Recommended
More Related Content
Similar to Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
Similar to Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
- 2. Sektor Publik Adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.
- 3. Organisasi Sektor Publik Adalah organisasi yang memiliki tujuan utama menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan: Kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya.
- 4. Contoh Organisasi Sektor Publik Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah serta Pemerintah Daerah dan Unit Kerja Pemrintah Badan Usaha Milik Milik Negara/Daerah Yayasan, Organisasi Massa, Massa, Partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Universitas/Pendid dikan Tinggi Negeri (PT. BHMN), Organisasi Nir Laba Lainnya
- 5. Ciri-ciri Sektor Publik Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan mencari laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
- 6. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Swasta: Perbedaan Organisasi Sektor Publik Swasta Tujuan Organisasi Non profit motive: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Profit motive: Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, hibah, penerimaan lainnya Investasi Pemegang saham dan hasil operasi perusahaan Peraturan perundang - undangan UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP UU PT, peraturan Bapepam dan BEI Kepemilikan Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Pemegang saham Pertanggungjawaban Ke Masyarakat dan Parlemen Ke Pemegang Saham dan kreditur
- 7. Lanjutan Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Perbedaan Organisasi Sektor Publik Swasta Struktur Organisasi Kaku, Birokratis, Hierarkhis Leksibel: Datar, Piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Cash and Accrual Basic Accrual Basic Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
- 8. Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional. Sumber dayanya sama (Manusia, keuangan & modal) Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang sama Diatur oleh peraturan perundangan Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure
- 9. Lingkup Organisasi Sektor Publik 1. Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif 2. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja 3. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi
- 10. Faktor ekonomi meliputi antara lain • : • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat inflasi • Tenaga kerja • Nilai tukar mata uang • Infrastruktur • Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP
- 11. Faktor politik meliputi antara lain • : • Hubungan negara dan masyarakat • Legitimasi pemerintah • Tipe rezim yang berkuasa • Ideologi negara • Elit politik dan massa • Jaringan Internasional • Kelembagaan
- 12. Faktor kultural meliputi antara lain : • • Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya • Sistem nilai di masyarakat • Historis • Sosiologi masyarakat • Karakteristik masyarakat • Tingkat pendidikan
- 13. Faktor demografi meliputi antara lain : • Pertumbuhan penduduk • Struktur usia penduduk • Migrasi • Tingkat kesehatan
- 14. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : 1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. 2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
- 15. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of maoney : 1. Meningkatkan pelyanan publik 2. Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
- 16. Sejarah Organisasi Sektor Publik • Mesir • Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri • Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. • Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. • Babilonia • Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi
- 17. • Yunani • Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon • Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. • Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak • Pencatatan transaksi di Genoa transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat
- 18. • Gereja • Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi • Islam • Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah • Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.
- 19. • Inggris – abad 15 • Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. • Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran
- 20. • Abad 18 Perubahan mendasar • Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya • Revoluasi industri • Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
- 21. • Abad 19-20 • Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. • Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. • Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah • Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.
- 22. Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan Istilah “SEKTOR PUBLIK” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952 Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju – terutama negara Anglo- Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan, mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government, mengadopsi (dari
- 23. Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik
- 24. Pemerintah Pusat Presiden MPR DPR DPD BPK Kementerian Negara
- 25. Presiden, MPR & DPR Presiden adl pemegang kekuasaan pemerintahan mrt UUD yg dlm melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. MPR adl lembaga negara yg terdiri atas anggota DPR dan DPD yg dipilih melalui pemilu. DPR adl lembaga negara yg anggotanya terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yg dipilih melalui pemilu dan memiliki legislasi, anggaran dan pengawasan dlm kerangka representasi rakyat.
- 26. DPD & BPK DPD adl lembaga negara yg merupakan perwakilan daerah yg anggotanya terdiri atas wakil daerah provinsi yg dipilih melalui pemilu. BPK adl badan negara yg bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara utk kemudian menyerahkan hasilnya kepada DPR/DPRD dan DPD sesuai dg kewenangannya utk ditindaklanjuti.
- 27. Kementerian Negara Kementerian Negara adl perangkat pemerintah yg membidangi urusan ttt dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang merupakan pembantu presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
- 28. Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Bappeda Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Kecamatan Kelurahan/Desa
- 29. Parpol UU No 2 Th 2008, Parpol : Organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita utk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memerlukan keutuhan negara kesatuan RI.
- 30. Tujuan Umum Parpol: 1. Mewujudkan cita2 nasional bangsa Ind sebagaimana dimaksud dlm pembukaan UUD 1945 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdsk pancasila dg menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dlm NKRI 3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 31. Tujuan Parpol Memperjuangkan cita-cita para anggotanya dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional.
- 32. Fungsi Parpol 1. Mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat 2. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara 3. Membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan2 politik sesuai dg mekanisme demokrasi
- 33. Peran Parpol 1. Sbg sarana sosialisasi politik masyarakat dlm rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat 2. Sbg sarana komunikasi politik dg menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi dan kepentingan masyarakat dlm pembuatan kebijakan negara 3. Sbg sarana utk melakukan rekrutmen politik dg mencari dan mengajak orang yg berbakat utk turut akti dlm kegiatan politik dlm rangka memperluas partisipasi politik masyarakat 4. Sbg sarana pengatur konflik dg mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dlm masyarakat
- 34. LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi sektor publik Sebagai contoh LSM yaitu LP3ES yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004 Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor
- 35. Akuntansi Sektor Publik Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari organisasi sektor publik guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”
- 36. Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : • Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). • Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability)
- 37. Akuntabilitas Publik Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal
- 38. Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
- 39. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi : Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
- 40. Akuntabilitas proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek- proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
- 41. Akuntabilitas program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yanng memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 42. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
- 43. Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
- 44. Otonomi Daerah Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentaralisasi fiskal. Desentarlisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi
- 45. Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilbnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
- 46. Fungsi Pemerintah Fungsi pelayanan pemerintah ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 1) Fungsi alokasi, yakni pemberian barang dan jasa publik. Secara finansial terlebih dahulu melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran publik. 2) Fungsi distribusi, yakni meyesuaikan pendistribusian kemakmuran atau penghasilan di masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Pajak dan sumber daya lainnya dipungut dari rakyat tertentu untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan publik. 3) Fungsi stabilisasi, yakni menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai high employment, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.
- 47. Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam UU Bidang Keuangan Negara , yaitu: 1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. 2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. 3. Pemberdayaan manajer professional 4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- 48. Tugas 1. Jelaskan pengertian dan karakteristik organisasi sektor publik! 2. Jelaskan perkembangan organisasi sektor publik! 3. Jelaskan lingkup organisasi sektor publik! 4. Jelaskan ruang lingkup akuntansi sektor publik! 5. Jelaskan perkembangan akuntansi sektr publik!
- 49. Terima Kasih