STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR_UNIT_PENGEL.doc

1
SOP UPK KecamatanBengkalis Kabupaten Bengkalis
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT PENGELOLA KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
BAB I
PENDAHULUAN
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) adalah dokumen administrasi yang mengatur
sistematika kerja dan hubungan antar unit/ lembaga/ institusi terkait sesuai uraian
tugasnya dalam sebuah organisasi secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
SOP dalam tata laksana organisasi UPK PNPM MPD dibuat dengan maksud agar
pelaku UPK PNPM MPD yang terikat dengan perjanjian kontrak dan perjanjian kerja
dengan masyarakat yang diputuskan dalam MAD, agar :
1. Memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan administrasi program dan
UPK PNPM MPD.
2. Mengetahui secara lebih rinci hak – haknya selama perjanjian kerja .
3. Mengetahui dan memahami tata cara pengadministrasian atas uraian tugasnya
serta hak – haknya.
4. Dapat mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan tugasnya
secara tepat waktu dan benar sesuai program.
Dokumen SOP ini adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan dalam
forum Musyawarah Antar Desa dan aturan–aturan yang berlaku dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PTO PNPM MPD dan penjelasannya,
serta mengikuti panduan yang telah dan akan diterbitkan oleh satker pembinaan PNPM
MPD untuk kepentingan pengaturan administrasi lainya.

2
BAB II
ATURAN UMUM
Pasal 1
1. UPK wajib melaksanakan tugas berdasarkan AD ART BKAD, keputusan MAD,
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan MAD serta aturan lainnya.
2. UPK wajib mengelola keuangan dengan efisien, efektif dan dapat dipertanggung
jawabkan.
BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2
Tugas dan Tanggung Jawab UPK Secara Umum
1. Melakukan tugas pengadministrasian serta pengelolaan keuangan, pemeriksaan
dan pelaksanaan yang menyangkut kepada pelaksanaan program dan
pelestariaannya.
2. Memimpin organisasi dan pengelolaan kegiatan, melakukan segala perbuatan hukum
untuk dan atas nama UPK serta mewakili UPK dihadapan dan diluar pengadilan.
3. Menyelenggarakan Forum MAD dan rapat pengurus untuk
mempertanggungjawabkan kepada Forum MAD mengenai pelaksanaan tugas
kepengurusannya.
4. Menyelenggarakan administrasi organisasi antara lain:
a. Melakukan pencatatan dan memelihara buku daftar peserta PNPM MPD,
daftar pengurus UPK dan buku lainnya.
b. Menyelenggarakan pembuktian keuangan dan buku inventaris secara tertib
dan teratur.
c. Menyusun rencana kerja, anggaran pendapatan dan biaya UPK.
5. Mencairkan dana PNPM MPD kepada kelompok usaha dan tidak mengendapkan
dana tersebut baik direkening maupun uang dalam bentuk kas.
6. Merupakan pelaksana dari setiap keputusan dan kebijaksanaan yang dihasilkan
dalam Forum MAD.

3
7. Pengurus UPK berhak atas segala tindakan yang berhubungan dengan PNPM
MPD menyangkut segala aspek administrasi harian.
8. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana, administrasi dan dokumen PNPM
MPD maupun kegiatan lain yang diamanatkan oleh BKAD melalui Forum MAD.
9. Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok peminjam.
10. Membuat perencanaan keuangan yang terdiri dari Arus Kas dan RAPB.
11. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada
BKAD melalui MAD.
12. Melakukan pembinaan penguatan kelompok peminjam dalam aspek
kelembagaan, administrasi, permodalan, pengelolaan keuangan, pengelolaan
pinjaman dan pengembangan usaha kelompok peminjam.
13. Membantu memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok pemanfaat melalui
pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan.
Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab UPK Secara Khusus
1. Pengurus UPK berkewajiban menyusun dan merencanakan pola kebijakan umum
dalam pelaksanaanpergulirandengan mengacu kepadakonsep perguliran dari PNPM.
2. Pengurus UPK bertindak dan bertanggung jawab kepada BKAD melalui Forum
MAD atas pelaksanaan yang telah direncanakan meliputi :
a. Proses pelaksanaan dan pelestarian program.
b. Penerimaan kelompok kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan.
c. Jumlah maksimal perguliran yang dapat diberikan kepada kelompok
ekonomi produktif, dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
c.1. Skala usaha kelompok ekonomi produktif apakah sangat mikro, makro
atau usaha kecil.
c.2. Menentukan layak tidaknya kelompok ekonomi produktif untuk
diberikan dana perguliran.
c.3. Kesediaan menempatkan simpanan selama dalam masa perguliran
kecuali kelompok Simpan Pinjam Khusus.
d. Memperbaiki tingkat kesehatan dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun
khususnya aspek financial, kelembagaan dan manajemen.
e. Penandatanganan cek dan penandatanganan kontrak rangkap dua dan
tanda tangan untuk penarikan dana simpanan di kas/ bank dan operasional
UPK.

