Dokumen ini memberikan penjelasan tentang keterangan rencana tata letak bangunan non-hunian yang mencakup peruntukan tanah, batasan bangunan, prosedur permohonan izin penggunaan tanah, dan proses konsultasi tata letak bangunan.

1. Keterangan Rencana
Tata Letak Bangunan

2. Keterangan Rencana Tata Letak
Bangunan
Keterangan rencana tata letak bangunan
adalah penjelasan tentang penataan ruang
kota yang mengukur tata letak bangunan
bukan hunian tinggal

3.  Penjelasan tentang batasan atau rencana bangunan diatas sebidang tanah mencakup
:
 Peruntukan tanah
 Garis Sepadan Jalan (GSJ)
 Garis Sepadan Bangunan (GSB)
 Letak dan bentuk tapak penggunaan bangunan
 Ketinggian bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
 Sarana parkir dan taman
 Sirkulasi keluar/masuk kendaraan

4. Tata cara pengajuan permohonan
 Yang disertakan dalam pengajuan KRTLB :
 Surat tanah (Sertifikat, akte jual beli dari notaris)
 IPEDA tahun berjalan
 KTP pemilik persil atau surat keterangan pemilikan persil dari perusahaan yang memiliki
persil tersebut
 Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penunjukan tanah yang luasnya dari 5000
m²
 Syarat Isian Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) bagi yang memperluas persil
 Surat keputusan Gubernur tentang dispensasi bagi rencana bangunan yang melebihi pola
yang ditetapkan

5. Prosedur Konsultasi
Prosedur konsultasi tentang tata letak bangunan pada persil
dimohonkan, antara lain
Pemohonan telah memiliki rencana kota yang sah.
Keterangan rencana kota tersebut diserahkan kepada Kepala
Seksi Tata Kota Kecamatan untuk diproses
Kepala Seksi Kecamatan berkewajiban :
 Menerima peta keterangan rencan kota yang telah di paraf dari seksi Pelayanan rencana
 Membuat konsep pengarahan tata bangunan dan mendiskusikan dengan pemohon serta
mengisikan nya pada formulir konsultasi
 Untuk swasta berbentuk badan hukum yang ditandatangani oleh direksi yang bersangkutan

6. Proses Penyelesaian Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah
Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, untuk
dibicarakan dalam sidang BPUT
Bila permohonan disetujui, sekertaris BPUT DKI Jakarta izin
penggunaan tanahnya dengan jangka waktu 30 hari
Setelah SPS dilunasi, si pemohon wajib telah menguasai
tanahnya minimal 75 % dari areal yang dimohon dan hal ini
perlu diperkuat dengan keterangan dari Kepala Kantor Agraria
setempat