Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan negara dalam Islam yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti zakat dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumen juga membandingkan sistem pendanaan negara berdasarkan kapitalisme yang banyak mengandalkan pajak, dengan sistem pendanaan negara dalam Islam yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

1. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 1/6
Membiayai Negara Tanpa Pajak
November 10th, 2009 by solihan
APBN senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Dalam
kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dari Rp 509 triliun menjadi 1.009 triliun rupiah pada
tahun 2010. Namun, setiap pengumuman RAPBN yang dilakukan Presiden selalu mengundang
kritikan karena APBN ini dianggap tidak pro rakyat. Pasalnya, dari sisi pengeluaran, anggaran
untuk subsidi selalu turun, sementara anggaran utuk membayar utang luar negeri atau belanja
birokrasi senantiasa meningkat. Sebaliknya, dari aspek penerimaan, penerimaan dari
pengelolaan SDA semakin kecil, sedangkan penerimaan dari sektor pajak selalu mengalami
peningkatan sampai lebih dari 75% dari APBN. Walaupun angka APBN meningkat setiap
tahun, jumlah rakyat miskin juga semakin meningkat.
Pajak: Andalan Utama Ekonomi Kapitalis
Peningkatan pendapatan negara dari pajak merupakan dampak dari kebijakan ekonomi
kapitalis yang meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Akibatnya, kesejahtera-an
rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Hal ini dapat kita lihat dari
peran pajak sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulator. Dalam hal ini, perusahaan swasta
dibebani untuk memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi.
Fungsi budgeter yaitu menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Jadi
wajar jika setiap tahun selalu terjadi target peningatan pajak baik secara kuantitas (jumlah
rupiah) maupun kualitas (jenis pajak dan jumlah pembayar pajak). Dalam konteks Indonesia
cengkeraman Kapitalisme (neoliberal) ini semakin kuat dengan melihat perkembangan APBN
dari tahun ke tahun; secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor
pajak. Tahun, 1989, misalnya sumber pendapatan negara yang berasal dari Pajak masih
sekitar 51%. Namun, tahun 2006 pendapatan negara dari pajak meningkat menjadi 75%;
sisanya dari pengelolaan SDA dan pinjaman. Menurunnya penerimaan bukan pajak adalah
dampak kebijakan Pemerintah yang semakin kapitalis melalui proyek swastanisasi
pengelolaan SDA ke swasta, khususnya asing, melalui peningkatan investasi yang dilegalkan
melalui UU seperti UU SDA, UU Minerba, UU Penanamaan Modal; yang terbaru rencana
swastanisasi pengelolan listrik. Lalu dari sisi kualitas, untuk mengoptimalkan penerimaan
pajak, Pemerintah terus meningkatkan obyek pajak dan subyeknya. Saat ini menurut survey
Bank Dunia ada 52 jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia. Jumlah para wajib pajak juga
dilipat gandakan sehingga mereka yang harus memasukkan SPT ditargetkan mencapai di atas
10 juta.
Fungsi regulasi yaitu menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di

2. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 2/6
bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini diharapkan pajak bisa dijadikan sarana untuk
mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Namun kenyataannya,
setiap APBN yang disusun oleh Pemerintah selalu tidak pro rakyat. Sebagai contoh, RAPBN
2010 dinilai masih pro birokrasi dan kalangan kapitalis. Hal ini bisa dilihat dengan menurunnya
anggaran subsidi dari Rp 166,9 triliun (RAPBN 2009) menjadi Rp 144,3 triliun (RAPBN 2010).
Sebaliknya, pengeluaran didominasi oleh peningkatan gaji dari Rp 133 triliun (RAPBN 2009)
menjadi Rp 161 triliun (RAPBN 2010) dan pembayaran bunga utang yang sangat tinggi
sebesar Rp 115 triliun.
