SURAT DAKWAANPengertian Surat DakwaanSurat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwaka...
Syarat Surat DakwaanMengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasaltersebut, ditent...
Surat Dakwaan Yang Tidak Menyebut FaktaSuarat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta tidak mengakibatkan batalnya ...
Permintaan Pemeriksaan Penghentian PenuntutanPada pasal 80 KUHAP memberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan atas pengh...
atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik.Kemudian mengenai perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu ya...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Surat dakwaan

5,181

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,181
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Surat dakwaan"

  1. 1. SURAT DAKWAANPengertian Surat DakwaanSurat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, danmerupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan.Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP. Dengandemikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP,seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yangdibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”.demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadisebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP.Prinsip Surat DakwaanMembicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, sebabprinsip yang diatur dalam HIR dan KUHAP terdapat beberapa perbedaan.terutama yangmenyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhandalm arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah ketuapengadilan negri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Ketuapengadilan negri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya, system pembuatan suratdakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masihberada di bawah pengawasan ketua pengadilan negri. Barangkali disebabkan anggapan bahwapada masa pembuatan HIR, sebagian besar penuntut umum belum begitu mahir menyusunperumusan yuridis, jika dibandingkan dengan para hakim/ketua pengadilan negri, pada umumnyaterdiri dari sarjana hokum.Kalau diikuti ejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum baru berdirisendiri sejak berlaku UU pokok kekuasaan kejaksaan, UU No. 15/1961. pasal 12 UU tersebutmenentukan, jaksa yang membuat surat dakwaan (menurut ketentuan itu diberi nama “surattuduhan”) bukan dilakukan oleh ketua pengadilan negri. Ketentuan pasal 12 UU No. 15/1961tersebut dipertegas lagi dengan surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agungtanggal 20 oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE. surat edaran dimaksud antara lain menegaskan,pembuatan surat tuduhan (dakwaan) baik dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumiradalah jaksa. Dengan ketentuan pasal 12 dan penegasan surat edaran dimaksud, sejak saat itulahpenuntut umum ditempatkan dalam posisi yang sempurna berdiri sendiri.Bagaimana dengan kuhap? Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakindipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (pasal 1butir 7dan pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskanwewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain.Penuntut umum”berdiri sendiri” dan sempurna (volwaarding) dalm pembuatan surat dakwaan.Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukanpenuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan.
  2. 2. Syarat Surat DakwaanMengenai syarat surat dakwaan dapat di lihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasaltersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat daakwaan.Harus memuat syarat formal:Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, enis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,agama dan pekerjaan tersangka.Syarat materiilSyarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (tempus delicti dan locus delicti)Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi SyaratPada dasarnya, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil, antara lain:1.surat dakwaan tidak terangseperti yang telah dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkapunsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau usur-unsur tindak pidana yang didakwakantidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan padahakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas yang lengkap unsure-unsur tindakpidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidakterang, merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Sehubungan dengan syaratsurat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusanunsure delik saja. Sekalipun unsure delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaanyang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karenabaik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yangsatu dengan dakwaan yang lain, surat dakwaan seperti itu batal demi hokum. Hal itu dapat dilihatdalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 november 1983 Reg. No. 600 K/Pid/1982.2.surat dakwaan mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lainpertentangan isi surat dakwaan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atautindakan mana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsuretindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Disamping itu,surat dakwaan harus merinci secara jelas.Yang Menentukan Surat Dakwaan BatalSesuai dengan prinsip proses persidangan, telah meletakan wewenang dan tanggung jawabsepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasarprinsiptersebut yang berwenang menyatakann surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpinpersidangan.Oleh karena itu, penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan oleh hakim dalamproses persidangan. Uuntuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baikmemeriksa lebih dulu perkaranya secara keseluruhan. Berdasarkan pemereiksaan hakim akanlebih objektif menilai, apakah dakwaan ituterang atau tidak, berpatokan pada penilaian apakahsurat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaan.
  3. 3. Surat Dakwaan Yang Tidak Menyebut FaktaSuarat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta tidak mengakibatkan batalnya suratdakwaan.hal tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1969 no.36 K/Kr/1968.Namun, meskipun demikian sebaiknya surat dakwaan sedapat mungkin memuat fakta dankeadaan yang lengkap dalam surat dakwaan.Bentuk Surat DakwaanSurat Dakwaan Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal berisi satudakwaan dan perumusan dakwaan tunggal dijumpai tindak pidana yang jelas, tidak ada oranglain yang terlibat, sehingga pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar sangat jelas dansederhanaSurat Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masingdirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untukmenentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwasehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”Surat Dakwaan Subsidair (Pengganti) adalah surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebihdakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan pidana yang terberat sampai yang teringan.Pemeriksaannyapun dilakukan menurut skala prioritas yang sudah tersusun. Biasanya terdapatkalimat Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagiSurat Dakwaan Kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapadakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan daribeberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapaterdakwa karena kumulas terdakwanya karena melakukan tindak pidana bersama-sama denganorang lain.Penghentian PenuntutanMengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) yang menegaskan, penuntutumum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaanpenyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum kesidang pengadilan.Mengenai tata cara penghentian penuntutan, hal ini dijelaskan dalam pasal 140 ayat (2):a. penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam satu “surat ketetapan” yangdisebut SP3.b. isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka.c. dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, edang tersangka berada dalamtahanan, penuntut umum “wajib” segera membebaskan dari penhanan.d. turunan surat penetapan penghentian penuntutan “wajib” disampaikan kepada tersangka ataukeluarganya, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan kepada hakim.Meskipun sudah dilakukan penghentian penuntutan, karena penghentian penuntutan tidak dengansendirinya menurut hokum melenyapkan hak dan wewenang penuntut umum untuk melakukanpenuntutan kembali perkara tersebut. Penuntutan kembali perkara yang dihentikan bisaterjadikarena dua hal yaitu:1.jika ternyta dikemudian hari ditemukan alasan “baru”2.penuntutan kembali harus dilakukan apabila keputusan praperadilan menetakan penghentianpenuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak sah menurut hukum.
  4. 4. Permintaan Pemeriksaan Penghentian PenuntutanPada pasal 80 KUHAP memberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan atas penghentianpenuntutan atas suatu perkara. Secara teknis yuridis terhadap penghentian penuntutan perkarayang dilakukan oleh penuntut umum, dapat diajikan permintaan pemeriksaan oleh pihak yangberkepentingan yaitu:1.penyidik2.pihak ketiga yang berkepentingan/korban tindak pidanaPemecahan Berkas PerkaraPada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi dosebabkan factor pelaku tindak pidana, terdiridari beberapa orang. Maka penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecahberkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa.Maka dengan pemecahan berkas perkara tersebut, perkara menjadi beberapa perkara yang berdirisendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain masing-masig dapat dijadikansebagai saksi secara timbale balik. Sedag apabila mereka digabung dalam suatu berkas danpemeriksaan pesidangan, antara yang satu dan yang lain tidak dapat dijadikan saling menjadisaksi yang timbale balik.Pelimpahan Berkas Perkara Ke PengadilanApabila penuntut umum selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, dan berpendapattindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, menurut ketentuan pasal 140 ayat (1), penuntutumum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Jika surat dakwaan sudah selesaidipersiapkan tindakan selanjutnya, melaksanakn ketentuan pasal 143 ayat (1):I.melimpahkan perkara ke Pengadilan Negri,II.pelimpahan berkas dilakukan dengan “surat pelimpahan” perkara,III.dalam surat pelimpahan berkas tersebut dilampirkan surat dakwaan, berkas itu sendiri dandisertai permintaan agar Pegadilan Negri segera mengadili.Mengubah Surat DakwaanPasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahansurat dakwaan, untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkahukuman, baik yang memberatkan hukuman secara umum maupun yang memberatkan secarakhusus.oleh karena itu, sebelum hakim dalam persidangan menyatakan surat dakwaan batal,kepada penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengubah surat dakwaan semulasebagaimana yang ditentukan oleh pasal 144 KUHAP.Kemudian mengenai batas waktu mengubah dakwaan ditentukan pasal 144 ayat (2) dapatdiambil kesimpulan:1.perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali saja.2.perubahan hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.Penyampaian Surat Turunan Peruabahan DakwaanPerubahan surat dakwaan mengakibatkan adnya perubahan pengertian dan penjelasan dalamsurat dakwaan semula.hal ini adakalanya merugikan terdakwa. Misalnya perubahanpenyempurnaan dari pasal 388 KUHP menjadi pasal 340 KUHP. Perubahan ini perlu diketahuioleh terdakwa sesuaidengan peraturan pasal 144 ayat (3), yang memberikan kewajiban kepadapenuntutan umum untuk menyampaikan “turunan” perubahan surat dakwaan kepad tersangka
  5. 5. atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik.Kemudian mengenai perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semulamerupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang lain. Artinya perubahan dakwaan tidakboleh mengakibatkan unsure-unsur tindak pidana semula berubah menjadi tindak pidana baru.Pembatalan Surat Dakwaan Dapat Diajukan KembaliSifat batal demi hukum yang ditentukan pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secaramutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara,sehinggaagar keadaan yang batal demi hokum tersebut efektif dan formal benar-benar batal,diperluka putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan surat dakwaan yang bataltersebut masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa.Dengan hak yang diberikan pasal 156 KUHAP kepada terdakwa dan penasihat hokum untukmengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, berarti Undang-Undang memberikesempatan kepda mereka untuk meminta kepada pengadilan agar dakwaan dinyatakan bataldemi hukum.Jika terjadi atau status terdakwa berada dalam masa tahanan maka dalam putusan yangmenyatakan surat dakwaan batal demi hukum, maka putusan ini harus dibarengi denganpembebasan terdakwa dari tahanan. Kewenangan penuntut umum untuk mengjukan kembaliperkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan terdakwadengan memperguakan pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagi dasar hukum.

×