Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan

1,224 views

Published on

Bahan Ajar ke-2 Materi Pembelajaran PPKn #PGSD FKIP UAD

Published in: Education
  • Be the first to comment

2 Esensi dan Perkembangan PKn Persekolahan

  1. 1. Bahan Kajian • Menguraikan hakiat, fungsi, dan tujuan PPKn • Menganalisis ruang lingkup PPKn • Menguraikan perkembangan historis mata pelajaran PPKn di Indonesia • Menganalisis paradigma baru PPKn
  2. 2. PPKn
  3. 3. Suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemology intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Udin S Winataputra (2012:249)
  4. 4. 1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan (school civic education) 2. Program sosial-kultural kewarganegaraan (community civic education) 3. Kajian ilmiah kewarganegaraan (di dalamnya tercakup civic research and development)
  5. 5. Paradigma Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan Academic Civic Education Community Civic Education School Civic Education
  6. 6. PKn sebagai hasil seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu- ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS. M. Nu’man Somantri (2001)
  7. 7. ; (2) social studies taught as social science; dan, (3) social studies taught as reflective inquiry. PKn sbg salah satu dari tiga tradisi pengajaran social studies
  8. 8. Murray Print (1999) mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga).
  9. 9. Kajian PKN 1. hak-hak dan tanggung jawab warga negara; 2. pemerintah dan lembaga-lembaga negara; 3. sejarah dan konstitusi; 4. identitas nasional; 5. sistem hukum dan rule of law; 6. hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; 7. prinsip dan proses demokratik; 8. partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; 9. perspektif internasional; dan 10. nilai-nilai kewarganegaraan demokratis. Murray Print (1999)
  10. 10. 1) mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik, 2) untuk menggunakan hak-hak mereka dan 3) untuk membebaskan tanggung-jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan... PKn adala komponen penting pendidikan yang mengajarkan warga negara
  11. 11. 1. knowledge of citizenship and government in democracy ( ); 2. cognitive skills of democratic citizenship ( ); 3. participatory skills of democratic citizenship ( ); dan 4. virtues and dispositions of democratic citizenship ( ).
  12. 12. 1. demokrasi perwakilan (representative democracy); 2. konstitusionalisme; 3. hak asasi (liberalisme); 4. kewarganegaraan (citizenship); 5. masyarakat kewargaan (civil society); 6. ekonomi pasar (free and open economic system); dan, 7. tipe-tipe isu publik.
  13. 13. National Standard on Civics and Government (CCE, 1994) 1. What is government and what should it do? 2. What are the basic values and principles of American democracy? 3. How does the government established by the constitution embody the purposes, values, and principles of American Democracy? 4. What is relationship of the United States to other nations and to world affairs? 5. What are the roles of the citizen in American democracy?
  14. 14. Domain Kajian PKn Inggris (Crick Report, 1998) (Advisory Group on Citizenship, 1998: 40-41) • Students learn self-confidence and socially and morally responsible behavior towards those in authority and towards each other, both inside and outside the classroom. Social and moral responsibility • Students learn how to become involved in the life and concerns of their neigbourhood and communities, including learning through community involvement and service. Community involvment • Students learn about the institutions, issues, problems and practices of the UK’s democracy and how citizens can make themselves effective in public life, locally, regionally and nationally, through skills, values and knowledge Political Literacy
  15. 15. Ruang Lingkup Kajian PKn Inggris 1. demokrasi dan otokrasi; 2. kerjasama dan konflik; 3. kesetaraan dan keragaman; 4. kejujuran, keadilan, rule of law, aturan-aturan, hukum dan hak asasi manusia; 5. kebebasan dan ketertiban; 6. individual dan masyarakat; 7. kekuasaan dan otoritas; 8. hak-hak dan tanggung jawab (Advisory Group on Citizenship, 1998: 44).
  16. 16. Tema PKn Asia-Pasifik (Lee Wing On, 2009) Kennedy dan Fairbrother (dalam Lee, 2009: 4-5) 1. Negara-negara Asia ditandai oleh modernitas ganda yang memberikan kekayaan dan konteks yang komplek bagi perkembangan PKn. 2. PKn Asia lebih ditandai oleh konsepsi- konsepsi kebajikan moral dan nilai-nilai personal daripada nilai-nilai publik dan kewargaan.
  17. 17. 3. Masyarkat kewargaan (civil society) disusun secara berbeda di Barat dan di negara-negara Asia, namun tak pernah dapat memainkan peran penting. 4. Negara-bangsa menjalankan peran yang sama di negara-negara Asia dan Barat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. 5. Ada semacam ketegangan antara pendidikan kewarganegaraan, mata-mata pelajaran sekolah, dan kurikulum akademik. 6. Para guru menjadi pemain penting ketika ia hadir untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. 7. Badan kesiswaan dalam menanggapi pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan dalam menentukan pertimbangan.
  18. 18. Bernard Crick (1998) Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools: Final Report of the Advisory Group for Citizenship
  19. 19. Peta Konsep PKn
  20. 20. (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)
