Ketentuan tentang kampanye pemilu 2019 dari aspek regulasi dan teknis serta tahapan kampanye apa saja yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2019 maupun PKPU yang mengatur tentang kampanye bisa disimak disini.

1. KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2019

2. LANDASAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
02
03
JUKNIS
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
Juknis KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang
Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019
PKPU
PKPU
PKPU
UU

3. DEFINISI ISTILAH (1)
Peserta Pemilu
adalah Parpol untuk Pemilu anggota
DPR, anggota DPRD provinsi,
anggota DPRD kab./kota,
perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan Paslon yang diusulkan oleh
Parpol/Gabungan Parpol untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Paslon Presiden & Wakil Presiden
disebut Pasangan Calon adalah
Paslon peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden yang diusulkan oleh
Parpol/Gabungan Parpol yang telah
memenuhi persyaratan
Masa Tenang
adalah masa yang tidak dapat
digunakan untuk melakukan
aktivitas Kampanye Pemilu
3
Gabungan Partai Politik
adalah gabungan dua atau lebih
parpol nasional, atau gabungan
parpol lokal atau gabungan parpol
nasional dan parpol lokal peserta
pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
yg secara bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1
Paslon
Kampanye Pemilu
adalah kegiatan Peserta Pemilu atau
pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta
Pemilu untuk meyakinkan Pemilih
dengan menawarkan visi, misi,
program, dan/atau citra diri Peserta
Pemilu
Partai Politik Peserta Pemilu
adalah parpol yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD
provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota.

4. DEFINISI ISTILAH (2)
Pelaksana Kampanye
adalah pihak-pihak yang ditunjuk
oleh Peserta Pemilu untuk
melakukan kegiatan Kampanye.
Tim Kampanye
adalah tim yang dibentuk oleh Paslon
bersama-sama dengan Parpol atau
Gabungan Parpol yang mengusulkan
Paslon, yang didaftarkan ke KPU dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan
teknis penyelenggaraan Kampanye.
Petugas Kampanye
adalah seluruh petugas penghubung
peserta pemilu dengan KPU, KPU
Prov./KIP Aceh atau KPU/KIP Kab./
Kota yang memfasilitasi
penyelenggaraan Kampanye,
dibentuk oleh Pelaksana Kampanye
dan didaftarkan kepada KPU Prov.
atau KPU Kab./Kota sesuai dg
tingkatannya
4
Organisasi Penyelenggara
Kegiatan
adalah organisasi yang berbentuk
badan hukum yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu, didirikan dan
dikelola oleh WNI serta tunduk
kepada hukum NKRI.
Juru Kampanye
adalah seorang atau kelompok yang
ditunjuk untuk menyampaikan visi,
misi, program, dan/atau citra diri
Peserta Pemilu yang dibentuk oleh
Pelaksana Kampanye.
Peserta Kampanye
adalah anggota masyarakat atau
Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat sebagai Pemilih.

5. ASAS PENYELENGGARAAN KAMPANYE
5
JUJUR
PROFESIONAL
KEPENTINGAN UMUM
ADIL
TERTIB
TERBUKA
BERKEPASTIAN
HUKUM
MANDIRI
PROPORSIONAL
AKUNTABEL
EFEKTIF
EFISIEN
AKSESIBILITAS

6. RUANG LINGKUP KAMPANYE
KAMPANYE PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
KAMPANYE DPR, DPD, DPRD
PROV. & DPRD KAB./KOTA
1
2
2
3
4
5
1 Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai
dg jenis Pemilu pada tahapan Kampanye sebagaimana
peraturan PKPU
Parpol peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye
untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden
Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan
perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye
dengan
ketentuan

7. PRINSIP PENYELENGGARAAN KAMPANYE
7
Pendidikan politik dilakukan
dimaksudkan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
Pemilu
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pendidikan politik masyarakat yang
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab
PENDIDIKAN POLITIK
1.
2.
3.
Jujur
Terbuka
Dialogis
PRINSIP KAMPANYE
1
2
3

8. 8
KAMPANY
E
PESERTA
KAMPANYE
PELAKSAN
A
KAMPANYE
dilaksanakan dihadiri
PELAKSANA KAMPANYE

9. 1.
2.
3.
4.
PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TERDIRI DARI:
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK YANG MENGUSULKAN PASANGAN CALON;
ORANG SEORANG;
ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YANG DITUNJUK OLEH
PASANGAN CALON.
PELAKSANA KAMPANYE PILPRES

10. Paslon berkoordinasi dg
Gabungan Parpol
Pengusul membentuk
Tim Kampanye
Paslon mendaftarkan Tim
Kampanye ke KPU
KPU menyampaikan
daftar nama Tim
Kampanye ke Bawaslu
dan Kepolisian
KPU
mengumumkan
nama Tim
Kampanye
KPUKPUPaslonPaslon
•
•
•
•
Nasional (dibentuk Paslon)
Provinsi (dibentuk Tim
Kampanye Nasional)
Kab./Kota (dibentuk Tim
Kampanye Provinsi
Kec./Desa/Kelurahan
(dibentuk Tim Kampanye Kab.
/Kota)
Tugas Tim Kampanye yaitu
menyusun seluruh kegiatan
tahapan Kampanye dan
bertanggungjawab atas teknis
pelaksanaan Kampanye
•
•
•
KPU (Tim Kampanye
tingkat Nasional)
KPU Provinsi (Tim
Kampanye tingkat
Provinsi)
KPU Kab./Kota (Tim
Kampanye tingkat
Kec./Desa/
Kelurahan)
KPU menyampaikan
daftar nama Tim
Kampanye kepada
Bawaslu dan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia sesuai dengan
tingkatannya
KPU sesuai tingkatannya
mengumumkan nama
Tim Kampanye sesuai
tingkatannya di papan
pengumuman dan/atau
laman KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kab./Kota
PELAKSANA KAMPANYE PILPRES
• TIM KAMPANYE
KET. LENGKAP
KET. LENGKAP

11. 

paling lambat 1hari
sebelum masa kampanye,
untuk Tim Kampanye
tingkat nasional dan
tingkat provinsi
paling lambat 3 hari
sebelum pelaksanaan
kampanye, untuk Tim
Kampanye tingkat kab./
kota dan tingkat
kecamatan, dan/atau desa/
kelurahan
Waktu Pendaftaran




Model K1-TK.NAS untuk
tingkat nasional
Model K1-TK.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K1-TK.KAB/KOTA
untuk tingkat kabupaten/
kota
Model K1-TK.KEC-DES
untuk tingkat kecamatan
dan/atau desa/kelurahan




KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kab./Kota, sesuai dg
tingkatannya
Bawaslu, Bawasprov, dan
Bawaskab/kot, sesuai dg
tingkatannya
Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai
dg tingkatannya
Paslon dan Parpol/
Gabungan Parpol sebagai
arsip
Formulir Pendaftaran Penyampaian Formulir
 PENDAFTARAN TIM
KAMPANYE

12. Paslon dapat melakukan
penggantian Tim Kampanye
yang telah didaftarkan paling
lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye
Waktu Penggantian




Model K1-TK-P.NAS untuk
tingkat nasional
Model K1-TK-P.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K1-TK-P.KAB/KOTA
untuk tingkat kabupaten/
kota
Model K1-TK-P.KEC-P.DES
untuk tingkat kecamatan
dan/atau desa/kelurahan




KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kab./Kota, sesuai dg
tingkatannya
Bawaslu, Bawasprov, dan
Bawaskab/kot, sesuai dg
tingkatannya
Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sesuai
dg tingkatannya
Paslon dan Parpol/
Gabungan Parpol sebagai
arsip
Formulir Penggantian Penyampaian Formulir
 PENGGANTIAN TIM
KAMPANYE

13. PELAKSANA KAMPANYE PILPRES
PASLON/TIM
KAMPANYE
BAWASLU DAN
KEPOLISIAN
WAJIB mendaftarkan
Pelaksana
Kampanye
menyampaikan daftar
nama Pelaksana
Kampanye
pendaftaran Pelaksana
Kampanye paling lambat 1 hari
sebelum pelaksanaan kampanye



Model K1-PK.NAS untuk tingkat
nasional
Model K1-PK.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K1-PK.KAB/KOTA untuk
tingkat kabupaten/kota
1.
2.
3.
KPU, untuk Pelaksana
Kampanye tingkat
nasional
KPU Provinsi, untuk
Pelaksana Kampanye
tingkat provinsi
KPU Kabupaten/Kota,
untuk Pelaksana
Kampanye tingkat
kabupaten/kota




KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab.
/Kota, sesuai dg tingkatannya
Bawaslu, Bawasprov, dan
Bawaskab/kot, sesuai dg
tingkatannya
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dg
tingkatannya
Paslon dan Parpol/Gabungan
Parpol sebagai arsip
waktu
jenis formulir
penyampaian formulir
sesuai dengan
tingkatannya

14. 14
1.
2.
3.
4.
5.
PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPR TERDIRI DARI:
PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR;
CALON ANGGOTA DPR;
JURU KAMPANYE;
ORANG SEORANG;
ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH PESERTA
PEMILU ANGGOTA DPR.
PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF
(DPR)

15. PELAKSANA KAMPANYE DPR
PARPOL
PESERTA
PEMILU
ANGGOTA DPR
BAWASLU DAN
KEPOLISIAN
WAJIB mendaftarkan
Pelaksana
Kampanye
menyampaikan daftar
nama Pelaksana
Kampanye
pendaftaran Pelaksana
Kampanye paling lambat 1 hari
sebelum pelaksanaan kampanye



Model K2-PK.NAS untuk tingkat
nasional
Model K2-PK.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K2-PK.KAB/KOTA untuk
tingkat kabupaten/kota
1.
2.
3.
KPU, untuk Pelaksana
Kampanye tingkat
nasional
KPU Provinsi, untuk
Pelaksana Kampanye
tingkat provinsi
KPU Kabupaten/Kota,
untuk Pelaksana
Kampanye tingkat
kabupaten/kota




KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab.
/Kota, sesuai dg tingkatannya
Bawaslu, Bawasprov, dan
Bawaskab/kot, sesuai dg
tingkatannya
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dg
tingkatannya
Partai Politik sebagai arsip
waktu
kepada
jenis formulir
penyampaian formulir
sesuai dengan
tingkatannya

16. 16
1.
2.
3.
4.
5.
PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TERDIRI
DARI:
PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI;
CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI;
JURU KAMPANYE;
ORANG SEORANG;
ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH PESERTA
PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI.
PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD
PROVINSI)

17. PELAKSANA KAMPANYE DPRD PROVINSI
PARPOL PESERTA
PEMILU ANGGOTA
DPRD PROVINSI
BAWASLU DAN
KEPOLISIAN
WAJIB mendaftarkan
Pelaksana
Kampanye
menyampaikan daftar
nama Pelaksana
Kampanye
pendaftaran Pelaksana
Kampanye paling lambat 1 hari
sebelum pelaksanaan kampanye


Model K3-PK.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K3-PK.KAB/KOTA untuk
tingkat kabupaten/kota
1.
2.
KPU Provinsi, untuk
Pelaksana Kampanye
tingkat provinsi
KPU Kabupaten/Kota,
untuk Pelaksana
Kampanye tingkat
kabupaten/kota




KPU Provinsi dan KPU Kab./
Kota, sesuai dg tingkatannya
Bawasprov, dan Bawaskab/kot,
sesuai dg tingkatannya
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dg
tingkatannya
Partai Politik sebagai arsip
waktu
kepada
jenis formulir
penyampaian formulir
sesuai dengan
tingkatannya

18. 18
1.
2.
3.
4.
5.
PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/
KOTA TERDIRI DARI:
PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA;
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA;
JURU KAMPANYE;
ORANG SEORANG;
ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.
PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD KABUPATEN/
KOTA)

19. PELAKSANA KAMPANYE DPRD KABUPATEN/KOTA
PARPOL PESERTA
PEMILU ANGGOTA
DPRD KAB./KOTA
BAWASLU DAN
KEPOLISIAN
WAJIB mendaftarkan
Pelaksana
Kampanye
menyampaikan daftar
nama Pelaksana
Kampanye
paling lambat 1 hari
sebelum pelaksanaan
kampanye
Model K4-PK.DPRD-KAB/
KOTA
KPU
Kabupaten/
Kota 



KPU Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten/Kota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dg
tingkatannya
Partai Politik sebagai arsip
waktu
kepada
jenis formulir
penyampaian formulir
sesuai dengan
tingkatannya

20. PELAKSANA KAMPANYE ANGGOTA DPD
WAJIB mendaftarkan
Pelaksana
Kampanye
menyampaikan daftar
nama Pelaksana
Kampanye
Calon Anggota
DPD
•
•
Bawaslu Provinsi
Kepolisian
sesuai tingkatannya
•
•
KPU Provinsi
KPU Kabupaten/
Kota
sesuai tingkatannya
paling lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye



Calon Anggota DPD
Orang seorang
Organisasi penyelenggara
kegiatan yang ditunjuk oleh
anggota DPD


Model K5-PK.PROV untuk
tingkat provinsi
Model K5-PK.KAB/KOTA untuk
tingkat kabupaten/kota




KPU Provinsi dan KPU Kab./
Kota, sesuai dg tingkatannya
Bawasprov, dan Bawaskab/kot,
sesuai dg tingkatannya
Kepolisian, sesuai dg
tingkatannya
Calon Anggota DPD sbg arsip

21. 1.
2.
3.
1.
2.
3.
Untuk mendukung penyelenggaraan
kampanye, Pelaksana Kampanye dapat
dibantu oleh PETUGAS KAMPANYE,
yang terdiri dari:
LO KPU
LO KPU provinsi
LO KPU kabupaten/kota
Petugas Kampanye yang dimaksud
bertugas:
Menyelenggarakan kegiatan
kampanye
Menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian
setempat tentang penyelenggaraan
kampanye
Menyebarkan BK
Petugas Kampanye bertanggungjawab
terhadap kelancaran, keamanan, dan
ketertiban penyelenggaraan kampanye.
ORGANISASI PENYELENGGARA
KEGIATAN yang dimaksud dalam
kampanye adalah organisasi
berbentuk badan hukum yang
didirikan dan dikelola oleh WNI dan
tunduk kepada hukum Negara
Republik Indonesia
Dalam melaksanakan kampanye
pemilu, Pasangan Calon, Partai
Politik Peserta Pemilu, dan Calon
Anggota DPD dapat menunjuk JURU
KAMPANYE
PETUGAS KAMPANYE
ORGANISASI PENYELENGGARA
KEGIATAN
JURU KAMPANYE
(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 16)
(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 17)
(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 18)

22. MATERI
Kampanye
Konten
PrinsipCara
penyampaian
1.
2.
3.
4.
5.
Cara Penyampaian (Pasal 21):
Sopan/santun
Tertib (tidak mengganggu
kepentingan umum)
Mendidik (mencerdaskan)
Bijak dan beradab (tidak
menyerang pribadi/golongan
tertentu)
Tidak bersifat provokatif
1.
2.
3.
Konten Materi (Pasal 19):
Visi, misi, program, dan/
atau citra diri Paslon untuk
Kampanye Pilpres
Visi, misi, program, dan/
atau citra diri Parpol
peserta pemilu untuk
kampanye yang
dilaksanakan oleh Calon
Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota
Visi, misi, program, dan/
atau citra diri Calon
Anggota DPD untuk
kampanye perseorangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konten materi kampanye harus
(Pasal 20):
Menjunjung tinggi
pelaksanaan Pancasila dan
UUD 45
Menjaga dan meningkatkan
moralitas dan nilai-nilai
agama serta jati diri bangsa
Meningkatkan kesadaran
hukum
Memberikan informasi yang
benar, seimbang, dan
bertanggungjawab sbg
bagian dari pendidikan politik
Menjalin komunikasi politik
yg sehat antara peserta
pemilu dg masyarakat sbg
bagian dari membangun
budaya politik Indonesia
yang demokratis &
bermartabat
Menghormati perbedaan
suku, agama, ras, dan
golongan dlm masyarakat

23. “Dalam rangka pendidikan politik,
KPU WAJIB memfasilitasi
penyebarluasan materi kampanye
Pilpres yg meliputi visi, misi, dan
program Paslon melalui laman
KPU/Lembaga Penyiaran Publik
PKPU 23 Th. 2008 Pasal 22

24. METODE KAMPANYE
KPU
berikut pula pendanaan
Pencetakan APK di tempat
umum
Iklan media cetak, elektronik,
dan dalam jaringan
Debat pasangan Capres dan
Cawapres
PASLON
berikut pula pendanaan
Pertemuan terbatas
Pertemuan tatap muka
Penyebaran BK kepada umum
Pencetakan APK di tempat umum
*(tambahan)
Rapat umum
Iklan media cetak, elektronik, dan
dalam jaringan *(tambahan)
Media sosial
Kegiatan lain yg tidak melanggar
larangan dan aturan

