NOTARY SEAL          Amethyst                         KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA          KEBATALAN DAN DEGRADASI...
NOTARY SEAL         AmethystPeran Notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik dan Notaris bukan pihakd...
NOTARY SEAL          Amethystmenyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum ituberwen...
NOTARY SEAL          Amethysta. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cak...
NOTARY SEAL           AmethystMenurut HERLIEN BUDlONO, dalam Peradilan nomor 111 (1994): hal. 148 mangatakan bahwa :sebab-...
NOTARY SEAL         Amethyst-sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan,diseb...
NOTARY SEAL         Amethystdibawah tanean. Diketahui bahwa pasal 1320 KUH.Perdata mengatur bahwa jika kecakapanbertindak ...
NOTARY SEAL          Amethystmembayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yangbersangkutan. -Pasal ini secara tegasmencantu...
NOTARY SEAL        AmethystBatal demi hukum jika dipermasalahkan maka harus dinyatakan melatui putusan hakim yangtelah mem...
NOTARY SEAL         Amethysthuruf i bukanZ.Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN berbunyi:"Dalam menjalankan jabatannya, notaris ...
NOTARY SEAL         Amethyst3.Pasal44 UUJN mengatur:a,Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksFsaski dan...
NOTARY SEAL         Amethyst4.Pasal 48 UUJN mengatur:-larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan...
NOTARY SEAL         AmethystPasal 49 UUJN mengatur:-tempat perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta...
NOTARY SEAL         Amethysttnrhrmseiak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (ex tunc), dalam prakik BAT...
NOTARY SEAL         Amethystc.NON EXISTENT, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau NON ExISTENT, yangdise...
NOTARY SEAL       Amethystberwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukanperbuatan hukum...
NOTARY SEAL         AmethystBeberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH.perdata yaitu:a.Pasal 907 KUH.Perdata, y...
NOTARY SEAL        AmethystPenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi.Perjanii...
NOTARY SEAL       Amethysttimbal balik antara para pihak dan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacatkehend...
NOTARY SEAL          AmethystPada Perianiian dikenal bagian-bagian yang terdiri dari (1) BAGIAN EssENTlALlA, bagianperjanj...
NOTARY SEAL          Amethysttentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. pengalihanBarang ...
NOTARY SEAL      Amethystdengan tempat dan waktu. Kriteria Herlien Budiono, op.cit. hal 37714                             ...
NOTARY SEAL         Amethystpelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untukmerum...
NOTARY SEAL        AmethystDitiniau dari sudut jenis permohonan, uUPT mengenal ketentuan datuwarsa dan sanksikebatalan dan...
NOTARY SEAL        Amethyst1.PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUMPermohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri men...
NOTARY SEAL         Amethystsesuai dengan uupr atau dilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuatperubah...
NOTARY SEAL         Amethyst3.PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PEMBERHENT]ANDAN PENGGANTIAN ANGG...
NOTARY SEAL         AmethystDAPAT DIBATATKAN atau NoN EXISTENT, dan Untuk keperluan permohonan pemberitahuanperubahan data...
NOTARY SEAL        Amethystpemberitahuan Menteri dan tidak dapat dilakukan pembatalan terhadap perubahan dataperseroan men...
NOTARY SEAL        Amethystmerupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur yangditentukan dal...
NOTARY SEAL        Amethyst3.KUASA TISAN -Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan suamitanp...
NOTARY SEAL         Amethystilr r€hrEatL c PsldsAr c Ein penren bntraktual PENERIMA KUASA mewakili orang dewasa (cakap ber...
NOTARY SEAL         AmethystD.PENUTUPSebab-sebab Degradasi Kekuatan Bukti Akta notaris, batalnya akta notaris dan modeFmod...
NOTARY SEAL       AmethystMANUNGGAL.B,S.H. Notary Document |MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
NOTARY SEAL       AmethystMANUNGGAL.B,S.H. Notary Document |MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kebatalan dan degradasi akta notaris

13,861

Published on

Buat teman-teman Magister Kenotariatan sebagai referensi tesis dan tugas akhir semester 2009

Published in: Education
5 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,861
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
453
Comments
5
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebatalan dan degradasi akta notaris

  1. 1. NOTARY SEAL Amethyst KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYAPENDAHULUAN A. PENTINGNYA MEMAHAMI SEBAB-SEBAB DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DAN KEBATALAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA. Hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-phak dalam akta itu, dan Jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut, Bagaimana iika akta notaris mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yang mengakibatkan kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan notaris? Hubungan Hukum Notaris dengan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari notrais Akta Notaris sebagai "AKTA OTENTlK" yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata dapat mengalami DEGRADASI KEKUATAN BUKTI dari kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan KEBATALAN atau KETIDAKABSAHANNYA Notaris oleh UU diberi wewenang untuk menuangkan semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan PENETAPAN yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang yang dibuatnya itu memiliki KEKUATAN BUKTI LENGKAP dan MEMILIKI KEABSAHANNYA. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, notaris bukan menjadi JURU TULIS semata-mata, namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu. MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  2. 2. NOTARY SEAL AmethystPeran Notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik dan Notaris bukan pihakdalam akta yang dibuatnya, sehingga mengenai kebatalan ini, Habib Adjie, yang dikutip darisumber data dari Tabel Akta Notaris, membagi kedalam 5 (lima) bagian yaitu :(a) Dapat dibatalkan;(b) Batal Demi Hukum;(c) Dibatatkan oleh para pihak sendiri;(d) Berdasarkan asas Praduga sah dan(e) Mempunyai Kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.Tulisan ini hanya membatasi pada pembahasan tentang sebab-sebab Degradasi kekuatanPembuktian akta otentik, Batal Demi Hukum, Dapat Dibatalkan dan Non Existent, lihatpasal 15 ayat 1, 2 dn 3 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris membuat akta otentikyang didasarkan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN, kewenangan notaris lainnya yang ditentukandalam UUJN sebagaimana disebutkan dalam pasat 15 ayat 2 UUJN dan kewenangan yangdiberikan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 ayat 3 UUJN. Kekuatan pembuktian lengkap meliputi kekuatan bukti formaldan kekuatan bukti materiil, lihat suhardjono. sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum.Varia