Silabus mata kuliah Etika dan Profesi Hukum membahas tentang konsep etika, berbagai profesi hukum, kode etik, dan penegakan etika profesi hukum. Mata kuliah ini akan menganalisis etika dalam berbagai profesi hukum seperti notaris, advokat, polisi, jaksa, dan hakim beserta penegakannya.
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
Silabus etika profesi hukum
1. Silabus dan Literatur
ETIKA dan PROFESI HUKUM
Dosen:
Prof. Firman Hasan, SH. LLM
Dr. Dahlil Marjon, SH. MH
Frenadin Adegustara, SH., MS
2. Pokok Bahasan I:
Hakekat Makna Etika
• Peristilahan Etika
• Hakikat Makna Etika
• Persamaan dan Perbedaan Etika dengan Etiket
• Keperluan Etika dinormatifkan
3. Pokok Bahasan II
Profesi
• Pekerjaan dan Profesi
• Kualifikasi Pekerjaan Yang Disebut Profesi
• Hakikat Profesi
• Ciri Khas Profesi
• Contoh-contoh Profesi
• Tiga Nilai Moral Pengemban Profesi
4. Pokok Bahasan III
Profesi Hukum
• Pengertian Profesi Hukum
• Bidang-bidang Profesi Hukum
• Masalah profesionalisme hukum
• Kriteria Nilai Moral Profesional Hukum
• Sikap yang harus dimiliki Profesional Hukum
5. Pokok Bahasan IV:
Kode Etik
• Hakekat Makna Kode Etik
• Kelemahan Kode Etik
• Realitas dan Penyebab Kurang Berfungsinya Kode
Etik
• Upaya Mematuhi Kode Etik
6. Pokok Bahasan V:
Etika Profesi Notaris
• Etika Kepribadian Notaris
• Etika Melakukan Tugas
• Etika Pelayanan Terhadap Klien
• Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris
• Etika Pengawasan
• Hubungan Kode Etik dengan UU
7. Pokok Bahasan V;
Etika Profesi Advokat
• Etika Kepribadian Advokat
• Etika melakukan tugas jabatan
• Etika pelayanan terhadap klien
• Etika hubungan sesama rekan advokat
• Etika pengawasan
8. Pokok Bahasan VI
Etika Polisi
• Etika Kepribadian Polisi
• Etika melakukan tugas jabatan
• Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
• Etika hubungan sesama rekan polisi
• Etika pengawasan polisi
• Hubungan Kode Etik Polisi dengan UU
9. Pokok Bahasan VII:
Etika Jaksa
• Etika Kepribadian Jaksa
• Etika melakukan tugas jabatan
• Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
• Etika hubungan sesama rekan jaksa
• Etika pengawasan jaksa
• Hubungan Kode Etik Jaksa dengan UU
10. Pokok Bahasan VIII
Etika Profesi Hakim
• Etika Kepribadian Hakim
• Etika melakukan tugas jabatan
• Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
• Etika hubungan sesama rekan hakim
• Etika pengawasan hakim
• Hubungan Kode Kehormatan Hakim dengan UU
11. Pokok Bahasan IX:
Penegakan Hukum Etika Profesi
• Pengawasan dan Partisipasi Publik Atas Pelaksanaan
profesionalisme hukum
• Penegakan oleh Kelompok Profesi Hukum Yang
Bersangkutan
• Relevansi Penegakan Etika Profesi oleh Kelompok
Profesi dengan Penegakan Hukum oleh Pengadilan
• Implementasi sanksi pelanggar etika profesi hukum
12. Literatur
• Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung
• Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, Etika (Filsafat
Moral), Wira Sari, Jakarta
• Franz Magnis Suseno, 2000, Kuasa dan Moral, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
• Franz Magnis Suseno, 2005, Etika Dasar: Masalah-masalah
Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta.
• K. Bertens, 2001, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
13. Lanjutan literatur
• Marthalena Pohan, 1985, Tanggung Gugat Advocaat Dokter dan Notaris,
Bina Ilmu, Surabaya
• Moekijat, 1995, Asas-asas Etika, Mandar Maju, Bandung.
• Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
• Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta.
• Syahrin Harahap, 2005, Penegakan Moral Akadmik di dalam dan di luar
Kampus, RajaGrafindo Persada, Jakarta
• Wahyudi Kumorotomo, 2005, Etika Administrasi Negara, RajaGrafindo
Persada, Jakarta
14. Kontrak Kuliah
• Toleransi terlambat 15 menit, jika lewat waktu, maka mhs
tidak boleh masuk kuliah
• Selama kuliah berlangsung, mhs tidak boleh keluar kelas,
kecuali ybs menderita diare
• Setiap tugas yang diberikan, jika ditemukan ada kesamaan
teks/bahasa/kalimat, maka mhs yg memiliki kesamaan
tersebut tidak dinilai
• Nilai diberikan akumulasi dari tugas+kuis+UTS+UAS, jika
tidak ada salah satu atau lebih maka nilai yang diberikan
menjadi kurang
• Penyerahan tugas harus tepat waktu, kecuali ada surat
keterangan dokter atau pej yg berwenang yang
menyatakan tidak bisa hadir pada waktu menyerahkan
tugas.