4
f. Pengalokasian keuntungan operasional UPK serta saran-saran amandemen
terhadap AD/ ART dan Kebijakan mengenai penerimaan pegawai.
g. Kegiatan program pendidikan dan pelatihan kelompok serta hubungan
masyarakat.
h. Kebijakan yang sewaktu – waktu dikuasakan oleh Forum MAD/ BKAD.
i. Berkewajiban membuat laporan bulanan keuangan, laporan
pertanggungjawaban serta tingkat kesehatan UPK dan dipertanggung
jawabkan kepada BKAD melalui forum MAD dan intansi terkait.
j. Berkewajiban menyusun Anggaran Biaya Operasional sesuai dengan
kebutuhan yang realistis dan biaya operasional dikendalikan setiap bulan
dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya.
k. Anggaran Biaya Operasional harus disusun rinci atas alokasi dan
penggunaannya.
l. Total realisasi anggaran biaya operasional dan anggaran biaya non-
operasional tidak boleh melebihi 75 % realisasi pendapatan jasa pinjaman
tahun berjalan dan dikendalikan secara bulanan.
Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab Ketua UPK
1. Merencanakan kegiatan dan tindak lanjut atas keputusan forum MAD.
2. Pengendalian organisasi dan pengelolaan (manajerial).
3. Memberikan arahan dan penerapan kepemimpinan dalam pengelolaan UPK.
4. Mengontrol dan mengendalikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
melalui RKTL.
5. Bertindak atas nama dan mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak-
pihak luar, sesuai dengan ketentuan AD/ART.
6. Melakukan pembinaan administrasi di Kelompok.
7. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama-dengan
bendahara.
8. Fungsi hubungan masyarakat.
9. Bertindak sebagai pelaksana tugas bendahara & sekretaris jika salah satu atau
keduanya tidak hadir karena berhalangan.
10. Menyetujui atau menolak pengajuan dana dari bendahara.
11. Menandatangani surat-surat dan laporan.
12. Menjalankan tugas-tugas memimpin rapat yang diselenggarakan oleh UPK.
13. Membina hubungan diantara pengurus UPK dengan ketua kelompok dan atau
anggota kelompok.

5
14. Menandatangani surat-surat berharga serta surat lainnya yang bertalian dengan
peyelenggaraan keuangan UPK secara bersama - sama, sesuai ketentuan.
15. Bertanggung jawab terhadap isi laporan yang disajikan oleh bendahara.
16. Melakukan validasi atas laporan keuangan yang dilakukan oleh bendahara.
17. Melakukan pengecekan data rekening yang disampaikan oleh bendahara.
18. Membubuhkan Nomor Sandi pada Surat Perjanjian Kredit dengan kelompok
sebagai bukti syahnya pengucuran pinjaman.
19. Sebagai narasumber dalam pembinaan kelembagaan/organisasi kelompok.
Pasal 5
Tugas dan tanggungjawab Bendahara UPK
2. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana.
3. Mencatat setiap transaksi keuangan harian.
4. Membuat laporan keuangan.
5. Pemegang semua rekening bank dana PNPM MPD.
6. Bersama – sama menandatangani specimen.
7. Memegang uang kas dana PNPM MPD.
8. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
9. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.
10. Mengisi format-format laporan keuangan.
11. Pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi.
12. Specimen rekening, Dana Operasional UPK, dan Dana Pengembalian SPP.
13. Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang situasi dan mengatur
efektifnya pengamanan kekayaan, rekening Bank atas nama UPK.
14. Membuat, menyajikan dan melaporkan tentang posisi keuangan.
15. Mengadministrasikan bukti transaksi secara baik dan sesuai dengan jenis
transaksinya bersama dengan sekretaris.
Pasal 6
Tugas dan tanggungjawab Sekretaris
2. Melakukan penagihan pengembalian SPP sesuai rencana bersama-sama dengan
bendahara.
3. Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut
masalah keuangan PNPM MPD dan proses kegiatan PNPM MPD.

6
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Papan Informasi.
5. Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen.
6. Mengisi dan mencatat agenda harian.
7. Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.
8. Mengelola inventaris.
9. Merencanakan pengadaan kebutuhan umum kantor.
10. Membuat surat-surat atau korespondensi.
11. Bertanggung jawab atas sistem administrasi (Adm. File).
12. Memberikan saran dan pandangan kepada ketua tentang berbagai situasi dan
memperlancar kinerja UPK.
BAB IV
KEWAJIBAN PENGURUS UPK
Pasal 7
Membuat Perencanaan Pendapatan
Dan Biaya Operasional/ Non Operasional
1. Dalam penyelenggaraan kegiatannya, UPK wajib membuat Rencana Anggaran
Pendapatan yang bersumber dari :
a. Penerimaan Jasa SPP,
b. Penerimaan jasa dari hasil kerjasama dengan pihak ke-tiga,
c. Pendapatan Bunga Bank,
d. Pendapatan Denda,
e. Pendapatan Penjualan Inventaris,
f. Pendapatan dari hadiah.
yang disusun secara tertib dan terinci sesuai dengan Rencana.
2. Rencana Anggaran Biaya disusun berdasarkan Arus Kas Atau Cash Flow dan
tertuang dalam laporan biaya operasional.
3. Anggaran Biaya terdiri dari :
3.a. Biaya Operasional
3.a.1. Honor Pengurus UPK yang diberikan dengan mempertimbangkan
kewajaran sesuai dengan pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya.

7
3.a.2. Biaya Administrasi Umum berkaitan dengan pengeluaran untuk
keperluan alat tulis Kantor dan pendukung kantor termasuk biaya
rutin serta biaya perawatan Kantor.
3.a.3. Biaya Trasportasi tidak bersifat lumpsum tapi berdasarkan
kehadiran yang dibuktikan dengan absensi.
3.a.4. Biaya Dibayar Dimuka ataupun Sewa Kantordi Amortisir setiap bulan.
3.a.5. Pembelian Inventaris dan aktiva tetap harus mempertimbangkan
kebutuhan operasional dan ketersediaan dana di UPK dan
dilakukan penyusutan setiap bulan.
3.a.6. Biaya penghapusan pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan
realisasi penghapusan yang merupakan pembebanan biaya atau
pengurangan laba UPK.
3.a.7. Biaya Lain-lain adalah biaya yang tidak termasuk dalam rincian
anggaran dan kebutuhannya tidak dapat ditentukan seperti Biaya
Pelatihan UPK.
3.a.8. Pengurus berkewajiban menyusun Anggaran Biaya Operasional
sesuai dengan kebutuhan yang realistis dan biaya operasional
dikendalikan setiap bulan dengan cara membandingkan anggaran
dan realisasinya.
3.a.9. Anggaran Biaya Operasional harus disusun rinci atas alokasi dan
penggunaannya.
3.a.10. Total realisasi anggaran biaya operasional dan anggaran biaya
non-operasional tidak boleh melebihi 75 % realisasi pendapatan
jasa pinjaman tahun berjalan dan dikendalikan secara bulanan.
3.b. Biaya Non Operasional
3.b.1. Pendanaan kelembagan pendukung UPK mengacu kepada
ketentuan berikut dan dibebankan sebagai biaya lain-lain.
3.b.2. Pendanaan Tim Penyehatan Pinjaman Bermasalah maksimal 2 %
dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan
dibebankan pada biaya lain-lain.
3.b.3. Pendanaan Tim Verifikasi Perguliran maksimal 0,5 % dari dana
yang akan digulirkan dan dibebankan pada biaya lain-lain.
3.b.4. Pendanaan BP – UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan
UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan pengawasan UPK dan
bukan bersifat insentif bulanan. Pembebanan biaya pada biaya
lain-lain.