Peradilan 123 (1995), hal. 133 - 135.Jika dapat dibuktikan pemenuhan semua unsur dalam pasal 1365 KUH.perdata,3 dan likatidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari notaris, maka terjadinyacacatnya akta notaris tidak dapat dimintakan pertanggungiawaban hukum apapun kepadanotaris. Memahami syarat-syarat keabsahan suatu akta notaris, kekuatan bukti aktanotaris dan sebab sebab kebatalan akta notaris dan model-model kasus batalnya aktanotaris baik menurut Yurisprudensi, Doktrin dan pengalamanpenglaman empirik daripraktik notaris sehari hari, dapat memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-aktanotaris sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.B. SEBAB DEGRADASI KEKUATAN BUKTI DAN BATALNYA AKTA NOTARISDasar Hukum : lihat Pasal 1858 KUHPerdata Jo Pasal 1869 KUHPerdata Jo Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris dan bandingkan dengan Pasal 60 PJN lama. Pasal 1868 KUH.perdatamengatakan: Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.Menurut pasal 1868 KUHPerdata, agar suatu akta mempunyai stempel persyaratan yangditentukan dalam pasal ini yaitu otentisitas dipenuhi maka Akta itu harus dibuat oleh ataudihadapan seorang pejabat Umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan olehundang-undang; Pejabat umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyaiwewenang untuk hal tersebut. Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  3. 3. NOTARY SEAL Amethystmenyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum ituberwenang. Secara implisit pasal 1969 KUHPerdata menghendaki adanya suatu UU yangmengatur tentang pejabat Umum dan Bentuknya Habib Adjie, (Media Notariat: November 2009),hal 96, menguraikan bahwa pada dasarnya hubungan notaris dan para penghadap yang telahmembuat akta dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awalnotaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan yangmenentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan denganpasal 1969 KUHPerdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi hanya mempunyai kekuatanpembuktian akta dibawah tangan atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal ini dapat diiadikan dasaruntuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lainhubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya UU organik yangmengatur Notaris sebagai pejabat Umum dan Bentuk akta Notaris. Penjabaran kewenanganNotaris selaku Pejabat Umum dimuat dalam pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan KETETAPAN yang diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.Notaris mempunyai kewaiiban menciptakan otentisitas dari akta akta yang dibuat oleh ataudihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syaratsyarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU jabatan Notaris terpenuhi danotentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya dari otentik menjadikekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notarisDAPAT DIBATATKAN atau BATAL DEMI HUKUM atau NON EXISTENT, terjadi jika ada pelanggaranterhadap ketentuan perundang-undangan yaitu: Degradasi kekuatan bukti akta notaris, Pasal1859 KUH.perdata, yang berbunyi ; Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihakHal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanyamemiliki kekuatan bukti dibawah tangan dalam hal: MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  4. 4. NOTARY SEAL Amethysta. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;c. Cacat dalam bentuknya.GHS L. Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1990, hal 42dan 43 mengemukakan empat kewenangan notaris untuk membuat akta otentik yaitua. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya;c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya dand. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.Pasal 84 UU Jabatan Notaris yang berbunyi: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.Pasal 1320 KUHPerdata, mengemukakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4syarat yaitua. sepakat mereka yang mengikatkan diri;b. kecakapan membuat suatu perjanijan;c. suatu hal tertentu dand. kausa yang halal.Syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yangmengadakan perjanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka aktanya DAPAT DIBATALKAN,sedangan syarat c dan d merupakan syarat obyektif karena mengenai isi perjanjian dan ijka syaratobyektif dilanggar maka aktanya BATAL DEMI HUKUM. Ada batasan atau kriterianya yaitu: Pasalini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutnya yaitu AKTAHANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN atau AKTA MENJADI BATAL DEMIHUKUM Kedua sanksiini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yangberbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksiAKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris; Sanksi AKTAMENJADI BATAL DEMI HUKUM, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan denganbentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal pasal tersebut tidak dicantumkan secarategas sanksi atas pelanggarannya. MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  5. 5. NOTARY SEAL AmethystMenurut HERLIEN BUDlONO, dalam Peradilan nomor 111 (1994): hal. 148 mangatakan bahwa :sebab-sebab kebatalan mencakup KETIDAKCAKAPAN, KETIDAKWENANGAN, BENTUK PERJANJIANYANG DILANGGAR, ISI PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU, PELAKSANAAN PERJANJIANBERTENTANGAN DENGAN UU, MOTIVASI MEMBUAT PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU,PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK, CACATKEHENDAK DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN.Selanjutnya, Mudofir Hadi dalam Peradilan 72 (september 1991); Hal 142, menyatakan bahwabisa terjadi otentisitas akta otentik tidak batal tetapi isi atau perbuatan hukummya yang batal.Hal itu terjadi apabita akta tersebut tidak mengandung cacat yuridis dan yang membatalkannyahanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang otentisitas atau batalnya suatu akta notarisdapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu:1. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik, misalnya akta pendirian perseroan Terbatas;2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini teriadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas dasar bukti yang palsu.Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkandalam suatu akta otentik dan jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidakdipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH.Perdata jo UU JabatanNotaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bilaakta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinyaDegradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian,notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnyamelalui pasal 1365 KUHPerdata.PASAL-PASAL TERTENTU YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 84 UUJN, YANG TERKENASANKSI AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN ATAU AKTA MENJADIBATAL DEMI HUKUM MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  6. 