Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•4,369 views
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Similar to Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik (20)
More from Election Commision
More from Election Commision (20)
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
- 1. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu 2014 yang Baik BY GEBRIL DAULAI
- 2. SISTEM PEMILU DPR DPRD DPD PROPORSIONAL TERBUKA DISTRIK BERWAKIL BANYAK SISTEM PEMILU SECARA UMUM: PROPORSIONAL DAN MAYORITARIAN (DISTRIK) BY GEBRIL DAULAI
- 3. PEMILU PELAKSANAAN PEMILU ASAS PEMILU LANGSUNG EFEKTIF UMUM EFISIEN BEBAS RAHASIA ASAS DAN PELAKSANAAN PEMILU JUJUR ADIL BY GEBRIL DAULAI
- 4. PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU PENYELENGGARA PEMILU PENGAWAS PEMILU KPU BAWASLU KPU PROVINSI BAWASLU PROVINSI KPU KABUPATEN/KOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA PPK PPS PANWAS KECAMATAN KPPS/KPPSLN PANWAS LUAR NEGERI BY GEBRIL DAULAI PANWAS LAPANGAN Untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu dibentuk DKPP
- 5. RENC.PROGRAM, ANGGARAN, PENYUS PERAT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PEMILU PENETAPAN PESERTA PEMILU PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD MASA KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD BY GEBRIL DAULAI
- 6. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL TAHAPAN Perencanaan Program penyusunan peraturan dan WAKTU Anggaran, serta Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 9 Juni 2012 – Desember 2013 9 Nov 2012 – 4 Nov 2013 9 Agustus 2012 – 30 Des 2012 Penetapan peserta Pemilu 6- 8 Januari 2013 Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 1 – 9 Maret 2013 Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 - 22 April 2013 Masa kampanye Pemilu 11 Januari 2013 - 5 April 2014 Masa Tenang 6 - 8 April 2014 Pemungutan dan Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilu 9 April 2014 dan 30 Mar- 6 April 2014 untuk Luar Negeri 7 s/d 9 Mei 2014 Juli –Oktober 2014 Pengucapan Sumpah/janji BY GEBRIL DAULAI
- 7. TAHAPAN PEMILU YANG SUDAH TUNTAS Perencanaan program, anggaran dan Penyusunan peraturan Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Tahapan Yang Sudah Tuntas Penetapan peserta Pemilu Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih BY GEBRIL DAULAI
- 8. TAHAPAN YANG SEDANG DAN AKAN BERJALAN Tahapan Yang Sedang Berjalan Pelaksanaan kampanye Masa tenang Tahapan Yang Akan Berjalan Pemungutan dan penghitungan suara Penetapan Hasil Pemilu Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD BY GEBRIL DAULAI
- 10. PARTAI LOKAL DI ACEH 11 12 BY GEBRIL DAULAI 13
- 11. DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2014 PARLEMEN DAERAH PEMILIHAN KURSI 1. DPR 77 560 2. DPD 33 132 259 2.112 4. DPRD KAB/KOTA 2.102 16.895 TOTAL 2.471 19.699 3. DPRD PROV BY GEBRIL DAULAI
- 12. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemisahan verifikasi administrasi dan faktual Pemisahan tim penerima berkas dengan tim pemeriksa berkas Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol secara lengkap Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan partai politik peserta Pemilu BY GEBRIL DAULAI
- 13. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil Membuka ruang konsultasi dengan publik Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi unsur kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas wilayah menjadi sangat penting Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di tengah-tengah masyarakat BY GEBRIL DAULAI
- 14. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) untuk entri data calon Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung parpol dan penandatanganan berita acara secara bersama antar KPU dengan utusan parpol Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui website KPU DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui website KPU dan media massa BY GEBRIL DAULAI
- 15. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Pemutakhiran Data Pemilih Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online Penyandingan DPSHP dengan DP4 Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap BY GEBRIL DAULAI
- 16. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Kampanye Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan caleg Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol BY GEBRIL DAULAI
- 17. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TAHAPAN Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg Penandaan khusus surat suara untuk menghindari penggandaan surat suara Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu secara berjenjang Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan aman Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses entri data Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri BY GEBRIL DAULAI
- 18. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PESERTA PEMILU Kewajiban Parpol Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye Pembukuan dana kampanye Pelaporan dana kampanye Laporan dana kampanye parpol tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasil audit disampaikan ke KPU, Partai Politik dan diumumkan ke publik BY GEBRIL DAULAI
- 19. TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Kebijakan Strategis KPU Proses lelang dilakukan secara terbuka, efektif dan efesien Lelang barang dan jasa dilakukan dengan sistem eprocurement melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dengan e-procurement kontak fisik antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang berpotensi menimbulkan KKN dapat diminimalisir Masyarakat dapat mengakses informasi tahapan demi tahapan proses lelang melalui situs LPSE LKPP BY GEBRIL DAULAI
- 20. KERJA SAMA LINTAS INSTANSI Kebijakan Strategis KPU Kerja sama dengan LKPP agar pengadaan barang jasa terbebas dari praktik KKN Kerja sama dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kerja sama dengan konsorsium ahli dalam pengamanan data kepemiluan Kerja sama dengan BPKP untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan Kerja sama dengan BPK untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Kerja sama dengan IAI dan IAPI untuk mengaudit laporan dana kampanye peserta Pemilu Kerja sama dengan KPI dan Dewan Pers untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran kampanye di media massa BY GEBRIL DAULAI
- 21. Penutup Terima Kasih BY GEBRIL DAULAI