Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pemikiran para founding fathers yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai, dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perumusan kebijakan.
2. Pancasila adalah dasar negara,
ideologi negara, dan pandangan
hidup bangsa Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan UUD
1945. Pancasila merupakan hasil
perjuangan dan pemikiran para
founding fathers yang
menggambarkan cita-cita, nilai-nilai,
dan karakter bangsa Indonesia.
3. • Kebijakan adalah rencana tindakan
yang dibuat oleh pemerintah atau
lembaga lain untuk mencapai
tujuan tertentu.
• Kebijakan dapat bersifat umum
atau khusus, formal atau informal,
dan dapat berupa undang-undang,
peraturan, program, proyek, atau
kegiatan.
• Kebijakan harus dibuat
berdasarkan pertimbangan yang
rasional, objektif, dan partisipatif,
serta sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan masyarakat.
4. • Dalam perumusan kebijakan,
Pancasila harus menjadi acuan
utama yang menginspirasi dan
mengarahkan isi, proses, dan
hasil kebijakan.
• Implementasi Pancasila dalam
perumusan kebijakan dapat
dilakukan dalam berbagai
bidang, seperti politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.
5. BIDANG POLITIK
• Politik adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan alokasi sumber daya, pembagian wewenang,
penyelesaian konflik, dan penataan hubungan antara
kelompok-kelompok sosial.
• Politik juga mencakup sistem pemerintahan, lembaga negara,
partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.
6. Menghormati kedaulatan
rakyat sebagai sumber
legitimasi pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan sila
keempat Pancasila yaitu
Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang mengatur
mekanisme pemilihan presiden, wakil
presiden, anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara
langsung oleh rakyat.
>
7. Menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dalam
keragaman. Hal ini sesuai
dengan sila ketiga
Pancasila yaitu Persatuan
Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang
mengatur pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah berdasarkan
prinsip otonomi daerah, desentralisasi,
tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan
>>
8. Menegakkan supremasi
hukum yang adil dan
demokratis. Hal ini sesuai
dengan sila kelima
Pancasila yaitu Keadilan
Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang
mengatur kemandirian lembaga peradilan
dalam menjalankan fungsi yudikatif untuk
menegakkan hukum dan keadilan.
>>>
9. Mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses
politik. Hal ini sesuai
dengan sila kedua
Pancasila yaitu
Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan yang
mengatur hak dan kewajiban organisasi
kemasyarakatan sebagai wadah aspirasi
masyarakat dalam berbagai bidang.
>>>>
10. BIDANG EKONOMI
• Ekonomi adalah ilmu yang
mempelajari perilaku manusia
dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan menggunakan
sumber daya yang terbatas.
• Ekonomi juga mencakup sistem
ekonomi, kebijakan ekonomi,
lembaga ekonomi, pasar, produksi,
distribusi, konsumsi, dan
pertumbuhan ekonomi.
11. Menerapkan sistem
ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan. Hal ini sesuai
dengan sila keempat dan
kelima Pancasila yaitu
Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan dan Keadilan
Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian yang mengatur
peran koperasi sebagai salah satu pilar
ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas
kekeluargaan, gotong royong, dan
demokrasi.
>
12. Meningkatkan
kesejahteraan rakyat
dengan memanfaatkan
sumber daya alam secara
optimal dan berkelanjutan.
Hal ini sesuai dengan sila
pertama dan kedua
Pancasila yaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mengatur
pengelolaan sumber daya alam dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan,
pemanfaatan berkeadilan, pelestarian fungsi
>>
13. Mendorong kemandirian
ekonomi nasional dengan
mengembangkan sektor-
sektor strategis dan
unggulan. Hal ini sesuai
dengan sila ketiga dan
kelima Pancasila yaitu
Persatuan Indonesia dan
Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara yang
mengatur pengembangan kompetensi
aparatur sipil negara dalam bidang-bidang
strategis seperti pertahanan, energi,
teknologi informasi, kesehatan, pendidikan,
>>>
14. Meningkatkan kerjasama
ekonomi internasional
dengan mengedepankan
kepentingan nasional dan
prinsip saling
menguntungkan. Hal ini
sesuai dengan sila kedua
dan ketiga Pancasila yaitu
Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab dan
Persatuan Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan yang mengatur
hubungan perdagangan Indonesia dengan
negara-negara lain berdasarkan prinsip
saling menghormati, saling menguntungkan,
saling membutuhkan, dan saling
>>>>
15. BIDANG SOSIAL BUDAYA
• Sosial budaya adalah aspek kehidupan manusia yang
berkaitan dengan interaksi sosial, norma, nilai, adat istiadat,
bahasa, seni, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
• Sosial budaya juga mencakup identitas nasional,
kebhinekaan, toleransi, solidaritas, gotong royong, dan lain-
lain.