25. JADWAL
KAMPANYE
20 SEPT 2018 23 SEPT 2018 24 MARET 2019
13 APRIL
2019
17 APRIL
2019
Penetapan DCT
Anggota Legislatif &
Pasangan Capres
Cawapres
KAMPANYE pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, penyebaran BK, pemasangan APK,
media sosial, debat, dan kegiatan lain
KAMPANYE iklan
di media massa &
rapat umum
PEMUNGUTAN
SUARA
selama 21 hari
3 hari masa
tenang
Kampanye dimulai 3 hari
setelah penetapan DCT serta
pasangan Capres &
Cawapres (Pasal 24)

26. PKPU 23 Th 2018 Pasal 25
1)
2)
a.
b.
PARTAI POLITIK YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU
DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE SEBELUM DIMULAINYA MASA
KAMPANYE;
PARTAI POLITIK DAPAT MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
POLITIK DI INTERNAL PARTAI POLITIK, DENGAN CARA:
PEMASANGAN BENDERA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
BESERTA NOMOR URUTNYA;
PERTEMUAN TERBATAS, DENGAN MEMBERITAHUKAN SECARA
TERTULIS KEPADA KPU DAN BAWASLU PALING LAMBAT 1 HARI
SEBELUM KEGIATAN DILAKSANAKAN
KETENTUAN PARTAI POLITIK

27. PERTEMUAN
TERBATAS &
PERTEMUAN
TATAP MUKA

28. PERTEMUAN TERBATAS & TATAP MUKA . . .
(1)
URAIAN PERTEMUAN TERBATAS PERTEMUAN TATAP MUKA
PELAKSAN
A
Peserta pemilu Peserta pemilu
TEMPAT Di dalam ruangan
Di gedung tertutup
1.
2.
Di dalam ruangan/ gedung
tertutup/terbuka
Di luar ruangan
1.
2.
PESERTA Maksimal 3.000 orang untuk
tingkat nasional
Maksimal 2.000 orang untuk
tingkat provinsi
Maksimal 1.000 orang untuk
tingkat kabupaten/kota
1.
2.
3.
Jika dilaksanakan dalam ruangan
dg jumlah peserta tidak melampaui
kapasitas tempat duduk yg terdiri
dari peserta pendukung dan tamu
undangan
Jika di luar ruangan (kunjungan ke
pasar, tempat tingal warga,
komunitas warga, atau tempat
umum lainnya
1.
2.

29. PERTEMUAN TERBATAS & TATAP MUKA. . .
(2)
URAIAN PERTEMUAN TERBATAS PERTEMUAN TATAP MUKA
KEWAJIBA
N
PETUGAS
menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian
setempat, dengan tembusan
disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg
tingkatannya
menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian
setempat, dengan tembusan
disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dg
tingkatannya
ATRIBUT Bendera, tanda gambar, atau
atribut peserta pemilu
Bahan kampanye
a.
b.
APK dapat dipasang di halaman
gedung atau tempat pertemuan

30. PENYEBARAN
BAHAN
KAMPANYE (BK)
BAHAN
KAMPANYE

31. *SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
(BK)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
BENTUK BK:
Selebaran (flyer)
Brosur (leaflet)
Pamflet
Poster
Stiker
Pakaian
Penutup kepala
Alat minum/makan
Kalender
Kartu nama
Pin, dan atau
Alat tulis
SELEBARAN
max. 8.25 cm x 21 cm


BROSUR
posisi terbuka
max. 21 cm x 29.7
cm
posisi terlipat
max. 21 cm x 10 cm
PAMFLET
max. 21 cm x 29.7 cm
POSTER
max. 40 cm x 60 cm
STIKER
max. 10 cm x 5 cm
Desain dan materi pada BK paling
sedikit memuat visi, misi, dan program
Peserta Pemilu
BAHAN KAMPANYE
1.
2.
Dalam mencetak BK mengutamakan
penggunaan bahan yang dapat di daur ulang
Setiap BK, apabila dikonversikan dalam bentuk
uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000.