6. NOTARY SEAL Amethyst-sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan,disebabkan karena adanya pelanggaran pasal 1869 KUH.Perdata, dan pelanggaran dalam uuJNyang pasaFpasalnya disebut dalam pasal 84 UUJN yaitu Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat thuruf ! pasal15 ayat 7 io ayat 8, Pasal 41 yang memuat sanksi atas pelanggaran Pasal 3g dan 40 serta pasal 52UUJN.ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikatnya akta tersebut.disebutkan dalam akta tersebut. Akta otentik memiliki 2 fungsi yaitu FUNGsl FoRMAt(Formalitas causa) artinya suatu perbuatan hukum baru sah iika dibuat dengan alcta otentik dantidak dapat dibuktikan dengan bukti lainnya dan FUNGSI SEBAGAI AIAT BUKTI artinya aktaotentik dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari tentang perbuatanhukum yang disebut dalam akta.Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris meniadi akta dibawah tangan sejakadanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yangmempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan1. Pasal4l UUJN, yang menegaskan bahwa jika ketentuan Pasal3g dan Pasal40 UUJN tidakdipenuhi, aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan. Pasal 39 UUJN mengatur:a.Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukanperbuatan hukum. kepadanya oleh 2 orang saksi pengenalyang berumur paling sedikit 18 tahunatau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2penghadap lainnya.sb. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkanc. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.Pasal 40 UUJN mengatur: setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksiSaksi harus berumur paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukanperbuatan hukum, mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, dapat membubuhkantandatangan dan paraf dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darahdalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampaidengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.saksi harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dankewenangannya kepada notaris oleh penghadap serta pengenatan ini harus dinyatakansecara tegas dalam akta.Petanggaran terhadap pasal ini sanksinya adalah aktanva hanva mempunvai kekuatan bukti MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  7. 7. NOTARY SEAL Amethystdibawah tanean. Diketahui bahwa pasal 1320 KUH.Perdata mengatur bahwa jika kecakapanbertindak dimuka hukum tidak dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat subyketif maka akibathukumnya aktanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atas permintaanpihakpihak yang mempunyai kepentingan langsung. Ketidakcakapan atau ketidakwenangandapat dibedakan dalam 2 (dua) halyaitu:7GHS L Tobing, op.cit. hal. 145 mengatakan dengan cara apa notaris memperolehketeranganketerangan tentang pengenalan itu adalah urusan notaris itu sendiri. Notaris dapatmemperoleh keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan yang dipercayanya. Notarisdapat melihat pasport, surat-surat lain dari oranS{trang yangbersangkutan, meminta informasidan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya Praktik peradilan memberarti "MENGENAI" diidentikkan dengan indentitas diri penghadap, lihat putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor 27olPidltg85/PT.srb, dalam akta kuasa palsu dimana notaris (terdakwa)dinyatakan tidak bersalah karena Hakim berpendapat notaris mengenal penghadap berdasarkanclnr pengenalannya yaitu identitas asli penghadap diperlihatkan kepada notaris dan penghadapdibawah kekantor notaris oleh seorang yang kenal sama notaris.Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnyaorang yang sakit ingatan (gila| atau Direksi yang melakukan tindakan ultra vires. Ketidakcakapanrelatif makdsudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis). contohnya anak dibawahumur {belum dewasa} atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggarandasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.lmpikasi terhadap ketidakcakapan absolut mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semulameniadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatifmengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan)oleh wakilnya yang sah. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 UUJN, yang termasukketidakcakapan yuridis dan sepanjang tidak dimintakan pembatalannya tetap berlaku sebagaiakta yang dibuat dibawah tangan. huruf L dan pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yang berkaitandengan pasal ttg UUIN, dimana dimungkinkan pembacaan akta tidak wajib dilakukan dalam halpenghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan haltersebut harus dinyatakan dalam Pasal 16 ayat akta dan setiap halaman minuta akta diparafoleh penghadap, saksFsaki dan notaris. Kewajiban pembacaan akta oleh notaris tetap berlakubagi pembuatan wasiat umum, walaupun penghadap membaca sendiri aktanya (pasal 16 ayat 9UUJN).Pasal 52 UUJN mengatur: Larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri,istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karenaperkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatastanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga sertameniadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat aktanya hanya mempunyai kekuatan notaris MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  8. 8. NOTARY SEAL Amethystmembayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yangbersangkutan. -Pasal ini secara tegasmencantumkan sanksi terhadap aktanya berupa hanya mempunyai kekuatan bukti dibawahtangan jika ditandatangani oleh penghadap.Pasal 84 UUJN selaras dengan asas hukum yang diatur dalam pasal 60 pJN (stbl lg50:3), dimanadalam akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajibansebagai PJN (lamalditegaskan bahwa: "... jika akta yang dibuat dihadapan mereka, karena tidakmemenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dianggap berlakusebagai akta yang dibuat dibawah tangan..." sanksi degradasi kekuatan bukti akta notaris dalamPJN lama sudah dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu, sehingga jika tidakdicanturnkan sanksi degradasi dalam pasal tersebut maka terhadap pelanggarannya pasal yangtidak mencantumkan sanksi secara tetas mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan olehpengadilan.pasal 6o ayat 2Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKuM, disebabkan karena adanyapelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 84 UUJN yaitu pasal 1G ayat I huruf i,pasat 16 ayat t huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Mulai berlakunya aktayang BATAL DEMl HUKUM, seiak akta ditandatangani atau akta tersebut sejak semula dianggaptidak pernah ada. MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  9. 