Berikut beberapa pasangan jabatan rangkap di koperasi yang dapat dibahas:1. Yang sangat risikan (resiko tinggi):- Bendahara dan Kasir- Pengurus dan Pengawas Kedua pasangan ini memiliki resiko tinggi terhadap keamanan harta koperasi karena bendahara dan kasir mengendalikan arus kas masuk dan keluar, sementara pengurus dan pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penggunaan dana koperasi.2. Yang
Bab 8 - Akuntansi Transaksi Pembiayaan Musyarakah.ppt
Similar to Berikut beberapa pasangan jabatan rangkap di koperasi yang dapat dibahas:1. Yang sangat risikan (resiko tinggi):- Bendahara dan Kasir- Pengurus dan Pengawas Kedua pasangan ini memiliki resiko tinggi terhadap keamanan harta koperasi karena bendahara dan kasir mengendalikan arus kas masuk dan keluar, sementara pengurus dan pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penggunaan dana koperasi.2. Yang
Similar to Berikut beberapa pasangan jabatan rangkap di koperasi yang dapat dibahas:1. Yang sangat risikan (resiko tinggi):- Bendahara dan Kasir- Pengurus dan Pengawas Kedua pasangan ini memiliki resiko tinggi terhadap keamanan harta koperasi karena bendahara dan kasir mengendalikan arus kas masuk dan keluar, sementara pengurus dan pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penggunaan dana koperasi.2. Yang (20)
Berikut beberapa pasangan jabatan rangkap di koperasi yang dapat dibahas:1. Yang sangat risikan (resiko tinggi):- Bendahara dan Kasir- Pengurus dan Pengawas Kedua pasangan ini memiliki resiko tinggi terhadap keamanan harta koperasi karena bendahara dan kasir mengendalikan arus kas masuk dan keluar, sementara pengurus dan pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan penggunaan dana koperasi.2. Yang
3. SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI,
PESERTA DIHARAPKAN MEMAHAMI PERAN DAN
FUNGSI PENGAWAS KOPERASI
SETELAH PEMBELAJARAN INI PESERTA
DIHARAPKAN MAMPU :
1. MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG
SEBAGAI PENGAWAS
2. MEMBUAT LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS
5. 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi
dalam Rapat Anggota;
2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat
Anggota;
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat
seba gai anggota Pengawas ditetapkan dalam
AD/ART.
PEMILIHAN DAN TANGGUNG
JAWAB PENGAWAS (pasal 38 )
6. Pasal 39 (ayat 1,2,3)
1. Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pe-ngawasan.
2. Pengawas berwenang :
a. meneliti catatan yang ada pada koperasi.
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlu
kan;
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan nya
terhadap pihak ketiga.
Pasal 40. Koperasi dapat meminta jasa audit kepada
akuntan publik.
TUGAS & WEWENANG PENGAWAS
7. ANGGARAN DASAR KOPERASI
KETENTUAN PENGAWAS BAB VII PASAL 26 – 31
1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat
Anggota
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai pengatahuan tentang perkoperasian,
pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi
terhadap koperasi
b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan
di bidang pengawasan
c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun
d. Antar pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga
sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan
pengawas lain, pengurus dan pengelola
8. 3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5(lima) tahun
4. Jumlah pengawas 3 (tiga) orang
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah
atau janji didepan Rapat Anggota
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
pengawas diatur dan sumpah pengawas ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga
9. Pasal 28
Kewajiban Pengawas :
a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan
dan pengelolaan koperasi
b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada
koperasi
c. Memberikan koreksi, saran, teguran dan
peringatan kepada pengurus
d. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap
pihak ketiga
10. Pasal 29
HAK PENGAWAS
a. Menerima uang kehormatan sesuai keputusan
Rapat Anggota
b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan
Pasal 30
a. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada
Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh
koperasi
b. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam
Anggaran Biaya Koperasi
11. Pasal 31
1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum
masa jabatan berakhir apabila terbukti :
a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan
keuangan dan nama baik koperasi
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang
Perkoperasian beserta peraturan, ketentuan
pelaksanaaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dengan Keputusan Rapaat Anggota
c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan
di dalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi,
khususnya dan gerakan koperasi umumnya
d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah
diputus oleh pengadilan
12. 2. Dalam hal seorang anggota pengawas berhenti
sebelum masa jabatan berakhir, rapat pengawas
dengan dihadiri wakil pengurus dapat mengangkat
pengganti dengan cara :
a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh
anggota pengawas yang lain
b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk
menduduki jabatan pengawas tersebut
3. Pengangkatan pengganti pengawas tersebut
dilaporkan oleh pengawas pada rapat anggota yang
terdekat setelah penggantian yang bersangkutan
untuk diminta pengesahan dan atau memilih,
mengangkat pengawas yang lain.
13. PERBEDAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGAWASAN
• PENILAIAN DAN KOREKSI
ATAS PELAKSANAAN KERJA
YANG DILAKUKAN OLEH
BAWAHAN DENGAN
MAKSUD UNTUK
MENJAMIN BAHWA TUJUAN
DAN RENCANA
PERUSAHAAN
DILAKSANAKAN
PEMERIKSAAN
• SUATU KEGIATAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN,
KEGIATANNYA MELIPUTI
PENGAMATAN,
PENCATATAN,
PENYELIDIKAN DAN
PENELAAHANSECARA
CERMAT DAN SISTEMATIS
14. BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
1. Status Badan Hukum Koperasi ; Jenis koperasi; AD/ART ;
Peraturan atau Ketentuan lainnya; Tempat Kedudukan Koperasi;
dan Perizinan koperasi
2. Struktur Organisasi dan keefektifannya, Prinsip Koperasi; Visi
dan Misi Koperasi; Rapat Anggota, Pengawas, Pengurus, dan
Karyawan; Job Description; Kontrak Kerja; Pembagian
wewenang dan tanggung jawab; Kelengkapan pelaksanaan
organisasi; Penilaian Kinerja
3. Pengelolaan Administrasi Organisasi Koperasi
-Tertib administrasi (16 Buku/8 buku)/Secara Elektronik (Permen
10 2015)
-Tertib Pembukuan
4. Pelatihan yg pernah diikuti :
-Pengurus, Pengawas, Karyawan
-Penggunaan dana pendidikan di SHU
15. ADMINISTRASI ORGANISASI
Adalah setiap penyelenggaraan pencatatan yang
menyangkut kegiatan dalam bidang pengendalian
organisasi koperasi yang meliputi :
-Mengenai keanggotaan;
-Mengenai kepengurusan;
-Mengenai manager / karyawan.
16. 16 BUKU ADMINISTRASI
1. Buku Daftar Anggota
2. Buku Daftar Pengurus
3. Buku Daftar Pengawas
4. Buku Daftar Karyawan
5. Buku Tamu
6. Buku Simpanan Anggota
7. Buku Saran Anggota
8. Buku Anjuran Pejabat
9. Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain
10. Buku Keputusan Rapat Pengawas
11. Buku Keputusan Rapat Pengurus
12. Buku Keputusan Rapat Anggota
13. Buku Kejadian Penting
14. Buku Kas
15. Buku Catatan Inventaris
16. Buku Agenda
17. PENGAWASAN MANAJEMEN
1. RK dan RAPB Koperasi
a. Perspektif Pelanggan (Pencapaian kepuasan anggota
kepada koperasi sehingga tercipta loyalitas dan citra
baik )
b. Perspektif Proses Bisnis Internal (Inovasi, Perbaikan
Proses Produksi, Marketing, Pelayanan Serta Aturan,
Prosedur Dan Mekanise Kerja Dalam Menghasilkan
Barang/Jasa)
c. Perspektif Keuangan [Pencapaian Kinerja Keuangan
Yang Diinginkan Anggota dan Koperasinya (Pemilik
Modal) ]
d. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan (Peningkatan
Kemampuan, Ketrampilan, Sikap Mental SDM)
18. 2. Kebijakan/peraturan pengelolaan manajemen
a. Manajemen kas
b. Manajemen penjualan dan piutang usaha
c. Manajemen pinjaman yang diberikan
d. Manajemen Simpanan Wajib
e. Manajemen Pembelian dan Hutang
f. Manajemen Produksi dan Pemasaran
g. Manajemen Resiko
19. PENGAWASAN USAHA
1. Kebijakan/Peraturan Pengelolaan Usaha Koperasi :
Pemberian balas jasa terhadap modal (Bunga