8
3.b.5. Pendanaan pemberian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat
Waktu) dapat diberikan untuk pengembangan permodalan
kelompok bukan untuk individu pengurus kelompok atau bukan
jasa penagihan. Pendanaan ini diberikan setelah kelompok
melunasi seluruh kewajiban pada akhir periode pinjaman secara
tepat waktu.
3.b.6. Pendanaan Kelembagaan BKAD bersifat subsidi pendanaan
kegiatan yang berasal dari surplus operasional UPK dan termasuk
dalam pembagian surplus untuk Pengembangan Kelembagaan.
3.b.7. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal 75% dari
Pendapatan UPK.
3.b.8. Anggaran Biaya Operasional disusun sesuai dengan kebutuhan
yang realistis dan biaya operasional dikendalikan setiap bulan
dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya.
Pasal 8
Mengelola Keuangan UPK
Untuk menjaga keamanan dalam pengelolaan dana di UPK maka diperlukan ketentuan
atau aturan pembatasan sebagai berikut :
1. Pada saat tutup buku akhir bulan saldo kas (cash on hand) maksimum
a. Dana operasional UPK Rp. 200.000,-.
b. Dana pengembalian SPP Nihil.
c. Dana BPPK Nihil.
Kecuali pada saat terjadi tutup buku UPK menerima setoran diatas jam 15.00
sehingga tidak sempat disetorkan ke Bank.
2. Setiap bulannya saldo bank SPP ditambah saldo kas SPP maksimum sebesar 25 %
dari total dana kegiatan SPP (saldo kas SPP ditambah saldo bank SPP ditambah
saldo pinjaman SPP).
Kecuali untuk kondisi dimana UPK sedang menunggu kegiatan MAD perguliran
yang memungkinkan dana di rekening melebihi ketentuan diatas.
3. Ketentuan khusus apabila dalam perguliran, permintaan atas perguliran melebihi pokok
yang diterima UPK dapat mempergunakansumber dana dan UPK wajib menutup buku
serta mengalokasikan keuntungan sebagai Penambahan Modal UPK.
4. Ketentuan pengeluaran keuangan (kas keluar) :

9
a. Untuk pengeluaran operasional UPK (kas keluar) maksimal Rp. 50.000, harus
mendapat persetujuan Ketua UPK terlebih dahulu, sedangkan untuk pengeluaran
operasional UPK dibawah Rp. 50.000, dapat dilakukan oleh Bendahara UPK saja,
namun tetap harus dilaporkan kepada Ketua UPK. Setiap pengeluaran operasional
harus mengacu kepada cash flow yang telah disepakati oleh BKAD/FMAD. Total
realisasi biaya UPK tidak boleh melebihi 75 % dari realisasi pendapatan jasa
pinjaman tahun berjalan dan dikendalikan secara bulanan.
b. Sedangkan untuk pengeluaran pinjaman perguliran SPP, harus mendapat
persetujuan Ketua UPK terlebih dahulu dengan mengacu kepada BA MAD
perguliran dan SPC perguliran.
c. Untuk pengeluaran penyaluran dana BLM PNPM MPD, harus mendapat
persetujuan ketua UPK dan mengacu kepada RPD yang telah disetujui oleh
Oleh FK dan PJOK.
Pasal 9
Mengelola Daftar Inventaris dan Aktiva Tetap
UPK harus mengelola dan membuat daftar inventaris serta aktiva tetap untuk
memonitor/ mengetahui jenis dan jumlah inventaris yang dimiliki oleh UPK dan untuk
mengetahui nilai buku inventaris tersebut.
Pasal 10
Mengelola Pengarsipan Atas Dokumen Keuangan dan Non Keuangan
1. Dokumen keuangan adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan setiap
transaksi-transaksi yang terjadi dalam pengelolaan dana PNPM MPD. Dokumen
keuangan terdiri dari buku rekening bank, buku pencatatan transaksi (Buku Kas
Harian) bukti transaksi, buku inventaris, Buku Hutang, kartu kredit kelompok,
dokumen pelaporan keuangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan
kegiatan pengelolaan keuangan dan pinjaman. UPK harus mengarsipkan
dokumen-dokumen tersebut sehingga mudah dilakukan pencarian jika dibutuhkan.
2. Dokumen non keuangan adalah segala dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan kegiatan PNPM MPD. Untuk Dokumen bersifat Asli dan memuat ketentuan
hukum harus disusun dalam Master File dan disimpan di almari arsip, untuk
keperluan pemberkasan diperlukan copy master file. Sedangkan untuk
kepentingan yang berkaitan dengan pinjaman kelompok di susun dalam Credit File.
3. Semua dokumen baik master file dan copy master file harus tersimpan dan terawat
dengan baik jika dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghilangkan data publik
akan dituntut secara hukum.

10
Pasal 11
Membuat Alur Dokumen dan Kegiatan Operasional UPK
UPK FORUM MAD BANK
KEGIATAN:
Membuat proyeksi cash flow
tahunan yang terdiri dari
RAPB (Rencana Pendapatan
dan Biaya) yang terdiri dari
rencana pendapatan dan
biaya tahunan untuk diajukan
diawal tahun dan disyahkan
oleh F MAD saat LPJ
Keuangan UPK
Setelah disetujui dan
ditetapkan F MAD, UPK
menjalankan kegiatan dengan
berpegang pada rencana.
Realisasi pengeluaran dan
biaya untuk pembayaran
honor dan keperluan
operasional lainnya setiap
bulan dilaporkan dalam
laporan operasional UPK
Proses pencatatan
pembukuan sebagai berikut:
UPK menarik dana
operasional dari bank
operasional sejumlah
kebutuhan yang ada di RAPB
dan cash flow
Apabila dana operasional dari
BLM yang 2% sudah habis,
UPK diperkenankan
membiayai kegiatan
operasionalnya dari jasa SPP
dengan tetap mengacu
kepada cash flow dan RAPB
yang telah disepakati oleh F
MAD.
Pembuatan RAPB dan Cash
Flow ini memperhatikan
pendanaan BP dan MAD
dengan mengacu kepada
alokasi yg telah ditetapkan
KEGIATAN:
Melakukan pembahasan dan
menetapkan terhadap cash flow
dan RAPB yang meliputi
rencana pendapatan dan
rencana biaya operasional UPK.
Melakukan perhitungan terhadap
total alokasi biaya operasional
dan non operasional UPK tidak
boleh melebihi 75 %.
Persetujuan terhadap cash flow
dan RAPB dituangkan dalam
Berita Acara.
DOKUMEN:
1. Berita Acara MAD
2. Daftar Hadir
3. Kesepakan/Notulensi hasil
MAD
4. RAPB dan Cash flow
KEGIATAN:
Memvalidasi slip
penarikan untuk
rekening SPP dan
Operasional UPK
sebagai arsip.
Mencetak dalam buku
rekening.
Memvalidasi slip
penyetoran untuk
rekening operasional
UPK sebagai arsip
DOKUMEN:
1. Slip Penarikan
yang sudah
divalidasi
2. slip Penyetoran
yang sudah
divalidasi
3. Buku rekening
SPP dan
Operasional UPK.

11
DOKUMEN :
1. Proyeksi cash flow
2. RAPB
3. Bukti kas masuk
4. Bukti kas keluar
5. Buku kas harian
operasional
6. Buku kas harian SPP
7. Buku bank SPP
8. Bukti bank masuk untuk
rekening operasional
9. Bukti bank keluar untuk
penarikan jasa SPP
10. Laporan operasional UPK
BAB V
PERATURAN KERJA
Pasal 12
Waktu Kerja
1. Hari dan jam kerja UPK adalah :
a. Hari : Senin s/d Jumat
b. Jam kantor : 08.00 s/d 16.00 WIB
c. Istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB
d. Kas Buka Jam : 08.00 s/d 14.30 WIB
e. Kecuali hari Jumat istirahat jam : 11.30 s/d 13.30 WIB
Hari kerja mengikuti hari kerja Pemerintahan setempat dan jam kerja dan atau
apabila diperlukan secara khusus, Pengurus siap bekerja diluar waktu yang telah
ditetapkan tanpa ada biaya lembur.
2. Semua personel pengurus UPK harus mengisi daftar hadir dan pulang setiap hari.
3. Semua personel pengurus UPK harus membuat surat izin kepada BKAD dan
memberitahukan kepada Fasilitator Pendamping.
4. Pengaturan hari kerja :
a. Kegiatan pencairan dan pengembalian pinjaman perguliran tanggal 1 s/d 15
setiap bulannya.
b. Kegiatan monitoring, pembinaan kelompok tanggal 15 s/d 25 setiap bulannya
sedangkan untuk kegiatan verifikasi pinjaman dilakukan sesuai kebutuhan.
c. Kegiatan pembuatan laporan tanggal 25 s/d 31 setiap bulannya.

12
Pasal 13
Masa Percobaan
Bagi setiap pengurus baru wajib menjalani masa percobaan berkaitan dengan uji
kemampuan dalam memajukan UPK.
1. Bagi Pengurus/Karyawan baru paling lama 3 (tiga) bulan pertama setelah menjabat
atau diterima bekerja merupakan masa percobaan. Masa percobaan dimaksud
untuk memberikan kesempatan untuk saling menilai kelangsungan hubungan kerja.
2. Selama masa percobaan honorarium yang diberikan hanya sebesar 75% dari honor
yang ditetapkan.
3. Apabila dalam masa percobaan dinyatakan lulus maka haknya diberikan penuh.
4. Masa kerja dihitung dari sejak berakhirnya masa percobaan.
Pasal 14
Kode Etik
Setiap pengurus harus menjunjung tinggi martabat pribadi serta menjunjung tinggi
nama baik UPK dan kepercayaan masyarakat, karenanya dalam melaksanakan
kegiatan sehari hari harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
1. Pengurus UPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari
masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
2. Pengurus UPK Tidak dibenarkan :
a. Dua orang berstatus suami istri.
b. Keluarga langsung derajat pertama (orang tua dan anak).
c. Hubungan keluarga kandung (kakak beradik).
3. Pengurus UPK dilarang untuk melakukan tindakan tercela seperti pemalsuan dokumen,
tanda tangan serta tindakan – tindakan ketidak jujuran lainnya yang merugikan UPK.
4. Setiap pelanggaran kode etik ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuanyang berlaku.
5. Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi.
6. Pengurus UPK meminjam uang dikelompok dengan mengatasnamakan orang lain.
7. Pengurus UPK meminjam uang di kelompok dan desa yang bukan tempat
berdomisili pengurus UPK tersebut.
8. Pengurus UPKmeminjam uang di kelompok yang dia bukananggota kelompok tersebut.

13
9. Pengurus UPK menerima uang transport, hadiah, kompensasi pencairan atau
lainnya yang berupa uang dari kelompok dan masyarakat desa.
10. Pengurus UPK membentuk kelompok fiktif.
11. Pengurus UPK menjadi suplier atau menjadi bagian dari suplier yang mengerjakan
pekerjaan fisik di desa.
12. Ketentuan dalam Penyataan Pakta Integritas UPK.
Pasal 15
Kategori Pelanggaran Prosedur
1. Pengurus UPK tidak masuk selama 5 hari berturut – turut tanpa seijin
BKAD/Fasilitator Pendamping.
2. Pengurus UPK tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.
3. Pengurus UPK mencairkan dana tidak sesuai keputusan MAD.
4. Pengurus UPK dalam menjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik
yang ditetapkan dalam MAD maupun aturan dalam PNPM MPD.
BAB VI
HAK PENGURUS UPK
Pasal 16
Honorarium
1. UPK akan menerima honorarium (gaji) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
serta masa kerja yang sudah dijalani sebagai pengurus UPK. Besaran honorarium
dibayarkan setiap bulannya mengikuti rumus = (jumlah hari kehadiran : jumlah hari
kerja dalam bulan tersebut) X besaran honorarium.
2. Besaran Honorarium dalam satu tahun berjalan tidak boleh melebihi maksimal 20 %
dari pendapatan jasa tahun berjalan.
3. Pengurus UPK dapat memperoleh kenaikan Honor secara berkala dalam satu tahun
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ratio Tunggakan terhadap Sisa Pinjaman tidak melebihi 10 %.
b. Rencana Kerja dan Tindak lanjut harus terealisasi minimal 90 %.
4. Kenaikan maksimal 10 % dari honor terakhir yang diterima dengan pengaturan yang
disesuaikan dengan prestasi kerja.

14
5. Menerima tunjangan prestasi sesuai kesepakatan MAD karena adanya peningkatan
pendapatan yang bukan disebabkan oleh adanya tambahan modal dari program.
6. Honorarium selama sakit diberikan apabila tidak dapat menjalankan kewajiban
berturut turut karena sakit berdasarkan keterangan dokter dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. 2 (dua) bulan pertama 75 % honorarium
b. 2 (dua) bulan kedua 50 % honorarium
c. 2 (dua) bulan ketiga 25 % honorarium
Pembayaran selama sakit dibatasi maksimal 6 bulan, untuk selanjutnya dilakukan
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pembayaran Honorarium dibayarkan setiap tanggal 1 s/d 7 setiap bulannya dan
dibuktikan dengan Daftar Hadir dan Laporan Kegiatan dan Rencana Kegiatan UPK.
Pasal 17
Tunjangan Transportasi Bulanan
1. Menerima tunjangan transportasi bulanan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya serta masa kerja yang sudah dijalani sebagai pengurus UPK.
Besaran tunjangan transportasi bulanan yang diterima pengurus UPK ditetapkan
atas dasar kesepakatan BKAD/ Forum MAD, dikeluarkan sesuai dengan tingkat
kehadiran pengurus.
2. Pengurus UPK dapat memperoleh kenaikan tunjangan transportasi bulanan secara
berkala dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ratio Tunggakan terhadap Sisa Pinjaman tidak melebihi 10 %.
b. Rencana Kerja dan Tindak lanjut harus terealisasi minimal 90 %.
3. Kenaikan maksimal 10 % dari tunjangan terakhir yang diterima dengan pengaturan
yang disesuaikan dengan prestasi kerja.
Pasal 18
Tunjangan Tahunan
1. Menerima tunjangan asuransi kecelakaan kerja untuk memberikan rasa aman dan
nyaman dalam melaksanakan tugas lapangan dengan besaran maksimal
pembayaran premi sebesar Rp. 1.200.000/tahun/orang atau sesuai kondisi
keuangan UPK.
2. Tunjangan lainnya dapat diberikan sesuai dengan kesulitan lokasi dan disesuaikan
dengan kondisi keuangan UPK atas persetujuan BKAD/ F-MAD.

15
Pasal 19
Bonus
Menerima bonus dari surplus bersih akhir tahun (tutup buku akhir tahun) sebesar
maksimal lebih rendah dari 5 % atau 2 kali honor/ insentif yang diterima tiap bulan.
Surplus bersih adalah surplus setelah dikurangi dengan resiko pinjaman tidak tertagih.
Pasal 20
Perjalanan Dinas
1. Perjalanan dinas adalah kegiatan bersifat insidentil/ non reguler yang menunjang
lancarnya kegiatan operasional UPK.
2. Perjalanan dinas terbagi 2 kategori :
a. Perjalanan dinas dalam kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.1. Perjalanan Dinas ke Desa kelemantan Rp. 20.000
a.2. Perjalanan Dinas ke Desa ketam putih Rp. 20.000
a.3. Perjalanan Dinas ke Desa pematang duku Rp. 20.000
a.4. Perjalanan Dinas ke Desa penampi Rp. 20.000
a.5. Perjalanan Dinas ke Desa meskom Rp. 30.000
a.6. Perjalanan Dinas ke Desa Rp. 40.000
a.7. Perjalanan Dinas ke Desa Teluk Pambang Rp. 50.000
a.8. Perjalanan Dinas ke Desa Kembung Luar Rp. 60.000
a.9. Perjalanan Dinas ke Desa Teluk Lancar Rp. 70.000
a.10. Penggunaan kendaraan inventaris hanya mendapat penggganti transport
tidak dapat tunjangan perjalanan dinas.
b. Perjalan dinas luar kecamatan :
b.1. Jarak tempuh minimal 15 km
b.2. Batasan atas Biaya Perjalanan dinas diluar kecamatan dalam kabupaten
sebesar Rp. 50.000,- maksimal 2 kali dalam 1 bulan.
b.3. Penggunaan kendaraan inventaris hanya mendapat penggganti transport
tidak dapat tunjangan perjalanan dinas. (jika ada kendaraan inventaris).
3. Pembayaran Tunjangan Perjalanan Dinas dibayarkan setiap tanggal 1 s/d 7 setiap
bulannya dan dibuktikan dengan daftar kunjungan lapangan maksimal 12 kali setiap
bulan.

16
Pasal 21
Perjalanan Dinas Pelatihan
Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama Tim Panitia Pelatihan di Bengkalis.
Pasal 22
Hari Libur
Mengikuti kalender Nasional yang diumumkan oleh Pemerintah sebagai hari libur
nasional merupakan hari libur resmi UPK.
Pasal 23
Cuti Tahunan
1. Setiap pengurus UPK yang telah menyelesaikan masa kerjanya secara teratur dan
tidak terputus – putus selam satu tahun, berhak mendapat cuti tahunan selama 12
(dua belas) hari kerja dengan upah penuh.
2. Cuti bersama yang diterapkan oleh pemerintah merupakan faktor pengurang hak
cuti tahunan.
3. Apabila hak cuti tidak dapat diambil pada tahun tersebut hak cuti menjadi hangus.
Pasal 24
Cuti Hamil
1. Hak yang melekat pada pengurus wanita yang akan melahirkan, adalah cuti melahirkan
selama 3 (tiga) bulan kalender. Penggunaan cuti hamil dapat diajukan ½ bulan
sebelumnya setelah usia kandungan sudah 7 bulan menurut keterangan dokter.
2. Cuti hamil tidak mengurangi hak cuti tahunan.
Pasal 25
Cuti Khusus
1. Untuk melaksanakan kegiatan agama khususnya untuk melaksanakan ibadah haji
UPK memberikan cuti khusus untuk menunaikan ibadah haji dengan tidak
mengurangi hak cuti tahunan.
2. Untuk keperluan tersebut harus mengajukan permohonan 3 bulan sebelumnya.
3. Bagi Pengurus yang sedang mejalankan ibadah haji hanya mendapatkan 50 %
honorarium yang diterima.

17
Pasal 26
Izin Keperluan Pribadi
Pengurus dapat diberikan ijin dengan tetap mendapatkan honorarium dalam
meninggalkan pekerjaan kecuali untuk tunjangan transport disesuaikan dengan jumlah
kehadiran. Adapun izin yang diperkenankan adalah sebagai berikut :
1. Perkawinan diri sendiri 3 hari kerja
2. Perkawinan anak sendiri 2 hari kerja
3. Kelahiran anak kandung 1 hari kerja
4. Kematian anggota keluarga
Istri Suami/anak / orang tua/ mertua 2 hari kerja
5. Kematian saudara kandung 1 hari kerja
6. Perkawinan saudara kandung 1 hari kerja
7. Khitanan 1 hari kerja
Jika jumlah izin melebihi ketentuan yang diperkenankan maka akan mengurangi hak
cuti tahunan.
Pasal 27
Prosedur Izin
Izin adalah keadaan meninggalkan tugas karena sakit dengan keterangan dokter atau alasan
lainnya, oleh pengurus ataupun karyawan dengan pemberitahuan resmi kepada BKAD.
Pasal 28
Batas Waktu Izin
Batas waktu izin meninggalkan tugas karena sakit untuk pengurus dengan ketentuan
sebagai beikut :
1. Izin sakit adalah maksimal 5 hari kerja disertai dengan surat keterangan dokter,
2. Izin sakit melebihi ketentuan akan dikompensasikan dengan cuti tahunan,
3. Izin tanpa keterangan dikompensasikan dengan tunjangan prestasi (insentif bulanan),
4. Izin meninggalkan tugas yang melebihi batas waktu yang ditentukan dikompensasikan
dengan hak cuti tahunan dan tidak mendapat hak insentif bulanan serta bonus.

18
Pasal 29
Penilaian Prestasi Kerja
1. Prestasi kerja pengurus dinilai minimal 1 (satu) tahun sekali
2. Penilaian prestasi kerja pengurus dilakukan oleh BKAD / BP-UPK / PjOK / Fasilitator
Pendamping yang di laporkan kepada MAD atau sebutan lainnya melalui mekanisme
laporan Pertanggung Jawaban Tahunan.
3. Penilaian prestasi kerja masing – masing personil dilakukan oleh BKAD / BP-UPK /
PJOK / Fasilitator Pendamping secara berkala dengan menggunakan format
penilaian yang sudah ditentukan dan diakumulasi pada laporan tahunan.
BAB VII
PELAPORAN
Pasal 30
1. UPK setiap bulannya wajib membuat laporan rangkap 5 untuk dikirim ke :
a. Satuan Kerja Kabupaten,
b. Fasilitator Kabupaten,
c. BKAD / Badan Pengawas UPK
d. PjOK,
e. Arsip UPK.
2. Prinsip administrasi keuangan/pembukuan dan pelaporan
a. Pembukuan dan pelaporan harus dilakukan secara Sistematis.
b. Pembukuan dan pelaporan harus dilakukan secara Kronologis.
c. Pembukuan dan pelaporan harus dilakukan secara Informatif.
d. Pembukuan dan pelaporan harus dilakukan secara Auditable/ mudah diperiksa.
3. Periode pelaporan keuangan dan tutup buku
a. Dilakukan pada setiap akhir bulan untuk kepentingan laporan bulanan.
b. Berakhirnya masa jabatan pengurus UPK sebagai laporan pertanggungjawaban
UPK.
c. Dilakukan Tutup Buku dan Laporan Perubagan Modal per 31 Desember setiap
tahunnya.
4. Buku-buku dan catatan yang digunakan :
a. Buku kas harian (Operasional, SPP, BPNPM, DOK),

