga Fungsional) 3. Copy Sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (Tenaga Fungsional) 4. Copy Sah SK Inpassing Jabatan ( Tenaga Fungsional Guru) 5. Copy Sah SK CPNS (80%) 6. Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir 7. Copy Sah KARPEG 8. Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai ( Akta IV Bagi Fungsional Guru) 9. Copy Sah Pernyataan Pelantikan dan SK jabatan Lama dan Baru ( Kepala Sekolah & Struktural) 10. Copy Sah SK Kenaikan Jabatan ( Tenaga Fungsional ) 11. Copy Sah Diklat Tingkat Ahli ( Bagi Tenaga Fungsional yang di wajibkan untuk Diklat Tk.Ahli) 12. Copy Sah Diklat PIM / Sertifikat Ujian Dinas ( Pejabat Struktural ) 13. Copy Sah SK Mutasi Pindah : - SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan) - SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan) - SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan) 14. Asli DP3 Tahun 2013 15. Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014 PERSYARATAN KP.PILIHAN (FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL
  • 37. PERSYARATAN KP. REGULER (FUNGSIONAL UMUM) Usul Dari Kepala SKPD Copy Sah SK CPNS (80%) Copy Sah SK PNS atau Kenaikan Pangkat Terakhir Copy Sah KARPEG Copy Sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai Copy Sah Sertifikat Ujian Dinas (Pindah Ruang dari Golongan II/d Ke III/a) Copy Sah Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah (Bagi PNS yang Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah) Copy Sah SK Mutasi Pindah : 1.SK BKN (Bagi Pindahan Luar Provinsi Sulawesi Selatan) 2. SK GUBERNUR ( Bagi Pindahan Antara Antara Provinsi Sulawesi Selatan) 3. SK WALIKOTA MAKASSAR ( SK Penempatan) Asli DP3 Tahun 2013 Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014
  • 38. USUL SKPD PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS BKD KOTA MAKASSAR BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN KANREG IV BKN MAKASSAR BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) BKD KOTA MAKASSAR BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) AKAN DI PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT
  • 39. USUL SKPD PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS BKD KOTA MAKASSAR BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN BKD PROVINSI SUL-SEL BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI DAN DIBUATKAN USUL UNTUK KE BKN REGIONAL IV MAKASSAR KANREG IV BKN MAKASSAR BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH BKD PROVINSI DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) BKD PROVINSI SUL-SEL BERKAS YANG TELAH DI DIBUATKAN NOTA PERSETUJAN KENAIKAN PANGKAT (NPKP) AKAN DI PROSES MENJADI SK KENAIKAN PANGKAT BKD KOTA MAKASSAR SK KENAIKAN PANGKAT YANG DITERBITKAN OLEH BKD PROVINISI DIDISTRIBUSIKAN SE SKPD
  • 40. USUL SKPD PENGSULAN DARI UNIT KERJA BESERTA KELENGKAPAN BERKAS BKD KOTA MAKASSAR BERKAS USULAN DI VERIFIKASI DAN DI PROSES DI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) BKN BKD PROVINSI SUL-SEL BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DI VERIFIKASI OLEH BKD PROVINISI DAN DIBUATKAN USUL UNTUK KE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BERKAS YANG TELAH DI PROSES MELALUI SAPK DAN DIBUATKAN PENGANTAR OLEH BKD PROVINSI DI VERIFIKASI OLEH BKN DAN DIBUATKAN SK KENAIAKAN PANGKAT BKD PROVINSI SUL-SEL SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE BKD KOTA MAKASSAR BKD KOTA MAKASSAR SK KENAIKAN PANGKAT AKAN DI DISTRIBUSIKAN KE SKPD
  • 41.