32. PKPU 23 Th 2018 Pasal 31
1)
2)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Bahan kampanye yang dimaksud dapat disebarkan pada saat pertemuan
terbatas, pertemuan tatap muka, dan kampanye rapat umum.
Untuk stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:
Tempat ibadah termasuk halaman
Rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan
Gedung/fasilitas milik pemerintah
Lembaga pendidikan (gedung/sekolah)
Jalan-jalan protokol
Jalan bebas hambatan
Sarana dan prasarana publik
Taman dan pepohonan
*PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
(BK)

33. PEMASANGAN
ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK)

34. *SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK)
ALAT PERAGA
KAMPANYE
BALIHO/
BILLBOARD/
VIDEOTRON
SPANDUK
UMBUL-UMBUL
Max. 4m x 7m
Max. 1.5m x 7m
Max. 5m x 7m
1.
2.
Pembuatan desain dan
materi APK yang difasilitasi
KPU dibiayai oleh Peserta
Pemilu
Fasilitasi APK yg dimaksud
ditetapkan dalam
Keputusan KPU
1.
2.
Dalam mencetak
BK
mengutamakan
penggunaan
bahan yang
dapat di daur
ulang
Desain dan
materi pada
APK paling
sedikit memuat
visi, misi, dan
program
Peserta Pemilu
bentuk-bentuk

35. 1.
2.
a.
b.
3.
4.
5.
6.
7.
APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan.
Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan Pmerintah
Daerah yang kemudian ditetapkan dalam:
Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi
Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota
APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota
atau kawasan setempat sesuai aturan undang-undang
Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman,
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga
pendidikan.
APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan
izin dari pemilik tempat
Pemasangan APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu
APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum
pemungutan suara
*PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK)

36. JUKNIS KPU RI
Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018
perihal
Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun
2019
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI
JAWA TIMUR

37. FASILITASI
APK (KPU
PROVINSI)
bentuk yg difasilitasi
BALIHO
peserta yg difasilitasi
Tim Kampanye Capres
& Cawapres tingkat
provinsi
Pengurus Parpol
Peserta Pemilu tingkat
provinsi
Perseorangan DPD
•
•
Flexy (digital printing)
Gramatur 340 – 440 gram
Max. 4m x 7 m
•
•
Satu muka
High resolution
Kancing mata ayam (banner
eyelet)
* Jumlah disesuaikan kebutuhan
spesifikasi
bahan
ukuran
cetak
finishing
Paling banyak 6 buah x 2 Paslon
Paling banyak 11 buah x 16
Parpol
Paling banyak 5 x jumlah
anggota DPD masing provinsi
jumlah
jumlah
jumlah
FASILITASI APK PEMILU 2019 DI KPU
PROVINSI

38. PROSES PENGADAAN, PENYERAHAN, DAN PEMASANGAN APK DI KPU
PROVINSI)
KPU provinsi mencetak
baliho sesuai dengan desain
dan materi yang diserahkan
oleh Peserta Pemilu
KPU provinsi mencetak
baliho sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yg
mengatur tentang
pengadaan barang dan jasa
Pemerintah
KPU provinsi menyerahkan
baliho kepada Tim
Kampanye Capres dan
Cawapres tingkat provinsi,
Pengurus Parpol tingkat
provinsi, dan perseorangan
DPD
Tim Kampanye Capres dan
Cawapres tingkat provinsi,
Pengurus Parpol tingkat
provinsi, dan perseorangan
DPD memasang baliho pada
lokasi yang telah ditentukan
oleh KPU
Penyerahan baliho dituangkan
dalam sebuah BA serat terima
yang ditandatangi oleh KPU, Tim
Kampanye Capres dan Cawapres
tingkat provinsi, Pengurus Parpol
tingkat provinsi, dan
perseorangan DPD

39. 



Nama dan Nomor Urut
Peserta Pemilu
Lambang dan Nomor Urut
Peserta Pemilu
Visi, misi, program, Peserta
Pemilu
Foto Paslon, perseorangan
DPD, dan foto Pengurus
Parpol atau tokoh yang
melekat pada citra diri
Peserta Pemilu, atau tanda
gambar Parpol atau
Gabungan Parpol
Belanja bahan untuk
pencetakan baliho
menggunakan (521211)
dengan hasil terfasilitasinya
metode pemasangan APK
berupa baliho kepada Peserta
Pemilu pada tingkatan
provinsi