19
b. Buku bank (Operasional, SPP, BPNPM, DOK),
c. Daftar inventaris,
d. Daftar Biaya Dibayar Dimuka :
d.1. Buku Pinjaman SPP,
d.2. Buku-buku pendapatan,
d.3. Buku-buku biaya,
d.4. Buku-buku hutang,
d.5. Dan buku-buku lainnya.
e. Catatan-catatan :
e.1. Daftar kelompok pemanfaat,
e.2. Kartu pinjaman kelompok,
e.3. Dokumen pinjaman kelompok,
e.4. Dan catatan lainnya.
5. Laporan keuangan UPK
Pencatatan transaksi dilakukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan UPK
yang menyediakan informasi keuangan berupa :
a. Neraca,
b. Laporan operasional kegiatan,
c. Laporan perkembangan pinjaman,
d. Laporan kolektibilitas,
e. Laporan Perubahan Modal,
f. Dan laporan lain yang dibutuhkan secara berkala dan periodik.
Laporan harus menggambarkan kegiatan selama satu bulan penuh meliputi laporan
keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan bulan berikutnya.
BAB VIII
EVALUASI KINERJA UPK
Pasal 31
Evaluasi kinerja UPK dilakukan oleh BP UPK, BKAD, PJOK dan Fasilitator Pendamping
sedangkan hasil evaluasi disampaikan ke masyarakat melalui forum MAD. Adapun
hasil evaluasi tersebut sebagai dasar pertimbangan forum untuk memutuskan laporan
pertanggungjawaban UPK diterima, ditolak atau diterima dengan catatan, dan evaluasi
ini dilakukan setiap 3 bulan sekali.

20
1. Evaluasi kinerja pengurus UPK dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengurus
UPK melaksanakan pekerjaannya dan sebagai acuan bagi upaya perbaikan kinerja
di masa yang akan datang.
2. Evaluasi kinerja pengurus UPK dilakukan oleh tim evaluasi kinerja yang terdiri dari
BKAD, BP UPK, PjOK dan Fasilitator Pendamping.
3. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik sehingga perkembangan kinerja pengurus
UPK dapat dipantau.
4. Tujuan evaluasi kinerja UPK
a. Mendapat informasi tentang kinerja pengurus UPK yang digunakan sebagai
dasar melakukan upaya peningkatan kinerja melalui pemberian bantuan umpan
balik yang brsifat konstruktif
b. Membantu tiap-tiap personil pengurus UPK terutama untuk menunjukkan
kelemahan-kelemahan yang memerlukan bimbingan dan pelatihan
c. Membantu manajemen kegiatan terutama bagi pihak yang memiliki kewenangan
menilai untuk menentukan aspek mana yang perlu perhatian khusus agar dapat
menyusun petunjuk khusus, petunjuk tambahan, pelatihan spesifik
d. Memberi informasi kepada personil pengurus UPK tentang kekuatan-kekuatan
mereka yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan,
baik demi kebutuhan pekerjaan maupun untuk pengembangan diri
e. Agar evaluasi kinerja dapat bersifat konsisten maka diperlukan aspek dan
indikator penilaian yang standar yaitu :
Aspek/indika
tor
Komponen penilaian
Pelaksana
penilaian
Waktu
penilaian
Administrasi Tertib administrasi pembukuan
Tertib laporan
BP- UPK,
pengurus
BKAD, PJOK
dan Fasilitator
Pendamping
3 bulanan
Norma dan
teknis
pelaksanaan
tugas
 Tugas dan tanggung jawab
 Teknis pelaksanaan tugas
 Hasil pelaksanaan tugas
 Norma pelaksanaan tugas
 Ketepatan waktu pelaksanaan
 Koordinasi
 Kehadiran
 Ketaatan terhadap aturan
(AD/ART BKAD dan SOP
UPK)
Badan
Pengawas UPK,
pengurus
BKAD, PJOK
dan Fasilitator
Pendamping.
3 bulanan

21
BAB IX
SANKSI ATAS PELANGGARAN
Pasal 32
1. Dalam hal Pengurus melakukan penyimpangan AD/ART, SOP UPK yang termasuk
kategori pelanggaran ringan akan diberi peringatan berupa teguran secara lisan,
kemudian tertulis dan sebanyak-banyaknya tiga kali, jika tidak berubah maka akan
dilakukan PHK.
2. Apabila Pengurus melakukan penyimpangan keuangan baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama, hal tersebut termasuk pelanggaran berat, maka Tim Evaluasi
Kinerja, yang terdiri dari Badan Pengawas, Pengurus BKAD , PJOK dan Fasilitator
Pendamping langsung memberikan sanksi pemberhentian.
3. Pemberhentian Pengurus UPK tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
4. Apabila masih ada hak pengurus yang diberhentikan akan diberikan setelah
dikurangi kewajibannya.
5. Dalam hal Pengurus yang melakukan penyimpangan keuangan maka akan
diselesaikan melalui proses hukum.
6. Mengacu Pakta Integritas yang ditandatangan Pengurus UPK.
BAB X
PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 33
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pertimbangan forum, maka UPK bisa dilakukan
pemutusan hubungan kerja.
1. Jika BP UPK, BKAD, PJOK dan Fasilitator Pendamping menemukan adanya
pelanggaran prosedur maupun kode etik oleh UPK maka prosedur yang ditempuh,
yaitu :
a. Pengurus UPK diberi hak klarifikasi secara tertulis terhadap hasil temuan
kepada BKAD, BP-UPK, PJOK, dan Fasilitator Pendamping.
b. BKAD, BP-UPK, PJOK dan Fasilitator Pendamping akan memberikan
rekomendasi terhadap hasil temuan dan klarifikasi yang diberikan UPK.

