prinsip prinsip legal praktik keperawatan

1. Prinsip Prinpip Legal
8 November 2014
Keperawatan
Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe
Rifka Handayani
8 November 2014

2. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Prinsip-Prinsip Legal Dalam Keperawatan
Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan
legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan,
pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis
perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan
dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat
hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari
penyelenggarapelayanan keperawatan yang profesional.
1. Malpraktek
Malpraktik adalah kelalaian dari seseorang perawat untuk menerapkan
tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan
pengobatan dan perawat terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam
mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang
sama.
Malpraktek dibagi 3 kategori :
a. Criminal Malpractice
Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpraktek
manakal perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :
1) Perbuatan tercelah
2) Dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan,
kecerobohan atau kealpaan. Misalnya euthanasia (pasal 244 KUHP),
membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan
palsu (263 KUHP) dan melakukan aborsi tapa indikasi medis (pasal 299
KUHP)

3. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 3
b. Civil Malpraktek
Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan Civil Malpraktek adalah :
1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan
2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi
terlambat melakukannya
3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi
tidak sempurna
4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.
Hal ini bisa bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan
pihak lain berdasarkan principle of vicsip rius liability. Dengan prinsip ini
maka rumah sakit dapat bertanggunggugat atas kesalahan yang dilakukan
karyawan selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan
tugas kewajibannya.
c. Administrative Malpractice
Tenaga perawatan dikatakan telah melakukan administrasi malpraktek
manakala tenaga keperawatan tersebut telah melanggar hokum administrasi. Perlu
diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai
kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan dibidang kesehatan, misalnya
tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya, batas
kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila peraturan tersebut
dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan
melanggar hokum administrasi.

4. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 4
 Tindakan-tindakan Malpraktik yaitu :
1. Kesalahan Diagnosa
2. Penyuapan
3. Penyalahgunaan obat
4. Pemberian dosis obat yang salah
5. Alat-alat yang tidak memenuhi standart kesehatan atau tidak steril
6. Kesalahan produser operasi
7. Percobaan cara pengobatan baru suatu penyakit pada pasien
 .Dampak Malpraktek
1. Merugikan pasien terutama bisa menimbulkan cacat permanen
2. Bagi petugas hokum dapat dijerat hukum pidana
3. Dari segi sosial dapat dikucilkan dari masyarakat
4. Dari segi agama mendapat dosa
5. Dari segi etika keperawatan melanggar etika dan bukan tindakan yang
profesional
 Upaya-upaya Pencegahan Malpraktik, yaitu :
1. Senantiasa berpedoman pada standart pelayanan medik dan standart
prosedur professional
2. Senantiasa berpedoman pada standart pelayanan medik dan standart
professional
3. Bekerjalah secara professional berlandaskan etik dan moral yang tinggi
4. Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan
5. Ikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama
tentang kesehatan.

5. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 5
2. Kelalaian
Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter atau perawat
dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang
lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi,jika kelalaian itu telah mencapai suatu
tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain maka hal ini akan
membawa akibat hukum, apalagi jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini
dapat digolongkan sebagai kelalaian berat (culpa lata).
Kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati - hati yang pada umumnya
wajar dilakukan oleh seseorang dengan hati - hati, dalam keadaan tersebut itu
merupakan suatu tindakan seseorang yang hati - hati dan wajar tidak akan
melakukan didalam keadaan yang sama atau kegagalan untuk melakukan apa
orang lain dengan hati - hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan
yang sama
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat bersifat
ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati - hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak
peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya.
Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Jika kelalaian itu tidak
sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat
menerimannya, namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi,
mencelakakan atau bahkan merenggut nyawa orang lain ini diklasifikasikan
sebagai kelalaian berat, serius dan criminal.
3. Pertanggung Gugatan dan Pertanggung Jawaban
A. Pertanggung Gugatan
Yaitu suatu tindak gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu.
Contoh:
Ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat
kepada pasien tapi ternyata obat yang diberikan itu salah, dan mengakibatkan

6. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 6
penyakit pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawanya. Maka,
pihak keluarga pasien berhak menggugat dokter atau perawat tersebut.
b.Pertanggung Jawaban
Yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya.
Contoh:
Jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan pihak
keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah maka, dokter
akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya
.
4. Situasi yang harus dihindari oleh Perawat
a. Kelalaian
Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan
cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak
melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan
cedera.
b. Pencurian
Mengambil sesuatu yang bukan milik anda membuat anda bersalah karena
mencuri. Jika anda tertangkap, anda akan dihukum. Mengambil barang yang
tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian
c. Fitnah
Jika anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan
orang tersebut, anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika anda
menyatakan secara verbal atau tertulis.
d. False imprisonment
Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan
pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restrein fisik atau
bahkan mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa juga

7. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 7
termasuk dalam false imprisonment. Penyokong dan restrein harus digunakan
sesuai dengan perintah dokter
.e. Penyerangan dan Pemukulan
Penyerangan artinya dengan sengaja berusahan untuk menyentuh tubuh
orang lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti
secara nyata menyentuh orang lain tanpa ijin.Perawatan yang kita berikan selalu
atas ijin pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan
menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan
f. Pelanggaran Privasi
Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya.
Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah
tindakan yang melawan hukum.
g. Penganiayaan
Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat anda
terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta
perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien.
Setiap orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang
paling rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung
jawab terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang
menganiaya ornag lain yang lemah atau rapuh, tetapi hal ini terjadi. Beberapa
orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hampir semua
penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan dan sebagai seorang
perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya

8. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 8
2.2 Contoh Malpraktek Keperawatan Dan Kajian Etika Hukum
Pasien usia lanjut mengalami disorientasi pada saat berada di ruang
perawatan. Perawat tidak membuat rencana keperawatan guna memantau dan
mempertahankan keamanan pasien dengan memasang penghalang tempat tidur.
Sebagai akibat disorientasi, pasien kemudian terjatuh dari tempat tidur pada waktu
malam hari dan pasien mengalami patah tulang tungkai
Dari kasus diatas , perawat telah melanggar etika keperawatan yang telah
dituangkan dalam kode etik keperawatan yang disusun oleh Persatuan Perawat
Nasional Indonesia dalam Musyawarah Nasionalnya di Jakarta pada tanggal 29
Nopember 1989 khususnya pada Bab I, pasal 1, yang menjelaskan tanggung
jawab perawat terhadap klien (individu, keluarga dan masyarakat).dimana perawat
tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien dengan tidak
membuat rencana keperawatan guna memantau dan mempertahankan kemanan
pasien dengan tidak memasang penghalang tempat tidur.
Selain itu perawat tersebut juga melanggar bab II pasal V,yang bunyinya
Mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas,
serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau
mengalih-tugaskan tanggung jawab yang ada hubungan dengan keperawatan
dimana ia tidak mengutamakan keselamatan kliennya sehingga mengakibatkan
kliennya terjatuh dari tempat tidur dan mengalami patah tungkai.
Disamping itu perawat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai
perawat dalam hal Memberikan pelayanan/asuhan sesuai standar profesi/batas
kewenangan.
Dari kasus tersebut perawat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan
kerugian seperti patah tulang tungkai sehingga bisa dikategorikan sebagai
malpraktek yang termasuk ke dalam criminal malpractice bersifat neglegence
yang dapat dijerat hokum antara lain :
1. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai
menyebabkan mati atau luka-luka berat.Pasal 359 KUHP, karena kelalaian
menyebabkan orang mati :Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan

9. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 9
mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebakan luka berat:Ayat (1)
Barangsiapa karena kealpaannya menyebakan orang lain mendapat luka-luka
berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan
paling lama satu tahun.Ayat (2) Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehinga menimbulkan
penyakit atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian
selama waktu tertentu, diancam de¬ngan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.
3. Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan
(misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan Iain-lain) apabila
melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati
atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.Pasal 361
KUHP menyatakan:Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini di-lakukan
dalam menjalankan suatu jabatan atau pen¬caharian, maka pidana ditambah
dengan pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan
pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat
memerintahkan supaya putusnya di-umumkan.Pertanggung jawaban didepan
hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh
sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah
sakit/sarana kesehatan.
Selain pasal tersebut diatas, perawat tersebut juga telah melanggar Pasal 54 :
(1). Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian
dalam melak-sanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
(2). Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

10. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 10
2.3 Perlindungan Hukum Dalam Praktek Keperawatan
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para
perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai
merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang
perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat
bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih
antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan
pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran,
fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap
sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang
ilmiah yang mereka miliki.
A. Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan
Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan
dibutuhkan. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar
dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan
pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan
hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada
kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan
cenderung menjadi objek hukum (WHO, 2002).
Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara
eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak
memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya. Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan

11. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 11
tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak
pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.
Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya
pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal
yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke
paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai
informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah
dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari
pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu
profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang
diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi
dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan
moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang
bemutu.
B. Undang-Undang di Indonesia yang berkaitan dengan Praktik
Keperawatan :
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa
pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan
hukum.
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini
membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana
meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam
tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah,
termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas

12. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 12
dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan
tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan
terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU
ini boleh dikatakan sudah usang karena hanya mengkalasifikasikan tenaga
kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini
juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam
menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai
jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat
ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung
jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda,
menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah
selama3 tahun.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga
kesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai
pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga
diberlakukan terhadapnya.
UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah
dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak
jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen
calon peserta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankan
wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini,
lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga
kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek
profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung
jawab terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis
keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek

13. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 13
hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi
terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.
5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga
keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan
praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak
diijinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang
sakit dan bidang dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan
ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan.
Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta.
Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi
kekurangan tenaga dokter untuk menegakkan penyakit dan mengobati
terutama dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal tersebut tidak
dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di
rumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seyogyanya perawat
harus dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan utnuk benar-benar
melakukan nursing care.
6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional
tenaga keperawatan dan sistem kredit point.
Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik
jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka
kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah :
Penyenang Kesehatan, yang sudah mencapai golingan II/a, Pengatur
Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan
Sarjana/S1 Keperawatan. Sistem ini menguntungkan perawat, karena
dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan
atasannya.
7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992
Merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan
termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan

14. Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik
keperawatan
P a g e | 14
tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun
perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai
sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :
Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi
dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas
menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang
keahlian dan kewenangannya
Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan
hukum bagi tenaga kesehatan.