PENANGGULANGAN KEMISKINAN
•
0 likes•13 views
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Wonoyoso untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan pendataan penduduk miskin di desa sesuai peraturan perundang-undangan.
Recommended
More Related Content
Similar to PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Similar to PENANGGULANGAN KEMISKINAN (20)
More from Pemdes Wonoyoso
More from Pemdes Wonoyoso (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR : 141 / 467 TENTANG PENGANGKATAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOYOSO, Menimbang Mengingat : : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka di Desa/ Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan sebagai upaya meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan Wonoyoso; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 2. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
- 3. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
- 4. Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93). MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan Wonoyoso KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretariat dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas : 1. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/ Kelurahan; 2. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/ Kelurahan Wonoyoso ; dan 3. melakukan pendataan penduduk miskin di Desa/ Kelurahan KEEMPAT : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUmenyelenggarakan fungsi : 1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Percepatan
- 5. Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/ Rencana Srategis Kelurahan Tahun 2021 di bidang penanggulangan kemiskinan; 2. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan desa/ kelurahan bidang penanggulangan kemiskinan; 3. pengkoordinasian pendataan penduduk miskin secara periodik; 4. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; 5. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; 6. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan 7. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten. KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas bertanggungjawab pada setiap kebijakan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa/ Kelurahan. KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari: 1. Kepala Sekretariat; 2. Bidang Data dan Informasi; 3. Bidang Perencanaan; dan 4. Bidang Keuangan. KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMmenjalankan tugas membangun dan mengelola database kemiskinan, serta memberikandukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim. KEDELAPA N : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari : 1. Kelompok Kerja Perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan warga Miskin; dan 3. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi.
- 6. KESEMBILA N : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/ Kelurahan.sesuai dengan masing-masing bidang. KESEPULU H : Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahandalam Diktum KESATUdalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/ Lurah. KESEBELA S : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. KEDUABEL AS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan : di Wonoyoso pada tanggal : 3 Agustus 2021 KEPALA DESA/ LURAH WONOYOSO, (IMAM MASKURI) TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen cq. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen selaku Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 2. Camat Kuwarasan 3. Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso 4. Anggota Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa/ Kelurahan. 5. Arsip
- 7. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH WONOYOSO NOMOR : 141/ 467 TANGGAL : 3 Agustus 2021 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA WONOYOSO PERIODE TAHUN 2021 N O. NAMA JENIS KELA- MIN (L/P) UNSUR KEDUDUKAN DALAM TIM KET 1 Imam Maskuri L Kepala Desa Penanggung Jawab 2 Salim L Perkt, Desa Ketua 3 Eli susanto L Perkt. Desa Kepala Sekretariat 4 Setiyo Budi Eriyanto L Perkt. Desa Bidang Data dan Informasi 5 Jaetun P Perkt. Desa Bidang Keuangan 6 Slamet Raharjo L Perkt. Desa Anggota 7 Purwati S.Pd, L Perkt. Desa Anggota 8 Samiran P Perkt. Desa Anggota 9 Tukino L Perkt. Desa Anggota KEPALA DESA WONOYOSO, ( IMAM MASKURI )
- 8. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN Jl. Karang bolong KM 2,3 Telp ( 0287 ) 473382, Wonoyoso 54366 KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR : 141 / 11/ 2021 TENTANG TIM PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA WONOYOSO TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOYOSO Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang
