Periode 1950-1959 merupakan masa demokrasi liberal di Indonesia namun situasi politik tidak stabil karena dominasi kelompok Nasionalis, Islam dan Komunis serta pemberontakan di berbagai daerah. Pemerintahan Soekarno kemudian beralih ke sistem demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Masa Orde Baru di bawah Soeharto juga gagal membangun demokrasi sejati karena kurangnya partisipasi politik

6. • Periode 1950 sampai Juli 1959 merupakan
masa pemerintahan dimana sistem politik
Indonesia menganut demokrasi liberal.
• Pemberlakuan UUDS dan pengakuan kembali
NKRI memiliki agenda pokok yakni
melaksanakan pemilu pada 1953 (terealisasi
1955).
• Dominasi dan ketatnya persaingan kelompok
Nasionalis, Islam dan Komunis dalam wadah
Konstituante berdampak pada kegagalan dalam
mencapai keputusan tentang dasar negara.
• Situasi politik dan pemerintahan dalam
kondisi tidak stabil.
• Pemberontakan bermunculan di berbagai
daerah (Pemberontakan DI/TII dan
Pemberontakan PRRI/Permesta).

9. Penataan kehidupan politik
menyimpang dari tujuan awal,
yaitu demokratisasi (menciptakan
stabilitas politik yang demokratis)
menjadi sentralisasi (pemusatan
kekuasaan di tangan presiden).
1. Terbatasnya peran partai politik
2. Berkembangnya pengaruh PKI
3. Penerapan Dwifungsi Militer (Angkatan Darat)
4. Pecahnya Gerakan 30 September 1965 / G30 S PKI
5. Soeharto menggulingkan Soekarno.
Kondisi dan peristiwa-peristiwa pada era Demokrasi Terpimpin :

10. Dalam era demokrasi
pancasila, Soeharto
ingin memberi kesan
bahwa
pemerintahannya
memberi tekanan
pada pertumbuhan
ekonomi (economic
growth) Ketimbang
pembangunan politik.

12. dengan demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru
ini dianggap gagal sebab:
1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
2. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
3. Pengakuan HAM yang terbatas
4. Tumbuhnya KKN yang merajalela

14. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan
penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke
Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
Demokrasi Era Reformasi(1997-Sekarang)
Indonesia dimasa pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie
mendapat angin segar dengan berembusnya gelombang
reformasi dan demokratisasi. (kebebasan mendirikan organisasi
pers dan pemilihan umum yang diikuti 48 Partai politik).
Hingga terpilhnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke 4
dan dilanjutkan oleh Megawati sebagai presiden ke 5,
gelombang reformasi terus berlanjut. UUD 1945 yang tadinya
dianggap sakral juga direformasi dengan diamandemen
sebanyak 4 kali oleh MPR.

15. Salah satu efek dari gelombang reformasi dalam bidang politik adalah
munculnya gerakan separatis daerah seperti Aceh, Ambon (Maluku Selatan)
dan Papua. Serta munculnya kerusuhan pada tingkat lokal (konflik horisontal)
yang dipicu oleh kepentingan elit dalam memperebutkan jabatan gubernur
dan bupati/walikota seperti di Ambon, Poso, Mamasa, Sampit dan Maluku
Utara.