Dalam data yang lebih rinci, misalnya, alokasi belanja Pemerintah untuk fungsi perdagangan,
pengembangan usaha, koperasi dan UKM hanya sebesar Rp 1,5 triliun; alokasi belanja untuk
fungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan di bawah Rp 9 triliun. Sangat ironis jika
dibandingkan dengan alokasi pembayaran bunga utang luar negeri yang lebih dari Rp 38 triliun.
Jadi, jelaslah bahwa fungsi pajak sebagai alat distribusi itu tidak pernah terealisasi. Yang
terjadi adalah pajak sebagai alat ekploitasi untuk kepentingan para kapitalis dan birokrat.
Pasalnya, penerimaan negara yang terbesar dari pajak sebenarnya berasal dari rakyat, baik
melalui pajak langsung maupun pajak tidak langsung yang dibebankan oleh perusahaan melalui
tingginya harga barang. Lalu ketika pajak tersebut sudah terkumpul, alokasi yang terbesar
ternyata juga bukan untuk rakyat.
Kekeliruan lain dalam paradigma ekonomi kapitalis ini juga dampak dari minimnya anggaran
negara untuk jaminan sosial. Pemerintah mengalihkan sebagian tanggung jawab sosialnya,
bahkan seluruhnya, kepada swasta, baik individu maupun perusahaan. Inilah yang menjadi akar
problem perburuhan. Pasalnya, buruh selalu menuntut fasilitas yang sebenarnya bukan menjadi
tanggung jawab perusahaan seperti hak buruh dalam pendidikan dan kesehatan, hak libur dan
cuti (termasuk cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh wanita), sampai penyediaan fasilitas
kesehatan untuk keluarga yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan buruh.
Politik APBN dalam Islam
Menurut Taqiyuddin an-Nahbani, dalam kitab Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, politik ekonomi
Islam memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, juga
pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks sesuai kadar kemampuan individu
bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kebijakan APBN
merupakan aplikasi politik ekonomi dalam kebijakan keuangan negara, baik menyangkut
sumber-sumber pendapatan maupun alokasi penggunaannya dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan negara
memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsungdan dalam kondisi tertentu
menggunakan mekanisme langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana

3. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 3/6
yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Dengan begitu, setiap individu tetap
diwajibkan bekerja. Namun, jika individu tidak mampu bekerja maka negara wajib menciptakan
lapangan pekerjaan maupun memberikan santunan sampai yang bersangkutan mendapatkan
pekerjaan, Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasullah saw.
bersabda:
ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺗ‬‫ﱠ‬‫ﯾ‬ِ‫ﻋ‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬َ‫ﻋ‬ ٌ‫ل‬ ْ‫ُو‬‫ؤ‬ْ‫ﺳ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ُو‬‫ھ‬ َ‫و‬ ٍ‫اع‬َ‫ر‬ ُ‫م‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ِ‫ﻻ‬ْ‫ا‬
Imam (kepala negara) adalah pemelihara/pengatur urusan rakyat dan ia akan diminta
pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam al-Bukhari juga disebutkan, bahwa ada seseorang
yang mencari Rasulullah saw., dengan harapan beliau akan memperhatikan masalah yang
dihadapinya. Ia adalah seorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk
bekerja dalam rangka mendapatkan suatu hasil (kekayaan), juga tidak mampu memenuhi
kebutuhan pokoknya. Kemudian Rasulullah saw. memanggilnya. Beliau menggenggam sebuah
kapak dan sepotong kayu, yang diambil sendiri oleh beliau. Kemudian beliau serahkan kepada
orang tersebut dan Beliau sediakan lokasi bekerjanya. Setelah beberapa waktu, orang itu
mendatangi Rasulullah saw. seraya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas bantuannya
dan menceritakan tentang kemudahan yang kini ia dapati.
Dari sini maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas Pemerintah untuk memberikan
sarana pekerjaan kepada para pencari kerja dan menciptakan lapangan kerja. Para khalifah
telah melaksanakannya dengan baik, terutama pada masa-masa kejayaan dan kecemerlangan
penerapan Islam dalam kehidupan.
Lalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan,
kesehatan dan keamanan, semua itu dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara
secara langsung memenuhi kebutuhan pokok tersebut.