Pinjaman, Bunga Simpanan, Denda,)
Pengakuan Pendapatan dari Kop Induknya,
Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, Simpanan
Berjangka
Partisipasi anggota terhadap usaha koperasi
Pengelolaan dan Pembagian SHU
Pengelolaan Modal apabila surplus atau devisit
2. Persediaan barang/jasa;
3. Realisasi Produksi dan Pemasaran
20. PENGAWASAN KEUANGAN
1. Keuangan :
1.Kas
2.Prosedur penerimaan dan pengeleuaran kas
3.Piutang usaha, dll
4.Analisis Laporan Keuangan
2. Akuntansi
Laporan Keuangan koperasi berdasarkan UU
25/92 dan Permen No. 13 Tahun 2015
(Konvensional), Permen No. 14 Tahun 2015
(Syariah)
21. PRINSIP KONTROL INTERNAL
1. Kasir tidak boleh merangkap pekerjaan bagian pembukuan piutang atau sebaliknya.
2. Pemegang kas harus benar-benar terpisah dengan bagian pembukuan.
3. Pembuatan rekonsiliasi bank tidak boleh pemegang kas.
4. Bendahara dan kasir bertanggung jawab terhadap keaslian surat-surat berharga yang
disimpan dalam almari besi.
5. Kasir harus memberi cap ”lunas” pada bukti kas dan dokumen-dokumen
pendukungnya jika pembayarannya sudah selesai.
6. Kasir harus memberi cap ”Receipt” pada bukti kas dan dokumen-dokumen
pendukungnya jika uang diterima.
7. Semua pengeluaran kas kecil harus disetujui oleh manajer (koperasi tertentu)
selebihnya disetujui oleh bendahara atau ketua.
8. Surat pengajuan pinjaman (SPP) harus ditandatangani oleh peminjam
9. Pinjaman setiap anggota harus disesuaikan dengan plafond pokok, simpanan wajib
dan simpanan wajib khusus kalau ada.
10. Penerimaan pinjaman harus dilakukan oleh anggota sendiri.
11. Setiap realisasi harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pinjaman
dan surat pengakuan hutang.
12. Penerimaaan kas dicatat pada hari yang sama.
13. Saldo kas melebihi jumlah tertentu disetorkan ke rekening di bank.
23. BAHAN DISKUSI
SEBUTKAN DUA PASANG JABATAN RANGKAP DI
KOPERASI
1. YANG SANGAT RISKAN (RESIKO TINGGI)
TERHADAP KEAMANAN HARTA KOPERASI
2. YANG MASIH BISA DIBERIKAN TOLERANSI
(RESIKO KECIL) TERHADAP KEAMANAN
HARTA KOPERASI
23
24. PEMERIKSAAN KAS
1. Hitung fisik uang yang ada pada teller dan persediaan uang
dalam brankas sebelum atau sesudah penutupan kas secara
mendadak
2. Minta cash register atas uang kas yang dilaporkan dan
lakukan rekonsiliasi dengan buku besar kas
3. Apabila terdapat selisih, lakukan penelitian lebih jauh
mengenai penyebab terjadinya selisih
Tujuan 1 : Untuk mengetahui apakah posisi kas
pada neraca per tanggal pemeriksaan dan
pada periode pemeriksaan telah disajikan
dengan benar dan wajar.
25. PEMERIKSAAN KAS
1. Periksa Job-des Teller apakah masih sesuai dan dilaksanakan
dengan konsisten.
2. Periksa specimen tandatangan anggota sudah dikelola dengan
baik
3. Periksa pelayanan teller dilakukan dengan ramah, sopan dan
tertib.