9. NOTARY SEAL AmethystBatal demi hukum jika dipermasalahkan maka harus dinyatakan melatui putusan hakim yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku berdaya surut sejak tanggal akta tersebut.1.Pasal 16 ayatthuruf i UUJN, berbunyi:akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat keDaftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatandalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya.""Dalam menialankan jabatannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar-Wasiat tediri dari Wasiat Olografis (pasal 932 KUH.Perdata), Wasiat Rahasia (pasal 940KUH.Perdata) dan Wasiat Umum (pasal 938 jo 939 KUH.Perdata). pelanggaran berupa tidakmembuat DAFTAR WASIAT dan TIDAK MENGIRIMKAN LAPORAN dalam jangka waktu yangdisebut dalam Pasal 16 ayat I huruf i, tidak mengakibatkan wasiat kehilangan otentisitas olehkarena tidak menyangkut bentuk akta wasiat, namun pelanggaran yang bersifat eksternal {diluarakta} terhadap kewajiban dalam menialankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannyamengakibatkanakta wasiat BATAT DEMI HUKUM, sejak pewaris meninggal dunia. Wasiat terikat secara ketatdengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan dalam UU oleh karena wasiat baru berlakusetelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanyapemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat memindahtangankanhartakekayaannya kepada siapapun dan karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepadapewaris, ahliwaris dan pihak ketiga, diperlukan adanya kewajiban membuatPELAPoRAN kepada Departemen Hukum dan HAM Rl. Pelanggaran pasal lG ayatDAFTAR WASIAT danpelanggaran terhadap bentuk akta wasiat, sehingga sanksi atas pelanggarannya adalah BATALDEMI HUKUM vans berlaku seiak pewaris meninssal dunia dan notaris belum membuat DAFTARwAslAT dan MELAPORKANNYA kepada DEPARTEMEN HUKUM dan HAM Rt.t MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  10. 10. NOTARY SEAL Amethysthuruf i bukanZ.Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN berbunyi:"Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yangmemuat lambang Negara Republik lndonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditutiskannama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.,,Pelanggaran terhadap pasal ini tidak ada kaitannya dengan bentuk akta notaris atau tidak adakaitan dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta dan hanya merupakan petanggarandalam menialankan kewaiiban jabatannya selaku notaris yang bersifat eksternal, dan akibathukumnya akta menjadi bataldemi hukum.8 lihat Pasal 7 uuJN, Notaris waiib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggalpengambilan sumpahfanji iabatan notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan teraan/capjabatan notaris berwarna rnrah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawabdibidang agraria/pertanahan, organisasi MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  11. 11. NOTARY SEAL Amethyst3.Pasal44 UUJN mengatur:a,Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksFsaski dan notaris, kecuali adapenghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya dengan menyebutkan alasannya,yang dinyatakan secara tegas dalam akta.b.Jika akta dibuat dalam bahasa lndonesia yang tidak dimengerti oleh penghadap, notaris wajibmenterjemahkan atau menjelaskan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan harusdinyatakan secara tegas pada akhir akta atau jika notaris tidak menteriemahkan danakta diterjemahkan dan dijetaskan oleh penterjemah, maka akta ditandatanganioleh penghadap, saksi-saksi, notaris dan penterjemah serta harus dinyatakan secara tegasdalam akhir akta.c.Jika akta dibuat dalam bahasa lain selain bahasa lndonesia atas kehendak yang berkepentingandan notaris serta saksi-saksi mengerti dan memahmi bahasa lain itu, makanotaris wajib menterjemahkan dalam bahasa lndonesa dan dinyatakan secara tegas dalam akhirakta. Akta dibuat dalam bahasa lain dari bahasa lndonesia sepanjang tidak dilarang olehUndang- Undang.Pelanggaran terhadap ketentuan pasal zl4 UUJN meneakibatkan aktanva batal demi hukum,oleh karena pasal 44 UUJN mengatur tentang penandatanganan dan bahasa dalam akta. Logisjika akta tidak ditandatangani atau alasan tidak menandatangani dan penyebutan dalam akhirakta tidak dilakukan dianggap tidak ada tandatangan dan tidak mengikat. Bahasa dalam aktaharus dipahamioleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, khusus penghadap bisa dipahami secara langsung ataubisa pula diterjemahkan oleh penterjemah atau notaris. Jika penghadap tidak memahami danjuga tidak diteriemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isiaktanyadan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUH.Perdata jo pasal 1337 KUH.perdata. MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  12. 12. NOTARY SEAL Amethyst4.Pasal 48 UUJN mengatur:-larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan ataupengapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan danpenggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksisaksi dannotaris.-Paraf berlaku sebagai tanda tangan sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tandapengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atauperubahandianggap tidak ada atau batal demi hukum.Nolaris xetua Pengadilan Negeri, Maielis Pengawas Daerah serta Bupati atau walikota ditempatnotaris diar€r€t. MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  13. 13. NOTARY SEAL AmethystPasal 49 UUJN mengatur:-tempat perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup aktaatau dengan menyisipkan lembar tambahan, dan semuanya harus dilakukan dengan menunjukbagian yang diubah. -Pelanggaran pasal 49 dalam bentuk perubahan yang dilakukan tanpamenunjuk bagian yang dirubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal atau batal demihukum.5.Pasal5l UUJN mengatur:Pencoretan kata, huruf dan angka dilakukan dengan tetap dapat terbaca sesuai dengan yangtercantum semula dan dinyatakan pada sisi akta serta diparaf atau diberi tanda pengesahanoleh penghadap, saksi dan notaris. b. Perubahan lain atas perubahan semula, dicantumkan disisiakta. c. Pada penutup setiap akta dinyatakanjumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.Pelanggaran pasal 51 UUJN, mengakibatkan perubahan yang dilakukannya menjadi batal demihukum.a.SEBAB-SEBAB KEBATALAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT DARI KEBATATANNYACacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau darisanksi atau akibat hukum darikebatalan dapat dibedakan menjadi:1.2.3.BATAT DEMI HUKUMDAPAT DIBATATKAN NON EXISTENTAkibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara BATAT DEMI HuxuM, DAPATDIBATALKAN atau NoN EXISTENT yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebutrrgg3di tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Irtikperbedaannyapada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:eaBATAL DEMI HUKUM, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  14. 14. NOTARY SEAL Amethysttnrhrmseiak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (ex tunc), dalam prakik BATATDEMI HUKUM didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;bDAPAT DIBATAIKAN, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukumsejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukumtersehn tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapatdibatalkan. Akta yang sanksinya DAPAT DIBATALKAN, tetap berlaku dan mengikat selama belumada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan aktatersebut;tBakti, 2007), hal. 363-389.Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: pT. CitraAditya10 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  15. 15. NOTARY SEAL Amethystc.NON EXISTENT, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau NON ExISTENT, yangdisebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhisalah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi Non Existentsecara dogamtis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukanputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama denganBATAL DEMIHUKUM.Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sld 1456 KUH.perdata dan diilengkapidengan Yurisprudensi dan Dokrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapatdisebabkan oleh:r01.KETIDAKCAKAPAN BERTINDAK:UU Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yant mengacu pada pancasila sebagaiRechtsidee (cita-cita hukum nasional) dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telahmengatur batas usia kedewasaan atau kriteria kecakapan bertindak dalam akta, yangdituangkan dalam pasal 39 ayat I UUIN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telahmenikah dan cakap melakukan perbuatan hukum (tidak dibawah pengampuan). UUJN mengaturkriteria kecakapanuntuk semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan KETETAPAN yang dimuat dalam suatu akta otentik.Ketidakcakapan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasukketidakcakapan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkanoleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknyadapat diratifikasi (disahkan). Kecakapan bertindak bukan menjadi tanggung jawab notarissepanjang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan data formal yangdisampaikan kepada notaris sebagai dasar bertindak penghadap mengandung kebohongan ataukepalsuan dan tidakdiketahui oleh notaris seiak semula, dan tidak menghilangkan otentisitas dari aktanya.2.KETIDAKWENANGAN BERTINDAK:Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukumtertentu. Misalnya atas harta gono gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikanadalah suami dan istri secara bersama-sama. orang yang cakap bertindak belum tentu MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  16. 16. NOTARY SEAL Amethystberwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukanperbuatan hukum tertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertinkdak.Ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum.lbitl, hal. 368 - 380.11 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  17. 17. NOTARY SEAL AmethystBeberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH.perdata yaitu:a.Pasal 907 KUH.Perdata, yang menegaskan notaris yang membuat akta wasiat dan para saksiyang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberiwasiat. Jadi Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat dimanamereka ikut dalam lahirnya wasiat itu.b. c. d.Pasal 1467 KUH.perdata, menegaskan bahwa antara suami istri tidak boleh melakukan jual beli,kecualiada perjanjian kawin pisah harta.Pasal 1470 KUH.perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembelidan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.Pasal 1471 KUH.Perdata, mengatur larangan jual beli barang orang lain.Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor g148KlPDT/1988, telah membatalkan akta jualbeli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepadapenerimakuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa. Dalam surat kuasa tercantum kata-kata:".,.khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan denganmaksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahansusunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan.,, Kuasa demikian tidakmemberikan kewenangan untuk menjual sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasatersebut dinyatakan batal demi hukum, Karena bertentangan dengan pasal1335jo1337 dan pasal 1471 KuH.Perdata. Kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawabnotaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yangdisampaikan penghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan, dannotaris tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut. u3.CACATKEHENDAKsecara limitatif cacat kehendak disebabkan karena Kekhilafan, penipuan dan paksaan serta MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  18. 18. NOTARY SEAL AmethystPenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi.Perjaniian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanyamemberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. penyalahgunaan keadaanbersumber dari yurisprudensi, dimana ciri penyalahgunaan keadaan yaitu adanya pihak yangmempunyai kelebihan dari yang lain antara tain keadaan ekonomis; salah satu pihak dalamkeadaan yang teriepit; hubungan atasan dan bawahan; adanya hubungan yang timpang dalamkewajibanPasal 265 KUH-Pidana dapat diterapkan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa keteranganyang diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya pasal 263 dan 204KuH,pidana dapat diterapkan jika notaris mengetahui keterangan yang diberikaan penghadaptidak benar atau palsu, tetapi notarb tetaP mencantumkan keterangan tidak benar atau palsutersebut dalam akta.1112 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  19. 19. NOTARY SEAL Amethysttimbal balik antara para pihak dan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacatkehendak ini bukan merupakan tanggung jawab notaris melainkan para pihak sendiri dan halinipun harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.4.BENTUK PERJANJIANBentuk Perjanjian maksudnya adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atauunsurunsur yang mutlak ada dalam suatu perbuatan hukum tertentu. tBeberapa contoh bentukyang ditentukan oleh UU yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebihdengan akta notaris dalam Bahasa lndonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT), Yayasan didirikan denganakta notaris dalam bahasa lndonesia (Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan), dan Surat KuasaMembebankan Hak tanggungan harus dibuat dengan Akta Niotaris atau Akta PPAT. Kata "AktaNotaris" dan "Bahasa tndonesia,, merupakan bentuk dari perjanjian pendirian PT dan jika aktapendirian tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan dalam Bahasa lndonesia, mengakibatkanaktanya menjadi NON EXISTENT {tidak ada). Unsur-unsur dalam suatu perbuatan hukumtertentu atau disebut juga dengan Essensialia suatu perjanjian mutlak ada, seperti dalam JualBeli yang menjadi essensi dari perjanjian tersebut adalah pembayaran harga dan penyerahanbarang dan jika dalam jual beli tidak ada pembayaran maka tidak terjadi jual beli ataumengakibatkan jual beli tersebut menjadi NoN ExtsTENT. Banyak contoh dimana secaradogmatis perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentuk dinyatakan Non Existentdiantaranya Perjanjian Hutang piutang sebagai perjanjian riil, dimana penyerahan uangmerupakan salah satu unsur mutlak dalam perianjian riil dan Wasiat Terbuka (wasiat Umum)yang harus dibuat dengan akta notaris) yang pembuatannya tidak memenuhi tata cara sesuaidengan ketentuan uu, menjadikan wasiat tersebut Non Existent.5.BERTENTANGAN DENGAN UUKausa yang halal merupakan satah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatuperjanjian, artinya perianiian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum danKesusilaan Baik.l3Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu:a.Substansi perjanjian yang dilarang; -Contoh yaitu Pembuatan Kuasa Mutlak yang obyeknyaadalah hak atas tanah, mengandung kausa yang dilarang yaitu melanggar lnstruksi MenteriDalam Negeri Nomor 14 atahun lggz MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  20. 