  • 42. JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015 Grafik Tabel
  • 43. JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015 Tabel Grafik
  • 44. JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2015 Tabel Grafik
  • 45. Tabel Grafik JUMLAH PNS PEMKOT MAKASSAR MENURUT ESELON TAHUN 2015
  • 46. UNIT KERJA JENIS KELAMIN TOTAL L P Sekretariat Daerah 181 94 275 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 49 27 76 Inspektorat Kota Makassar 27 28 55 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 27 64 Satuan Polisi Pamong Praja 88 4 92 RSUD Daya 39 214 253 Badan Kepegawaian Daerah 35 24 59 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 11 19 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat 18 20 38 Badan Keluarga Berencana 46 120 166 Badan Lingkungan Hidup Daerah 24 27 51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 4 21 Badan Narkotika 12 7 19 Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35 Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 16 10 26 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2 21 23 Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 25 25 50 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 19 24 43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2572 5974 8546 Dinas Kesehatan 172 1172 1344 Dinas Pekerjaan Umum 161 58 219 Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 48 21 69 Dinas Pemuda Dan Olahraga 25 10 35 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 15 21 36 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 24 51 75 DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
  • 47. Dinas Tenaga Kerja 42 41 83 Dinas Perhubungan 96 25 121 Dinas Komunikasi Dan Informatika 29 19 48 Dinas Sosial 17 17 34 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 26 33 59 Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 70 71 141 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 40 28 68 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 258 30 288 Dinas Pemadam Kebakaran 125 23 148 Dinas Pendapatan Daerah 81 53 134 Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 31 11 42 Kantor Ketahanan Pangan 25 23 48 Sekretariat KORPRI 4 4 8 Kecamatan Mariso 39 34 73 Kecamatan Mamajang 49 41 90 Kecamatan Makassar 49 56 105 Kecamatan Ujung Pandang 53 27 80 Kecamatan Wajo 30 27 57 Kecamatan Bontoala 44 40 84 Kecamatan Tallo 56 27 83 Kecamatan Ujung Tanah 40 16 56 Kecamatan Panakkukang 49 54 103 Kecamatan Tamalate 61 39 100 Kecamatan Biringkanaya 32 38 70 Kecamatan Manggala 31 34 65 Kecamatan Rappocini 33 51 84 Kecamatan Tamalanrea 26 36 62 TOTAL 5.113 8.921 14.034 UNIT KERJA JENIS KELAMIN TOTAL L P DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2015
  • 48. UNIT KERJA STRUKTURAL FUNGSIONAL KHUSUS FUNGSIONAL UMUM/STAF JML Sekretariat Daerah 56 219 275 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17 59 76 Inspektorat Kota Makassar 9 15 31 55 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 44 64 Satuan Polisi Pamong Praja 17 75 92 RSUD Daya 22 164 67 253 Badan Kepegawaian Daerah 17 42 59 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 15 15 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat 17 21 38 Badan Keluarga Berencana 45 109 12 166 Badan Lingkungan Hidup Daerah 17 34 51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 7 21 Badan Narkotika 8 11 19 Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 14 21 35 Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 14 12 26 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 17 6 23 Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 15 35 50 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 17 26 43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 130 8.367 49 8.546 Dinas Kesehatan 115 1.147 82 1.344 Dinas Pekerjaan Umum 25 194 219 Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 21 48 69 Dinas Pemuda Dan Olahraga 21 14 35 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 21 15 36 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 21 54 75 Dinas Tenaga Kerja 23 12 48 83 Dinas Perhubungan 23 98 121 DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
  • 49. UNIT KERJA STRUKTURAL FUNGSIONAL KHUSUS FUNGSIONAL UMUM/STAF JML Dinas Sosial 23 3 8 34 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 21 38 59 Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 29 6 106 141 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 27 41 68 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 31 257 288 Dinas Pemadam Kebakaran 21 127 148 Dinas Pendapatan Daerah 25 109 134 Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 21 21 42 Kantor Ketahanan Pangan 5 25 18 48 Sekretariat KORPRI 4 4 8 Kecamatan Mariso 57 16 73 Kecamatan Mamajang 77 13 90 Kecamatan Makassar 85 20 105 Kecamatan Ujung Pandang 55 25 80 Kecamatan Wajo 49 8 57 Kecamatan Bontoala 69 15 84 Kecamatan Tallo 64 19 83 Kecamatan Ujung Tanah 34 22 56 Kecamatan Panakkukang 71 32 103 Kecamatan Tamalate 65 35 100 Kecamatan Biringkanaya 50 20 70 Kecamatan Manggala 41 24 65 Kecamatan Rappocini 65 19 84 Kecamatan Tamalanrea 45 17 62 TOTAL 1.806 9.848 2.380 14.034 DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT JABATAN TAHUN 2015