- 10. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 22. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 MEMUTUSKAN : KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Wonoyoso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengikuti pembekalan, melakukan pendataan/wawancara kepada responden, serta melakukan entri dan olah data hasil pendataan/ wawancara. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2016. Ditetapkan : di Wonoyoso pada tanggal , 30 Agustus 2021 KEPALA DESA WONOYOSO, ( IMAM MASKURI)
- 11. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH WONOYOSO NOMOR : 141/ 11/ 2021 TANGGAL : 30 Agustus 2021 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCACAH PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DESA/ KELURAHAN WONOYOSO TAHUN 2021 NO. NAMA JENIS KELA- MIN (L/P) ALAMAT KEDUDUKAN DALAM TIM KET 1 Tri Wahyuningsih L RT. 002 RW. 004 Anggota 2 Reni Dimas Findarti L RT. 002 RW. 001 Anggota 3 Umi Sudarwati L RT. 002 RW. 003 Anggota Ditetapkan di : Wonoyoso pada tanggal 30 Agustus 2021 KEPALA DESA WONOYOSO, ( IMAM MASKURI )
- 12. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN Jl. Karang bolong KM 2,3 Telp ( 0287 ) 473382, Wonoyoso 54366 KEPUTUSAN KEPALA DESAWONOYOSO NOMOR : 141 / 12 / IX/ 2017 TENTANG DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESAWONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESAWONOYOSO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data Rumah Tangga Miskin . Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 13. Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
- 14. Kebumen Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor …… Tahun … tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran …… ; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin; 23. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU : : Menetapkan Daftar Rumah Tangga Miskin Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Daftar Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan data penduduk miskin daerah. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran 2017. KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai ditetapkannya Daftar Rumah Tangga Miskin Desa tahun berikutnya. Ditetapkan di Pada tanggal : Wonoyoso 07 September 2017 KEPALA DESA WONOYOSO, ( SAPTO UTOMO )
- 15. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH WONOYOSO NOMOR : 141/ /IX/ 2017 TANGGAL : 07 September 2017 DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 No . Nama Kepala Rumah Tangga Jenis Kelamin (L/P) Alamat Jumlah Anggota Rumah Tangga Kriteria 1 Cokro Samiarso L RT 01 RW 04 5 Miskin 2 Suwito Surip L RT 01 RW 04 2 Miskin 3 Sadikin L RT 01 RW 04 1 Miskin 4 Muji Saeko L RT 03 RW 04 3 Miskin 5 Mohamad Khafid L RT 04 RW 03 2 Miskin 6 Sukirno L RT 01 RW 04 4 Miskin 7 Sarikin L RT 02 RW 04 3 Miskin 8 Sepi P RT 04 RW 03 1 Miskin 9 Muslim L RT 03 RW 03 3 Miskin 10 Sukarno L RT 03 RW 04 3 Miskin 11 Sugiyo L RT 01 RW 04 3 Miskin 12 Sungkowo L RT 04 RW 01 4 Miskin 13 Surip P RT 05 RW 03 1 Miskin 14 Suwardi L RT 05 RW 03 1 Miskin 15 Rahmat L RT 05 RW 03 3 Hampir Miskin 16 Mini P RT 05 RW 03 - Miskin 17 Minarto Misran L RT 05 RW 03 2 Miskin
- 16. 18 Sartinah P RT 04 RW 03 1 Miskin 19 Turyanto L RT 03 RW 03 3 Miskin 20 Lasiyem P RT 03 RW 03 - Sangat Miskin 21 Madkarta L RT 03 RW 03 3 Miskin 22 Karso L RT 01 RW 03 4 Miskin 23 Watijo Arjo Suwito L RT 02 RW 02 3 Miskin 24 Waras P RT 02 RW 02 - Miskin 25 Suntoro L RT 02 RW 02 3 Miskin 26 Sarijan Hadi Saputro L RT 03 RW 02 2 Miskin 27 Sarmin L RT 03 RW 02 3 Miskin 28 Purwanto L RT 04 RW 02 2 Miskin 29 Poniman L RT 01 RW 01 2 Miskin 30 Sawen P RT 01 RW 04 - Miskin Ditetapkan di Wonoyoso Pada tanggal 07 September 2017 KEPALA DESA WONOYOSO SAPTO UTOMO
- 17. Lampiran 6 BERITA ACARA MUSYAWARAH RT Pada hari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun …… bertempat di ……, telah dilaksanakan musyawarah RT…… RW…. dalam rangka pendataan penduduk miskin desa …… kecamatan …… Kabupaten Kebumen tahun 2014. Musyawarah RT dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, TKP2KDes dan masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut: A. Materi atau Topik Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di RT … RW… Dusun.......... Desa ................... berdasarkan data dari PPLS dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat. B. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator Pemimpin Rapat : ........................................... Sekretaris/Notulis : ........................................... Narasumber : 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ Fasilitator : TKP2KDes Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara RT … RW … Dusun ……….. Desa ………… Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa........................, 2014 Ketua RT ( ……………………… ) Sekretaris RT ( ……………………… ) Mengetahui, TKP2KDes ( ……………………… ) Cap RT
- 18. Menyetujui, Wakil dan Peserta Musyawarah RT No Nama Jenis Kelamin (L/P) Unsur Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5.
