Aplikasi Desa Cerdas

1. Desa Cerdas Indonesia
Membangun Indonesia dari Desa yang Proaktif melalui eGovernment

2. Landasan Legal
• UU nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
• PP nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerag
• PM Kominfo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
pembentukan Dinas Kominfo

3. 3
Berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita) 2015-2019, terdapat 10
bidang prioritas untuk implementasi e-Government …
Bidang Prioritas
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
Kesehatan
Pendidikan
Kependudukan
Kedaulatan Pangan
Maritim & Kelautan
Lapangan Kerja
Kawasan Perbatasan
Tata Kelola Pemerintahan
Pariwisata
Investasi & Perizinan Usaha
Arahan Strategis Jangka Pendek
Indeks makro
Pembangunan manusia & masyarakat
Pembangunan sektor unggulan
Dimensi Pemerataan
Pembangunan wilayah & antar wilayah
Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
Meningkatkan transparansi
Berdampak pada masyarakat luas
Meningkatkan efisiensi pemerintahan
Sumber: RPJMN 2015 – 2019 dan hasil workshop Kemkominfo – Kemenpan&RB tanggal 24 November 2015.

4. 4
Acuan Pemerintah dalam penyelenggaraan e-Government
Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi dan memberikan rasa aman
1
NAWACITA
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
2
Membangun Indonesia dari Pinggiran
3
Memperkuat kehadiran negara dalam
melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia
5
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di Pasar Internasional
6
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik
7
Melakukan revolusi karakter bangsa
8
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia
9
Single View of Citizen
Master Data
Integrated & Transparent Citizen-Centric Services
Automation Cloud
Towards Real-Time National Visibility
Analytics
TRISAKTI
• Berdaulat dalam politik
• Berdikari dalam ekonomi
• Berkepribadian dalam
kebudayaan

5. 5
Penggambaran Roadmap e-Government, Program Flagship
dan Elemen-Elemen Pendukung
KEBIJAKAN
DASAR
Government CIO
dan
Fungsi-Fungsi
Pendukung
K0
1
C01
JARINGAN INTRA PEMERINTAH
SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
PUSAT DATA ELEKTRONIK
TERPADU
I01 I02 I03
Pembangunan Infrastruktur
KEAMANAN INFORMASI S01

6. Birokrasi profesional
(Dynamic Birokrasi) .
Ciri-ciri
1.mengembangkan pendekatan “Open Government Partnership”
2.kinerja birokrasi senantiasa mendasarkan pada keterbukaan
informasi dan partisipasi masyarakat
3.Sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi-
inovasi kerja dan
4.layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya
saing negara di kompetisi global.
Strategi Percepatan Smart-Desa melalui eGovernment
Goals of the 1st Five Year Plan
(2010–2014)
Goals of 2nd Five Year
plan (2015–2019)
Goals of 3rd Five Year Plan
(2020– 2024)
WORLD CLASS PUBLIC SERVICE
REGULATION DRIVEN PUBLIC
SERVICE
PERFORMANCE
DRIVEN PUBLIC SERVICE
DYNAMIC PUBLIC SERVICE
Integrasi birokrasi (SOP Terintegrasi), infrastruktur
sharing, applications sharing, SDM Sharing
Birokrasi konvensional
Role Driven Birokrasi /WEBERIAN
Ciri-ciri:
1. Memposisikan diri hanya sebagai regulator (rule
driven),
2. lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat,
3. membatasi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk
terlibat dalam proses pengambilan kebijakan,
4. sistem manajemen SDM berbasis pada kolusi dan
nepotisme, serta tidak memiliki standar kinerja.
Birokrasi Reformasi
(Performance Driven Birokrasi)
Curu-ciri:
1.Mmpergunakan paradigma “New Public
Administration”
2.pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan
keputusan banyak mempergunakan pendekatan ilmu
manajemen,
3.senantiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan
kebutuhan masyarakat (customer driven) dalam setiap
pengambilan keputusan.
Target RB 9 Tahun agar tercapai dalam 4 tahun
Note:
Presiden berharap target 2024
dapat dicapai pada 2019