20. NOTARY SEAL AmethystPada Perianiian dikenal bagian-bagian yang terdiri dari (1) BAGIAN EssENTlALlA, bagianperjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu yaitu pihak-pihaknya, kata sepakat, obyeknya yang tertentu/dapat ditentukan, kausanya, harga jual belipada suatu jual beli atau harga sewa pada suatu sewa menyewa. oleh karena itu dari bagianessentialia seperti obyek dan hal lain yang essential seperti harga jual beli atau harga sewa tidakmasuk di bagian pasal-pasal namun di bagian pokok sebelum pasal-pasal, karena harga/uangsewa bukan syarat untuk iual beli/sewa menyewa tetapi unsur dari perjanjian-perjanjiantersebut, lihat Beberapa catatan Mengenai Pembuatan Akta Di Dalam praktek Notaris, disusunoleh pp lNl. i: Pasal 1320 KuHPerdata memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitusepakat mereka yang meqgikatkan diri; kecakapan membuat suatu perjanjian; suatu haltertentu dan causa yang halal.1213 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  21. 21. NOTARY SEAL Amethysttentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. pengalihanBarang laminan kepada Kreditur dalam hal Debitur wanprestasi/latai, dilarang oleh UU (pasal1154 KUH.Perdata, UU Nomor 4 tahun 1996 dan UU nomor 42 tahun 1999).b. Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang:-Contoh yaitu Jual Beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, makaperianiian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanyakausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jualbeli pisau. Jual beli Kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor keluar negeri menjaditerlarangkarena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjaniian menjadi terlarang).Perianjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluarnegeri| diketahui sejak semula oleh para pihak. Motivasi atau maksud dan tuiuan perjanjianyang dilarang: -Maksud dan Tuiuan membuat perjaniian yang dilarang adalah perjanjian yangsengaja dibuat untuk menyelundupi UU atau menghindari ketentuan Undang-undang. Motivasimembuat perianiian yang dilarang dikenal dengan PERJANJIAN S|MULASI. to Ada 2 macamperjanjian simulasi yaitu :1. Perianjian Simulasi Absolut yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membuat perjanjianyang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh parapihak secara diam-diam mengingkarinya. Contohnya Jual Beli hak atas tanah antara A dan B,dan kemudian B dan C {Warga Negara Asing) membuat perjanjian yang isinya memuatpengakuan B bahwa uang untuk membeli bidang tanah dari A adalah milik C dan karena itubidang tanah tersebut merupakan milik C. Perjanjian antara B dan C merupakan perjanjiansimulasi absolut yang memuat kausa yang tidak halal, untuk menghindari larangan pemilikantanah dengan hak milik oleh orang asing berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA (UU pokokAgraria), dengan akibat BATAL DEMI HUKUM.2 Perjanjian Simutasi Relatif yaitu perjanjian dimana para pihak menginginkan akibat hukumnyatapi memakai bentuk hukum yang lain. contoh Juat beli bidang tanah berangsur angsurdalam kurun waktu tertentu agar penjualan tersebut berada dibawah nilai harga yang tidakkena paiak. Perjanjian simulasi relatif semacam ini tetap sah karena obyek hukumnya tidakmensyaratkan subyek hukum tertentu.5.BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIKBertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar ataubertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkanbertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangandengan norma kesusilaan suatu masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  22. 22. NOTARY SEAL Amethystdengan tempat dan waktu. Kriteria Herlien Budiono, op.cit. hal 37714 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  23. 23. NOTARY SEAL Amethystpelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untukmerumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalarn kategori pelanggaran ini. HerlienBudiono, telah memberikan contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agarsuami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uan& termasuk dalam pelanggarankesusilaan baik. Perianiian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnyaorangyang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentukpelanggaran ketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjianhutang piutang, tidakdapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberi jaminan ataudebitur, dan kuasa meniual ini meniadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karenamerupakan penyelundupan hukum terhadap larangan belsifat memaksa dimana jaminan harusdilakukan melalui pelelangan umumr.C.MODET AKIAAKTA NOTARIS YANG DIMAKSUD DALAM UUPT YANG TELAH DALUWARSA DAN TERKENA SANKSIKEBATALAN2 3Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan uU Jabatan Notaris dalam penerapan UU pT,hanya membuat akta otentik yang mencakup Aka Pendirian Perseroan Terbatas berikutperubahanperubahannya (jika ada), Akta Risalah Rapat umum Pemegang saham, dan Aktapernyataan Keputusan Rapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan(disebut,,akta notaris,). selain tugas pokok dalam membuat Akta Notaris, UUPT iuga tetahmemberikan kepercayaan dan peran yang dominan kepada notaris, dimana permohonanpengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jika ada), permohonan persetuiuanperubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuanperubahan data perseroan (disebut"Permohonan"), hanya dapat diajukan melalui notaris selakukuasa pendiri atau Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Rl. permohonan tersebut dapatdiaiukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website Sistim Administrasi BadanHukum (sisminbakum) dengan mengisi format-format isian yang terdiri dari3 macam, yaitu:{rnru), FORMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN l), untuk permohonan pengesahan status BadanHukum Perseroan;I MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  24. 24. NOTARY SEAL AmethystDitiniau dari sudut jenis permohonan, uUPT mengenal ketentuan datuwarsa dan sanksikebatalan dan untuk mengetahui apakah akta akta notaris yang dimaksud dalam uUpr yangterkena daluwarsa dan sanksi kebatalan mengandung cacat yuridis terhadap aktanya, akandiuraikan sesuai dengan jenis permohonannya yaitu:Dasar Perseroan dan penyesuaian uu Nomor40 tahun 2007 tentang pr; FoRMAT lslAN AKTANoTARls (FIAN lll), untuk penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data perseroan serta pembubaran perseroan.FoRMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN lll, untuk permohonan Persetujuan perubahan Anggarant) MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  25. 