  • 50. DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL Sekretariat Daerah 1 56 99 3 97 8 11 275 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9 24 1 35 5 2 76 Inspektorat Kota Makassar 5 35 8 6 1 55 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 19 36 8 1 64 Satuan Polisi Pamong Praja 2 12 1 72 5 92 RSUD Daya 24 101 112 15 1 253 Badan Kepegawaian Daerah 12 34 2 11 59 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 9 13 4 4 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat 7 28 2 1 38 Badan Keluarga Berencana 27 109 15 15 166 Badan Lingkungan Hidup Daerah 19 20 5 7 51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 10 1 21 Badan Narkotika 4 11 0 4 19 Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 5 15 3 11 1 35 Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 1 4 14 2 5 26 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 7 7 1 8 23 Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 9 22 7 12 50 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 10 22 11 43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 472 5.611 1.742 684 5 31 8.546 Dinas Kesehatan 69 539 548 186 2 1.344 Dinas Pekerjaan Umum 21 50 1 86 28 33 219 Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 14 38 2 14 1 69 Dinas Pemuda Dan Olahraga 11 18 2 4 35 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 9 17 5 5 36 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 7 30 3 34 1 75 Dinas Tenaga Kerja 15 47 3 15 1 2 83 Dinas Perhubungan 13 31 8 62 7 121 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1 7 28 2 10 48
  • 51. DATA PNS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 16 22 8 12 1 59 Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 8 76 13 36 4 4 141 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 14 35 5 14 68 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 8 35 3 121 41 80 288 Dinas Pemadam Kebakaran 8 11 5 102 14 8 148 Dinas Pendapatan Daerah 1 16 68 7 42 134 Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 6 23 2 11 42 Kantor Ketahanan Pangan 3 28 10 7 48 Sekretariat KORPRI 3 2 3 8 Kecamatan Mariso 1 6 38 2 23 1 2 73 Kecamatan Mamajang 6 48 4 30 2 90 Kecamatan Makassar 4 48 7 45 1 105 Kecamatan Ujung Pandang 4 36 3 26 6 5 80 Kecamatan Wajo 7 28 7 15 57 Kecamatan Bontoala 6 44 9 21 4 84 Kecamatan Tallo 8 37 4 33 1 83 Kecamatan Ujung Tanah 3 31 7 15 56 Kecamatan Panakkukang 6 43 3 50 1 103 Kecamatan Tamalate 6 38 4 48 2 2 100 Kecamatan Biringkanaya 4 41 4 19 1 1 70 Kecamatan Manggala 6 35 3 21 65 Kecamatan Rappocini 7 38 10 28 1 84 Kecamatan Tamalanrea 5 37 7 13 62 TOTAL 6 1.050 7.881 2.611 2.156 142 188 14.034 UNIT KERJA S.3 S.2 S.1 D.3/D.2 SLTA SLTP SD TOTAL
  • 52. UNIT KERJA IV III II I TOTAL a b c d e a b c d a b c d a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sekretariat Daerah 16 13 15 1 15 33 30 28 9 79 13 5 1 7 3 7 275 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 1 1 1 10 11 7 32 2 1 1 6 76 Inspektorat Kota Makassar 4 3 2 5 25 5 5 2 3 1 55 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 1 1 6 9 15 14 3 3 1 64 Satuan Polisi Pamong Praja 6 1 4 5 2 1 61 5 1 6 92 RSUD Daya 18 10 7 1 2 36 49 20 50 1 3 17 39 253 Badan Kepegawaian Daerah 7 1 9 15 11 5 8 2 1 59 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 3 3 1 2 3 12 5 1 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6 3 1 1 4 8 12 2 1 38 Badan Keluarga Berencana 47 44 6 20 6 36 4 3 166 Badan Lingkungan Hidup Daerah 7 4 4 11 9 9 3 2 2 51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1 1 3 5 7 1 21 Badan Narkotika 3 1 1 1 4 4 3 2 19 JUMLAH PENGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT GOLONGAN TAHUN 2015
  • 53. Badan Arsip Perpustakaan Dan Pengolahan Data 3 1 1 3 7 2 9 5 2 2 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat 3 3 1 6 3 6 3 1 26 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5 1 1 1 2 5 1 5 2 23 Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 5 1 1 4 5 12 11 1 6 1 3 50 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset 3 1 3 11 11 3 1 9 1 43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.628 3.045 91 5 556 567 466 564 32 178 176 221 4 13 8.546 Dinas Kesehatan 96 41 20 2 129 165 242 354 4 18 107 165 1 1.344 Dinas Pekerjaan Umum 7 3 1 3 27 17 8 1 81 18 4 27 1 21 219 Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 3 2 5 20 8 15 10 4 2 69 Dinas Pemuda Dan Olahraga 7 3 2 6 9 1 5 1 1 35 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 9 1 1 8 1 11 3 2 36 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 3 5 6 16 7 11 19 2 5 1 75 Dinas Tenaga Kerja 11 8 3 10 22 9 12 1 3 4 83 Dinas Perhubungan 6 3 3 17 10 10 1 53 5 7 6 121 Dinas Komunikasi Dan Informatika 6 3 2 12 3 20 2 48 Dinas Sosial 8 5 1 8 9 1 2 34 UNIT KERJA IV III II I TOTAL a b c d e a b c d a b c d a b c d