Perawatan, pemeliharaan,
pembersihan, dan penurunan
Baliho yang telah diserahkan,
menjadi tanggung jawab Tim
Kampanye Capres dan Cawapres
tingkat provinsi, Pengurus Parpol
tingkat provinsi, dan
perseorangan DPD
Jika terjadi kerusakan pada baliho
yang telah diserahkan, maka Tim
Kampanye Capres dan Cawapres
tingkat provinsi, Pengurus Parpol
tingkat provinsi, dan
perseorangan DPD dapat
melakukan penggantian yang
rusak tersebut dengan jenis dan
spesifikasi, serta lokasi yang
JENIS BELANJA PEMELIHARAAN APKKONTEN DESAIN &
MATERI
KONTEN, HASIL, DAN PEMELIHARAAN APK DI KPU
PROVINSI

40. FASILITASI
JUMLAH APK
(KPU KAB./
KOTA)
TIM KAMPANYE
CAPRES & CAWAPRES
TINGKAT KAB./KOTA
Paling banyak 10 buah x 2
Paslon
Paling banyak 16 buah x 2
Paslon
spanduk
baliho
FASILITASI APK PEMILU 2019 DI KPU KABUPATEN/
KOTA
PERSEORANGAN DPD
PENGURUS PARPOL
PESERTA PEMILU
TINGKAT KAB./KOTA
Paling banyak 10 buah x 16
Parpol
Paling banyak 16 buah x 16
Parpol
---
Paling banyak 10 buah x jumlah
anggota DPD masing provinsi
spanduk
baliho
spanduk
baliho

41. SPESIFIKASI
APK (KPU KAB.
/KOTA)
BALIHO
FASILITASI APK PEMILU 2019 DI KPU KABUPATEN/
KOTA
SPANDU
K
•
•
Satu muka
High resolution
Kancing mata ayam (banner
eyelet)
* Jumlah disesuaikan kebutuhan
spesifikasi
bahan
ukuran
cetak
finishing
Maksimal 4m x 7m
•
•
Flexy (digital printing)
Gramatur 340-440 gram
•
•
Satu muka
High resolution
Kancing mata ayam (banner
eyelet)
* Jumlah disesuaikan kebutuhan
spesifikasi
bahan
ukuran
cetak
finishing
•
•
Flexy (digital printing)
Gramatur 340-440 gram
Maksimal 1,5m x 7m

42. PROSES PENGADAAN, PENYERAHAN, DAN PEMASANGAN APK DI KPU KAB.
/KOTA
KPU kabupaten/kota
mencetak baliho & spanduk
sesuai dengan desain dan
materi yang diserahkan oleh
Peserta Pemilu
KPU kabupaten/kota
mencetak baliho & spanduk
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yg mengatur
tentang pengadaan barang
dan jasa Pemerintah
KPU kabupaten/kota
menyerahkan baliho &
spanduk kepada Tim
Kampanye Capres dan
Cawapres tingkat kab./kota,
Pengurus Parpol tingkat kab./
kota, dan perseorangan DPD
Tim Kampanye Capres dan
Cawapres tingkat kab./kota,
Pengurus Parpol tingkat kab./
kota, dan perseorangan DPD
memasang baliho & spanduk
pada lokasi yang telah
ditentukan oleh KPU
Penyerahan baliho dituangkan
dalam sebuah BA serat terima
yang ditandatangi oleh KPU, Tim
Kampanye Capres dan Cawapres
tingkat kab./kota, Pengurus
Parpol tingkat kab./kota, dan
perseorangan DPD

43. 



Nama dan Nomor Urut
Peserta Pemilu
Lambang dan Nomor Urut
Peserta Pemilu
Visi, misi, program, Peserta
Pemilu
Foto Paslon, perseorangan
DPD, dan foto Pengurus
Parpol atau tokoh yang
melekat pada citra diri
Peserta Pemilu, atau tanda
gambar Parpol atau
Gabungan Parpol
Belanja bahan untuk
pencetakan baliho & spanduk
menggunakan (521211)
dengan hasil terfasilitasinya
metode pemasangan APK
berupa baliho & spanduk
kepada Peserta Pemilu pada
tingkatan kabupaten/kota


Perawatan, pemeliharaan,
pembersihan, dan penurunan Baliho
& spanduk yang telah diserahkan,
menjadi tanggung jawab Tim
Kampanye Capres dan Cawapres
tingkat kab./kota, Pengurus Parpol
tingkat kab./kota, dan perseorangan
DPD
Jika terjadi kerusakan pada baliho &
spanduk yang telah diserahkan,
maka Tim Kampanye Capres dan
Cawapres tingkat kab./kota,
Pengurus Parpol tingkat kab./kota,
dan perseorangan DPD dapat
melakukan penggantian yang rusak
tersebut dengan jenis dan
spesifikasi, serta lokasi yang sama
JENIS BELANJA PEMELIHARAAN APKKONTEN DESAIN &
MATERI
KONTEN, HASIL, DAN PEMELIHARAAN APK DI KPU KAB./
KOTA