Dalam masalah pendidikan, negara bertanggung jawab untuk menanganinya, dan termasuk
kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh
rakyat. Gaji guru, misalnya, adalah beban yang harus dipikul negara dan pemerintah dan
diambil dari kas Baitul Mal. Rasulullah saw. telah menetapkan kebijak-sanaan terhadap para
tawanan Perang Badar. Khalifah Umar Ibnu al-Khaththab memberikan gaji kepada tiga orang
guru ngaji sebesar 15 dinar setiap bulan atau 63,75 gram emas perorang. Jadi kalaulah
dianggap 1 gram emas harganya Rp 200.000,- maka gaji guru, pengajar anak-anak, lebih
kurang Rp. 12.750.000,- (Bandingkan dengan gaji guru sekarang).
Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, ada riwayat bahwa Muqauqis, Raja
Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)-nya untuk
Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw. dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum Muslim
dan untuk seluruh rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit tanpa

4. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 4/6
diminta bayaran. Tindakan Rasulullah saw. itu, dengan menjadikan dokter tersebut sebagai
dokter kaum Muslim menunjukkan bahwa kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab negara.
Rasulullah saw. juga pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan
membiayainya dengan harta Baitul Mal. Hal ini senantiasa dilakukan oleh para khalifah dengan
sebaik-baiknya.
Adapun keamanan juga merupakan kebutuhan pokok. Hal ini mudah dipahami. Sebab, tidak
mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya baik kewajiban ibadah,
kewajiban bekerja, maupun kewajiban bermuamalat secara islami termasuk menjalankan
aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamananan yang
menjamin pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ini semua maka negara haruslah memberikan
jaminan keamanan bagi setiap warga negara.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu kebutuhan jasa pokok
adalah sabda Rasulullah saw.:
‫َﺎ‬‫ھ‬ ِ‫ْر‬‫ﯾ‬ِ‫ﻓ‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ﺣ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﯾ‬ْ‫ﻧ‬‫ﱡ‬‫د‬‫اﻟ‬ ُ‫ﮫ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ت‬َ‫ْز‬‫ﯾ‬ ِ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﺎ‬َ‫ﻛ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﮫ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫و‬َ‫ﯾ‬ ُ‫ت‬ ْ‫و‬ُ‫ﻗ‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ْ‫ﻧ‬ِ‫ﻋ‬ ِ‫ﮫ‬ِ‫ﻧ‬َ‫د‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ً‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬‫ﺎ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ،ِ‫ﮫ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ر‬َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻧ‬ِ‫آﻣ‬ َ‫ﺢ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ﻣ‬
Siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat
badannya, memilliki bahan makanan untuk hari itu maka seolah-olah dunia telah menjadi
miliknya (Al-Hadits).
Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan
pokok setiap warga masyarakat—baik Muslim maupun ahludz-dzimah—berupa pangan,
sandang dan papan. Islam pun telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah
pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Sumber-Sumber Pendapatan Negara
Dari mana negara mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok individu dan
masyarakat? Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem
Keuangan Negara Khilafah), telah menjelaskan secara lengkap sumber pemasukan negara
yang dikumpulkan oleh lembaga negara yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan
Negara Islam, yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa
pendapatan maupun pengeluaran negara (Baitul Mal bukan Lembaga Keuangan Tingkat
Kelurahan seperti yang ada dalam sistem kapitalis).
Secara garis besar, pendapatan negara yang masuk ke dalam Baitul Mal di kelompokkan
menjadi empat sumber:
Pertama: dari pengelolaan negara atas kepemilikan umum.

5. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 5/6
Dalam Sistem Ekonomi Islam sumber daya alam seperti kekayaan hutan, minyak, gas dan
barang-barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum
(rakyat) sebagai sumber utama pendanaan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
Benda benda yang termasuk dalam kepemilikan umum ini dapat dikelompokkan menjadi tiga
kelompok:
1. Fasilitas umum: semua yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum—jika
tidak ada dalam suatu negeri akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan
persengketaan. Contoh: air, padang rumput, api (energi), dll.
