Disampaikan pada Seminar Nasional Model Inovasi Berbasis Gender Jakarta, 15 November 2018

1. Whole of Government
untuk Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan
Tri Widodo Wahyu Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Model Inovasi Berbasis Gender
Jakarta, 15 November 2018

2. Gender dalam Perspektif SDG’s

3. Gender dalam Perspektif SDG’s (Perpres No. 59/2017)
5 Sasaran Global
11 Sasaran Nasional
.

4. Gender dalam Perspektif Revolusi Mental
Kesetaraan Gender &
Pemberdayaan Perempuan
adalah Aktualisasi
GOTONG ROYONG !!
Kesetaraan dan Pemberdayaan bidang
Politik
Kesetaraan dan Pemberdayaan bidang
Sosial
Kesetaraan dan Pemberdayaan bidang
Ekonomi
SASARAN GLOBAL SDG’s No. 4:
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan
kesempatan yang sama bagi perempuan untuk
memimpin di semua tingkat pengambilan
keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi,
dan masyarakat.

5. Pemasalahan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Tidak
Tepat Sasaran.
Program Berjalan
Parsial dan Tidak
Terkoordinasi.
Overlapping
Tidak
Berkelanjutan.

6. Inisiatif Program Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan
DESA PRIMA (Perempuan Indonesia Maju
Mandiri) – KPPPA
Pelaku Industri Rumah Tangga – KPPPA
Program Keluarga Harapan – Kemensos
Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
– Kemenkes
Peningkatan Kemampuan Perempuan dalam
Bidang Pertanian – Kementan
CODING MUM – BEKRAF
Sekolah Perempuan
Start-Up Sosial Indonesia
PANGLIMA – IWAPI
Pemerintah
Dunia Usaha
Organisasi
Sosial
Perguruan
Tinggi
Perorangan
Asosiasi
Kesejahteraan
Ekonmi
Perempuan

7. Sinkronisasi kebijakan
& program pemberdayaan
perempuan dengan
pendekatan WoG
Pemerintah
Dunia Usaha
Organisasi
Sosial
Perguruan
Tinggi
Perorangan
Asosiasi
Kesejahteraan
Ekonomi
Perempuan

8. Hambatan &
Tantangan
Penerapan
WOG
1. Pelatihan Kewirausahaan yang memiliki
kesamaan objek namun dilaksanakan oleh
instansi yang berbeda-beda. (K/L/D)
2. Program bantuan langsung (BLT, PKH, KIP,
KIS)
Hambatan &
Tantangan
Penerapan
WOG
1. Belum adanya koordinasi penganggaran antar
instansi untuk kegiatan yang mirip atau sejenis
2. Belum adanya program kerja bersama yang
mensinergikan fungsi dan peran masing-masing
instansi
Tumpang Tindih
Kebijakan/Program
(Kurang Koordinasi)
Teknis Administrasi

9. APA ITU WoG?
Whole of government denotes public service agencies
working across portfolio boundaries to achieve a
shared goal and an integrated government response to
particular issues
“ “
Sumber:
“CONNECTING GOVERNMENT : Whole of Government Response to Australia’s
Priority Challenges”
http://www.apsc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/7575/connectinggovernment.pdf

10. Manfaat Whole of Government
Efisiensi
Sharing Informasi
Lingkungan Kerja
Daya Saing
Akuntabilitas
Koherensi Kebijakan
Biaya (Cost)
Pemborosan (Waste)
Duplikasi Pekerjaan
Inkonsistensi Kebijakan
Waktu Penyelesaian
Layanan Tertentu

11. Contoh Pendekatan Holistik
Dalam Penguatan Peran Perempuan
Unit Layanan Terintegrasi Perlindungan Sosial
Anak Integratif (ULT-PSAI), Kab. Tulungagung;
Taman Paditungka, Kab. Bone;
Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan
Remaja (LP-PAR), Kota Pekalongan; dll.

12. Ruang Laktasi
Disdukcapil Kota Bontang
menyediakanfasilitas pojok
bermain anak, ruang laktasi, dan
fasilitas khusus penyandang
disabilitas.
Beberapa mall, sektor swasta
maupun kantor instansi
Pemerintahtelah memiliki
ruang laktasi
Kota Layak Anak
Pada tahun 2017, sebanyak 126
kabupaten & kota menerimaan
ugerah sebagai Kota Layak Anak
Menurut Menteri PPPA, belum
ada daerah yang bisa menjadi
kota layak anak;yang ada baru
kabupaten dan kota menuju
layak anak.
Fasilitas Umum yang Ramah
Anak Berkebutuhan Khusus
Kupang. NTT 30 November
2017 menyelenggarakanUji
Coba Fasilitas Umum yang
Ramah Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) seperti di
Rumah Sakit, Pasar
Tradisional, Terminal
Angkutan Kota, Tempat
Ibadah, dan Trotoar.
RTH Responsif Gender dan
Ramah Anak
Penyediaan ruang publik &
ruang terbuka hijau di Wonosobo
diprioritaskan untuk menyediakan
sarana & prasana yang inklusif,
seperti adanya ruang laktasi,
tempat ibadah, toilet yg tertutup
dan mudah diakses anak dan
lansia dan ramah disabilitas.

13. Women’s Economic Empowerment
• Poor access to agricultural markets for
inputs, services and outputs;
• Heavy unpaid care responsibilities
exacerbated by the prevalence of HIV,
child malnutrition, and lack of basic
social service provision; and
• Limited leadership skills and collective
capacity to lobby for change.
• Economic : Multi-stakeholder platforms facilitate
dialogue between private sector companies and
producer groups
• Social/cultural : supports attitude change among
men to be more supportive to women and
promotes the use of labor saving technologies
that reduce hours of care work
• Political : Support to women’s collective action
and capacity building in leadership, assertiveness
and lobbying enables women to access new roles
within the value chain and get better access to
extension services
Working at multiple levels with women dairy farmers in Zambia

14. Women’s Economic Empowerment
• Poor working conditions for women;
• Non-respect of women worker’s rights;
• Absence of contracts;
• Low rates of registration for social
security;
• Child labour;
• Verbal violence and harassment.
• Increasing woman workers’ access to information on
labor rights;
• Establishing a watch dog on working conditions in the
berry sector;
• Gathering Moroccan producers and international
importers, and organized meetings bringing together
public institutions, the private sector, women
workers and other stakeholders.
Influencing to improve working conditions for women in Morocco

15. BEST PRACTICES
WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT
Grameen Bank
Organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman
kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa
membutuhkan collateral. Yang berbeda adalah
pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan
produktif yang masih berada dalam status sosial
miskin.
Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Pemberian dana bergulir untuk pengembangan
kegiatan usaha produktif guna meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Sistem kredit bergilir
dan tanggung renteng

16. Next Agenda
01
02
03
04
RPJMN
Model ini menjadi program pembangunan prioritas nasional
RPJMD
Model ini diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah
Penguatan Koordinasi PUG
Koordinasi kebijakan dan program pembangunan terkait
dengan pemberdayaan ekonomi perempuan
Mendorong Penguatan SDGs
Pencapaian program prioritas nasional SDGs

17. Thank you