25. NOTARY SEAL Amethyst1.PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUMPermohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum pT,wajib diajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui websiteSISMINBAKUM,dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnyajangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan PT tersebut sebagai Badan Hukum, maka aktapendirian PT berikut perubahannya jika ada menjadi batat dan pT menjadi bubar demi hukumdengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.l5 Sanksi yang dikenakanoleh UUPT terhadap akta pendirian dan perubahannya, iika telah melampaui jangka waktupermohonanadalah BATAL dan PT menjadi BUBAR DEMI HUKUM, sehingga dengan demikian akibathukumnya dengan lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yangtidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tapi HARUS DIBUAT utANG DENGAN AKTA pENDtRtANBARU. Batalnyaakta pendirian PT bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkankarena adanya pelanggaran terhadap jangka waktu permohonan pengesahan pT yang diaturdalam UUPT tanpa adanya pengesahan PT sebagai Badan Hukum. Kebatalan akta pendirian pTdengan lewatnya jangka waktu permohonan merupakan LEX SPESIAuS dari sebab-sebabkebatalan yang diatur dalam KUH.perdata.2.PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASARPermohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukankepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahananttaran dasar, sehingga dengan demikian iika tewat waktu 30 hari sejak tanggal akta notarismemuat anggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuanperubahan anggaran dasar atau belum sampai kepada FIAN sEtEsAl, maka permohonanpersetuiuanatau MENTERI Aka Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapatdigunakan dalam pengajuan permohonannya kepada menteri disebabkan karena lewat waktubukan disebabkan adanya sebab kebatalan {adanya cacat yuridis} yang dapat menyebabkan aktanotaris BATAT HUKUM atau DAPAT DIBATATKAN atau NoN ExlsTENT. Akta tersebut tetapberfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) bagi para pihaknya dan terhadap aktanya dapatdilakukan pENEGASAN KEMBAII iika akta notaris yang memuat perubalran anggaran dasar telah MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  26. 26. NOTARY SEAL Amethystsesuai dengan uupr atau dilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuatperubahan anggaran dasarnya belum sesuai dengan UUpT.DEMIuuPT, Pasal 9 ayat 1 berbunyi: "untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahanbadan hukum p€rseroan, ..pendiri bersama sama mengaiukan permohonan, melalui jasateknologi informasi sistem dministrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..." danselanjutnya pasal 10 ayat 1 uupr rnenegaskan Permohonan untuk memperoleh KeputusanMenteri mengenai pengesahan Badan Hukum harus d-njukan kepada Menteri paling lambat 50hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.:16 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  27. 27. NOTARY SEAL Amethyst3.PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PEMBERHENT]ANDAN PENGGANTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISPerubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,mulai berlaku seiak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan Perubahan data perseroan harus diajukan kepadaMenteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUpS dan bilamanadenganlewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada FIANMenteri MENOLAK setiap permohonan persetuiuan atau pemberitahuan Derubahan angqarandasar atau pemberitahuan oerubahan data perseroan vang diaiukan oleh angeota Direksi vansbelum tercatat dalam Daftar Perseroan., kecuali Direksi baru atas perngangkatan dirinya sendiri.Penolakan Menteri bukan terhadap akta notaris yang memuat perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan komisaris tersebut dan bilamana akta notaris yang memuat perubahan dataperseroan dinyatakan daluwarsa atau lewat waktu, maka akta notaris tersebut tidakmengandung cacat yuridis apapury dan tidak berakibat BATAL DEMI HUKUM atau DAPATDIBATALKAN atau NON EXISTENT dan Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaristetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUpS atau jika tidak ditetapkan dalamRUPS, mulai berlakunya seiak RUPS ditutup. Terhadap akta notaris yang telah daluwarsa tetapberfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahan dataperseroan, maka dapat dilakukan PENEGASAN KEMBAU dan TTDAK DAPAT DTLAKUKAN MEIAIUIKONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN.SELESAI, maka SANKSINYAPERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAMPerubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. oleh Direksi wajib dicatatpemindahan hak atas sahamnya dalam daftar pemegang saham serta memberitahukanperubahansusunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 hari terhitunS sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jika lewatnva waktu 30haridilakukan. maka Menteri menolak permohonan persetuiuan aiau pemberitahuan perubahanansearan dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan vane dilakukan berdasarkansusunan pemeeans saham vanq belum dibettahukan. Dengan lewatnya waktu tanpa diajukanpermohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut, akta notaris yang memuatperubahan data perseroan dan akta pemindahan hak atas saham tetap berfungsi sebagai alatbukti dan tidak mengandung cacat yuridis yang tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  28. 28. NOTARY SEAL AmethystDAPAT DIBATATKAN atau NoN EXISTENT, dan Untuk keperluan permohonan pemberitahuanperubahan data perseroan tersebut terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASAN KEMBALIdan tidak dapat dilakukan melalui konstruksi hukum Pembatalan. karena p"ruu"t rn susunanp"r"g*g saham sudah berlaku dengan telah ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham.AKTA RISATAH RAPAT DIBAWAH TANGAN;Akta Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan, wajib dituangkan dalam akta notaris dalamjangka waktu 30 hari terhitung seiak tanggat RUPS dibawah tangan, d"ng"n sanksi jika lewatnyawaktu 30 hari tersebut, maka Akta Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan tidak bolehdituangkan dalam a|(ta notaris. Bentuk sanksinya hanya TIDAK BoLEH DTTUANGKAN DATAMAKTA NOTAR|g dan aktanya tidak mengandung cacat yuridis dan tidak berakibat BATAT DEMIHUKUM, DAPAT DIBATALKAN atau NoN ExtsrENT dan akta risalah rapatnya tetap berfungsisebagai alat bukti yang sah, sehingga terhadap akta risalah rapat dibawah tangan tersebut dapatdilakukan pENEGASAN XEMBALI atau PERBAIKAN (jika ada perbaikan atau perubahan), ataudengan pembatalan khusus untuk perubahan anggaran dasar yang berlakunya sejak tanggalpersetujuan atau penerimaan17 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  29. 