2. Barang tambang dalam jumlah sangat besar. Barang tambang dalam jumlah sangat besar
termasuk milik umum dan haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak,
besi, tembaga, dll.
3. Benda benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh
individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah tanah umum, teluk, selat dan sebagainya.
Pada kepemilikan umum ini negara hanya sebagai pelaksana pengelola. Dalam hal ini, syariah
Islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta),
apalagi swasta asing. Jika untuk eskplorasi dan eksploitasi diperlukan dana dan sarana,
pemerintah wajib menyediakannya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mengurusi
kepentingan rakyat.
Sayangnya, yang justru terjadi adalah banyak kekayaan alam (hasil hutan, minyak bumi, barang
tambang, dll)—yang sejatinya milik rakyat itu—diserahkan begitu saja kepada pihak swasta
bahkan swasta asing, atas nama swastanisasi dan privatisasi. Jutaan ton emas dan tembaga
di bumi Papua, misalnya, diserahkan kepada PT Freeport, sedangkan miliaran barel minyak di
Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobil. Kontrak blok gas Tangguh yang berpotensi
merugikan negara Rp 750 triliun (25 tahun) diberikan ke Cina.
Kalau semua potensi sumber daya alam milik umum ini dikelola negara sebagaimana dalam
sistem Ekonomi Islam maka Pemerintah tidak perlu membebani rakyat dengan pajak.
Kedua: dari pengelolaan fa’i, kharâj, ghanîmah dan jizyah serta harta milik negara dan
BUMN.
Ketiga: dari harta zakat.
Keempat: dari sumber pemasukan temporal.
Yang masuk dalam kelompok ini adalah: infak, wakaf, sedekah dan hadiah; harta penguasa
yang ghulûl (haram); harta orang-orang murtad; sisa harta warisan atau yang tidak memiliki ahli
waris dan lain-lain.

6. 12/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Membiayai Negara Tanpa Pajak
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/11/10/membiayai-negara-tanpa-pajak/ 6/6
Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam
Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak diperkenankan bahkan diharamkan memungut
pajak secara rutin dan terstruktur, tetapi hanya sekadar salah satu pendapatan insidentil dan
pada kondisi tertentu. Pajak hanya diwajibkan ketika Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi,
sementara ada pembiayaan yang wajib dilakukan dan akan menimbulkan bahaya bagi kaum
Muslim. Inilah dasar kebijakan pajak dalam Daulah Khilafah. Allah telah mewajibkan kepada
negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum Muslim. Rasulullah saw. bersabda:
َ‫ﻻ‬ َ‫ار‬َ‫ر‬ ِ‫ﺿ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ َ‫ر‬َ‫ﺿ‬
Tidak boleh mencelakakan orang lain dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri (HR Ibn
Majah dan Ahmad).
Ada beberapa ketentuan tentang kebijakan dharîbah (pajak) menurut syariah Islam, yang
sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu: pajak bersifat
temporer dan tidak kontinu; hanya dipungut untuk pembiayaan yang bersifat wajib bagi kaum
Muslim; hanya dipungut dari orang kaya dan Muslim (tidak boleh dipungut dari non-Muslim)
serta jumlah yang tidak boleh melebihi kebutuhan.
Dengan demikian, dalam sistem kapitalis pajak merupakan sumber utama pendanaan negara.
Sebaliknya, dalam sistem Islam, ia hanya digunakan sebagai penyangga dalam kondisi darurat
untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan begitu, dalam Sistem Ekonomi Islam,
pemerintah tidak perlu membebani rakyat dengan pajak. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. [Arim
Nasim]
Baca juga :
1. Tanpa Pajak, Negara Ambruk?
2. TANPA PAJAK, NEGARA BISA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
3. Ichsanudin Noorsy: Tanpa Pajak, Indonesia Mampu
4. Sejahtera Tanpa Pajak
5. Membangun Negara Tanpa Pajak Dan Hutang