1. SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DAN PERANAN APIP DALAM
REVIU LAPORAN KEUANGAN
WITH YOU, WE BUILD
PUBLIC TRUST
Bersama Anda Membangun
Kepercayaan Publik
2. SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
5
Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
3.
4. Latar Belakang Dibutuhkannya SPI
Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentangMemenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwaKeuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa
“Dalam rangka“Dalam rangka pemeriksaan keuanganpemeriksaan keuangan dan/ataudan/atau
kinerja, pemeriksa melakukankinerja, pemeriksa melakukan pengujian danpengujian dan
penilaianpenilaian atas pelaksanaanatas pelaksanaan Sistem PengendalianSistem Pengendalian
Intern pemerintahIntern pemerintah ”.”.
Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasalBerdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal
1 menyatakan bahwa “BPK adalah1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negaralembaga negara
yang bertugas untukyang bertugas untuk memeriksa pengelolaan danmemeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negaratanggung jawab keuangan negara ”.”.
3
5. Pasal 55 ayat (4) :
Menteri/Pimpinan lembaga
selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna
Barang memberikan
pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah
diselenggarakan
berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi
keuangan telah
diselenggarakan sesuai
dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan
(2) : Dalam rangka
meningkatkan kinerja,
transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara,
Presiden selaku Kepala
Pemerintah mengatur dan
menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di
lingkungan pemerintah
secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
DASAR HUKUM SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
4
6. 6
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)
Berpedoman kepada SPIP
Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/
Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan
TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN
7. 7
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya :
a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara
b) Keandalan Laporan Keuangan
c) Pengamanan aset negara
d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)
8. 8
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
U
N
I
T
A
U
N
I
T
B
K
E
G
I
A
T
A
N
1
K
E
G
I
A
T
A
N
2
PENGAM
ANAN
ASET
EFEKTIF&
EFISIEN
KEGIATAN
YANG
KEANDALAN
LAP
KEU
KETAATAN
PERATURAN
10. Adalah kondisi dalam instansi pemerintah
yang mempengaruhi efektifitas pengendalian
intern.
11. SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
12. 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
a. Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi ttg standar
perilaku etis
b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap
tingkat
c. Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggi
d. Menegakkan tindakan disiplin
e. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau
pengabaian atas pengendalian intern
2. Komitmen Terhadap Kompetensi
a. Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-masing
posisi
b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksi
c. Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensi
d. Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan pengetahuan yang
luas
13. 3. Kepemimpinan Yang Kondusif
a. Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusan
b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
c. Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIP
d. Perlindungan atas aset dan informasi
e. Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendah
f. Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan, penganggaran,
program dan kegiatan
g. Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi kunci.
4. Struktur Organisasi
a. Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan
b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab
c. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansi
d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi dengan
perubahan lingkungan strategis
e. Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk pimpinan
14. 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepat
a. Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggung jawabnya
b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang
diberikan.
c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam
huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung
jawab terkait dengan penerapan SPIP
6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM
a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai
b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen;
c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
15. 7. Peran APIP yang Efektif
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
8. Hubungan Kerja Yang Baik
Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi
pemerintah terkait
16. Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
dan sasaran instansi pemerintah.
18. PENILAIAN RISIKO
1. Identifikasi Risiko
a. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan Instansi
Pemerintah dan tingkatan kegiatan
b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan
mekanisme yang memadai.
c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan
risiko
d. Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan
2. Analisis Risiko
a. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan
b. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-
perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan,
operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya
maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
d. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian
pimpinan pusat.
19. SPIP Kegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran
Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian
Intern
20. 1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan
a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah
memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan
rencana sebagai tolok ukur kinerja.
b. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi
pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan
a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi
Instansi Pemerintah.
b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh
c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan
eksplisit
d. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan
e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim,
mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong umpan
balik pegawai
21. f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat
prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah.
g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan
kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan.
h. Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja
i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong
pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.
j. Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan
kepuasan dan komitmen pegawai
k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan
l. Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang
bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai
memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian
tujuan Instansi Pemerintah
m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan
kompetensi yang diperlukan.
22. 3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
a. Pengendalian umum
b. Pengendalian aplikasi
4. Pengendalian Fisik Atas Aset
a. Penetapkan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan
rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
b. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan
rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan)
5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerja
a. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat
Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.
b. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas
ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
23. c. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk
meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan
misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas
untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan.
d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan
sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
6. Pemisahan Fungsi
a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek
utama transaksi atau kejadian.
b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian
dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan
otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran
atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi
penyimpanan dan penanganan aset.
24. c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk
memberikan keyakinan adanya checks and balances.
d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani
sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.
e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung
jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.
f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya
kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan
ketidakefektifan pemisahan fungsi.
7. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting
a. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang
valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan
pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup
identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.
b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi
dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi
dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.
25. c. Otorisasi yang secara spesifik
d. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah
8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu
a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan
dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan
berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam
mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan
keputusan.
b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk
seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup
otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir
dalam pencatatan ikhtisar.