  21. 21. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  22. 22. Pasal 2 Pancasila dan UUD 1945 sbg Dasar pendidikan nasional Pasal 3 Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Pasal 4 Prinsip Penyelenggaraan pendidikan Pasal 37 Pkn sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9 PKn sebagai mata pelajaran Dikdasmen/mata kuliah Dikti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas PP 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP 19 Tahun 2005 tentang SNP
  23. 23. Apa saja Tujuan Mata Pelajaran PKn? (KTSP) 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa- bangsa lainnya 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  24. 24. PPKn
  25. 25. Ruang Lingkup Materi PKn (KTSP 2006) 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa 2. Norma, hukum dan peraturan 3. Hak Asasi Manusia 4. Kebutuhan Warga Negara 5. Konstitusi Negara 6. Kekuasaan dan Politik 7. Pancasila 8. Globalisasi
  26. 26. 1. Persatuan dan Kesatuan bangsa • Hidup rukun dalam perbedaan, • Cinta lingkungan, • Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, • Sumpah Pemuda, • Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, • Partisipasi dalam pembelaan negara, • Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan • Keterbukaan dan jaminan keadilan; SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA
  27. 27. 2. Norma, hukum dan peraturan  Tata tertib di sekolah,  Norma yang berlaku di masyarakat,  Peraturan-peraturan daerah,  Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan  Sistem hukum dan peradilan nasional;
  28. 28. 3. Hak asasi manusia • Hak dan kewajiban anak, • Hak dan kewajiban anggota masyarakat, • Instrumen nasional dan internasional HAM, dan • Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
  29. 29. 4. Kebutuhan warga negara  Hidup gotong royong,  Harga diri sebagai warga masyarakat,  Kebebasan berorganisasi,  Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,  Menghargai keputusan bersama,  Prestasi diri, dan  Persamaan kedudukan warga negara;
  30. 30. 5. Konstitusi Negara • Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, • Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan • Hubungan dasar negara dengan konstitusi;
  31. 31. 6. Kekuasan dan Politik  Pemerintahan desa dan kecamatan,  Pemerintahan daerah dan otonomi,  Pemerintah pusat,  Demokrasi dan sistem politik,  Budaya politik,  Budaya demokrasi menuju masyarakat madani,  Sistem pemerintahan, dan  Pers dalam masyarakat demokrasi;
  32. 32. 7. Pancasila • Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, • Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, • Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan • Pancasila sebagai ideologi terbuka;
  33. 33. 8. Globalisasi  Globalisasi di lingkungannya,  Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi,  Dampak globalisasi,  Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan  Mengevaluasi globalisasi.
  34. 34. Mata Pelajaran PPKn
  35. 35. Perkembangan Historis PKn di Indonesia 1957 Dalam kurikulum SMP/SMA ada istilah Kewarganegaraan, ditempelkan pada pelajaran Tata Negara Isinya hanya membahas tentang Tatacara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan 1961/1962 Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru” Civics, membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama diarahkan untuk”nation and character building” bangsa Indonesia Tahun 1962, civics diganti menjadi “Kewargaan Negara” 1968 CIVICS di sekolah- sekolah diberi nama Pendidikan Kewargaan Negara Sebagai implikasi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan diperkenalkan PPKn berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir- butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila Sebagai pengganti Pendidikan Kewargaan Negara diperkenalkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan dengan label Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) GBHN 1973, 1978, 1984 1994 Kewarganegaraan (Ujicoba KBK) 2004 2006 Pendidikan Kewarganegaraan (KTSP) PPKn 2013
  36. 36. Kewarganegaraan 1957-1962 (1957) membahas Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tgl 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku CIVICS membahas yang diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia.
  37. 37. Jenjang Istilah yang digunakan Keterangan SD Pendidikan Kewargaan Negara Program ini meliputi pengajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi SMP Pendidikan Kewargaan Negara Program ini mengidentikkan civics dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya Sejarah kebangsaan (30%), kejadian setelah Indonesia merdeka (30%) dan UUD 1945 (40%) SMA Pendidikan Kewargaan Negara Bahan pelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945 PKn 1968 Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285
  38. 38. PMP 1973/1978/1984
  39. 39. (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan)
  40. 40. PPKn
  41. 41. Paradigma PKn Suatu model atau kerangka konseptual yang digunakan dalam PKn di Indonesia.
  42. 42. Revitalisasi Paradigma PKn • Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antar bangsa yang semakin ketat • Transisi proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (civil society) • Perlunya revitaslisasi proses pembangunan karakter dan bangsa (nation and character building) agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi (demokrasi sebagai titik sentral)
  43. 43. Misi PKn dengan paradigma yang direvitalisasi Mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengembangkan tiga fungsi pokok: 1. Mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence) 2. Membina tanggung jawab warga negara (civic responsibility) 3. Mendorong partisipasi warga negara (civic participation)

×