Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas mekanisme penilaian dan pemberian penghargaan Pangripta Nusantara 2015 untuk dokumen rencana pembangunan daerah. Terdapat empat tahapan penilaian yang meliputi penilaian dokumen, verifikasi proses, presentasi, dan wawancara. Kriteria penilaian mencakup aspek bottom-up, top-down, teknokratik, politik, dan inovasi. Tim penilai terdiri

1. Penjelasan Umum
Mekanisme Penilaian Dan
Pemberian
Anugerah Pangripta
Nusantara 2015
Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan Anugerah Pangripta
Nusantara 2015
Banjarmasin-Kalimantan Selatan, 20 Maret 2015

2. 2

3. LATAR BELAKANG
1. Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
2. Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam
penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk
meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan
kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan
secara baik.
3. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat
bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana
pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. 3

4. TUJUAN
pertemuan hari ini
Melaksanakan FGD untuk verifikasi proses
penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan
Selatan 2015
4

5. TIM PENYELENGGARA PUSAT
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015
1. Tim Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Tim Pelaksana terdiri dari:
• Tim Penilai Utama: Pejabat Eselon II
• Tim Penilai Teknis: 24 Pejabat Fungsional Perencana dan Eselon III
• Tim Penilai Independen: 8 ahli independen yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman
mengenai kebijakan publik termasuk pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah,
kelembagaan, dan disiplin ilmu lainnya.
• Tim Perancang Penghargaan dan Acara
5

6. TIM PENILAI UTAMA
PROV KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015
6

7. TIM PENILAI
INDEPENDEN
TAHUN 2015
Ketua Tim:
Prof. Herman Haeruman
Dosen Ilmu Lingkungan
Universitas Indonesia (UI)
dan Institut Pertanian
Bogor (IPB).
Ahli perencanaan regional
dan studi lingkungan.
Anggota:
Kodrat Wibowo, SE, Ph.D.
Dosen Departemen Ilmu
Ekonomi Universitas
Padjajaran (Unpad).
Ahli keuangan publik,
mikroekonomi, ekonomi
pembangunan dan
ekonometrika.
Anggota:
Dr. Wicaksono Sarosa
Ahli perencanaan kota,
arsitektur dan pemberdayaan
masyarakat.
Anggota:
Soedarti Surbakti Ph.D
Peneliti Utama Badan Pusat
Statistik (BPS).
Ahli Statistik dan Sosiologi
perdesaan dan pernah sebagai
tim juri Indonesia MDGs Awad
2012.
7

8. TIM PENILAI
INDEPENDEN
TAHUN 2015
Anggota:
Robert Endi Jaweng, MAP.
Direktur Eksekutif Komite
Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD).
Ahli Ilmu Pemerintahan,
Administrasi Politik dan
Kebijakan Publik.
Anggota:
Prof Dr. Paulus Wirutomo
Dosen Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.
Pakar Sosiologi Universitas
Indonesia
Anggota:
Ir. Herry Suhermanto, MCP, Ph.D
Penasehat Ahli Deputi Regional
dan Pengembangan Otonomi
Daerah, Bappenas
Anggota:
Ir. Edi Tedjakusuma, MA, Ph.D
Penasehat Ahli Deputi Regional
dan Pengembangan Otonomi
Daerah, Bappenas
8
KHUSUS HARI
INI - -

9. TIM PENILAI TEKNIS 2015
KALIMANTAN SELATAN
Afwandi Ilyas
Kepala Sub Direktorat
EKPD Wilayah Barat
9

10. TUGAS PEMERINTAH PROVINSI
Penilaian Provinsi
1. Menyampaikan dokumen RKPD Tahun 2015 dan RPJMD Provinsi kepada Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara
Tahun 2015 Kementerian PPN/Bappenas.
2. Menerima kunjungan Tim Penilai Pusat dalam rangka Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan apabila
ditetapkan sebagai Provinsi Nominasi.
3. Persiapan Penilaian Tahap III Presentasi dan Wawancara di Kementerian PPN/Bappenas.
10

11. TUGAS PEMERINTAH PROVINSI
Penilaian Kabupaten/Kota
1. Provinsi membentuk Tim Penilai Provinsi dan mensosialisasikan mekanisme dan kriteria penilaian lingkup
Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan Penilaian:
 Tahap I: Penilaian Dokumen RKPD Kabupaten/Kota
 Tahap II: Verifikasi Proses Penyusunan Perencanaan
3. Menetapkan 1 (satu) Kabupaten/Kota terbaik untuk mengikuti Penilaian Tahap III dan IV di Kementerian
PPN/Bappenas.
4. Mengajukan kabupaten/kota terbaik kepada Tim Penilai Pusat melalui surat Kepala Bappeda kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas. Surat disertai dengan bukti Hasil Penilaian Tahap I dan Tahap II (hasil penilaian lengkap, foto dan
notulensi kunjungan lapangan), serta RKPDK dan RPJMD kabupaten/kota terbaik.
11

12. TAHAPAN DAN
KRITERIA
PENILAIAN RKPD
PROVINSI 2015
Penilaian Tahap I terhadap 33
dokumen RKPD Provinsi yang
menghasilkan 17 provinsi nominasi
(BOBOT 30%)
1. keterkaitan
2. konsistensi
3. kelengkapan dan kedalaman
4. keterukuran
Penilaian Tahap II terhadap proses
perencanaan di 17 provinsi
nominasi (BOBOT 30%)
1. Proses Perencanaan Dari
Bawah (bottom-up)
2. Proses Perencanaan Dari Atas
(top-down)
3. Proses Perencanaan
Teknokratik
4. Proses Perencanaan Politik
5. Inovasi
Penilaian Tahap III melalui persentasi dan
wawancara terhadap 17 provinsi nominasi
(BOBOT 40%)
1. keterkaitan
2. konsistensi
3. kelengkapan dan kedalaman
4. keterukuran
5. Proses Perencanaan Dari Bawah
(bottom-up)
6. Proses Perencanaan Dari Atas (top-
down)
7. Proses Perencanaan Teknokratik
8. Proses Perencanaan Politik
9. Inovasi
10. Tampilan dan Materi Presentasi
11. Kemampuan Presentasi dan
Penguasaan Materi
12

13. KRITERIA PENILAIAN
TAHAP II
VERIFIKASI PROSES
PENYUSUNAN RKPD
2015
(BOBOT 30%)
KRITERIA PARAMETER INDIKATOR
DARI BAWAH
(BOTTOM-UP)
(25%)
1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota
dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015
Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota
yang menjadi kegiatan RKPD Provinsi 2015
(12,5%)
2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan
RKPD Provinsi 2015
Persentase keterlibatan masyarakat dalam
Musrenbang RKPD Provinsi 2015 (12,5%)
DARI ATAS (TOP-
DOWN) (20%)
3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD
Provinsi 2015 dan Prioritas Nasional dalam
RKP 2015
Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan
prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015
dengan RKP 2015 (10%)
4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD
Provinsi 2015 dan RKP 2015
Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi
2015 yang mendukung RKP 2015 (10%)
TEKNOKRATIK
(20%)
5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data
dan informasi dalam penyusunan RKPD
Provinsi 2015
Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi
2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja
(10%)
6. Kapasitas Perencana Daerah dalam
Penyiapan RKPD Provinsi 2015
Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi
dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 (10%)
POLITIK (20%)
7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi
dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015
Persentase kesesuaian prioritas program dan
kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan DPRD
Provinsi (10%)
8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD
Provinsi 2015
Persentase kesesuaian prioritas program dan
kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan
masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha)
(10%)
INOVASI (15%)
9. Inovasi pada proses perencanaan
Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk
melakukan inovasi pada proses perencanaan
melalui pendekatan non-konventional (7,5%)
10. Inovasi pada kebijakan dan program
pembangunan
Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk
melakukan inovasi pada kebijakan dan program,
pembangunan, contoh terkait dengan regulasi,
efisiensi pembiayaan (7,5%)
13

14. KRITERIA PENILAIAN
TAHAP III
PRESENTASI DAN
WAWANCARA
(BOBOT 40%)
No. KRITERIA
1 KETERKAITAN (5%)
2 KONSISTENSI (5%)
3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%)
4 KETERUKURAN (5%)
5 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%)
6 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%)
7 TEKNOKRATIK (5%)
8 POLITIK (5%)
9 INOVASI (5%)
10
TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI
(Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%)
11
KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan
tentang RPJMN 2015-2019, institutional leadership, bahasa
penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (30%) 14

15. JADWAL
15

16. Terima Kasih
www.trp.or.id (unduh seluruh bahan yang diperlukan)
Email: pangripta@bappenas.go.id
16