Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Administrasi Negara Indonesia (SANI) dan penyempurnaan administrasi negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian administrasi negara, sejarah perkembangan, dan perubahan struktur kelembagaan melalui empat kali amandemen UUD 1945 sejak era reformasi yang mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih terdesentralisasi dan berimbang.

1. SISTEM ADMINISTRASI
NEGARA INDONESIA (SANI)
Dr. ACENG JARKASIH, Drs., MBA., M.Si.

2. Pokok Bahasan :
1. Pengertian Sistem Administrasi Negara
Indonesia (SANI);
Sub Pokok Bahasan :
1). Sistem
2). Administrasi
3). Administrasi Negara.
2. Penyempurnaan Administrasi Negara Republik
Indonesia

3. Pengertian Sistem
Sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau
subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain
saling berkaitan, pengaruh-mempengaruhi dan saling
tergantung hingga keseluruhannya merupakan suatu
kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta
mempunyai peranan atau tujuan tertentu.
Sumber : Buku Ajar SANRI :Dr.Hj.Hery)

4. Pengertian Administrasi
Asal kata Administrasi dari kata latin : “ad”
yang berarti intensif dan “ministrate” yang
berarti melayani, membantu, memenuhi. Secara
etimologis administrasi berarti melayani yang
intensif.
Dari kata kerja tersebt lahir kata sifat
administrativus dan kata benda administrator
yang merupakan orang yang mengelola
administrasi.

5. Administrasi menganut dua pengertian yakni:
Dalam arti sempit : yang mencakup pekerjaan tata
usaha ; warkat, tulis-menulis, clrical work.
Pengertian ini dari kata bahasa Belanda
“administratie”.
Dalam arti luas : Segala kegiatan sekelompok orang
yang bekerja sama secara rasional untuk mencapai
tujuan bersama.

6. Definisi Administrasi
Menurut Para Ahli
Wiliam H. Newman : Administrasi adalah
membimbing, memimpin dan mengontrol usaha-
usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan
bersama.
Prof. S.P. Siagian : Administrasi adalah
keseluruhan proses kerja sama dua orang atau
lebih yang didasarkan atas rasionalitas yang
telah ditentukan.

7. Unsur-unsur Administrasi
1) Adanya tujuan tertentu;
2) Adanya sekelompok orang;
3) Adanya Kegiatan
4) Adanya kerjasama;
5) Adanya pembagian tugas;
6) Dilakukan secara rationalitas;

8. Definisi Administrasi
Negara
Dwight Waldo : Administrasi Negara
Mengandung 2 (dua) pengertian, yakni :
(1) Administrasi Negara adalah organisasi
dan manajemen dari manusia dan benda
guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
(2) Administrasi Negara adalah suatu seni
dan ilmu yang dipergunakan untuk

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) :
Administrasi Negara adalah keseluruhan
penyelenggaraan kekuasaan negara dengan
memanfaatkan segala kemampuan aparatur
negara serta segenap dana dan daya untuk
terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan
tercapainya tujuan negara.

10. Prof. Dr. Prajudi Admosudirdjo : Administrasi Negara
mengandung 3 (tiga arti), yakni:
(1) Administrasi Negara sebgai fungsi pemerintah untuk
mengurus atau menangani urusan-urusan kenegaraan
(publik servicess) secara tertentu.
(2) Administrasi Negara sebagai aparatur dan aparat
pemerintah sebagai suatu organisasi untuk mengendalikan
keadaan pemerintahan negara. (3) Administrasi Negara
sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam tugas
dan urusan pemerintah secara terorganisasi, sistematika,

11. Administrasi Negara pada hakikatnya
merupakan proses penyelenggaraan
kebijaksanaan negara atau pemerintahan
dalam rangka mencapai tujuan negara.
(Sumber : Bahan Ajar SANI : Dr.Hj. Hery)

12. Administrasi Negara mengandung 2 (dua)
pengertian, yaitu:
1) Administrasi daripada negara sebagai organisasi,
maka Administrasi Negara (sebagai fungsi) dijalankan
oleh presiden sebagai pemerintah, merangkap sebagai
administrator negara, dengan memimpin dan
mengepalai suatu aparatur negara yang besar sekali,
yang juga disebut Administrasi Negara.
Tata cara aparatur negara tersebut menjalankan tugas
pekerjaannya merupakan suatu proses yang juga
disebut Administrasi Negara

13. 2) Administrasi yang mengejar tercapainya
tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan,
maka Administrasi Negara (sebagai fungsi)
dijalankan oleh setiap pejabat negara yang
diserahi pimpinan dan tanggung jawab atas
suatu kesatuan organisasi negara.

14. Contoh : Empiris/Praktek
Departemen, Dirjen, Direktorat, Dinas, Kantor, Biro,
Bagian, Lembaga, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan,
Desa, BUMN, Rumah Sakit Negeri, dll. Bahkan ketua
Mahkamah Agung (MA) sebgai pejabat negara harus
menjalankan Administrasi Negara, demikian juga
Ketua DPR, DPD, BPK, MPR, harus menjalankan
Administrasi Negara. Jadi setiap pejabat pemerintah
secara otomatis berfungsi menjalankan Administrasi
Negara.

15. Sistem Administrasi Negara Republik
Indonesia (SANRI)
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)
adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara
dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segenap
kemampuan aparatur negara, dan dana yang satu sama
lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang
terintegrasi untuk mewujudkan tujuan Negara Republik
Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945.
(A. Jarkasih)

16. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Pengertian
Penyempurnaan administrasi Adalah suatu motif
yang terarah dan perubahan dan penyempurnaan
administrasi untuk menghadapi tantangan/rintangan
(Caiden) ‰
Disengaja: dibuat dan direncanakan oleh
manusia maksud untuk meningkatkan efektivitas
organisasi dalam mencapai Tujuan nasional.

17. Salah satu muatan paling penting dari suatu
Undang-Undang Dasar (konstitusi) adalah
bagaimana penyelenggaraan kekuasaan
negara itu dijalankan oleh Organ-organ Negara.
atau administrasi negara yang merupakan
subsistem dari keseluruhan sistem
penyelenggaraan kekuasaan negara.

18. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara
menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-
organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh
dalam menjalankan kekuasaan negara. untuk
mencapai tujuan negara.
Dengan demikian, dalam menjalankan kekuasaan
negara untuk mencapai tujuan negara diperlukan
adanya Administrasi Negara.

19. Sesuai tuntutan Global dan kebutuhan masyarakat yang
semakin dinamis serta untuk mewujudkan tujuan negara,
maka diperlukan perbaikan,penyesuaian dan
penyempurnaan Administrasi Negara yaitu melalui
perubahan/amandemen UUD 1945.
Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang
dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya
untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung
dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan
dalam praktek ketatanegaraan selama ini.

20. Perubahan terutama ditujukan pada
penyempurnaan pada sisi kedudukan dan
kewenangan masing-masing lembaga negara
disesuaikan dengan perkembangan negara
demokrasi modern. Dan menata kembali
lembaga-lembaga negara yang ada dan
membentuk beberapa lembaga negara yang
baru agar sesuai dengan sistem konstitusional
dan prinsip-prinsip negara berdasar atas

21. Sekilas Tinjauan Historis
Perkembangan dan Penyempurnaan Administrasi
Negara RI
Pada 1957 dibentuk Lembaga Administrasi Negara
(LAN-RI) sebagai lembaga yang hingga kini punya
peran yang menentukan terhadap penampilan
birokrasi Indonesia, pada 1962 dibentuk Panitian
Retooling Aparatur Negara (PARAN) sebuah badan
pemerintahan pengganti Badan Pengawas Kegiatan
Aparatur Negara (Bapekan) yang didirikan pada 1959.
Badan tersebut diketuai oleh AH Nasution dan diwakili
oleh oleh Muhammad Yamin dan Roeslan Abdul gani.

22. Komando Tertinggi Retooling Aparatur (KOTRAR). adalah
sebuah badan pemerintahan Indonesia bentukan
Presiden Soekarno pada 1964 sebegai pengganti Panitia
Retooling Aparatur Negara (PARAN).
Presiden menunjuk Soebandrio sebagai ketuanya dan
Letjen Ahmad Yani sebagai kepala staf. Namun, KOTRAR
justru menjadi kendaraan politik Soebandrio. Perbaikan
administrasi pemerintahan dan pemberantasan korupsi
hampir tak tersentuh. KOTRAR mengalami stagnasi hingga
jatuhnya Presiden Soekarno.

23. Retooling atau "pembersihan" dalam dua
kepanitian terakhir bernuansa politis:
menyingkirkan pegawai yang tak sehaluan
dengan partai yang sedang memerintah (the
ruling party). Dengan kata lain birokrasi di
Indonesia pada dua dasawarsa pertama ini
bersifat spoil system.

24. Penyempurnaan Administrasi Negara Indonesia
secara sungguh- sungguh telah dimulai sejak tahun
1966 dengan dibentuknya Tim Pembantu Presiden
untuk Penyempurnaan Aparatur dan Administrasi
Pemerintah ( PAAP) dengan Keppres No. 266 Tahun
1966.

25. antara lain telah menghasilkan penataan kembali
kedudukan dan hubungan antar lembaga-lembaga
negara, penertiban susunan organisasi dan
pembagian tugas-tugas pada Departemen dengan
Keputusan Presiidium Kabinet No.
15/U/Kep/8/1966 dan No. 75/U/Kep/11/1966.
(Sumber : Buku Ajar SANI : Dr.Hj.Hery)

26. Garis Besar Model Penyelenggaraan
Administrasi Negara di Indonesia
Secara garis besar model penyelenggaraan
Administrasi Negara di Indonesia dapat dibedakan
menjadi dua yaitu :
periode I : 1945-1998
periode II : 1999 sampai sekarang.

