Laporan ini membahas upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Candiwulan untuk mewujudkan desa siaga. Desa Candiwulan masih berstatus Desa Siaga Madya dan mengalami berbagai kendala seperti belum terbentuknya perangkat desa yang mendukung kegiatan desa siaga. Laporan ini merencanakan sosialisasi dan survei diri masyarakat sebagai langkah awal intervensi untuk meningkatkan kesad

1. Laporan Kegiatan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)
F.1. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DESA SIAGA CANDIWULAN
Disusun Oleh:
dr. Luthfiana Syarifah
Pembimbing :
dr. Rahmi Asfiyatul Jannah
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN I
KEBUMEN
2013

2. BAB I
LATAR BELAKANG
Visi pembangunan kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010 yang
menggambarkan bahwa pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan
yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.
Adapun salah satu usaha untuk menjangkau target tersebut adalah dengan
mengembangkan desa siaga. Desa siaga adalah merupakan gambaran desa yang mana
masyarakatnya mau dan mampu mengenali tanda-tanda sebelum dan saat terjadi
masalah untuk selanjutnya mau dan mampu mencegah serta menanggulangi masalah
sesuai kewenangan dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada
secara mandiri.
Pengembangan Desa Siaga mencakup upaya untuk lebih meningkatkan
pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat
menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam
mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kegiatan pendekatan
edukatif sebagai upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani
proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang
dihadapinya, sehingga inti kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat
agar mau dan mampu untuk hidup sehat.
Sesuai dengan kebijakan pembangunan kesehatan dan dalam rangka
mewujudkan Desa Siaga perlu dikembangkan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes ) di
semua Desa / Kelurahan.
Untuk mendukung atau sebagai aplikasi pelaksana terwujudnya menjadi Desa
Siaga tersebut, maka perlu adanya suatu perencanaan sebagai tindak lanjut dari
pengembangan SDM yang sudah dipersiapkan baik di Tingkat Desa / Kelurahan.
Suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi kriteria berikut
(Depkes, 2006) :
1. Memiliki 1 orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-
kurangnya 2 orang kader desa.

3. 2. Memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan
perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal
dengan istilah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang
melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal :
 Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi
kejadian luar biasa serta faktor-faktor risikonya.
 Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta
kekurangan gizi.
 Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
 Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.
 Kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan, kadarzi, PHBS, penyehatan
lingkungan dan lain-lain.
8 Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif,
a. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari kesadaran dan keaktifan
Forum Desa dan Kelurahan.
b. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif.
c. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka
atau memberikan pelayanan setiap hari.
d. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis
masyarakat, (b) kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, (c)
penyehatan lingkungan.
e. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta dari
masyarakat dan dunia usaha.
f. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan
kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
g. Peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
h. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.
Indikator keberhasilan desa siaga
Indikator keberhasilan pengembangan desa siaga dapat diukur dari 4 kelompok indikator,
yaitu : indikator input, proses, output dan outcome (Depkes, 2009).

4. 1. Indikator Input
a. Jumlah kader desa siaga.
b. Jumlah tenaga kesehatan di poskesdes.
c. Tersedianya sarana (obat dan alat) sederhana.
d. Tersedianya tempat pelayanan seperti posyandu.
e. Tersedianya dana operasional desa siaga.
f. Tersedianya data/catatan jumlah KK dan keluarganya.
g. Tersedianya pemetaan keluarga lengkap dengan masalah kesehatan yang dijumpai
dalam warna yang sesuai.
h. Tersedianya data/catatan (jumlah bayi diimunisasi, jumlah penderita gizi kurang,
jumlah penderita TB, malaria dan lain-lain).
2. Indikator proses
a. Frekuensi pertemuan forum masyarakat desa (bulanan, 2 bulanan dan sebagainya).
b. Berfungsi/tidaknya kader desa siaga.
c. Berfungsi/tidaknya poskesdes.
d. Berfungsi/tidaknya UKBM/posyandu yang ada.
e. Berfungsi/tidaknya sistem penanggulangan penyakit/masalah kesehatan berbasis
masyarakat.
f. Ada/tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS.
g. Ada/tidaknya kegiatan rujukan penderita ke poskesdes dari masyarakat.
3. Indikator Output
a. Jumlah persalinan dalam keluarga yang dilayani.
b. Jumlah kunjungan neonates (KN2).
c. Jumlah BBLR yang dirujuk.
d. Jumlah bayi dan anak balita BB tidak naik ditangani.
e. Jumlah balita gakin umur 6-24 bulan yang mendapat M P-AS I.
f. Jumlah balita yang mendapat imunisasi.
g. Jumlah pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam.
h. Jumlah keluarga yang punya jamban.
i. Jumlah keluarga yang dibina sadar gizi.
j. Jumlah keluarga menggunakan garam beryodium.
k. Adanya data kesehatan lingkungan.
l. Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu yang menjadi
masalah setempat.

5. m. Adanya peningkatan kualitas UKBM yang dibina.
4. Indikator outcome
a. Meningkatnya jumlah penduduk yang sembuh/membaik dari sakitnya.
b. Bertambahnya jumlah penduduk yang melaksanakan PHBS.
c. Berkurangnya jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia.
d. Berkurangnya jumlah balita dengan gizi buruk.

6. BAB II
PERMASALAHAN
Desa dan kelurahan siaga aktif merupakan salah satu indikator dalam standar
pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten dan kota. Target yang harus
dicapai pada tahun 2015 adalah 80% desa dan kelurahan (75.410 ) yang ada di
indonesia telah menjadi desa dan kelurahan siaga aktif.
Gerakan dan pembinaan Desa Siaga sebenarnya dimulai sejak tahun 2006
melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Dan hasil evaluasi Kementerian
Kesehatan pada tahun 2009, bahwa dari 75.410 desa dan kelurahan di seluruh wilayah
Indonesia tercatat 42.295 (56,1%) desa dan kelurahan telah memulai upaya
mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Sedangkan sampai tahun 2011 tercatat
jumlah Desa Siaga sebanyak 51.996 (68%) dari 76.613 desa dan kelurahan di
Indonesia.
Jumlah Desa Siaga di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah 8.577
buah dari 8.576 desa/kelurahan (100%), mengalami sedikit peningkatan dibandingkan
dengan jumlah Poskesdes tahun 2011 sebanyak 8.576.
Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Kebumen tahun 2012, dari 460
desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen tercatat 460 (100%). Perubahan strata desa
siaga aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah desa siaga aktif strata
Pratama 63 desa (14%) pada tahun 2011 menjadi 79 desa (17%) atau mengalami
penurunan pada tahun 2012, desa siaga aktif strata Madya 270 desa (59%) pada tahun
2011 menjadi 253 desa (55%) atau mengalami penurunan pada tahun 2012, desa siaga
aktif strata Purnama 120 desa (26%) pada tahun 2011 menjadi 86 desa (19%) atau
mengalami penurunan pada tahun 2012, dan desa siaga aktif strata Mandiri 7 desa
(1%) pada tahun 2011 menjadi 42 desa (9%) atau mengalami peningkatan pada tahun
2012. Sehingga dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa terjadi penurunan strata
desa siaga aktif, yaitu Strata Pratama, Strata Madya, Strata Purnama, dan terjadi
peningkatan jumlah desa siaga aktif Strata Mandiri dari tahun 2011 sampai dengan
2012. Tentu saja penurunan strata desa siaga aktif yang terjadi semenjak tahun 2011
sampai dengan 2012 menjadi masalah yang sangat serius. Karena dibentukan desa
siaga adalah dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilingkungannya sendiri. Namun apabila

7. terjadi penurunan pada strata desa siaga aktifnya, maka kesadaran masyarakat akan
kesehatan akan sulit untuk tercapai.
Sebagai upaya pengembangan Desa Siaga Aktif, diperlukan pentahapan
sehingga dapat dicapai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

8. Berikut adalah tabel strata desa siaga di wilayah kerja Puskesmas Kebumen I :
No Nama Desa
STRATA DESA SIAGA
Pratama Madya Purnama Mandiri
1. Bandung √
2. Candimulyo √
3. Candiwulan √
4. Kalijirek √
5. Kawedusan √
6. Kembaran √
7. Muktisari √
8. Murtirejo √
9. Panjer √
10. Sumberadi √
11. Tamanwinangun √
Berdasarkan tabel tersebut di atas, Desa Candiwulan masih menduduki strata
Desa Siaga Madya. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program Desa Siaga di
Desa Candiwulan adalah belum terbentuknya perangkat desa yang mendukung
sepenuhnya kegiatan-kegiatan dalam Desa Siaga.
Desa Candiwulan memiliki 15 Posyandu dan 3 kader yang aktif. Dengan
adanya kader tersebut diharapkan dapat membantu seluruh kegiatan guna
mewujudkan Desa Siaga Candiwulan yang diharapkan. Namun permasalahan yang
ada disini adalah kendala untuk dapat mengumpulkan masyarakat guna membahas
permasalahan-permasalahan yang ada di desa sendiri.

9. BAB III
PERENCANAAN DAN PEMILIHAN INTERVENSI
Pengembangan desa siaga merupakan aktivitas yang berkelanjutan dan bersifat
siklus. Setiap tahapan meliputi banyak aktivitas.
1. Pada tahap 1 dilakukan sosialisasi dan Survei Mawas Diri (SMD), dengan
kegiatan antara lain : Sosialisasi, Pengenalan kondisi desa, Membentuk kelompok
masyarakat yang melaksanakan SMD, pertemuan pengurus, kader dan warga desa
untuk merumuskan masalah kesehatan yang dihadapi dan menentukan masalah
prioritas yang akan diatasi.
2. Pada tahap 2 dilakukan pembuatan rencana kegiatan. Aktivitasnya, terdiri dari
penentuan prioritas masalah dan perumusan alternatif pemecahan masalah.
Aktivitas tersebut, dilakukan pada saat musyawarah masyarakat 2 (MMD-2).
Selanjutnya, penyusunan rencana kegiatan, dilakukan pada saat musyawarah
masyarakat 3 (MMD-3). Sedangkan kegiatan antara lain memutuskan prioritas
masalah, menentukan tujuan, menyusun rencana kegiatan dan rencana biaya,
pemilihan pengurus desa siaga, presentasi rencana kegiatan kepada masyarakat,
serta koreksi dan persetujuan masyarakat.
3. Tahap 3, merupakan tahap pelaksanaan dan monitoring, dengan kegiatan berupa
pelaksanaan dan monitoring rencana kegiatan.
4. Tahap 4, yaitu : kegiatan evaluasi atau penilaian, dengan kegiatan berupa
pertanggung jawaban.
Pada pelaksanaannya, tahapan diatas tidak harus berurutan, namun disesuaikan
dengan kondisi masing-masing desa/kelurahan.

10. BAB IV
PELAKSANAAN
Oleh karena di Desa Candiwulan belum terjadwal kegiatan-kegiatan /
pertemuan masyarakat, maka kali ini belum dapat dilakukan intervensi. Intervensi
baru dapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 berupa sosialisasi
dan pengenalan kondisi desa bersama para kader pada saat diselenggarakannya PKD
di balai desa.
Intervensi diharapkan melibatkan seluruh aparatur negara yang ada di desa
Candiwulan, para tokoh masyarakat, serta suluruh tenaga medis yang ada dikawasan
tersebut, dengan begitu akan ada solusi yang berdasarkan multisektorial. Pada saat
kegiatana yang lebih penting mengedepankan komitmen dari kinerja pemerintah desa
dengan warganya dalam membangun desa. Serta beberapa faktor penting seperti
pendidikan dan kesehatan yang menunjang indeks prestasi manusia (IPM).
Diantaranya potensi umum Masyarakat Desa serta kinerja pemerintahan desa selama
2 tahun serta faktor-faktor pendukungnya.

11. BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pemantauan terhadap pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, melalui berbagai cara, yaitu:
1. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan upaya
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terjadi di semua tahapan, mulai
dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam perencanaan, masyarakat dapat
memantau dan mengawasi jalannya perencanaan karena perencanaan tersebut
bersifat partisipatif. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, masyarakat ikut terlibat
melaksanakan karena semua kegiatan.
2. Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah
Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah terutama dilaksanakan melalui
verifikasi laporan kegiatan dan keuangan. Juga melalui Sistem Informasi Desa
Siaga yang berjalan berjenjang dari desa/kelurahan ke kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, dan pusat dalam koridor Sistem Informasi Pembangunan Desa.
3. Pemantauan oleh Fasilitator
Pemantauan dan pengawasan oleh Fasilitator dilaksanakan secara melekat saat
Fasilitator tersebut membantu berbagai pihak dalam pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif. Pemantauan dan pengawasan difokuskan kepada
pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan memantau adanya masalahmasalah atau
hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dicarikan jalan mengatasinya. Oleh
sebab itu, pemantauan dan pengawasan ini terutama dilaksanakan melalui
supervisi dan kunjungan/bimbingan ke lapangan.
Evaluasi terhadap kemajuan pengembangan dan pembinaan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif dapat dilakukan secara tahunan, pada tengah periode, yaitu
tahun 2012, dan pada akhir periode, yaitu pada tahun 2014.

12. DAFTAR PUSTAKA
1. Depkes RI. 2009. Pedoman Pengembangan Model Operasional Desa Siaga. Dirjen
Bina Kesehatan Masyarakat.
2. Pemprov Jabar. 2010. Buku Pedoman Desa Siaga Aktif. Bandung; Pemerintah
Prov. Jabar.
3. Kemenkes & Kemendagri. 2010. Buku Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif. Jakarta: Kemenkes RI.
4. Dinas Kesehatan Prov Jateng. 2012. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012. Semarang: Dinkes Jateng.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. 2012. Profil Kesehatan Kabupaten
Kebumen Tahun 2012. Kebumen: Dinkes Kebumen.