  • 54. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 5 2 1 5 11 11 7 2 6 3 6 59 Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Dan Peternakan 10 5 10 28 29 20 2 16 7 7 1 2 4 141 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 9 4 1 6 9 13 14 7 4 1 68 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 5 3 1 6 11 10 11 16 97 12 4 1 67 8 36 288 Dinas Pemadam Kebakaran 6 3 1 1 4 5 2 97 7 2 6 1 13 148 Dinas Pendapatan Daerah 8 1 1 6 36 24 16 1 29 9 3 134 Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 3 2 1 2 10 17 4 1 2 42 Kantor Ketahanan Pangan 7 5 1 6 14 7 4 4 48 Sekretariat KORPRI 1 2 2 3 8 Kecamatan Mariso 4 3 20 19 11 1 7 1 3 3 1 73 Kecamatan Mamajang 2 3 18 31 23 7 1 1 1 1 2 90 Kecamatan Makassar 2 4 18 34 29 15 1 1 1 105 Kecamatan Ujung Pandang 1 1 1 17 29 12 1 4 1 6 7 80 Kecamatan Wajo 1 3 15 15 16 6 1 57 Kecamatan Bontoala 4 1 16 27 25 6 1 1 3 84 UNIT KERJA IV III II I TOTAL a b c d e a b c d a b c d a b c d
  • 55. UNIT KERJA IV III II I TOTAL a b c d e a b c d a b c d a b c d Kecamatan Tallo 3 3 18 27 13 12 3 1 1 2 83 Kecamatan Ujung Tanah 1 1 2 11 11 20 5 3 1 1 56 Kecamatan Panakkukang 5 1 5 23 29 18 13 4 4 1 103 Kecamatan Tamalate 3 11 17 25 14 1 20 3 2 2 2 100 Kecamatan Biringkanaya 2 3 7 23 20 2 8 4 1 70 Kecamatan Manggala 2 3 13 18 15 10 2 2 65 Kecamatan Rappocini 4 6 16 26 22 6 4 84 Kecamatan Tamalanrea 3 2 10 17 19 2 6 3 62 TOTAL 3.028 3.238 155 9 2 897 1.405 1.392 1.591 86 992 444 511 4 125 20 135 14.034
  • 56.
  • 57. ALUR PROSES PENGADAAN CPNS PEMKOT MAKASSAR Untuk mendapatkan PNS yang profesional, berkualitas, dan betanggung jawab diperlukan PNS yang berkompoten. Diawali dari proses rekrutme CPNS dengan sistem pengadaan yang transparan dan akuratabel serta bebas dari korupsi, solusi dan dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah melaksakan pendaftaran CPNS secara serentak dan terintegras melalui sistem pendaftaran (registrasi) online dan computer assited Tes (CAT). Tahun 2014 Pemkot Makassar juga melaksanakan seleksi penerimaan CPNS melalui jalur umum dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB). Berikut alur proses pengadaan CPNS Pemkot Makassar : 1) Pelamar mendaftarkan diri secara on line melalui situs resmi Panselnas (sscn.bkn.go.id) 2) Pelamar setelah mendapatkan bukti registrasi , selanjutnya menyerahkan bukti registrasi tersebut beserta kelengkapan berkas lainnya ke panitia BKD kota Makassar. 3) Pelamar menerima bukti penerimaan berkas dari panitia penerimaan CPNS di BKD kota Makassar. 4) Verifikasi berkas pelamar oleh panitia penerimaan CPNS. 5) Penyerahan kartu tes peserta ujian dan informasi waktu dan tempat ujian kepada pelamar yang telah lulus diverfikasi. 6) Peserta ujian CPNS mengikuti ujian dengan sistem CAT di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada waktu yang telah ditetapkan panitia. 7) Pengumuman hasil ujian melalui situs (www.bkdmakassar.com) serta media elektronik dan media cetak.
  • 58. ALUR PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2014
  • 59. ALUR PENERIMAAN CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2014
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63. TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 64. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 65. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 66. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 67. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 68. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 69. TEST ASSESMENT PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 70. TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 71. TEST WAWANCARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 72. TEST WAWANCARA LURAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 73. PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 74. PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 75. PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 76. PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 77. PELANTIKAN LURAH DAN PENYERAHAN SK CPNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 78. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 79. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 80. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 81. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 82. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 83. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 84. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
  • 85. Registrasi & Penerimaan berkas pelamar CPNS
  • 86. Registrasi & Penerimaan berkas pelamar CPNS Registrasi & Penerimaan berkas pelamar CPNS
  • 90. Penyerahan Kartu Tes Penyerahan Kartu Tes
  • 91. Pemeriksaan identitas & penandatangan daftar hadir peserta
  • 92. Pemeriksaan identitas & penandatangan daftar hadir peserta
  • 93. Ruang tunggu peserta sebelum memasuki ruangan CAT
  • 94. Suasana peserta diruang loker penitipan barangPemeriksaan kartu tes
  • 95.
  • 96. Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT
  • 97. Pemeriksaan kartu tes sebelum memasuki ruangan CAT
  • 102. PIAGAM PENGHARGAAN DARI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA