1.   kajian ilmiah pendidikan ilmu     kewarganegaraan;2.   program kurikuler Pendidikan     Kewarganegaraan;3.   gerakan ...
1968/1969                        1994•Kewarga- negaraan                               • PMP                       • Kewarg...
   Kewarganegaraan (1957) membahas cara    memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan   Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg ...
Jenjang   Istilah yang digunakan               KeteranganSD        Pendidikan Kewargaan     Program ini meliputi pengajara...
   Sebagai pengganti istilah Pendidikan Kewargaan    Negara, mulai GBHN 1973, diperkenalkan bidang    kajian Pendidikan K...
   Sebagai implikasi pemberlakuan UU No. 2 tahun 1989    tentang Sistem Pendidikan yang menggariskan adanya    Pendidikan...
   Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan    merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada    pembentukan warga negar...
Landasan Yuridis Eksistensi PKn         UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003:SISDIKNAS                                         ...
    Peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.1.    Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi...
1.   Persatuan dan Kesatuan bangsa2.   Norma, hukum dan peraturan3.   HAM4.   Kebutuhan Warga Negara5.   Konstitusi Negara...
CIVIC         CIVIC            CONFIDENCE DISPOSITIONS   CIVICKNOWLEDGE   SMART & GOOD             CITIZENSHIP            ...
Hierarki Ruang Lingkup Materi danTingkat Kompetensi serta Kualifikasi        Kemampuan Lulusan
PKn di Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PKn di Indonesia

3,100 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PKn di Indonesia

  1. 1. 1. kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan;2. program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan;3. gerakan sosial-kultural kewarganegaraan,
  2. 2. 1968/1969 1994•Kewarga- negaraan • PMP • Kewarga- negaraan •Pendidikan Kewargaan •PPKn • PKn (Civics) Negara 1957/1962 1973/1978/1984 2004/2006
  3. 3.  Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku CIVICS: Pedoman Kewarganegaraan “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” Tahun 1962. CIVICS membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia.
  4. 4. Jenjang Istilah yang digunakan KeteranganSD Pendidikan Kewargaan Program ini meliputi pengajaran Negara Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu BumiSMP Pendidikan Kewargaan Program ini mengidentikkan civics Negara dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya Sejarah kebangsaan (30%), kejadian setelah Indonesia merdeka (30%) dan UUD 1945 (40%)SMA Pendidikan Kewargaan Bahan pelajaran sebagian besar Negara terdiri atas UUD 1945 Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285
  5. 5.  Sebagai pengganti istilah Pendidikan Kewargaan Negara, mulai GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan label “PMP” dan terus berlanjut dalam GBHN 1978 dan GBHN 1984 Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai P4 Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan PKn pada masa Orde Baru antara lain: Pendidikan Pancasila, PMP, Pendidikan P4, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
  6. 6.  Sebagai implikasi pemberlakuan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan Berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila
  7. 7.  Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. ◦ Permendiknas No. 22 tahun 2006
  8. 8. Landasan Yuridis Eksistensi PKn UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003:SISDIKNAS Pasal 37 Pasal 2 Pasal 4 Pancasila dan UUD Pasal 3 Pkn sebagai muatan Prinsip wajib kurikulum 1945 sbg Fungsi dan tujuan Penyelenggaraan pendidikan dasar Dasar pendidikan pendidikan nasional dan menengah, dan nasional pendidikan pendidikan tinggi PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9 PKn sebagai mata pelajaran Dikdasmen/mata kuliah Dikti
  9. 9.  Peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  10. 10. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa2. Norma, hukum dan peraturan3. HAM4. Kebutuhan Warga Negara5. Konstitusi Negara6. Kekuasaan dan Politik7. Pancasila8. Globalisasi
  11. 11. CIVIC CIVIC CONFIDENCE DISPOSITIONS CIVICKNOWLEDGE SMART & GOOD CITIZENSHIP CIVIC CIVIC COMMITTMENT COMPETENCE CIVIC SKILLS (Udin : 2006)
  12. 12. Hierarki Ruang Lingkup Materi danTingkat Kompetensi serta Kualifikasi Kemampuan Lulusan

×