4. Periksa apakah peralatan teller berfungsi dengan baik
5. Periksa apakah penguasaan kunci dan kombinasi kode angka
rahasianya dilakukan dual control.
Tujuan 3 : Untuk menilai apakah sistem pengendalianTeller
masih memadai manajemen pada kegiatan Kas
26. PEMERIKSAAN KAS
1. Periksa secara acak transaksi –transaksi yang melalui teller
seperti penarikan tunai, setoran tunai dll.
2. Periksalah ; apakah saldo kas teller melebihi ketentuan
maksimum, apakah ada pelanggaran prosedur otorisasi,
apakah teller mengamankan kunci, alat-alat validasi serta
kelengkapan kerja lainnya, dll.
3. Hitunglah rata-rata mutasi kas (penerimaan, pengeluaran dan
saldo) secara harian, review apakah limit kas yang ditentukan
masih relevan.
Tujuan 2 : Untuk mengetahui apakah seluruh prosedur
yang berlaku telah ditaati dan dan dilaksanakan
dengan sebenarnya.
27. PEMERIKSAAN SDM
Mengevaluasi apakah SDM telah melaksanakan
tugas sesuai dengan kewenangannya, sudah ada
pemisahan antara jabatan pemegang uang dengan
yang mengadministrasikan;
Mengevaluasi apakah SDM sudah melaksanakan
jobdes nya dengan baik dan benar;
Mengevaluasi apakah SDM yang bersangkutan
tepat ditempatkan pada posisi saat ini.
Mengevaluasi apakah perlu penyempurnaan
jobdes yang telah ada
28. Mengevaluasi dan menganalisis
pelaksanaan Program Kerja
Mengevaluasi dan menganalisis
pelaksanaan Angaran.
PEMERIKSAAN RENCANA KERJA DAN RAPB
29. PEMERIKSAAN KEBIJAKAN DAN
AKUNTANSI
Memeriksa apakah pelaksanaan kebijakan
dilakukan dengan baik dan benar pada semua
jabatan, apakah ada penyimpangan atau tidak.
Memeriksa apakah perlakuan akuntansi sudah
tepat dan benar terutama pada aspek
pengakuan, pengukuran dan pelaporan.
Memeriksa apakah laporan keuangan sudah
dilakukan dengan format yang benar
30. LAPORAN PENGAWAS
NAMA KOPERASI :……………………
BADAN HUKUM :……………………
JENIS USAHA :
TANGGAL DIBENTUK :
ALAMAT :
PENDAHULUAN :
1. DASAR PENGAWASAN
a. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Bab IV Nomor 38,
39, 40 tentang Pengawas
b. Anggaran Dasar Koperasi….
c. Rencana Kerja Pengawas Tahun…….
d. Jenis Pengawasan, Periodik dalam rangka tutup buku tahun……
31. 2. Tujuan Pengawasan :
a. Melaksanakan prrogram kerja pengawasan hasil
RAT tutup buku tahun…..
b. Meneliti kebenaran data pembukuan/
administrasi keuangan
c. Mengetahui tingkat keberhasilan pengurus
dalam menjalankan roda organisasi dan usaha
koperasi
d. Mengetahui kesesuaian kegiatan dan
kebijaksanaan pengurus sesuai dengan AD/ART
serta peraturan yang telah ditetapkan dalam RAT
tutup buku tahun ……
32. 3. Waktu Pengawasan
Mulai 1 Januari …. s/d 31 Desember ….
Dilakukan oleh :
a. Ketua :
b. Anggota :
c. Anggota :
4. Sasaran Pengawasan :
a. Bidang Organisasi
b. Bidang Administrasi
c. Bidang Permodalan
d. Bidang Usaha
33. HASIL PENGAWASAN
1. Bidang Organisasi
a. Kepengurusan
………………………………………………………..
b. Pengawas
…………………………………………………………
c. Keanggotaan
……………………………………………………......
d. Karyawan
…………………………………………………………
e. Rapat/Pertemuan
………………………………………………………….