ETIKA PROFESIETIKA PROFESI
Oleh :
Prof. Dr. Endang Komara, M.Si
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016
1
Materi sajianMateri sajian
• Hakikat etika profesi guru
dan tenaga kependidikan.
• Etika profesi tenaga
kependidikan berdasarkan
etika yang dikembangkan
oleh organisasi profesi
• Etika profesi tenaga
kependidikan berdasarkan
etika yang dikembangkan
oleh Pemerintah/Etika
PNS
KODEKODE ETIK GURU DAN TENAGAETIK GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (KepalaKEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah)Sekolah dan Pengawas Sekolah) AAmanat UU Nmanat UU Noo..
14 Tahun 200514 Tahun 2005• ORGANISASI PROFESI GURU
MEMPUNYAI KEWENANGAN
MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN
KODE ETIK GURU.
• KODE ETIK BERFUNGSIMENJAGA
DAN MENINGKATKAN KEHORMATAN
DAN MARTABAT GURU DALAM
PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI
TENAGA PROFESIONAL.
• KODE ETIK BERISI NORMA DAN ETIKA
YANG MENGIKAT PERILAKU GURU
DALAM PELAKSANAAN TUGAS
KEPROFESIONALAN.
• ORGANISASI PROFESI GURU
MEMBENTUK DEWAN KEHORMATAN
GURU (DKG).
• KEANGGOTAAN SERTA MEKANISME KERJA
DKG DIATUR DALAM AD ORGANISASI
PROFESI GURU.
• DKG DIBENTUK UNTUK MENGAWASI
PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DAN
MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBERIAN
SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
OLEH GURU.
• REKOMENDASI DKG HARUS OBJEKTIF,
TIDAK DISKRIMINATIF, DAN TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN AD ORGANISASI
PROFESI SERTA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
• ORGANISASI PROFESI GURU WAJIB
MELAKSANAKAN REKOMENDASI DKG.
HAKIKAT ETIKA PROFESI GURUHAKIKAT ETIKA PROFESI GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKANDAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1
3 4
2
ETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN yangETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN yang
berbasis guru BERDASARKAN ETIKAberbasis guru BERDASARKAN ETIKA YANGYANG
DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESIDIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI
ETIKAETIKA ProfesiProfesi guruguru dan tenaga kependidikandan tenaga kependidikan
yang berbasis profesi guruyang berbasis profesi guru
ETIKA PROFESIETIKA PROFESI pengawas sekolahpengawas sekolah
1. Dalam melaksanakan tugas,
senantiasa berlandaskan iman
dan taqwa, serta mengikuti
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2. Merasa bangga mengemban
tugas sebagai pengawas
sekolah.
3. Memiliki pengabdian yang tinggi
dalam melaksanakan tugas
sebagai pengawas sekolah.
4. 4. Bekerja dengan penuh
tanggungjawab dalam tugasnya
sebagai pengawas sekolah.
5. 5. Menjaga citra dan nama baik
selaku pembina dalam
melaksanakan tugas sebagai
pengawas sekolah.
6. MEMILIKI DISIPLIN YANG TINGGI
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH.
7. MAMPU MENAMPILKAN
KEBERADAANNYA SEBAGAI APARAT
DAN TOKOH YANG DITELADANI.
8. SIGAP DAN TERAMPIL UNTUK
MENANGGAPI DAN MEMBANTU
MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH
YANG DIHADAPI APARAT
BINAANNYA.
9. MEMILIKI RASA KESETIAKAWANAN
SOSIAL YANG TINGGI, BAIK BAIK
TERHADAP APARAT BINAAN
MAUPUN TERHADAP SESAMA
PENGAWAS SEKOLAH.
KODE ETIK PNSKODE ETIK PNS
 melaksanakan sepenuhnya
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;
 mengangkat harkat dan
martabat bangsa dan negara;
 menjadi perekat dan pemersatu
bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
 menaati semua peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dalam melaksanakan
tugas;
 akuntabel dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan
berwibawa;
EtikaEtika PNSPNS dalam bernegaradalam bernegara
 melaksanakan tugas dan
wewenang sesai ketentuan
yang berlaku;
 menjaga informasi yang
bersitat rahasia;
 melaksanakan setiap
kebijakan yang ditetapkan
oleh pejabat yang
berwenang;
 membangun etos kerja untnk
meningkatkan kinerja
organisasi;
 menjalin kerja sama secara
kooperatif dengan unit kerja
lain yang terkait dalam
rangka pencapaian tujuan;
 memiliki kompetensi dalam pe laksanaan
tugas;
 patuh dan taat terhadap standar operasional
dan tata kerja;
 mengembangkan pemikiran secara kreatif dan
inova tif dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi;
 berorientasi pada upaya peningkatan kualias
kerja.
EtikaEtika PNSPNS dalam berorganisasidalam berorganisasi
• mewujudkan pola hidup
sederhana;
• memberikan pelayanan
dengan empati hormat
dan santun tanpa
pamrih dan tanpa unsur
pemaksaan;
EtikaEtika PNSPNS dalam bermasyarakatdalam bermasyarakat
• memberikan pelayanan
secara cepat, tepal, terbuka,
dan adil serta tidak
diskriminatif;
• tanggap terhadap keadaan
lingkungan masyarakat;
• berorientasi kepada
peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam
melaksanakan
melaksanakan tugas;
• jujur dan terbuka serta
tidak memberikan
informasi yang tidak
benar.