- 19. Lampiran 7 BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN Pada hari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun …… bertempat di ……, telah dilaksanakan musyawarah dusun …… dalam rangka pendataan penduduk miskin desa …… kecamatan …… Kabupaten Kebumen tahun 2014. Musyawarah dusun dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, TKP2KDes, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Dusun …… (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut: C. Materi atau Topik Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara diDusun.......... Desa ................... berdasarkan data dari Musyawarah RT dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat. D. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator Pemimpin Rapat : ........................................... Sekretaris/Notulis : ........................................... Narasumber : 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ Fasilitator : TKP2KDes Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Dusun ….. Desa …… Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa........................, 2016 Mengetahui, Kepala Dusun ……… ( ……………………… ) TKP2KDes ( ……………………… )
- 20. Menyetujui, Wakil dan Peserta Musyawarah Dusun No Nama Jenis Kelamin (L/P) Alamat Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5.
- 21. Lampiran 8 BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA Pada hari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun …… bertempat di ……, telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pendataan penduduk miskin desa …… kecamatan …… Kabupaten Kebumen tahun 2014. Musyawarah dusun dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, TKP2KDes, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa …… (sebagaimana daftar hadir terlampir) dengan materi pokok pembahasan sebagai berikut: E. Materi atau Topik Menentukan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara di Desa ................... berdasarkan data dari Musyawarah Dusun dan masukan serta usulan langsung dari warga masyarakat. F. Unsur Pimpinan Rapat, Narasumber dan Fasilitator Pemimpin Rapat : ........................................... Sekretaris/Notulis : ........................................... Narasumber : 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ Fasilitator : TKP2KDes Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas maka disepakati Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara Desa …… Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa........................, 2014 Ketua BPD ( ……………………… ) Kepala Desa ( ……………………… ) Cap BPD Cap Kepala Desa
- 22. Menyetujui, Wakil dan Peserta Musyawarah Desa No Nama Jenis Kelamin (L/P) Unsur Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5.
- 23. Lampiran 9 DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA RT ……… RW ……… DUSUN ……… DESA ……………………… KECAMATAN ……………………… KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 No Nama Kepala Rumah Tangga Jenis Kela- min (L/P) Alamat Jumlah Anggota Rumah Tangga Jumlah Keluarga Ket 1 2 3 4 5 dst
- 24. Lampiran 10 DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA DUSUN ………DESA ……………………… KECAMATAN ……………………… KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 No Nama Kepala Rumah Tangga Jenis Kela- min (L/P) Alamat Jumlah Anggota Rumah Tangga Jumlah Keluarga Ket 1 2 3 4 5 dst
- 25. Lampiran 11 DAFTAR RUMAH TANGGA MISKIN SEMENTARA DESA ……………………… KECAMATAN ……………………… KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 No Nama Kepala Rumah Tangga Jenis Kela- min (L/P) Alamat Jumlah Anggota Rumah Tangga Jumlah Keluarga Ket 1 2 3 4 5 dst