29. NOTARY SEAL Amethystpemberitahuan Menteri dan tidak dapat dilakukan pembatalan terhadap perubahan dataperseroan mengenai penggantian, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi danDewan Komisaris serta perubahan susunan pemegang saham Karena adanya pemindahan hakatas saham.AKTA.AKTA KUASA YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS1.KUAsA MENJUAT sEBAGAI,AMINAN PENGAKuAN HUTANGmelalui lelang, sehingga kuasa meniual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kausayang terlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum. suatu akta dapat mengandungiebab-sebab kebatalan lebih dari satu sebab seperti kuasa menjual ini.hutang Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu PENGAKUAN HUTANG merupakanPERJANJIAN SEMU dan diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena debitur dipihakyang lemah dan terpaksa menandatangani akta kuasa menjual tersebut. penyimpangan inidalam yurisprudensi disebut dengan ATARAN PENYATAHGUNAAN KEADAAN (MtSBRUtK VANoMSTANDIGHEDEN)." Menurut Herlien Budiono, Kuasa menjual sebagai jaminan pengakuanHutang bukanlah pemberian kuasa secara sukarela dan hal ini merupakan penyelundupanhukum, sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif yaitu penjualan bendajaminanDalam praktik perbankan akta PENGAKUAN HUTANG dan KUASA MENTUAI dibuat secaranotariil dan terpisah, dan KUASA MENJUAL dibuat sebagaijaminan, bilamana jika debitur tidakmemenuhi kewaiibannya kepada Kreditur, maka kreditur atas dasar kuasa menjual tersebutdapat langsung meniual bidang tanah kepada pihak lain dan hasil penjualannya untuk melunasihutang DEBITSR kepada KREDITUR. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomo r t9}4KlStq/1982tanggal 30 Juli 1985, KUASA MENJUAL yang dibuat secara terpisah dengan maksud sebagaijaminan untuk melunasi2.KUASA MUT]AKditarik kembali; Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinyamemberikan ktr€nangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahserta melalqikan segala perbuatan yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemeganghaknF. d Mebrarq @mat atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk membuat ataumer4uadon kuasa mutlak e lielarary peiabat agraria melayani penyelesaian pemindahan hakatas tanah melalui kuasa mutblL xrasa Mutlak dilarang, karena kuasa mutlak tujuannya MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  30. 30. NOTARY SEAL Amethystmerupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur yangditentukan dalam pp 24 tahun 1gg7, sehingga kausanya meniadi terlarang (Pasal 39 huruf d PP24 tahun 1997), dan karena itu menjadi batal demi hukum Kuasa Mutlak mengandung kausayang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut yang terlarang sebagaimana dimaksud darampasar 1335 jo 1337 KUH.perdata.b. cKuasa mutlak bukanlah istitah hukum namun istilah yang digunakan dalam lnstruksi MenteriDalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasamuttak sebagai pemindahan hak atas tanah. Menurut lnstruksi tersebut kuasa mutlak memiliki3 unsur yaitu: a. Obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah;Xuasa yang mengandung unsur tidak dapatlc MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  31. 31. NOTARY SEAL Amethyst3.KUASA TISAN -Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan suamitanpa persetujuanistrinya termasuk dalam KETIDAKWENANGAN dan mengakibatkan aktanya BATAL DEM| HUKUM(lihat Putusan MA Rl Nomor 269tlPKIPWl1996 tanggal 18 September 1998). Kasus ini juga dapatditerapkan dalam bentuk KUASA LIsAN yang berdiri sendiri, PERJANJTAN PENGTKATAN JuAL BEu{lunas) yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, dan Kuasa menjual yang tercantum dalam aktaPengikatan Jual Beli tersebut dapat dikategorikan sebagai Kuasa Lisan tanpa persetujuanpEMBERIKUASA LISAN, mengakibatkan KUASA tersebut BATAL DEMI HUKUM karena mengandung CACATKETIDAKWENANGAN.FOTO COPY SURAT KUASAPutusan MA Nomor TotlKlslPltgT4 memuat kaedah hukum bahwa foto copy merupakan buktiyang tidak sah tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan hal ini sejalan dengan ketentuanpasat 1888 KUH.perdata yang mengatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada padaaslinya. Dalam Praktik notaris sering dijumpai adanya akta pelepasan hak dimana pemilik tanahdiwakili , oleh kuasanya dan dalam komparisinya hanya disebutkan kata-kata:"Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawahtangan tanggal (x), yang satu copynya dilekatkan pada minuta akta ini.,, Dalam kasus demikianjika tidak dapat dibuktikan adanya asli surat kuasa tersebut maka aktapelepasan hak yang dibuat berdasarkan copy surat kuasa dapat menjadi BATAI DEMI HUKUM,karena adanya cacat yuridis mengenai KTIDAKWENANGAN.5.PERWAKILAN DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIKUASAKAN KEPADA PIHAK IAINpembeli. Dalam hukum Privat dikenal ada 3 macam lembaga perwakilan yaitu perwakilankonraktual (pemberian kuasa yang tunduk pada pasal 1792 sld 1819 KUH.perdata); perwakilandemi hukum dan Perwakilan organik (perwakilan badan-badan hukum). Kekuasaan orang tuasebagai petrrakilan demi hukum (ditentukan oleh UUf tidak dapat dikuasakan kepada pihak laind€ngan p€rtimbargan hukum:Dalam praktik Notaris dijumpai adanya KUASA MENJUAL yang berdiri sendiri atau dalam AktaPengikatan Jual Beli, dimana seorang Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua demi hukummewakili anaknya yang masih dibawah umur selaku pemilik atas sebidang tanah, memberikankauasa kepada PENERIMA KUASA, untuk mengalihkan atau menjual obyek bidang tanah kepada MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  32. 32. NOTARY SEAL Amethystilr r€hrEatL c PsldsAr c Ein penren bntraktual PENERIMA KUASA mewakili orang dewasa (cakap bertindak)scAger h.bn nsakiti anak dibwah umur. :trc ws*tc yarg berdiri sendiri atau kuasa menjual yangtercantum dalam akta pengikatan jual bcf ur-but mergandung pelanggaran terhadap kesusilaanbaik dan kuasa tersebut batal demi]rfr.lm.nq€*et{rrbn peda trri oreng tuanya yang bersifat pribadi; :rrh.:rr rilg tua demi hukum mewakirianak yang masih dibawah umur;q-engtrril nrenrpakan bentuk perwakilan demi hukum yang ditentukan oleh uU,19 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  33. 33. NOTARY SEAL AmethystD.PENUTUPSebab-sebab Degradasi Kekuatan Bukti Akta notaris, batalnya akta notaris dan modeFmodelakta yangmengandung cacat yuridis, penting diketahui oleh setiap notaris, agar kedepan dalammenjalankan iabatannya notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat oleh ataudihadapannya mengandung cacat yuridis. Suatu akta notaris dapat mengandung lebih dari 1(satu) sebab-sebab kebatalan atau cacat yuridis suatu akta notaris dapat bersifat kumulatif.Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang ketentuan Daluwarsa dan sanksikebatalan dalam UUPT serta model-model aktayang mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKUM atau DAPATDIBATATKAN atau NON EX|STENT.Surabaya, 28 Januari 2009.PIETER LATUMETEN, SH.,MH20 MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  34. 34. NOTARY SEAL AmethystMANUNGGAL.B,S.H. Notary Document |MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009
  35. 35. NOTARY SEAL AmethystMANUNGGAL.B,S.H. Notary Document |MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009

×