26. 9. Pembatasan Akses Atas Sumber Daya
a.Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan
dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya
kepada pegawai yang berwenang.
b.Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik
direviu dan dipelihara.
c.Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti
nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses
10. Akuntabilitas Terhadap Sumber
a.Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan
sumber daya ditugaskan pegawai khusus.
b.Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber
daya secara periodik direviu dan dipelihara.
c.Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan
akuntabilitas.
d.Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan
mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan
catatan kepada pegawai.
27. 11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Intern
a. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh catatan
transaksi dan kejadian penting.
b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksan
c. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas
tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah
d. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi mengenai
sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data,
serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan
akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian
penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.
f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun
elektronis.
g. Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik
28. Informasi adalah data yang telah diolah yang
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan
atau informasi dengan menggunakan simbol atau
lambang tertentu baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik
30. INFORMASI & KOMUNIKASI
1. Sarana dan Komunikasi
a. Buku pedoman kebijakan dan prosedur,
b. Surat edaran,
c. Memorandum,
d. Papan pengumuman,
e. Situs internet dan intranet,
f. Rekaman video,
g. E-mail,
h. Arahan lisan, dan
i. Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI
2. Manajemen Sistem Informasi
a. Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem
informasi,
b. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi,
c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,
d. Pemantauan mutu informasi, dan
e. Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan teknologi
informasi.
31. Adalah proses penilaian atas mutu kinerja
Sistem Pengendalian Intern dan proses yang
memberikan keyakinan bahwa temuan audit
dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
33. 1. Pemantauan Berkelanjutan
a. Memiliki strategi untuk menyakinkan
b. Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian secara
efektif
c. Komunikasi dengan pihak eksternal
d. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai
e. Membandingkan data yang tercatat dalam sistem informasi
dan keuangan dengan aset fisik.
f. Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian
internal
g. Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern
h. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan bagi
pegawai
34. 2. Evaluasi Terpisah
a. Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis dan
memadai
b. Memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi
memadai
c. Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan
3. Tindak Lanjut
a. Memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya
temuan audit atau reviu lainnya dengan segera
b. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan
rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat
pengendalian intern
c. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu
lainnya dengan tepat
36. PENGENDALIAN INTERN
PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam
organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan
Langsung
Pengawasan
Fungsional
• Lingkungan
Pengendalian
• Penilaian Risiko
37. Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3
38. 38
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1)
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas
keuangan negara
b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP
(PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2))
Dilakukan oleh :
APIP
(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))
39. a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat Propinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat Propinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))
BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara; dan
c.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))
BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara; dan
c.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))
5
Siapakah APIP?
40. a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
b. Sosialisasi SPIP
c. Pendidikan & pelatihan SPIP
d. Pembimbingan & konsultansi SPIP
e. Peningkatan kompetensi auditor APIP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
b. Sosialisasi SPIP
c. Pendidikan & pelatihan SPIP
d. Pembimbingan & konsultansi SPIP
e. Peningkatan kompetensi auditor APIP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
5
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Dilakukan oleh :
BPKP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
Dilakukan oleh :
BPKP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
41. 41
Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral :
Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih
kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian
negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan
kewenangan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a)
Pengawasan Intern dilakukan melalui :
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.
(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2))
Audit terdiri atas :
a. Audit Kinerja; dan
b. Audit dengan Tujuan Tertentu.
(PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))
42. Melalui:
1. Kegiatan yg Efektif &
Efisien
2. Keandalan Lap Keu
3. Pengamanan Aset
4. Ketaatan Peraturan
FRAMEWORK
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
12
3
43. Peran dan Fungsi Pengawasan Intern
PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern
yang mengarah pada counseling partner
1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi
menjadi penyedia daftar solusi nyata
2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi
menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam
program/kegiatan/tujuan.
3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan
normatif tetapi usulan konsep policy recomendation
yang menyeluruh dan implementatif.
46. Audit adalah :
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)
Audit adalah :
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)
5
DEFINISI AUDIT VS REVIU
Reviu adalah :
Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)
Reviu adalah :
Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)
47. 5
PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU
ASPEK AUDIT REVIU
Keyakinan Memadai Terbatas
Sistem Pengendalian
Intern
Dasar Menilai Resiko
Audit
Telaah + Rekomendasi
Output Opini Rekomendasi + Dasar
Pernyaatan Manajemen
Pengguna External Stakeholder Internal Manajemen
48. 1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan
keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan
menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum
disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan
keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan
menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum
disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
5
Siapakah yang melakukan Reviu?
(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))
49. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan
standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan
standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah.
