Dokumen tersebut membahas tentang pangan dan gizi, meliputi pengertian, tujuan program, kebijakan, dan analisis status pangan serta gizi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pangan dan gizi saling berhubungan, di mana pangan menyediakan zat gizi yang diperlukan tubuh. Pemerintah telah menetapkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masy

1. Kelompok 7
Luthfana Fazar Daud
Kurniati
Kurniawaty
Shafa Nabilah Eka Puteri
Syafrudin Juniansyah

2. Pengertian Gizi

 Kata gizi berasal dari bahasa Arab “ghidza” yang
berarti makanan.
WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang
mempelajari proses yang terjadi pada organisme
hidup. Proses tersebut mencakup pengambilan dan
pengolahan zat padat dan cair dari makanan yang
diperlukan untuk memelihara kehidupan,
pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh dan
menghasilkan energi.

3. Tujuan Program Gizi

 Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada
ibu hamil, bayi dan anak balita.
 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerataan
kegiatan pelayanan gizi ke seluruh wilayah pedesaan
dan perkotaan.
 Meningkatkan kualitas pelayanan gizi baik di
puskesmas maupun di posyandu untuk menurunkan
prevalensi masalah gizi kurang dan gizi lebih.
 Meningkatkan konsumsi energi dan protein pada balita
yang gizi buruk yang benar-benar membutuhkan.

4. Pengertian Pangan

 Suryana (2003) :
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan
dalam proses penyiapan , pengolahan, dan atau
pembuatan makanan atau minuman.

5. Tujuan program pangan dan gizi yang
dikembangkan untuk mencapai Indonesia Sehat
2010 adalah :

 Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok
dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai dan tersedia
sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan
penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan.
 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk
memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
 Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi
yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan
gizi lebih.
 Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya
perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat.

6. Kebijakan Pangan

 Kebijakan pangan merupakan bagian integral dari
kebijakan pembangunan nasional. Secara spesifik,
kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengelola
potensi nasional, memanfaatkan peluang, serta
mengatasi masalah dan tantangan dalam mewujudkan
ketahanan pangan.

7. Beberapa rekomendasi kebijakan pangan yang
perlu diterapkan dan dilanjutkan adalah
sebagai berikut.

1. Adanya jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk
miskin dan rawan pangan di seluruh pelosok tanah air
termasuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam.
2. Perlu adanya kebijakan untuk mengelola pertumbuhan
penduduk yang bertujuan mengharmoniskan kualitas
dan kuantitas kependudukan
3. Mengefektifkan kebijakan yang mengembangkan
sistem insentif untuk mengendalikan konversi lahan
pertanian dan mendorong persebaran penduduk
dengan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi ke luar Jawa.

8. 4. Untuk mengatasi kekeringan, kebijakan yang harus ditempuh
antara lain : upaya-upaya konkret seperti penyiapan dan
pemberian bantuan bahan pangan dan air minum/air bersih;
realisasi pemberian kredit pedesaan untuk aktivitas ekonomi
dan alternatif lapangan kerja nonpertanian; disamping itu
kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air
melalui konservasi air.
5. Pemerintah harus terus menerus memberikan perangsang
pada petani produsen beras domestik agar bergairah
meningkatkan produksi beras jika perlu melalui berbagai
subsidi sarana produksi termasuk kredit usaha tani.
6. Melanjutkan pelaksanaan program akselerasi peningkatan
produktivitas industri gula nasional.

9. 7. Di tingkat paling dasar pemerintah dan Bulog beserta
jajarannya di daerah wajib melaksanakan tugasnya, yaitu
melaksanakan pengadaan beras, membeli gabah petani
sesuai harga dasar (HPP) atau paling tidak harga di tingkat
petani jangan sampai terlalu jauh dari harga referensi.
8. Pemerintah memberi kemudahan bagi importer dan
distributor pada saat produksi dalam negeri anjlok karena
hal-hal yang sukar dihindari, sehingga impor beras justru
sangat diperlukan serta diikuti sanksi hukum bagi semua
pelaku impor illegal. Pemerintah juga harus tetap
melaksanakan kebijakan subsidi di daerah-daerah rawan
pangan. Sebaliknya pada musim panen raya atau pada saat
produksi domestik melimpah, pengenaan bea masuk impor
jelas sangat relevan, karena petani harus dilindungi dari
ancaman anjloknya tingkat harga.