7. Strategi Implementasi
Inventarisasi
&
Replikasi
Menginventarisasi
success story
apps eGovt di
seluruh Indonesia
Memilih aplikasi
Kustomisasi
aplikasi menjadi
multy-platform
app
Penyiapan
Ekosistem
TIK
Penyiapan
Infrastruktur Govt
Cloud Computing
Penyiapan
teknologi end
user
SDM pendamping
Implementasi
eGovt
Pusat-
daerah
Pemberdayaan
Diskominfo dan
OPD terkait
Pelatihan oleh
pendamping
Monev
Internet Area
Remote Area
Mobile devices
Layanan keliling
Layanan keliling
Loket
Loket
Isue kritikal Daerah dan desa:
• Ketersediaan listrik
• Akses Internet
• Kapasitas SDM
• Jam kerja aparat (Menentukan di mana publik lebih banyak dilayani)
Isue kritikal Pusat:
• Kesiapan infrastruktur TIK Pemerintah secara Nasional
• Bisnis proses lintas K/L/D
• Pembiayaan
• Target waktu
Desa dengan akses internet
Desa Tanpa akses internet

8. Rujukan utama
UU 6/2014 tentang Desa
• Pasal 86
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem
informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data
Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain
yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh
Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua
pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah perlu proaktif
mendorong
terwujudnya Desa
Cerdas

9. Kebijakan Pemerintah dalam rangka membangun Desa Cerdas
• Penguatan peran sinergi Pemda dan Desa melalui kelembagaan Pemda yang pro Desa (Khususnya Dinas
Kominfo yang wajib memfasilitasi kebutuhan Desa)
• Percepatan penyediaan Desa Online, melalui penyediaan domain desa dan layanan desa berbasis Sistem
Elektronik yang terpadu antar Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga antar Provinsi (Nasional)
• Melaksanakan Business Process Re-engineering terhadap layanan desa dan integrasinya
Kelembagaan
• Penyediaan ekosistem Infrastruktur dan Teknologi bagi penyelenggaraan Desa Cerdas (DC/Hosting, Platform,
software)
• Penyediaan aplikasi Desa Cerdas yang terintegrasi dari mulai tingkat RT/Dusun/RW hingga tingkat pusat
(Nasional)
• Penyediaan perangkat mobile (opsional)
TIK
• Pendampingan melalui Relawan Desa dengan bekerjasama lintas K/L
• Pelatihan bagi aparat Desa dalam pemanfaatan TIK
• Bekerjasama dengan Dunia usaha, akademisi dan komunitas untuk mendorong percepatan terwujudnya
Desa Cerdas
SDM
• Analisa terhadap regulasi existing dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk disederhanakan
• Menyusun regulasi yang memperkuat SIstem Transaksi Elektronik di tingkat desa
De-bottlenecking
Regulasi

10. Kendala dan Solusi
Solusi
• Menyediakan perangkat TIK
berbasis Mobile
• Hemat listrik
Tidak harus ditinggal di kantor
• Aparat siap melayani kapan saja
dan di mana saja
Isue Aktual
• Isue ketersediaan listrik
• Isue keamanan fisik perkantoran
• Isue banyaknya masyarakat yang
mengakses layanan di rumah
perangkat (Jam kerja kantor yang
tidak seragam)
Tantangan :
• Infrastruktur berbasis Cloud
• Opsi offline apps bagi daerah yang
terndala internet
• Perlu ada pendampingan untuk
menumbuhkan rasa percaya diri
aparat desa
• Perlu penguatan regulasi yang
memayungi
• Relatif mahalnya perangkat mobile
• Keenganan Aparat Desa untuk
merubah “Budaya Kerja”
Reformasi Birokrasi
Reformasi Pelayanan
Publik “Negara Hadir)

11. Killer Apps bagi Smart-Desa
ePerformance
Budgeting
ePlanning eBudgeting
eProcurement
(LPSE)
eMonev ePerformance
eDesaCerdas
eDesa (Aplikasi
layanan publik
desa)
eOffice eAparatur Desa eLapor

12. SMART
KADES
Kepala Desa
merupakan kunci
sukses Smart-Desa

13. Desa Cerdas

14. Langkah2
• Pemda
• Ajukan domain desa.id dan kec-(nama kecamatan).go.id mll domain.go.id (1)
• Ajukan surat permohonan hosting dan aplikasi desa dan kecamatan kepada
Direktur eGovernment (2)
• Pemda memberikan pendampingan kepada Kecamatan dan Desa (6)
• Kemkominfo
• Memasang hosting (3)
• Memasang aplikasi ke website desa dan kecamatan yang diajukan (4)
• Kemkominfo memberikan training of trainer kepada Pemda (5)

15. Screenshot aplikasi desa