Kolaborasi antara pemerintah dan LSM dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Barat melalui pembentukan forum masyarakat, penyediaan sarana kesehatan, dan perencanaan bersama di tingkat desa.
1. Disampaikan dalam
Kegiatan Lokakarya Kolaborasi
Pemerintah dan CSO untuk
Peningkatan Akses Kualitas dan
Pelayanan dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan
Jakarta, 29-30 Juni 2015
Oleh :
Drg. Arbain Ishak (Kabid
Pelayanan Kesehatan Kab.Lobar)
Yuni Riawati (Jaringan
Masyarakat Sipil )
2. Akses optimalisasi pelayanan kesehatan
dasar (Ketersediaan dan kualitas) bagi warga
miskin dan perempuan
Akses informasi terhadap layanan kesehatan
dasar bagi warga miskin dan perempuan
Meningkatkan Partisipasi warga terhadap
layanan kesehatan dasar
3. Kesehatan merupakan Hak
Semua orang membutuhkan atau sebagai pengguna pelayanan publik
Merubah cara pandang yang keliruan antara aparat pemerintah dengan
warga miskin (Aparat dilayani, warga melayani)
Kasus Gizi Buruk
Rendahnya masyarakat miskin dalam menggunakan pelayanan kesehatan di
Puskesmas
Fasilitas dan petugas puskesmas yang belum memadai
Mengelola keluhan/pengaduan warga menjadi masukan dan berkontibusi
positif untuk optimalisasi pelayanan kesehatan
Adanya wadah bagi warga, yang dekat untuk menyampaikan pengaduan
Dengan adanya wadah tersebut maka :
Warga mendapatkan umpan balik dari pengaduan yang disampaikan
Warga mendapatkan informasi terhadap program-program layanan
kesehatan dan mendapatkan jalur untuk mengakses program tersebut
Membangun rasa solidaritas kolektif dan bekerja bersama untuk saling
membantu dalam hal perbaikan pelayanan kesehatan baik sesama warga
maupun dengan pemerintah
4. Mulai Tahun 2006
Awal tutup proyek Tahun 2008 s/d 2013
Tahun 2013 s/d 2014
Dana Hibah ACCESS (2006 s/d 2013)
AIPD (2012 s/d 2014)
Pelaksana Jaringan Masyarakat Sipil /JMS (Mitra
ACCESS) dan PATTIRO (Mitra AIPD)
Lokasi 40 Desa, 10 Kecamatan di
Kab.Lombok Barat
Kelompok target Warga Miskin dan perempuan
Penerima Keuntungan
(m/f)
P = 317.202 L = 303.210
5. Tahun 2006 s/d 2007 menginisiasi terbentuknya Community
Center (CC) sebuah kelompok warga yang menjadi tempat
pengaduan warga atas kondisi pelayanan publik di 4 Desa.
Tahun 2008 s/d 2013 mereplikasi CC di 36 Desa
Mengadvokasi layanan kesehatan di Puskesmas
Tahun 2012 s/d 2014 memperkuat kelembagaan CC
(organisasi maupun kapasitas individual anggota CC ) seperti
belajar membaca anggaran, mengakses permintaan informasi
Membuat ruang-ruang pertemuan alternatif ditingkat warga
(arisan CC) yang mempertemukan antar CC di tingkat
kecamatan
Membuat ruang pertemuan antara CC dengan Dinas
Kesehatan (Pertemuan rutin diskusi dengan pemberi layanan)
Diskusi CC dengan media
6. Menggunakan kearifan lokal budaya suku sasak
sebagai ruang untuk mempertemukan antara
warga dan pemerintah
Gawe Rapah Warga, sebuah ruang bagi warga
Kab. Lombok Barat untuk menyampaikan keluhan
kepada pemerintah. Pemerintah diminta untuk
berkomitmen untuk menyelesaikan dan
melakukan perubahan
Gawe Rapah Warga dilaksanakan 1 tahun sekali
Pertemuan Multi stakeholder/ Forum Lintas
Aktor ditingkat kabupaten untuk membahas hasil
Gawe Rapah
7. Legitimasi warga terhadap pelayanan
kesehatan di Puskesmas menjadi
baik yang ditandai dengan
peningkatan jumlah kunjungan
warga miskin ke puskesmas
Warga merencanakan untuk
membangun rumah singgah bagi ibu
hamil yang jauh dari sarana
kesehatan dalam MUSRENBANG DESA
Ketersediaan anggaran yang
dialokasikan untuk peningkatan
kualitas pelayanan seperti PMT di
Posyandu dan insentif kader
Indeks kepuasan masyarakat
sebagai bahan untuk evaluasi rutin
dalam melihat kualitas pelayanan
kesehatan
8. Gawe Rapah, pengaduan
masyarakat yang
ditujukan pada rendahnya
layanan kesehatan
diselesaikan bersama
Dengan melibatkan JMS
dalam perencanaan dapat
membantu perencanaan
lebih terarah dan
memihak kepada
masyarakat
Dengan AIPD menyusun
SOP Pelayanan
Dengan BPKP perwakilan
NTB Dikes menyiapkan
Puskesmas menjadi PPK-
BLUD
Dengan KOMPAK
menyiapkan Puskesmas
melaksanakan BLUD
9. Adanya komitmen dari pemerintah daerah,
mitra kerja dan peran aktif dari masyarakat
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan
Meningkatnya kemandirian Masyarakat dalam
menolong dirinya sendiri di bidang Kesehatan
Semakin meningkatnya peran Community
Center (CC) di Masyarakat.
Menggunakan dan memperbanyak ruang-
ruang bertemu warga dan pemerintah
CSO menempatkan diri sebagai Fasilitator
10. Pemerintah daerah
(Bupati, Kepala Diknas)
Mitra kerja
(JMS, CC, AIPD, BPKP,
KOMPAK, AKAD, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat,
Tokoh Budaya)
Media
11. Melaksanakan pertemuan rutin antara
pemerintah daerah dengan CSO di Kabupaten
Lombok barat
Melibatkan CSO di dalam perencanaan di Bidang
Kesehatan
Meningkatkan Koordinasi antara petugas
Kesehatan di Lapangan dengan CC yang yang
ada di Desa
Mendokumentasikan setiap tahapan agar dapat
menjadi pengetahuan bersama
Memperbanyak pertautan kerja baik secara
individu maupun jaringan
12. UU Desa menjadi peluang bagi desa untuk
dapat merencanakan program sesuai dengan
kebutuhan warga
Program Desa Tematik yang dicanangkan
oleh Pemerintah Kab.Lombok Barat dapat
digunakan sebagai pilot project setiap dinas
kepada desa sehingga dapat terwujud satu
desa, satu perencanaan
13. Kolaborasi dapat diwujudkan dimana setiap pihak
(warga, CSO, Pemerintah) mempunyai posisi relasi
yang setara
Warga sebagai penerima layanan haruslah menjadi
pelaku utama dalam mendorong optimalisasi
pelayanan kesehatan
CSO memposisikan diri sebagai supporting system
dan fasilitator
Dibukanya banyak ruang untuk mempertemukan
antara warga dan pemerintah
Kesepakatan/MOU yang telah disepakati bersama
bukanlah merupakan hasil tetapi merupakan alat
kontrol untuk komitmen yang telah disepakati