• bertindak dengan penuh
kesungguhan dan
ketulusan;
• enghindari konflik
kepentingan pribadi,
kelompok, maupun
golongan;
EtikaEtika PNSPNS terhadap diri sendiriterhadap diri sendiri
• berinisiatif untuk
meningkatkan kualitas
pengetahuan, kemampuan,
keterampilan, dan sikap;
• memiliki daya juang yang
tinggi;
• memelihara kesehatan
jasmani dan rohani;
• menjaga keutuhan dan
keharmonisan keluarga;
• berpenampilan sederhana,
rapih, dan sopan.
• saling menghormati
sesama warga negara
yang memeluk
agama/kepercayaan yang
berlainan;
• meme lihara rasa
persatuan dan kesatuan
sesama PNS;
• saling menghormati
antara teman sejawat,
baik secara vertikal
maupun horizontal dalam
suatu unit kerja, instansi,
maupun antar instansi.
EtikaEtika pnspns terhadap sesama PNSterhadap sesama PNS
• menghargai perbedaan
pendapat;
• menjunjung tinggi harkat
dan martabat PNS;
• menjaga dan menjalin
kerja sama yang
kooperatif sesama PNS;
• berhimpun dalam satu
wadah Korpri yang
menjamin terwujudnya
solidaritas dan soliditas
semua PNS dalam
memperjuangkan hak-
haknya.
• PNS yang melakukan
pelanggaran Kode Etik
dikenakan sanksi
• moral.
• Sanksi moral dibuat
secara tertulis dan
dinyatakan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian.
• Sanksi moral berupa:
pernyataan secara
tertutup atau
pernyataan secara
terbuka.
PENEGAKAN KODE ETIK PNS
• Dalam pemberian sanksi
moral harus disebutkan
jenis pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh
PNS.
• Pejabat pemberi sanksi
dapat mendelegasikan
wewenangnya kepada
pejabat lain di
lingkungannya
sekurang-kurangnya
pejabat struktural
eselon IV.
• PNS yang
melakukan
pelanggaran kode
etik selain
dikenakan sanksi
• moral, dapat
dikenakan
tindakan
administratif
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan, atas
rekomendasi
Majelis Kode Etik.
Terima kasihTerima kasih
LANDASAN HUKUM PROFESILANDASAN HUKUM PROFESI
Oleh :
Prof. Dr. Endang Komara, M.Si
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016
2
Landasan Hukum PTKLandasan Hukum PTK
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang tentag Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak
Paten
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta
•Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
ETIKA PROFESI KEGURUANETIKA PROFESI KEGURUAN
Definisi Etika:
1. Ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai
2. Imu tentang tingkah laku
3. Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana
yang benar
Perilaku etika meliputi:Perilaku etika meliputi:
• Pertanggungjawaban (reponsibility)
• Pengabdian (dedication)
• Kesetiaan (loyalitas)
• Kepekaan (sensitivity)
• Persamaan (equality)
• Kepantasan (equity)
MORALMORAL
• Prinsip benar salah
• Semangat yang msenjunjung tinggi
tugas
• Karakter tentang baik buruk
NILAI = penghargaan
Kesalahan yang sering dilakukan guruKesalahan yang sering dilakukan guru
• Mengambil jalan pintas pembelajaran
• Menunggu peserta didik berperilaku negatif
• Menggunakan destruktif disiplin
• Mengabaikan perbedaan peserta didik
• Merasa paling pandai
• Tidak adil
• Memaksa hak peserta didik
Perilaku guru yang kurang mendidikPerilaku guru yang kurang mendidik
• Memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab
• Merasa dirinya paling pandai
• Menggunakan waktu tidak tepat
• Cara mengajar monoton
• Diskriminatif
• Memberikan penghargaan yang berlebihan
• Terlalu permisif dengan siswa
PERAN GURU DALAM PEMBELAJARANPERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN
Guru harus memberikan kemudahan untuk belajar agar dapat
meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan
menempatkan dirinya sebagai:
1. Orang tua yang penuh kasih
2. Teman
3. Fasilitator, yang setiap saat memberikan kemudahan
4. Memberikan sumbangan pemikiran
5. Memupuk rasa percaya diri dan berani bertanggungjawab
6. Membiasakan untuk saling berhubungan
7. Mengembangkan proses sosialisasi
8. Mengembangkan kreativitas
9. Menjadi pembimbing ketika diperlukan
PeranPeran guruguru::
1. Sebagai pendidik: maka harus memiliki standar kualitas pribadi
tertentu, yang mencakup tanggungjawab (memahami nilai, norma
moral dan sosial), wibawa (memiliki kelebihan dalam merealisasikan
nilai spiritual, emosional, moral sosial dan intelektual), mandiri
(mampu mengambil keputusan sendiri)
2. Sebagai pengajar (memberikan kemudahan belajar: membuat
ilustrasi, mendefinisikan, menganalisa, mensintesa, bertanya,
merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan
pandangan yang bervariasi, menyesuaiakan metode, menjadikan
pembelajaran lebih bermakna )
3. Sebagai pembimbing: merencanakan tujuan, melibatkan peserta didik
dalam pembelajaran, memaknai pembelajaran, penilaian)
4. Sebagai Pelatih (dalam pembentukan kompetensi dasar,guru harus
lebih banyak tahu)
5. Sebagai penasehat, harus mengerti kesehatan
mental dan psikilogi
6. Sebagai pembaharu (inovator): menterjemahkan
pengalaman dan kebijakan kepada peserta didik
7. Sebagai model dan teladan (sikap, bicara dan gaya
bicara, kebiasaaqan bekerja, perilaku neurotis
yakni pertahanan untuk melindungi diri,
penerapan nilai, kesehatan, gaya hidup
8. Sebagai peneliti
9. Sebagai pendorong kreativitas
10. Sebagai kulminator (akhir sebuah pembelajaran),
mengakhiri dalam proses pembelajaran, kapan
mengakhiri, kapan ulangan, penilaian.
Fokus perhatian profesi guru:Fokus perhatian profesi guru:
• Citra guru
• Pembelajaran
• Perilaku guru dalam masyarakat
• Kompetensi guru: kepribadian, sosial, paedagogis,
profesional
Upaya menunjukkan citra baik:Upaya menunjukkan citra baik:
• Bisa menempatkan perannya dalam proses
pembelajaran pada nilai-nilai yang positif
• Bisa menempatkan perannya dalam kehidupan
bermasyarakat
Peran Guru dalam proses pembelajaranPeran Guru dalam proses pembelajaran
• Keterampilan bertanya dasar: pertanyaan jelas, memberi acuhan,
pemberian tuntunan, memusatkan perhatian, memberi giliran,
memberikan kesempatan berpikir, memberi tuntunan (mengulangi
pertanyaan dengan cara lain, menawarkan pertanyaan lain yang lebih
sederhana).
• Keterampilan bertanya lanjut: pengubahan tuntunan tingkat kognitif,
pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak
(klarifikasi,memberikan alasan pada siswa, meminta ketepatan
jawaban, meminta jawaban lebih relevan/kompleks), mendorong
terjadinya interaksi
• Memberi penguatan (dengan sungguh-sungguh, bermakna, segera,
bervariasi)
• Mengadakan variasi, bertujuan: meningkatkan perhatian, memberi
kesempatan pada perkembangan bakat, belajar sesuai dengan tingkat
perkembangan. Variasi dalam suara, metode mengajar, interaksi
dengan siswa, alat/media
• Menjelaskan: perencanaan (tentukan garis besar, susun secara
sistematis, siapkan media/peraga), penyajian (induktif diberikan
contoh dahulu kemudian ditarik kesimpulan, deduktif
hukum/rumus/generalisasikan dulu kemudian diberikan contoh
• Membuka : memberitahukan tujuan, adanya kejelasan tugas-tugas,
siswa memahami hubungan antara pengalaman yang dialami atau
bahan dengan yang akan dipelajari, siswa mengetahui tingkat
keberhasilan. Komponen membuka pelajaran:menarik
perhatian,membangkitkan motivasi
• Menutup pelajaran: menarik kesimpulan, menyampaikan pertanyaan,
memberikan bahan untuk pendalaman.
Peran Guru dalam Administrasi SekolahPeran Guru dalam Administrasi Sekolah
• Adm. Kurikulum
• Pengembangan Kurikulum
• Pelaksanaan Kurikulum
• Adm. kesiswaan
• Adm. Sarana/prasarana
• Adm. Personal
• Adm. Keuangan Sekolah
• Adm. Hubungan Sekolah dengan masyarakat
• Adm. Layanan khusus
Peranan Guru dalam Bimbingan Konseling (BK)Peranan Guru dalam Bimbingan Konseling (BK)
• Pengertian Bimbingan Konseling
• Peran BK dalam Pendidikan di Sekolah
• Program Bimbingan di Sekolah
• Peran Guru dalam bimbingan sekolah
Tujuan Kode Etik Profesi KeguruanTujuan Kode Etik Profesi Keguruan
• Menjunjung tinggi martabat profesi
• Menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggotanya
• Meningkatkan pengabdian para anggota
• Meningkatkan mutu profesi
• Meningkatkan mutu organisasi
Mengapa harus profesionalMengapa harus profesional
• Subyek pendidikan adalah manusia yang mempunyai kemauan, pengetahuan
yg dapat dikembangkan, sementara pendidikan dilandasi nilai-nilai
kemanusiaan
• Pendidikan dilakukan secara intens, sadar dan bertujuan maka pendidikan
menjadi normatif yang diikat oleh norma dan nilai yang baik secara
universal/nasional/lokal, uang menjadi acuhan pada proses pendidikan
• Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab
permasalahan pendidikan
• Inti pendidikan pada prosesnya, yaitu situasi dialog antara peserta didik
dengan guru, yang memungkinkan pserta didik tumbuh ke arah yang
dikehendaki.
• Adanya dilema antara tujuan pendidikan dengan misi instrumental (alat
untuk mencapai sesuatu/perubahan)
Landasan hukum kode etik adalah UU No. 8 th 1974Landasan hukum kode etik adalah UU No. 8 th 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian psl 28:tentang Pokok-pokok Kepegawaian psl 28:
• PNS mempunyai kode etik sebagai
pedoman sikap, tingkah
laku/perbuatan di dalam dan di luar
kedinasan
• Kode etik Guru Indonesia: sebagai
landasan moral dan pedoman tingkah
laku
Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan KodeAsas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode
Perilaku (UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN)Perilaku (UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN)
Pasal 2: Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan
pada asas:
a.Kepastian hukum;
b.Profesionalitas;
c.Proporsionalitas;
d.Keterpaduan;
e.Delegasi;
f.Netralitas;
g.Akuntabilitas;
h.Efektif dan efisien;
i.Keterbukaan;
j.Nondiskriminasi;
k.Persatuan dan kesatuan;
l.Keadilan dan kesetaraan; dan
m.Kesejahteraan.
Pasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan padaPasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada
prinsip sebagai berikut:prinsip sebagai berikut:
a. Nilai dasar;
b. Kode etik dan kode perilaku;
c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung
jawab pada pelayanan publik
d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas;
e. Kualifikasi akademik;
f. Jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan; dan
g. Profesionalitas jabatan.
Pasal 5 (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASNPasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN
(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
a.Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,
dan berintegritas tinggi;
b.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
c.Melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
d.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perinah atasan atau
Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
f.Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
g.Menggunakan kekayaan dan barang miliki negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya;
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan
informasi terkait kepentingan kedinasan;
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga
reputasi dan integritas ASN; dan
l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN.
Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas:Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Pasal 21 PNS berhak memperoleh:Pasal 21 PNS berhak memperoleh:
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. Cuti;
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari
tua;
d. Perlindungan; dan
e. Pengembangan kompetensi.
Pasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikanPasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa:perlindungan berupa:
a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan kematian;
d. Bantuan hukum.
Fungsi Kode Etik adalah pedoman tingkah laku danFungsi Kode Etik adalah pedoman tingkah laku dan
landasan moral dalam menjalankan profesinya.landasan moral dalam menjalankan profesinya.
Kode Etik Guru Indonesia:
1. Guru berbakti menjunjung peserta didik untuk
membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa
pancasila
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang pesesta
didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan
penyuluhan
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang
menunjang berhasilnya proses belajar mengajar
5. Guru memelihara hubungan seprofesi, semanagat
kekeluargaaan dan kesetiakawanan sosial
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan
dan meningkatkan mutu dan maratabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat
kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan
meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai suatu
perjuangan dan pengabdian
9. Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang pendidikan
Organisasi profesi guru: PGRI didirikan di Surakarta 25Organisasi profesi guru: PGRI didirikan di Surakarta 25
November 1945November 1945
Misi PGRI:
1. Misi politis/ideologi
2. Misi persatuan organisatoris
3. Misi profesi
4. Misi kesejahteraan
Organisasi lain:Organisasi lain:
• MGMP (Musyawarah Guru Mata
Pelajaran)
• IPBI- Ikatan Petugas Bimb. Ind.
• HISAPIN-Ikatan Sarjana Adm. Ind.
• HSPBI-Him. Sarjana Pend. Bhs. Ind.
• HISPISI-Himp. Sarjana Pend. Ilmu
Sosial
• ISPI-Ikatan Sarjana Pend. Ind.
Sikap Profesional Keguruan:Sikap Profesional Keguruan:
• Peraturan/UU (positif)
• Organisasi Profesi
• Teman sejawat
• Anak didik
• Tempat Kerja
• Pemimpin
• Pekerjaan
Pengembangan sikap:Pengembangan sikap:
• Dalam proses pendidikan
(penampilan, bersosialisasi dengan
teman, belajar, harapan/cita-cita,
kehidupan)
• Selama Pendidikan Prajabatan
(cermat, disiplin, menjunjung tinggi
profesi, etos kerja)
• Selama dalam jabatan (etos kerja,
peningkatan karir bekerja,)
Komponen Porto Folio Sertifikasi GuruKomponen Porto Folio Sertifikasi Guru
1. Kualifikasi akademik
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Pengalaman Mengajar
4. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran
5. Penilaian atasan dan pengawas
6. Prestasi Akademik
7. Karya pengembangan profesi
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang
Kependidikan dan Sosial
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
Terima kasihTerima kasih
PERMASALAHAN KODE ETIK DANPERMASALAHAN KODE ETIK DAN
PERLINDUNGAN HUKUMPERLINDUNGAN HUKUM
Oleh :
Prof. Dr. Endang Komara, M.Si
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016
1
a. Organisasi profesi guru mempuntai kewenangan menetapkan dan
menegakkan kode etik guru;
b. Kode etik berfungsi menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat
guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga professional;
c. Kode etik berisi normab dan etika yang mengikat perilaku guru dalam
pelaksanaan tugas keprofesionalan;
d. Organisasi profesi guru membentuk dewan kehormatan guru (DKG);
e. Keanggotaan serta mekanisne kerja DKG diatur dalam organisasi profesi
guru;
f. DKG dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan
memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik
oleh guru;
g. rekomendasi DKG harus objektif tidak diskriminatif dan tidak bertentangan
dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-
undangan;
h. organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi DKG.
Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 bahwa, Kode Etik Guru dan Tenaga
Kependidikan Berbasis Guru (Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah) antara lain:
Permasalahan kode etik profesi guru
terdapat dua unsur pokok.
1. Kode etik profesi guru merupakan
landasan moral bagi guru.
2. Kode etik profesi guru merupakan
pedoman bagi guru dalam berperilaku.
Etika profesi tenaga kependidikan yang berbasis
guru berdasarkan etika yang dikembangkan oleh
organisasi profesi yang meliputi,
1. Profesi yang mulia yang meliputi moralitas guru harus
terjaga; keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian.
2. Pengembangan tugas kemanusiaan, harus mengutamakan
kebajikan dan mencegah kehinaan; mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya.
3. Profesi dengan ketulusan hati, dengan mengedepankan
aspek keandalan kompetensi sebagai sumber daya;
mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia
yang utuh.
Etika profesi pengawas sekolah yang
meliputi:
1. Dalam melaksanakan tugas senantiasa berlandaskan iman dan taqwa serta
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Merasa bangsa mengemban tugas sebagai pengawas sekolah.
3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas
sekolah.
4. Bekerja dengan penuh tanggung jawqab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah.
5. Menjaga citra dan nama baik selaku Pembina dalamn melaksanakan tugas sebagai
pengawas sekolah.
6. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah.
7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
8. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi aparat binaannya.
9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan
maupun terhadap sesama pengawas sekolah.
Adapun kode etik PNS meliputiAdapun kode etik PNS meliputi
1. Etika PNS dalam bernegara,
2. Etika PNS dalam berorganisasi,
3. Etika PNS dalam bermasysrakat,
4. Etika PNS terhadap diri sendiri,
5. Etika PNS terhadap sesama PNS.
Etika PNS dalam bernegara meliputi:
1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mentaati semua peraturan prundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan
tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan berwibawa;
6. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
7. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
8. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
10.menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka
pencapaian tujuan.
Etika PNS dalam berorganisasi meliputi:
Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
patuh dan taat terhadap standar operasional dan
tata kerja; mengembangkan pemikiran secara kreatif
dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi; berorientasi pada upaya peningkatan
kualitas kerja.
Etika PNS dalam bermasyarakat yang meliputi:
Mewujudkan pola hidup sederhana; memberikan pelayanan
dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa
unsur paksaan; memberikan pelayanan secara cepat, tepat,
terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; tanggap terhadap
keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan
tugas.
Etika PNS terhadap diri sendiri yang meliputi:
Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak
benar; bertuindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun
perorangan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,
kemampuan, keterampilanb dan sikap; memiliki daya juang yang
tinggi; memelihara kesehatan jasmani dan rohani; menjaga
keutuhan dan keharmonisan keluarga; berpenampilan sederhana,
rapih dan sopan.
Etika PNS terhadap sesama PNS meliputi:Etika PNS terhadap sesama PNS meliputi:
Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan yabg berlainan; memelihara rasa persatuan dan
kesatuan sesama PNS; saling menghormati antara teman sejawat,
baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja,
instansi, maupun antar instansi; menghargai perbedaan pendapat;
menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; menjaga dan menjalin
kerjasama yang kooperatif sesama PNS; berhimpun dalam satu
wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas
semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.
Penegakan kode etik PNS meliputi:
PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi; moral; sanksi
moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina
Kepegawaian; sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau
pernyataan secara terbuka.; dalam pemberian sanksi moral harus disebujtkan
jenis pelanggaran kode etik yabg dilakukan oleh PNS; pejabat pemberi saknsi
dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya Pejabat
Struktural Eselon IV; PNS yang melakukan pelanggaran ko de etik selain
dikenakan sanksi; moral dapat dikenakan tindakan administrative sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
TerimakasihTerimakasih
E-mail: endang_komara@yahoo.co.id
www.endangkomarasblog.blogspot.com.

UU No. 14 Tahun 2005

  • 1.
    ETIKA PROFESIETIKA PROFESI Oleh: Prof. Dr. Endang Komara, M.Si DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016 1
  • 2.
    Materi sajianMateri sajian •Hakikat etika profesi guru dan tenaga kependidikan. • Etika profesi tenaga kependidikan berdasarkan etika yang dikembangkan oleh organisasi profesi • Etika profesi tenaga kependidikan berdasarkan etika yang dikembangkan oleh Pemerintah/Etika PNS
  • 3.
    KODEKODE ETIK GURUDAN TENAGAETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (KepalaKEPENDIDIKAN BERBASIS GURU (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah)Sekolah dan Pengawas Sekolah) AAmanat UU Nmanat UU Noo.. 14 Tahun 200514 Tahun 2005• ORGANISASI PROFESI GURU MEMPUNYAI KEWENANGAN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK GURU. • KODE ETIK BERFUNGSIMENJAGA DAN MENINGKATKAN KEHORMATAN DAN MARTABAT GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL. • KODE ETIK BERISI NORMA DAN ETIKA YANG MENGIKAT PERILAKU GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPROFESIONALAN. • ORGANISASI PROFESI GURU MEMBENTUK DEWAN KEHORMATAN GURU (DKG). • KEANGGOTAAN SERTA MEKANISME KERJA DKG DIATUR DALAM AD ORGANISASI PROFESI GURU. • DKG DIBENTUK UNTUK MENGAWASI PELAKSANAAN KODE ETIK GURU DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH GURU. • REKOMENDASI DKG HARUS OBJEKTIF, TIDAK DISKRIMINATIF, DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD ORGANISASI PROFESI SERTA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. • ORGANISASI PROFESI GURU WAJIB MELAKSANAKAN REKOMENDASI DKG.
  • 4.
    HAKIKAT ETIKA PROFESIGURUHAKIKAT ETIKA PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKANDAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 3 4 2
  • 5.
    ETIKA PROFESI TENAGAKEPENDIDIKAN yangETIKA PROFESI TENAGA KEPENDIDIKAN yang berbasis guru BERDASARKAN ETIKAberbasis guru BERDASARKAN ETIKA YANGYANG DIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESIDIKEMBANGKAN OLEH ORGANISASI PROFESI
  • 6.
    ETIKAETIKA ProfesiProfesi gurugurudan tenaga kependidikandan tenaga kependidikan yang berbasis profesi guruyang berbasis profesi guru
  • 14.
    ETIKA PROFESIETIKA PROFESIpengawas sekolahpengawas sekolah 1. Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. 3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 4. 4. Bekerja dengan penuh tanggungjawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. 5. 5. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 6. MEMILIKI DISIPLIN YANG TINGGI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH. 7. MAMPU MENAMPILKAN KEBERADAANNYA SEBAGAI APARAT DAN TOKOH YANG DITELADANI. 8. SIGAP DAN TERAMPIL UNTUK MENANGGAPI DAN MEMBANTU MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI APARAT BINAANNYA. 9. MEMILIKI RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI, BAIK BAIK TERHADAP APARAT BINAAN MAUPUN TERHADAP SESAMA PENGAWAS SEKOLAH.
  • 15.
  • 16.
     melaksanakan sepenuhnya Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945;  mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;  menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;  menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;  akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; EtikaEtika PNSPNS dalam bernegaradalam bernegara  melaksanakan tugas dan wewenang sesai ketentuan yang berlaku;  menjaga informasi yang bersitat rahasia;  melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;  membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi;  menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  • 17.
     memiliki kompetensidalam pe laksanaan tugas;  patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;  mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inova tif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;  berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja. EtikaEtika PNSPNS dalam berorganisasidalam berorganisasi
  • 18.
    • mewujudkan polahidup sederhana; • memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; EtikaEtika PNSPNS dalam bermasyarakatdalam bermasyarakat • memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; • tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; • berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan melaksanakan tugas;
  • 19.
    • jujur danterbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. • bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; • enghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; EtikaEtika PNSPNS terhadap diri sendiriterhadap diri sendiri • berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; • memiliki daya juang yang tinggi; • memelihara kesehatan jasmani dan rohani; • menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; • berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
  • 20.
    • saling menghormati sesamawarga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; • meme lihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; • saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi. EtikaEtika pnspns terhadap sesama PNSterhadap sesama PNS • menghargai perbedaan pendapat; • menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; • menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; • berhimpun dalam satu wadah Korpri yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak- haknya.
  • 21.
    • PNS yangmelakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi • moral. • Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. • Sanksi moral berupa: pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. PENEGAKAN KODE ETIK PNS • Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. • Pejabat pemberi sanksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV. • PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi • moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
  • 22.
  • 23.
    LANDASAN HUKUM PROFESILANDASANHUKUM PROFESI Oleh : Prof. Dr. Endang Komara, M.Si DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016 2
  • 24.
    Landasan Hukum PTKLandasanHukum PTK 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • 25.
    5. Undang-Undang tentagHak Kekayaan Intelektual, yang meliputi: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta •Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  • 26.
    ETIKA PROFESI KEGURUANETIKAPROFESI KEGURUAN Definisi Etika: 1. Ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai 2. Imu tentang tingkah laku 3. Ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar
  • 27.
    Perilaku etika meliputi:Perilakuetika meliputi: • Pertanggungjawaban (reponsibility) • Pengabdian (dedication) • Kesetiaan (loyalitas) • Kepekaan (sensitivity) • Persamaan (equality) • Kepantasan (equity)
  • 28.
    MORALMORAL • Prinsip benarsalah • Semangat yang msenjunjung tinggi tugas • Karakter tentang baik buruk NILAI = penghargaan
  • 29.
    Kesalahan yang seringdilakukan guruKesalahan yang sering dilakukan guru • Mengambil jalan pintas pembelajaran • Menunggu peserta didik berperilaku negatif • Menggunakan destruktif disiplin • Mengabaikan perbedaan peserta didik • Merasa paling pandai • Tidak adil • Memaksa hak peserta didik
  • 30.
    Perilaku guru yangkurang mendidikPerilaku guru yang kurang mendidik • Memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab • Merasa dirinya paling pandai • Menggunakan waktu tidak tepat • Cara mengajar monoton • Diskriminatif • Memberikan penghargaan yang berlebihan • Terlalu permisif dengan siswa
  • 31.
    PERAN GURU DALAMPEMBELAJARANPERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN Guru harus memberikan kemudahan untuk belajar agar dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai: 1. Orang tua yang penuh kasih 2. Teman 3. Fasilitator, yang setiap saat memberikan kemudahan 4. Memberikan sumbangan pemikiran 5. Memupuk rasa percaya diri dan berani bertanggungjawab 6. Membiasakan untuk saling berhubungan 7. Mengembangkan proses sosialisasi 8. Mengembangkan kreativitas 9. Menjadi pembimbing ketika diperlukan
  • 32.
    PeranPeran guruguru:: 1. Sebagaipendidik: maka harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab (memahami nilai, norma moral dan sosial), wibawa (memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral sosial dan intelektual), mandiri (mampu mengambil keputusan sendiri) 2. Sebagai pengajar (memberikan kemudahan belajar: membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisa, mensintesa, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyesuaiakan metode, menjadikan pembelajaran lebih bermakna ) 3. Sebagai pembimbing: merencanakan tujuan, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, memaknai pembelajaran, penilaian) 4. Sebagai Pelatih (dalam pembentukan kompetensi dasar,guru harus lebih banyak tahu)
  • 33.
    5. Sebagai penasehat,harus mengerti kesehatan mental dan psikilogi 6. Sebagai pembaharu (inovator): menterjemahkan pengalaman dan kebijakan kepada peserta didik 7. Sebagai model dan teladan (sikap, bicara dan gaya bicara, kebiasaaqan bekerja, perilaku neurotis yakni pertahanan untuk melindungi diri, penerapan nilai, kesehatan, gaya hidup 8. Sebagai peneliti 9. Sebagai pendorong kreativitas 10. Sebagai kulminator (akhir sebuah pembelajaran), mengakhiri dalam proses pembelajaran, kapan mengakhiri, kapan ulangan, penilaian.
  • 34.
    Fokus perhatian profesiguru:Fokus perhatian profesi guru: • Citra guru • Pembelajaran • Perilaku guru dalam masyarakat • Kompetensi guru: kepribadian, sosial, paedagogis, profesional
  • 35.
    Upaya menunjukkan citrabaik:Upaya menunjukkan citra baik: • Bisa menempatkan perannya dalam proses pembelajaran pada nilai-nilai yang positif • Bisa menempatkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat
  • 36.
    Peran Guru dalamproses pembelajaranPeran Guru dalam proses pembelajaran • Keterampilan bertanya dasar: pertanyaan jelas, memberi acuhan, pemberian tuntunan, memusatkan perhatian, memberi giliran, memberikan kesempatan berpikir, memberi tuntunan (mengulangi pertanyaan dengan cara lain, menawarkan pertanyaan lain yang lebih sederhana). • Keterampilan bertanya lanjut: pengubahan tuntunan tingkat kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak (klarifikasi,memberikan alasan pada siswa, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban lebih relevan/kompleks), mendorong terjadinya interaksi
  • 37.
    • Memberi penguatan(dengan sungguh-sungguh, bermakna, segera, bervariasi) • Mengadakan variasi, bertujuan: meningkatkan perhatian, memberi kesempatan pada perkembangan bakat, belajar sesuai dengan tingkat perkembangan. Variasi dalam suara, metode mengajar, interaksi dengan siswa, alat/media • Menjelaskan: perencanaan (tentukan garis besar, susun secara sistematis, siapkan media/peraga), penyajian (induktif diberikan contoh dahulu kemudian ditarik kesimpulan, deduktif hukum/rumus/generalisasikan dulu kemudian diberikan contoh • Membuka : memberitahukan tujuan, adanya kejelasan tugas-tugas, siswa memahami hubungan antara pengalaman yang dialami atau bahan dengan yang akan dipelajari, siswa mengetahui tingkat keberhasilan. Komponen membuka pelajaran:menarik perhatian,membangkitkan motivasi • Menutup pelajaran: menarik kesimpulan, menyampaikan pertanyaan, memberikan bahan untuk pendalaman.
  • 38.
    Peran Guru dalamAdministrasi SekolahPeran Guru dalam Administrasi Sekolah • Adm. Kurikulum • Pengembangan Kurikulum • Pelaksanaan Kurikulum • Adm. kesiswaan • Adm. Sarana/prasarana • Adm. Personal • Adm. Keuangan Sekolah • Adm. Hubungan Sekolah dengan masyarakat • Adm. Layanan khusus
  • 39.
    Peranan Guru dalamBimbingan Konseling (BK)Peranan Guru dalam Bimbingan Konseling (BK) • Pengertian Bimbingan Konseling • Peran BK dalam Pendidikan di Sekolah • Program Bimbingan di Sekolah • Peran Guru dalam bimbingan sekolah
  • 40.
    Tujuan Kode EtikProfesi KeguruanTujuan Kode Etik Profesi Keguruan • Menjunjung tinggi martabat profesi • Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya • Meningkatkan pengabdian para anggota • Meningkatkan mutu profesi • Meningkatkan mutu organisasi
  • 41.
    Mengapa harus profesionalMengapaharus profesional • Subyek pendidikan adalah manusia yang mempunyai kemauan, pengetahuan yg dapat dikembangkan, sementara pendidikan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan • Pendidikan dilakukan secara intens, sadar dan bertujuan maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma dan nilai yang baik secara universal/nasional/lokal, uang menjadi acuhan pada proses pendidikan • Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan • Inti pendidikan pada prosesnya, yaitu situasi dialog antara peserta didik dengan guru, yang memungkinkan pserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki. • Adanya dilema antara tujuan pendidikan dengan misi instrumental (alat untuk mencapai sesuatu/perubahan)
  • 42.
    Landasan hukum kodeetik adalah UU No. 8 th 1974Landasan hukum kode etik adalah UU No. 8 th 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian psl 28:tentang Pokok-pokok Kepegawaian psl 28: • PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku/perbuatan di dalam dan di luar kedinasan • Kode etik Guru Indonesia: sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku
  • 43.
    Asas, Prinsip, NilaiDasar, Serta Kode Etik Dan KodeAsas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku (UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN)Perilaku (UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN) Pasal 2: Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a.Kepastian hukum; b.Profesionalitas; c.Proporsionalitas; d.Keterpaduan; e.Delegasi; f.Netralitas; g.Akuntabilitas; h.Efektif dan efisien; i.Keterbukaan; j.Nondiskriminasi; k.Persatuan dan kesatuan; l.Keadilan dan kesetaraan; dan m.Kesejahteraan.
  • 44.
    Pasal 3 ASNsebagai profesi berlandaskan padaPasal 3 ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:prinsip sebagai berikut: a. Nilai dasar; b. Kode etik dan kode perilaku; c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. Kualifikasi akademik; f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan; dan g. Profesionalitas jabatan.
  • 45.
    Pasal 5 (1)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASNPasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a.Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c.Melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perinah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f.Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g.Menggunakan kekayaan dan barang miliki negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  • 46.
    h. Menjaga agartidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN.
  • 47.
    Pasal 13 JabatanASN terdiri atas:Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
  • 48.
    Pasal 21 PNSberhak memperoleh:Pasal 21 PNS berhak memperoleh: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. Perlindungan; dan e. Pengembangan kompetensi.
  • 49.
    Pasal 92 (1)Pemerintah wajib memberikanPasal 92 (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:perlindungan berupa: a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian; d. Bantuan hukum.
  • 50.
    Fungsi Kode Etikadalah pedoman tingkah laku danFungsi Kode Etik adalah pedoman tingkah laku dan landasan moral dalam menjalankan profesinya.landasan moral dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Guru Indonesia: 1. Guru berbakti menjunjung peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang pesesta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar 5. Guru memelihara hubungan seprofesi, semanagat kekeluargaaan dan kesetiakawanan sosial
  • 51.
    6. Guru secarapribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan maratabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai suatu perjuangan dan pengabdian 9. Guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan
  • 52.
    Organisasi profesi guru:PGRI didirikan di Surakarta 25Organisasi profesi guru: PGRI didirikan di Surakarta 25 November 1945November 1945 Misi PGRI: 1. Misi politis/ideologi 2. Misi persatuan organisatoris 3. Misi profesi 4. Misi kesejahteraan
  • 53.
    Organisasi lain:Organisasi lain: •MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) • IPBI- Ikatan Petugas Bimb. Ind. • HISAPIN-Ikatan Sarjana Adm. Ind. • HSPBI-Him. Sarjana Pend. Bhs. Ind. • HISPISI-Himp. Sarjana Pend. Ilmu Sosial • ISPI-Ikatan Sarjana Pend. Ind.
  • 54.
    Sikap Profesional Keguruan:SikapProfesional Keguruan: • Peraturan/UU (positif) • Organisasi Profesi • Teman sejawat • Anak didik • Tempat Kerja • Pemimpin • Pekerjaan
  • 55.
    Pengembangan sikap:Pengembangan sikap: •Dalam proses pendidikan (penampilan, bersosialisasi dengan teman, belajar, harapan/cita-cita, kehidupan) • Selama Pendidikan Prajabatan (cermat, disiplin, menjunjung tinggi profesi, etos kerja) • Selama dalam jabatan (etos kerja, peningkatan karir bekerja,)
  • 56.
    Komponen Porto FolioSertifikasi GuruKomponen Porto Folio Sertifikasi Guru 1. Kualifikasi akademik 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Pengalaman Mengajar 4. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran 5. Penilaian atasan dan pengawas 6. Prestasi Akademik 7. Karya pengembangan profesi 8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang Kependidikan dan Sosial 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
  • 57.
  • 58.
    PERMASALAHAN KODE ETIKDANPERMASALAHAN KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUMPERLINDUNGAN HUKUM Oleh : Prof. Dr. Endang Komara, M.Si DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016 1
  • 59.
    a. Organisasi profesiguru mempuntai kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru; b. Kode etik berfungsi menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga professional; c. Kode etik berisi normab dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan; d. Organisasi profesi guru membentuk dewan kehormatan guru (DKG); e. Keanggotaan serta mekanisne kerja DKG diatur dalam organisasi profesi guru; f. DKG dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru; g. rekomendasi DKG harus objektif tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang- undangan; h. organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi DKG. Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa, Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Berbasis Guru (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah) antara lain:
  • 60.
    Permasalahan kode etikprofesi guru terdapat dua unsur pokok. 1. Kode etik profesi guru merupakan landasan moral bagi guru. 2. Kode etik profesi guru merupakan pedoman bagi guru dalam berperilaku.
  • 61.
    Etika profesi tenagakependidikan yang berbasis guru berdasarkan etika yang dikembangkan oleh organisasi profesi yang meliputi, 1. Profesi yang mulia yang meliputi moralitas guru harus terjaga; keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian. 2. Pengembangan tugas kemanusiaan, harus mengutamakan kebajikan dan mencegah kehinaan; mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya. 3. Profesi dengan ketulusan hati, dengan mengedepankan aspek keandalan kompetensi sebagai sumber daya; mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.
  • 62.
    Etika profesi pengawassekolah yang meliputi: 1. Dalam melaksanakan tugas senantiasa berlandaskan iman dan taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Merasa bangsa mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. 3. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 4. Bekerja dengan penuh tanggung jawqab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. 5. Menjaga citra dan nama baik selaku Pembina dalamn melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 6. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. 7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. 8. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah- masalah yang dihadapi aparat binaannya. 9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah.
  • 63.
    Adapun kode etikPNS meliputiAdapun kode etik PNS meliputi 1. Etika PNS dalam bernegara, 2. Etika PNS dalam berorganisasi, 3. Etika PNS dalam bermasysrakat, 4. Etika PNS terhadap diri sendiri, 5. Etika PNS terhadap sesama PNS.
  • 64.
    Etika PNS dalambernegara meliputi: 1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara; 3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. mentaati semua peraturan prundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; 5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 6. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; 7. menjaga informasi yang bersifat rahasia; 8. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 9. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; 10.menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
  • 65.
    Etika PNS dalamberorganisasi meliputi: Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas; patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
  • 66.
    Etika PNS dalambermasyarakat yang meliputi: Mewujudkan pola hidup sederhana; memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan; memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
  • 67.
    Etika PNS terhadapdiri sendiri yang meliputi: Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; bertuindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun perorangan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilanb dan sikap; memiliki daya juang yang tinggi; memelihara kesehatan jasmani dan rohani; menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.
  • 68.
    Etika PNS terhadapsesama PNS meliputi:Etika PNS terhadap sesama PNS meliputi: Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yabg berlainan; memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS; saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; menghargai perbedaan pendapat; menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS; menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; berhimpun dalam satu wadah KORPRI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.
  • 69.
    Penegakan kode etikPNS meliputi: PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi; moral; sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian; sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.; dalam pemberian sanksi moral harus disebujtkan jenis pelanggaran kode etik yabg dilakukan oleh PNS; pejabat pemberi saknsi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya Pejabat Struktural Eselon IV; PNS yang melakukan pelanggaran ko de etik selain dikenakan sanksi; moral dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
  • 70.