10. Hubungan
Pangan dan Gizi

 Pangan menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang dikenal
sebagai zat gizi. Pada akhirnya, zat gizi tersebut menyediakan
tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan
memperlancar pertumbuhan serta memperbaiki jaringan
tubuh.
 Zat gizi yang disediakan oleh pangan tersebut disebut zat gizi
esensial karena dalam unsur-unsur tersebut tidak dapat
dibentuk dalam tubuh dalam jumlah yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan kesehatan normal.
 Hal ini berarti unsur tersebut harus disediakan oleh unsur
pangan diantaranya adalah asam amino esensial (diperlukan
untuk memperoleh dan memelihara pertumbuhan,
perkembangan, dan kesehatan yang baik).

11. Ketahanan Pangan

 Pembangunan Ketahanan Pangan bertujuan untuk
menjamin ketersediaan pangan yang cukup dari segi
jumlah, mutu, keamanan dan keragaman sehingga
setiap rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan
dalam setiap saat, mampu mengkonsumi pangan
yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya
serta seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah,
nasional, sepanjang waktu dan merata untuk
menjalani hidup sehat dan produktif.

12. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
mengamanatkan pembangunan pangan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia, dimana
pemerintah bersama masyarakat bertanggung
jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Di Indonesia, ketahanan pangan didefinisikan
sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata,dan terjangkau.

13. Program-Program
Ketahanan Pangan

1. Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Aneka Pangan
Tujuan : Meningkatkan produksi dan diversifikasi
ketersediaan aneka ragam pangan.
Kelompok Sasaran :
Seluruh wilayah dan lapisan masyarakat
Indikator keberhasilan :
a. Peningkatan produksi aneka pangan
b. Kecukupan pangan di tingkat nasional dan daerah
c. Stabilisasi harga pangan

14. 2. Pengembangan Agribisnis Komoditas Pangan
Tujuan : Untuk meningkatkan dan memantapkan daya saing
global produk pangan dan menciptakan iklim yang kondusif
bagi pengembangan agribisnis dan agroindustri pangan.
Kelompok Sasaran :
a. Komoditas pangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
b. Wilayah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan
komparatif
Indikator Keberhasilan :
a. Berkembangnya sentra-sentra komoditas unggulan.
b. Meningkatnya nilai tambah produk-produk pangan melalui
perbaikan kualitas pengolahan dan penanganan pasca
panen.
c. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan, serta
berkurangnya kasus pelanggaran keamanan pangan.

15. 3. Pengembangan Agroindustri Pendukung Ketahanan Pangan
Tujuan : Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pangan yang
berbasis potensi lokal untuk menunjang ketahanan pangan.
Kelompok Sasaran :
Aparat pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat dan lembaga-lembaga
LM3 (Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat).
Indikator keberhasilan :
a. Teridentifikasinya jenis IKM Pangan yang sesuai dengan potensi lokal
dan dapat mendukung ketahanan pangan.
b. Terinventarisasinya IKM Pangan yang sudah ada dan dapat
diberdayakan menjadi IKM Pangan pendukung ketahanan pangan lokal.
c. Jumlah IKM Pangan yang dibina dalam rangka mendukung ketahahan
pangan.
d. Berdirinya IKM Pangan berbasis potensi lokal yang mendukung
ketahanan pangan yang kuat dan dinamis.
e. Terserapnya produk-produk pertanian lokal secara kontinyu dan harga
yang bersaing.
f. Terjadinya nilai tambah produk pertanian di tingkat lokal.

16. Mutu dan
Keamanan Pangan

Gambaran keadaan mutu dan keamanan pangan selama beberapa tahun
terakhir masih menunjukkan adanya permasalahan yang diindikasikan
oleh:
a. Masih adanya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi
persyaratan, khususnya dalam penggunaan bahan tambahan makanan
seperti pewarna berbahaya, pemanis buatan yang digunakan untuk
makanan jajanan, formalin dan boraks untuk mengawetkan beberapa
produk pangan.
b. Masih banyak label produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan
dan informasi yg kurang lengkap. Disamping label yang tidak
memenuhi syarat, di pasaran juga masih cukup banyak ditemukan
beredarnya produk pangan yang telah kedaluwarsa.

