Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMALKAN TKS
Similar to OPTIMALKAN TKS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMALKAN TKS
- 1. Kepatuhan BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar 10 Mei 2022 Sosialisasi POJK No.3/POJK.03/2022 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS 1
- 2. Struktur POJKNo.3/POJK.03/2022 29 Pasal Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentuan Lain- Lain Bab 7 Ketentua n Peralihan Bab 8 Ketentu an Penutup Pokok Pengaturan 1) Perubahan Faktor Penilaian TKS Profil Risiko Tata Kelola Rentabilitas Permodalan 2) Periode Penilaian TKS BPR Bulanan Semesteran BPRS Triwulanan 3) Pelaporan Self Assessment Rencana Tindak 4) Pemberlakuan Parallel Run: Des 2022 Implementasi Penuh: Des 2023 2
- 3. PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentu an Lain- Lain Bab 7 Ketentu an Peraliha n Bab 8 Ketentu an Penutup 2. Kewajiban Memelihara TKS BPR dan BPRS Bab 4 Peringkat TKS BPR wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS BPR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 4 BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS 1. Ketentuan Umum dan Definisi Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan upaya untuk memelihara dan memantau TKS dan melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan TKS • • TKS BPR dan BPRS digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi BPR dan BPRS serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan BPR dan BPRS, baik berupa tindakan perbaikan oleh BPR dan BPRS maupun tindakan pengawasan oleh OJK. Yang dimaksud dengan “memastikan upaya” antara lain melakukan penilaian sendiri terhadap TKS BPR dan BPRS secara berkala di luar posisi akhir bulan Juni dan
- 4. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentu an Lain- Lain Bab 7 Ketentu an Peraliha n Bab 8 Ketentu an Penutup 3. Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Topik Pokok Pengaturan Penilaian Sendiri BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan POJK. Periode Penilaian Semesteran Periode Juni disampaikan paling lambat 31 Juli Periode Desember disampaikan paling lambat 31 Januari Penilaian Sewaktu- Waktu • Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan/atau permintaan OJK, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. • OJK dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. Penyampaian Penilaian Sendiri Wajib disampaikan secara daring melalui APOLO Kondisi tertentu antara lain: a. kondisi keuangan BPR dan BPRS memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan TKS; b. BPR dan BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan/atau permodalan yang dapat menyebabkan BPR dan BPRS berpotensi ditetapkan dalam BDPI atau BDPK; atau c. kondisi lain yang menurut OJK perlu dilakukan pengkinian penilaian TKS antara lain berdasarkan temuan hasil pemeriksaan. • Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian TKS BPR dan BPRS yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian sendiri TKS BPR dan BPRS, penilaian TKS BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh OJK. • OJK dapat melakukan komunikasi kepada BPR dan BPRS terkait dengan perbedaaan penilaian TKS BPR dan BPRS antara yang dihasilkan oleh OJK dengan BPR dan BPRS 4
- 5. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentu an Lain- Lain Bab 7 Ketentu an Peraliha n Bab 8 Ketentu an Penutup 4. Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian berdasarkan faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Penilaian dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko. Tata Kelola merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola. Rentabilitas • Merupakan penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional. • Dalam menilai faktor rentabilitas, mempertimbangkan aspek kualitatif antara lain penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas Permodalan • Merupakan penilaian terhadap terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS. • Dalam menilai faktor permodalan, mempertimbangkan aspek kualitatif antara lain penilaian terhadap manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan 5
- 6. Produk,layanan,jasa,dan/ataukegiatan lain yang menambah eksposur risiko antara lain: a.Memerlukan investasi yang signifikan yang berpengaruh pada kinerja keuangan BPR; b.Rentan atau sensitif terhadap perubahan faktor eksternal antara lain makro ekonomi,kebijakanpemerintah,tingkatpersaingan;atau c.Memiliki kompleksitas tinggi PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentu an Lain- Lain Bab 7 Ketentu an Peraliha n Bab 8 Ketentu an 5. Penerapan Manajemen Risiko BPR danBPRS Kategori BPR Jenis Risiko Pemberlakuan Modal Inti <Rp50 M 4 Risiko (Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas) Smt 2 Tahun 2022 Modal Inti ≥Rp50 M 6 Risiko (Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi, Stratejik) Modal Inti <Rp50 M namun memiliki produk, layanan, jasa, kegiatan lain yang menambah eksposur risiko Penutu p 6
- 7. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentu an Lain- Lain Bab 7 Ketentu an Peraliha n Bab 8 Ketentu an 6. Penyampaian dan Publikasi Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada: a. pemegang saham; b. Otoritas Jasa Keuangan; c. Asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia; dan d. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS, paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPR dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Penutu p 7