44. MEDIA
SOSIAL

45. WAJIB mendaftarkan akun resmi media sosial menyampaikan daftar akun
media sosial
Pelaksana
Kampanye
•
•
Bawaslu Provinsi
Kepolisian
sesuai tingkatannya
•
•
•
KPU
KPU Provinsi
KPU Kabupaten/
Kota
sesuai tingkatannya
paling lambat 1 hari
sebelum masa
kampanye


max. 10 untuk setiap jenis aplikasi
Minimal memuat visi, misi, dan
program peserta pemilu yg berupa
tulisan, suara, gambar, atau
gabungan ketiganya yg bersifat
naratif, grafis, karakter, interaktif/tdk
interaktif yg dapat diterima
perangkat penerima pesan





Model FK-MEDSOS.PRES, untuk pasangan
Capres dan Cawapres
Model FK-MEDSOS.DPR, untuk DPR
Model FK-MEDSOS.DPD, untuk DPD
Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk DPRD
prov.
Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA, untuk
DPRD kab./kota




KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota,
sesuai dg tingkatannya
Bawaslu, Bawasprov, dan Bawaskab/
kot, sesuai dg tingkatannya
Kepolisian, sesuai dg tingkatannya
Paslon, Parpol/Gabungan Parpol, dan
Calon Anggota DPD sebagai arsip
KAMPANYE MEDIA
SOSIAL

46. 1.
2.
3.
Paling sedikit memuat
Visi
Misi
Program Peserta Pemilu
1.
2.
3.
4.
Tulisan
Suara
Gambar, dan/atau
Gabungan antara tulisan, suara,
dan/atau gambar yang bersifat
naratif, grafis, karakter, interaktif/
tidak interaktif serta yang dapat
diterima perangkat penerima pesan
TELEVISI
Paling banyak kumulatif 8 spot
Berdurasi paling lama 30 detik
setiap stasiun TV setiap hari
Peserta pemilu dilarang membuat
materi iklan dalam bentuk tayangan
atau penulisan berbentuk berita
Pembuatan materi iklan wajib
mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika
periklanan
Pengaturan dan penjadwalan
dalam pemasangan iklan
kampanye diatur sepenuhnya
oleh media cetak, media
elektronik, media daalam
jaringan, media sosial, dan
lembaga penyiaran
RADIO
Paling banyak kumulatif 4 spot
Berdurasi paling lama 60 detik
setiap stasiun radiosetiap hari
CETAK
810 milimeter kolom atau 1
halaman untuk setiap media
cetak setiap hari
DARING
1 banner untuk setiap media
daring setiap hari
MEDIA SOSIAL
1 spot paling lama berdurasi 30
detik untuk setiap media sosial
setiap hari
IKLAN
KAMPANYE
kewajiban
bentuk
larangan spot & durasi
konten
penjadwalan

47. Pelaksana kampanye sesuai
dengan tingkatannya yang
tidak menggunakan sebagian
atau seluruh kesempatan
rapat umum memberitahukan
secara tertulis kepada KPU
paling lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan kampanye



KPU melakukan perubahan
jadwal dan menetapkan
perubahan jadwal yang
tertuang dalam:
Keputusan KPU untuk
Pilpres dan Pemilu DPR
Keputusan KPU Provinsi
untuk Pemilu DPD dan DPRD
provinsi
Keputusan KPU Kabupaten/
Kota untuk Pemilu DPRD
kab./kota
PELAKSANA
KAMPANYE



KPU menyampaikan
keputusan perubahan
jadwal rapat umum kepada
pelaksana kampanye paling
lambat 1 hari sebelum
pelaksanaan dengan
tembusan ke:
pemerintah/pemerintah
daerah
Bawaslu, Bawasprov, dan/
atau Bawaskab./kot
Kepolisian
berdasarkan
pemberitahuan
KPU
KPU
RAPAT UMUM YANG TIDAK DIGUNAKAN

48. T E R I M A K A S I H