22
c. Jika ternyata pengurus UPK terbukti benar melakukan pelanggaran prosedur
dan kode etik yang disertai bukti yang valid, rekomendasi yang diberikan oleh
Fasilitator Pendamping, dan atau BKAD, BP UPK merupakan Keputusan akhir
dan mutlak, selanjutnya keputusan tersebut disampaikan ke forum MAD untuk
sampaikan kepada forum/masyarakat.
d. Pengurus UPK yang PHK diwajibkan mengadakan serah terima pekerjaan ke
BKAD dan menyelesaikan tanggung jawabnya serta kewajibannya.
2. Apabila Pengurus UPK atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja, setelah
mengajukan pemberitahuan dan permohonan kepada BKAD selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sebelumnya, dan yang bersangkutan wajib menyelesaikan tanggung
jawabnya dan melakukan serah terima pekerjaan kepada pengurus UPK lainnya.
BAB XI
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
Pasal 34
Dengan berakhirnya hubungan kerja pengurus UPK, maka :
1. Pengurus UPK tidak akan mendapatkan pesangon dan status kepengurusan dari
pihak Pengurus BKAD.
2. Pengurus UPK akan mendapatkan haknya berdasarkan dengan jumlah
kehadirannya pada bulan yang bersangkutan.
3. Pengurus UPK wajib menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawabnya kepada
Pengurus BKAD atau pihak lain yang ditunjuknya.
BAB XII
PEREKRUTAN DAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 35
Perekrutan
1. Perekrutan Pengurus UPK
Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan (jabatan kosong atau penambahan)
pengurus UPK apabila dipandang perlu harus diadakan perekrutan dan seleksi.

23
a. Persyaratan umum calon pengurus UPK adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia yang berkedudukan/berdomisili dan memiliki
Kartu Tanda Penduduk di kecamatan setempat.
2. Usia Minimal 18 tahun maksimal 55 tahun (masih sehat jasmani dan
rohani).
3. Pendidikan minimal SLTA dan diutamakan yang memiliki keahlian dan
pengalaman sesuai dengan kebutuhan.
4. Mampu mengoperasikan Komputer / Laptop.
5. Memiliki sikap mental yang baik, jujur tanggungjawab dan dapat dipercaya
6. Dapat diterima oleh masyarakat.
7. Bukan PNS/Honorer Pegawai Kecamatan atau Aparat Desa.
8. Memiliki cukup waktu dan komitmen untuk mengembangkan UPK.
9. Bersedia bekerja purna waktu.
b. Tahapan rekrutmen calon pengurus UPK adalah sebagai berikut :
1. Proses publikasi.
2. Pendaftaran/pengiriman surat lamaran yang ditujukan ke BKAD.
3. Seleksi administrasi.
4. Seleksi aktif (tertulis dan wawancara)
5. Pemilihan dan penetapan pengurus dalam MAD, calon pengurus yang
dipilih dalam MAD adalah calon yang lolos seleksi aktif oleh BKAD, BP-
UPK, PJOK dan Pendamping Fasilitator
6. Calon pengurus mengikuti masa orientasi selama 3 bulan.
7. Penetapan pengurus melalui Surat Penetapan Camat atas nama Bupati,
diberikan setelah calon pengurus mengikuti masa orientasi selama 3 bulan.
Proses publikasi sampai dengan seleksi aktif dilakukan oleh BKAD. Seleksi aktif
dilakukan oleh Tim seleksi yang dibentuk di kecamatan berdasarkan ketetapan
MAD. Jumlah tim berkisar 3 – 5 orang, yang dapat terdiri dari unsur BKAD, unsur
BP-UPK, PJOK, unsur Fasilitator Pendamping.
Perjanjian kerja UPK yang dituangkan dalam Surat Penetapan Camat berlaku
satu tahun, dan bila berdasarkan evaluasi kinerja pengurus UPK yang
bersangkutan dinilai baik maka hubungan kerja dapat diteruskan.

24
Pasal 36
Perjanjian Kerja
Pengurus UPK bekerja dengan menandatangi surat perjanjian kerja dengan BKAD yang
diwakili pengurus BKAD.
Surat perjanjian kerja tersebut menyebutkan pasal-pasal antara lain:
a. Ketentuan umum,
b. Hubungan kerja dan jangka waktu ikatan kerja,
c. Tanggung jawab dan kewajiban,
d. Balas jasa,
e. Penyelesaian perselisihan,
f. Berakhirnya hubungan kerja.
Perjanjian Kerja ini dapat dipersingkat atau diperpanjang waktunya dengan persyaratan
sebagai berikut :
a. Diperpanjang apabila :
Pengurus UPK dinyatakan layak untuk diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
kinerja, sesuai dengan panduan evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh Pengurus
BKAD.
b. Dipersingkat apabila :
1). Pengurus UPK dinyatakan tidak layak untuk diperpanjang berdasarkan hasil
evaluasi kinerja, sesuai dengan panduan evaluasi kinerja yang ditetapkan
oleh Pengurus BKAD.
2). Pengurus UPK dinyatakan terbukti bersalah atas pelanggaran prosedur dan
kode etik. (sesuai Pakta Integritas).

25
BAB XIII
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian
dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).
Ditetapkan dalam Rapat Forum MAD
Tempat : Aula Kantor Camat
Kecamatan : Bengkalis
Kabupaten : Bengkalis
Propinsi : Riau
Pada tanggal :
Disahkan oleh peserta Rapat Forum MAD
Ketua BKAD
AFRIZAL CHANDRA
Sekretaris Rapat,
DARMAWATI
Mengetahui
Camat Bengkalis
PEMBINA
NIP.

STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR_UNIT_PENGEL.doc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR_UNIT_PENGEL.doc

Similar to STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR_UNIT_PENGEL.doc (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

STANDAR_OPERASIONAL_PROSEDUR_UNIT_PENGEL.doc