5
Standar Reviu atas Laporan Keuangan
(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5))
PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010
tentang
Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010
tentang
Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
50. 50
Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor
Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah
disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan
Lembaga untukmenghasilkan LKyang berkualitas
PENGERTIAN REVIU LK K/L
(menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)
Serangkaian kegiatan
pemrosesan data
untuk menghasilkan
LKKL, mulai dari
pengumpulan,
pencatatan, dan
pengikhtisaran data
transaksi
Serangkaian kegiatan
pemrosesan data
untuk menghasilkan
LKKL, mulai dari
pengumpulan,
pencatatan, dan
pengikhtisaran data
transaksi
Pelaporan posisi
keuangan dan
operasi keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
(Neraca, LRA, CaLK)
Pelaporan posisi
keuangan dan
operasi keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
(Neraca, LRA, CaLK)
• Akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi
• Pengakuan,
pengukuran, dan
pelaporan transaksi
sesuai SAP
• Tidak mencakup
pengujian atas : SPI,
catatan akuntansi, dan
dokumen sumber,
respon permintaan
keterangan
• Akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi
• Pengakuan,
pengukuran, dan
pelaporan transaksi
sesuai SAP
• Tidak mencakup
pengujian atas : SPI,
catatan akuntansi, dan
dokumen sumber,
respon permintaan
keterangan
Penyelenggaraan
Akuntansi
Penyelenggaraan
Akuntansi
Penyajian LKKLPenyajian LKKL Keyakinan TerbatasKeyakinan Terbatas
51. Definisi Standar Reviu
Menjalankan
reviu LK K/L
Mengevaluasi
pelaksanaan
reviu LK K/L
prasyarat yg
diperlukan
Standa
r
Reviu
PMK-41 Pasal 1
Jukni
s
tata cara pelaksanaan
PMK-41 Pasal 3 (2)
51
Aparat Pengawasan
Intern
52. Tujuan Standar Reviu
memberikan prinsip-
prinsip dasar yang
diperlukan dalam praktik
reviu
menyediakan kerangka
untuk menjalankan dan
meningkatkan nilai
tambah reviu
menetapkan dasar-dasar
untuk mengevaluasi
pelaksanaan reviu
mendorong peningkatan
kualitas LK K/L
Kenapa perlu Standar Reviu?
PMK-41 Pasal 2
52
53. Definisi Reviu
53
Reviu
LK
K/L
penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian LK K/L
auditor aparat pengawasan intern yg kompeten
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk
menghasilkan LK K/L yang berkualitas
memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan
Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan
54. pelaksanaan reviu
Tujuan Reviu
Membantu
terlaksananya
penyelenggaraan
akuntansi dan
penyajian LK K/L
Memberikan keyakinan
terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan
informasi LK K/L serta
pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP
LK
berkualitas
Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang
Kelemahan dan/atau kesalahan
54
55. Pengujian:
• sistem pengendalian intern
• catatan akuntansi & dokumen sumber
• respon atas permintaan keterangan
AUDIT
Ruang Lingkup Reviu
• Penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK K/L
• Penelaahan atas catatan akuntansi
dan dokumen sumber yg diperlukan
REVIU
Titik berat pada unit
akuntansi dan/atau akun
yang berpotensi tinggi
terhadap permasalahan
Pendekatan berjenjang
Aktivitas:
• penelusuran ke catatan &
dokumen sumber
• permintaan keterangan
• analitik
55
57. Waktu Pelaksanaan Reviu
R E V I U
LK
berkualitas
LK
berkualitas
LK
berkualitas
Pelaksanaan anggaran
dan penyusunan LK K/L
• Tidak menunggu LK selesai disusun
• Cukup waktu dalam membantu
menghasilkan LK yg berkualitas
57
58. Keyakinan Terbatas
Akurasi Informasi
Kehandalan Informasi
Keabsahan Informasi
Pengakuan Transaksi Sesuai SAP
Pengukuran Transaksi sesuai SAP
Pelaporan Transaksi sesuai SAP
Keyakinan
Terbatas
harso@2010
58
59. Pendampingan selama
pemeriksaan BPK
Tahapan Reviu
perencanaan pelaksanaan pelaporan
• penentuan obyek,
proses dan akun
yang akan direviu
• pemilihan langkah-
langkah reviu
• penelaahan atas
penyelenggaraan
akuntansi dan LK K/L
pada unit reviu
• penyusunan KKR
• penyusunan :
Catatan Hasil Reviu
Ikhtisar Hasil Reviu
Laporan Hasil Reviu
59
membantu efektivitas pelaksanaan
pemeriksaan LK K/L oleh BPK
60. Aktivitas Pendampingan
• Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar
dapat digunakan oleh BPK;
• Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;
• Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit
akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK;
• Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan
hasil pemeriksaan BPK;
• Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK
untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan
• Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK
harso@2010
60
LAPORAN
MANAJERIAL
61. Peran APIP Itjen Kemenkeu
61
Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 :
Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L
Itjen Kemenkeu telah melakukan :
1.Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta LK BUN
2.Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L
3.Pendampingan selama pemeriksaan BPK
4.Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
5.Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi untuk
mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap
transparansi dan akuntabilitas.
62. With You, We Build Public Trust
sekiansekianerima
Kasih
...
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
