Dokumen tersebut membahas berbagai topik yang berkaitan dengan hukum notariat dan pertanahan seperti akibat hukum pembatalan akta notaris, peranan notaris pengganti, izin pemakaian tanah, pendaftaran pemindahan hak atas tanah, eksekusi jaminan hak tanggungan, perubahan perjanjian kawin, dan perlindungan hak merek jasa.
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
AKIBAT HUKUM KEBATALAN AKTA NOTARIS
1. Tesis Kenotariatan
Sumber: http://ilmukenotariatan.blogspot.com/
Akibat Hukum Kebatalan Akta Notaris
Pembacaan Akta Notaris Bukan Oleh Notaris
Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam Transaksi Derivatif PT.
Indosat Tbk
Kedudukan Dan Hak Mewaris Janda Dalam Perkawinan Poligami
Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami
Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT)
Tinjauan Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Batas Minimal Umur
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Legalisasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik
Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Oleh Masyarakat
Tionghoa Di Makassar
Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Tanah Kas Desa
Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya
Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Analisis Yuridis Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kapling Tanah Matang Oleh Perum
Perumnas Dengan User Di Kota Makassar
Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Dibuat Di Bawah
Tangan
Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris Di Pengadilan Negeri
Makassar
Pemberian Fasilitas Cerukan Oleh Bank Ditinjau Dari Perjanian Kredit
Pelaksanaan Pewarisan Dalam Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Adat Sasak Di
Lombok
2. Peran Kode Etik Profesi Notaris Dalam Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris
Kedudukan Akta PPAT Dalam Hukum Pembuktian
Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Sarana Eksekusi Objek Jaminan Di Lingkungan
Balai Lelang Swasta
Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Serta Tanggungjawab Kurator Dalam Pemberesan
Harta Pailit Jika Terjadi Perlawanan Daftar Pembagian Berdasarkan Pasal 179 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Langkah Penyelesaian Kredit Usaha Kecil
(KUK) Yang Macet Di PT. Bank Pembangunan Kalteng Kota Palangkaraya
Perubahan Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang Undang
Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kedudukan Wanita Minangkabau Di Kecamatan Blimbing Kota Malang Dalam Sistem
Kekerabatannya
Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Untuk Satuan Non Rumah Susun
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Jasa
Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum