Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan dibentuknya peradilan agama Hindu di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa hukum Hindu diakui berlaku di Indonesia, baik secara yuridis maupun faktual berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Selanjutnya, dokumen juga menjelaskan unsur-unsur yang dibutuhkan agar suatu lembaga peradilan dapat dibentuk serta kemungkin

1. ________________________________________
Disampaikan pada :
Seminar Online 19 : Kesadaran dan Dinamika Hukum Hindu di Indonesia
STAH DHARMA NUSANTARA, JAKARTA
Senin, 27 Juli 2020
I KETUT ALIT PRIANA NUSANTARA, S.H., C.L.A
Managing Partner of BLS Law Office
Co-founder of akseslegal.com
Pengajar Kajian Yuridis & Penulisan Pendapat Hukum

2. MUNGKINKAH DIWUJUDKAN PERADILAN
AGAMA HINDU DI INDONESIA???
APAKAH DIAKUI DAN BERLAKU ???
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU???

3. APA ITU
HUKUM ?
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU???

4. APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU?
C. VAN VOLLENHOVEN
Hukum itu merupakan tingkah laku manusia
yang mempunyai sanksi.
Sanksi ini ditaati oleh semua pihak walaupun tidak terkodifikasi
atau tidak tertulis dalam perundang-undangan

5. “Menurut bukti-bukti sejarah dokumen tertua yang memuat
pokok-pokok hukum Hindu, pertama-tama kita jumpai di dalam
Weda yang dikenal dengan nama Sruti”
“”Kitab Weda Sruti tertua adalah Rg Weda yang diduga
Mulai ada pada tahun 2000 SM – 1000 SM”
I NENGAH LESTAWI, 2015 :
42
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU?

6. Terjemahan :
Sesungguhya Sruti adalah Weda, Smerti itu Dharmasastra, keduanya
tidak boleh diragukan apapun juga karena keduanya adalah kitab suci
yang menjadi sumber dari pada hukum (dharma)
MANAWADHARMASASTRA II. 10
MANAWADHARMASASTRA II. 6
Terjemahan :
Seluruh Weda merupakan sumber utama dari pada hukum, kemudian
barulah Smrti dan tingkah laku orang-orang baik, kebiasaan
dan akhirnya atmanastuti (rasa puas pada diri sendiri)
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU?
Sruti (Kitab Dasar)
Smrti (Kitab Organik)
Sila (Prinsip, Nilai,
Azas2 Hukum)
Acara (Kebiasaan)
Atmanastuti (Rasa Puas
Publik)

7. Merupakan suatu institusi hukum yang termasuk dalam
bidang hukum publik (Hukum Pidana)
Lingkup Deliknya :
Kesusilaan (Lokika sanggraha, Gamia Gamana, Salah karma)
Kepentingan Pribadi (Memisuh, Memauk)
Sanksinya berupa :
Jasmani (Pengasingan), Denda, Pemarisudha, Brata
KANTAKA SODHANA
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU?
Pasal 66 RUU KUHP
Salah satu bentuk pidana tambahan adalah pemenuhan
sanksi/kewajiban adat

8. Merupakan suatu institusi hukum yang termasuk dalam
bidang hukum privat (Hukum Perdata)
Mengatur tentang:
Perkawinan, Keluarga, Kewarisan, Hibah, Perjanjian, Dagang, Perbankan
DHARMASTHYA
APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU?
Pasal 2 (1) UU 1/1974
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu.

9. APAKAH ADA HUKUM DALAM AGAMA HINDU???
ADA
!!!

10. APAKAH DIAKUI DAN BERLAKU ???

11. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
SECARA YURIDIS
(Statute Approach)
Apakah dalam Peraturan Perundangan-undangan,
keberadaan hukum hindu diakui?

12. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
Negara mengakui dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang
Pasal 18B (2) UUD NRI 1945
Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, ……….
yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
Pasal 5 UUPA
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu
Pasal 2 UU Perkawinan 1974
Pura adalah sah bertindak sebagai subjek hukum pemegang hak milik atas tanah
SK Dirjen Agraria No
556/DjA/1986
UU Penodaan Agama No 5/1969
Pencegahan Terhadap Penodaan dan Penyalahgunaan Agama

13. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
KODE ETIK PROFESI
SUMPAH JABATAN
JANJI PRAJURIT
Hampir di semua profesi, memiliki kode etik profesi dan disetiap jabatan
dilakukan sumpah jabatan.
Pelanggaran untuk hal tersebut diselesaikan melalui sidang etik melalui
Dewan Kehormatan Profesi, berikut sanksi-sanksinya.
SILA : Prinsip / Nilai
Azas2 Hukum

14. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
SECARA FAKTUAL
(Case Approach)
Apakah dalam kasus-kasus yang terdapat
di masyarakat, hukum hindu cukup
mendapat tempat dalam menentukan
Putusan?

15. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
Amar putusan :
“Menyatakan hukum bahwa para tergugat
tidak mempunyai hak untuk mewarisi
objek sengketa peninggalan armarhumah
Wayan Wingsih karena para tergugat telah
ninggal kedaton penuh atau tidak lagi
menganut agama hindu dan telah berpindah
agama yaitu menganut agama islam…….”

16. PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?

17. PUTUSAN :
1. Peradilan Kerta Denpasar tertanggal 3 Agustus 1933,
2. Pengadilan Kerta Tabanan 18 Juli 1939
3. Pengadilan Kerta Lombok Cakranegara, 3 Oktober 1947.
"Semua keputusannya menyatakan ahli waris yang
pindah agama, tidak dapat mewarisi kekayaan orang tuanya,"
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM AGAMA HINDU?
“Jika pindah agama maka si pewaris tidak lagi berhubungan dengan
Sanggah Kemulan, banjar, desa, dan Kahyangan Tiga, sehingga hilang
sudah hak warisnya,”
- Gusti Ngr Sudiana, Ketua PHDI Prop. Bali

18. Pokok putusan :
Orang yang nyeburin tidak secara otomatis memperoleh haknya
Sebagai ahli waris, meskipun awig-awig adat setempat
Telah mengatur secara khusus.

19. APAKAH HUKUM HINDU DIAKUI & BERLAKU???
DIAKUI !!!
&
BERLAKU !!!

20. MUNGKINKAH DIWUJUDKAN PERADILAN
AGAMA HINDU DI INDONESIA???

21. TERBENTUKNYA PERADILAN AGAMA HINDU
SEJARAH PERADILAN
AGAMA HINDU DI INDONESIA
1. Pra Kemerdekaan
a. Peradilan Pemerintah (gubernumen rechtspraak)
b. Peradilan adat (inheemse rechtspraak)
c. Peradilan Swapraja (zalfbestur rechtspaak)
2. Pasca Kemerdekaan
Pengadilan Swapraja (di Bali disebut Raad Kerta)
dihapuskan dengan penetapan Menteri Kehakiman
No. J/S4/8/16 tanggal 19 Maret 1952
WANTJIK SALEH, 1977
NENGAH LESTAWI, 2015

22. TERBENTUKNYA PERADILAN AGAMA HINDU
TERBENTUKNYA PERADILAN AGAMA HINDU
Unsur-unsur terbentuknya suatu lembaga peradilan :
1. Adanya suatu peraturan hukum yang mengikat dan dapat
diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya suatu persoalan hukum yang konkrit;
3. Adanya aparatur peradilan yang berwenang memutus
perselisihan;
SJACHRAN BASAH, 1985

23. TERBENTUKNYA PERADILAN AGAMA HINDU
KEWENANGAN PENGADILAN
AGAMA HINDU
Kompetensi Pengadilan Agama Hindu :
Perkara-pekara yang berkaitan dengan Agama Hindu yang
tidak dapat/sulit diselesaikan oleh Pengadilan Negeri
Contoh : Sengketa hilangnya hak mewaris, Sengketa harta pusaka, sengketa
perkawinan nyeburin
Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Hindu :
Hakim yang akan menangani perkara yang termasuk dalam
kompetensi Pegadilan Agama Hindu adalah Hakim yang berlatar belakang
pendidikan Sarjana Hukum sekaligus ahli dalam hukum agama
#KOMPETENSIABSOLUT
SIAPA MEREKA ???

24. BAPAK IBU
SEKALIAN
PERSERTA
WEBINAR
INI !

25. I KETUT ALIT PRIANA NUSANTARA, S.H., C.L.A
Managing Partner of BLS Law Office
Co-founder of akseslegal.com
________________________________________
Disampaikan pada :
Seminar Online 19 : Kesadaran dan Dinamika Hukum Hindu di Indonesia
STAH DHARMA NUSANTARA, JAKARTA
Senin, 27 Juli 2020