- 8. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentuan Lain-Lain Bab 7 Ketentuan Peralihan Bab 8 Ketentu an Peringkat Definisi PK 1 mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan PK 2 mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. PK 3 mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. PK 4 mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. PK 5 mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian OJK ditemukan permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS, OJK dapat 7. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Penutu p menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR. 8
- 9. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB PokokPengaturanPOJK 1 0 Bab 1 Ketentu an Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentuan Lain-Lain Bab 7 Ketentuan Peralihan Bab 8 Ketentuan Penutup Laporan Kondisi BPR dan BPRS Rencana Tindak • faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR/S yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan/atau 5; • memiliki Peringkat Komposit TKS 4; dan/atau • Peringkat Komposit TKS BPR/S yang ditetapkan selain peringkat komposit 4 dan 5 namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan. 8. Laporan Rencana Tindak dan Realisasi RencanaTindak Laporan Batas Waktu Penyampaian Rencana Tindak Penyampaia n Rencana Tindak • paling lama 14 HK setelah tanggal permintaan OJK, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS oleh OJK • tanggal 15 Agustus untuk penilaian TKS posisi akhir bulan Juni;dan • tanggal 15 Februari untuk penilaian TKS posisi akhir bulanDesember, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS • paling lama 14 HK setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri TKS sewaktu-waktu kepada OJK. Laporan Batas Waktu Penyampaian Realisasi Rencana Tindak Penyampaian Realisasi Rencana Tindak • Paling lama 10 HK setelah pelaksanaan rencanatindak • Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, paling lama 10 HK setelah pelaksanaan setiap tahapan • Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 HK setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan BDPI atau BPDK oleh OJK dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penetapan status dan tindaklanjut pengawasan BPR dan BPRS
- 10. Kertas Kerja MR
- 11. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB Ketentuan Lain- Lain Dalam pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam POJK ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan. Ketentua n Peralihan • Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022. • Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS untuk monti paling sedikit Rp 50M mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester pertama tahun 2023. • Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS untuk monti kurang dari Rp 50M mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023. • BPR dan BPRS yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan Desember 2023, proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode dilaksanakan sesuai dengan POJK ini. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: • penilaian tingkat kesehatan tetap dilaksanakan bagi BPR sesuai SK DIR BI No.30/12/KEP/1997 dan bagi BPRS sesuai POJK 20/2019 sampai dengan bulan November 2023 • penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola tetap dilaksanakan bagi BPR sesuai POJK 4/2015 dan bagi BPRS sesuai POJK 24/2018 sampai dengan laporan bulan Desember 2022 • Penyampaian laporan profil risiko bagi BPR sesuai dengan jenis risiko tetap dilaksanakan sesuai dengan POJK 13/2105 sampai dengan laporan posisi bulan Juni 2023 • pelanggaran penyampaian dan publikasi atas laporan penerapan tata kelola dikenai sanksi administratif bagi BPR sesuai POJK 4/2015 dan bagi BPRS sesuai POJK 24/2018 sampai dengan posisi laporan bulan Desember 2022 PokokPengaturanPOJK 11 Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentuan Lain-Lain Bab 7 Ketentuan Peralihan Bab 8 Ketentuan Penutup
- 12. PR/S POKOKPENGA TURANRPOJKTKSB Ketentuan Penutup Pada saat POJK ini mulai berlaku: a. Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) POJK 4/2015 dan b. Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola dalam Pasal 90 POJK 24/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Pada saat POJK ini mulai berlaku, pengaturan mengenai jenis risiko yang wajib diterapkan oleh BPR dalam Pasal 3, Pasal 22 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 36 POJK 13/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Pada saat POJK ini mulai berlaku: a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun; dan b. POJK 20/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Desember 2023 Pada saat POJK ini mulai berlaku pengaturan mengenai timeline penyampaian laporan profil risiko dan rencana tindak oleh BPRS dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 32 POJK 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PokokPengaturanPOJK 12 Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Penilaian TKS Bab 3 Mekanisme Penilaian TKS Bab 4 Peringkat TKS Bab 5 Tindak Lanjut Hasil TKS Bab 6 Ketentuan Lain-Lain Bab 7 Ketentuan Peralihan Bab 8 Ketentuan Penutup
- 13. TerimaKasih 13