Peraturan perundang-undangan merupakan landasan hukum setiap negara dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Tiap-tiap negara memiliki peraturan
perundang-undangan sendiri. Semua
tindakan yang dilakukan di negara itu
didasarkan pada perundang-undangan
tersebut. Negara Indonesia mempunyai
berbagai
peraturan
perundangundangan, mulai dari UUD 1945, UU, PP,
Ketetapan sampai dengan SK.

3. Landasan berarti melandasi atau
mendasari atau titik tolak.
 Kebijakan (policy) seringkali disamakan
dengan istilah seperti politik, program,
keputusan, undang-undang, aturan,
ketentuan-ketentuan, kesepakatan,
konvensi, dan rencana strategis.


4. 
Pendidikan adalah “Usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara”

5. 
Landasan kebijakan pendidikan
merupakan konsep hukum yang
mendasari ditetapkannya suatu aturan
dalam bidang pendidikan agar tercipta
keselarasan antara kebutuhan dengan
situasi dan kondisi dalam proses
pendidikan.

6. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor
4 tahun 1950 tentang dasar-dasar
pendidikan dan pengajaran sekolah pada
Bab III Pasal 4 tercantum bahwa landasan
idiil pendidikan dan pengajaran ialah
membentuk manusia susila yang cakap
dan warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab tentang
kesejahtearaan masyarakat dan tanah air.
 landasan idiil Pendidikan nasional adalah
Pancasila


7. 
Pendidikan Nasional didasarkan atas
landasan konstitusional/ UndangUndang Dasar 1945. Pasal-pasal yang
bertalian dengan pendidikan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2
pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Yang
satu menceritakan tentang pendidikan
dan yang satu menceritakan tentang
kebudayaan.

8. TAP MPRS No. XXVII/ 1966 Bab II Pasal 3
 TAP MPR No. IV/ MPR/ 1973
 TAP MPR No. IV/ MPR/ 1978
 TAP MPR No. II/ MPR/ 1983
 TAP MPR No. II/ MPR/ 1988
 Bab II Pasal 4 UU RI No. 2 tahun 1989
 Undang-undang No. 20 Tahun 2003


9. 







Mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan.
Meningkatkan kemampuan akademik dan
profesional.
Melakukan pembaharuan sistem pendidikan.
Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah
maupun luar sekolah.
Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem
pendidikan nasional.
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.
Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK