Keberatan (Pajak)
•
9 likes•5,213 views
Dokumen tersebut membahas tentang keberatan pajak, proses pengajuan keberatan, keputusan yang dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atas keberatan tersebut, sanksi untuk Wajib Pajak jika keberatannya ditolak sebagian atau seluruhnya, serta pencabutan pengajuan keberatan dan pelunasan pajak yang masih harus dibayar.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Keberatan (Pajak)
Similar to Keberatan (Pajak) (20)
More from Vivi Silvia
More from Vivi Silvia (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Keberatan (Pajak)
- 1. Maria Jeanne | 12 130210018 Christine Fonda | 12 130210028 Charviena| 12 130210048 Maria syanita | 12 130210049 Made Silvia| 12 130210053
- 2. KEBERATAN • Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Pajak Langsung Surat Keberatan Pajak Tidak Langsung
- 4. WP yang menggunakan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan: 1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang 2. Pengurangan/ pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 3. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa : 1. Penyampaian Surat Pemberitahuaan hasil pemeriksaan 2. Pembahasan akhir pemeriksaan dengan Wajib Pajak
- 5. Proses Penyelesaian Keberatan SKP Surat Keputusan Keberatan WP Dikembalikan, dan dianggap bukan Surat Keberatan Dalam waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP >>>>>>> Diterima KPP Surat Keberatan Surat Pemberitahuan Hadir SK tidak memenuhi persyaratan DJP 1. meminta keterangan, data / informasi 2. pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Paling lama dalam Jangka waktu 12 bulan Sejak tanggal surat keberatan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Keberatan
- 6. Keputusan Keberatan dari DirJen Pajak : Dikabulkan seluruh/ sebagian Ditolak Menambah bayar
- 8. Syarat pengajuan Surat Keberatan
- 9. PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN DAN PELUNASAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima SPUH (Surat Pemberitahuan Untuk Hadir) oleh Wajib Pajak.
- 10. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Tertulis, dalam bahasa Indonesia, alasan pencabutan, dan format yang sesuai • Ditandatangani oleh wajib pajak dan bukan wajib pajak, melampirkan surat kuasa khusus • Disampaikan kepada KPP tempat WP terdaftar, dan tembusan untuk DJP dan kepala kantor wilayah DJP
- 11. DJP wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.
- 12. SANKSI TERHADAP KEBERATAN PAJAK Pasal 25 ayat (9) UU KUP “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”