17. 
c. Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan.
d. Masih rendahnya tanggungjawab dan kesadaran
produsen serta distributor tentang keamanan pangan
yang diproduksi/diperdagangkannya.
e. Masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan
konsumen terhadap keamanan pangan.

18. Diversifikasi

 Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan
produksi pangan pokok alternatif selain beras,
penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi
pangan pokok alternatif yang berimbang dan bergizi
serta berbasis pada pangan lokal.
 Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi berperan
dalam diversifikasi pangan melalui penyediaan
teknologi diversifikasi pangan pokok alternatif
(program RUSNAS). Koordinator kegiatan ini adalah
Kantor Menristek dan Deptan, dibantu oleh P dan K,
Informasi, BKKBN, Sosial dan Kesehatan.

19. Analisis Status
Pangan dan Gizi

Pada setiap proses perencanaan program pangan dan gizi
setidak-tidaknya terdapat empat langkah pokok yang
harus dilalui.
1. Penilaian status kini
2. Penetapan tujuan dan sasaran
3. Penyusunan strategi program
4. Penahapan pelaksanaan

20. 1. Penilaian Status Kini

Pada langkah ini harus dilakukan upaya untuk
mengetahui atau menilai situasi atau masalah
yang sedang dihadapi. Pengamatan situasi kini
dapat dilakukan dengan cara pengamatan
langsung di lapangan atau dengan
mengumpulkan informasi/data dari laporan-laporan
atau publikasi yang ada.

21. 2. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada penemuan dan pengetahuan yang dimiliki
serta hasil dari analisis situasi kini, maka dapat dirumuskan
tujuan yang akan dicapai serta sasarannya. Sesuatu yang
ingin dituju atau tujuan mencerminkan suatu kebutuhan
dasar yang hendak dicapai. Dalam beberapa hal perlu
dilakukan proyeksi – proyeksinya ke masa mendatang.
Kemudian dari apa yang ingin dicapai tersebut dapat
dijabarkan ke bentuk sasaran (target) yang merupakan
wujud nyata dari kebutuhan dasar yang harus dicapai oleh
pembangunan.

22. 3. Penyusunan Strategi Program

 Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran – sasaran yang
diharapkan diperlukan strategi yang kemudian harus
dituangkan dalam program – program.
 Program – program tersebut perlu mempertimbangkan
beberapa hal sebagai formute of reference point antara lain :
• Sasaran (target)
• Pihak pemakai program atau yang akan dimanfaatkan
• Pihak pelaksana dan organisasinya
• Lokasi prioritas
• Kebutuhan tenaga
• Pembinaan program.

23. 4. Penahapan Pelaksanaan

 Langkah ini merupakan rencana implementasi program-program
yang telah disusun, menjadi tahap-tahap yang harus
dilalui oleh program tersebut sehingga merupakan suatu tata
waktu atau jadwal kegiatan.
 Dalam hal ini teknik – teknik analisis rangkaian kerja,
penahapan kerja, kaitan kerja dan sebagainya merupakan
unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Teknik untuk mencari
saling ketergantungan satu sektor dengan sektor lainnya
harus diciptakan. Sehingga hal-hal yang mungkin dapat
menghambat jalannya pelaksanaan program dapat
ditemukan.

24. Terima Kasih....   


25. Pertanyaan

1. Kebijakan pangan apa yg sudah dilakukan pemerintah?
Apakah sudah berhasil diterapkan? Kendala bagi
kebijakan yg belum tercapai?
2. Bagaimana penanganan permasalahan pangan & gizi dari
beberapa faktor (pertanian, ekonomi, budaya)?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang rekomendasi no 8
(slide 9) ?
4. Apa yg harus dilakukan (sebagai tenaga kesmas) agar
kendala (pertanyaan no 1) dapat diminalisir?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan
distribusi pangan di saat bencana (banjir)?
6. Apakah pemerintah dalam melakukan distribusi pangan
saat bencana juga memikirkan kandungan gizi dari
makanan tersebut?