27. Periode I
Periode yang pertama didominasi dengan Model State-
Centered Public Administration, dimana Administrasi
merupakan sarana untuk memperkuat kekuasaan
negara. sehingga kedaulatan negara lebih menonjol

28. Periode II : 1999 sampai sekarang.
(Era Reformasi)
• Secara umum dengan dilaksanakannya
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada
era reformasi, telah banyak membawa perubahan
yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan
(kedudukan lembaga-lembaga negara), sistem
politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan
keamanan dan sebagainya.

29. Perubahan baru tersebut antara lain: adanya pemilihan
presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and
balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada
parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Pada periode ke II munculnya Model pendekatan society-
centered public administration dimana Administrasi Negara
merupakan sarana bagi pemerintahan yang demokratis untuk
menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan kedaulatan
rakyat. sejak reformasi 1999 kedaulatan rakyat menjadi kata
kunci dalam penyelenggaraan administrasi Negara

30. 4 Perubahan (Amandemen) UUD 1945.
perubahan Amandemen UUD 1945 sejak Reformasi
telah dilakukan sebanyak empat kali yakni :
1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober
1999. Perubahan Pertama UUD 1945.
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus
2000. Perubahan Kedua UUD 1945.

31. 3.Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9
November 2001.Perubahan Ketiga UUD 1945
4.Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus
2002. Perubahan Keempat UUD194
• TUGAS MAHASISWA (Dikumpulkan)
MENCARI DAN MEMPELAJARI : 1. ISI KE 4 AMANDEMEN UUD 1945
2. STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

32. 4 Perubahan (Amandemen) UUD 1945, tersebut
merubah secara mendasar sistem pemerintahan di
Indonesia.
Pertama, perubahan kedudukan MPR yang bukan
lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Sebelumnya
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang
mewakil seluruh komponen bangsa baik dari
kelompok poliik, daerah dan fungsional.

33. Berakhirnya kedudukan MPR sebagai lembaga
tertinggi negara diikuti dengan perubahan Presiden
yang bukan lagi menjadi mandataris MPR, tetapi
merupakan Kepala Pemerintahan dan Kepala
Negara yang dipilih langsung oleh rakyat.
Perubahan tersebut dimaksud untuk menciptakan
sistem check and balance

34. Kedua, perubahan amandemen IV mendorong terciptanya sistem
yang terdesentralisir. Pada desain UUD 1945 naskah asli,
disebutkan bahwa di tangan Presiden terkonsentrasikan seluruh
kekeuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahah
“concentration of power upon presiden. Namun dengan
amandemen ke IV, pemerintahan menjadi terdesentralisir. Hal ini
terlihat dari pembatasan kekuasaan presiden yang harus
berbagai kekuasaan dengan DPR dan berbagai lembaga negara
lainnya

35. Pada tataran hubungan pusat daerah, amandemen
konstitusi mengatur pemberian otonomi yang luas
kepada daerah. Dengan Amandemen IV
menciptakan konfigurasi sistem administrasi yang
terdesentralisir sebagai sarana untuk menjamin
terselenggaranya demokrasi.

36. Upaya penguatan sistem keseimbangan kekuasaan
juga dilkaukan dalam hubungan antara negara dan
rakyat. Hal ini terlihat dari sembilan pasal
tambahan yang mengatur khusus tentang
perlindungan hak asasi manusia

37. •LEMBAGA NEGARA
•DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945
•SEBAGAI UPAYA PENYEMPURNAAN
•SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONRSIA
•.

38. SISI LEMAH UUD 1945
• Undang-Undang Dasar 1945 membentuk
strukturketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan
tertinggi di tangan MPR.
• Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan
yangsangat besar kepada pemegang kekuasaan
eksekutif(Presiden).
• UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu
“luwes”dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih
darisatu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD
1945(sebelum di amandemen).

39. • UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada
kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal
pentingdengan undang-undang.
• Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang
demokratis,supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,
penghormatan Hak Asasi manusia dan Otonomi Daerah.

40. ARAH AMANDEMENUUD 1945
( REFORMASI KELEMBAGAAN)
• Penegasan prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal
1ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan
kehakimansebagai kekuasaan yang merdeka.
• Penghormatan kepada hak asasi manusia serta
kekuasaanyang dijalankan atas prinsip due process of
law.( Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau
adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia).
• Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para
pejabat negara, seperti Hakim

41. • Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan
kekuasaan( check and balances) yaitu setiap
kekuasaan dibatasi oleh Undang - undang
berdasarkan fungsi masing-masing.
• Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di
bawah UUD1945.

42. • Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada
serta membentuk beberapa lembaga negara baru
agar sesuai dengan sistem konstitusional
dan prinsip negara berdasarkan hukum.
• Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan
kewenangan masing-masing lembaga negara
disesuaikan denganperkembangan negara
demokrasi modern.