16. Menjaga dan melestarikan
nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Hal ini sesuai
dengan sila pertama dan
kedua Pancasila yaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan yang
mengatur perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan, dan pelestarian kebudayaan
nasional sebagai warisan leluhur yang
memiliki nilai strategis bagi identitas bangsa.
>
17. Mengembangkan potensi
diri masyarakat melalui
pendidikan yang
berkualitas. Hal ini sesuai
dengan sila kelima
Pancasila yaitu Keadilan
Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
mengatur penyelenggaraan pendidikan
nasional yang bermutu, merata, dan
berkeadilan bagi seluruh warga negara
tanpa diskriminasi.
>>
18. Meningkatkan kesehatan
masyarakat melalui
pelayanan kesehatan
yang terjangkau dan
bermutu. Hal ini sesuai
dengan sila kelima
Pancasila yaitu Keadilan
Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang mengatur
penyelenggaraan kesehatan nasional yang
berorientasi pada pencegahan, promotif,
kuratif, dan rehabilitatif, serta melibatkan
partisipasi masyarakat dan pihak terkait.
>>>
19. Membangun toleransi dan
kerukunan antar umat
beragama dalam bingkai
Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hal
ini sesuai dengan sila
pertama dan ketiga
Pancasila yaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Persatuan
Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Penanganan
Perusakan Rumah Ibadah yang mengatur
perlindungan terhadap rumah ibadah dari
tindakan perusakan, penghinaan, atau
penodaan yang dilakukan oleh pihak-pihak
>>>>
20. BIDANG PERTAHANAN
KEAMANAN
• Pertahanan keamanan adalah
aspek kehidupan negara yang
berkaitan dengan upaya menjaga
kedaulatan, integritas, dan stabilitas
negara dari ancaman internal
maupun eksternal.
• Pertahanan keamanan juga
mencakup sistem pertahanan
keamanan, kebijakan pertahanan
keamanan, lembaga pertahanan
keamanan, angkatan bersenjata,
kepolisian, intelijen, dan lain-lain.
21. Membangun sistem
pertahanan keamanan
nasional yang tangguh
dan profesional. Hal ini
sesuai dengan sila ketiga
dan kelima Pancasila
yaitu Persatuan Indonesia
dan Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara yang mengatur
penyelenggaraan pertahanan negara yang
melibatkan seluruh komponen bangsa
dalam sistem pertahanan semesta.
>
22. Meningkatkan
kemampuan deteksi dan
antisipasi terhadap
ancaman non-tradisional
seperti terorisme,
radikalisme, narkoba,
siber, dan bencana alam.
Hal ini sesuai dengan sila
kedua dan kelima
Pancasila yaitu
Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab dan
Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme yang mengatur upaya
pencegahan, penindakan, penanganan
korban, dan kerjasama internasional dalam
menangani tindak pidana terorisme.
>>
23. Membina hubungan baik
dengan negara-negara
tetangga dan mitra
strategis dalam rangka
menjaga perdamaian
regional dan global. Hal
ini sesuai dengan sila
kedua dan ketiga
Pancasila yaitu
Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab dan
Persatuan Indonesia.
Contoh kebijakan yang
mengimplementasikan nilai ini adalah
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri yang
mengatur hubungan luar negeri Indonesia
dengan negara-negara lain berdasarkan
prinsip bebas aktif, saling menghormati,
saling menguntungkan, saling
>>>