Laporan tersebut membahas konsep dan rencana penanganan lima jenis kawasan permukiman prioritas di Kota Bandar Lampung. Konsep-konsep tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, penataan lingkungan, pelestarian lingkungan alam, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan permukiman yang berkelanjutan.

1. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 1
Sedangkan dari hasil Penyusunan DED Kawasan Prioritas Kabupaten Grobogan, berdasarkan
Tujuan pengembangan kawasan prioritas merupakan upaya penanganan untuk menciptakan
permukiman yang lebih layak huni, dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih baik
dan terintegrasi serta tersedianya ruang-ruang pengembangan sosial, ekonomi dan budaya
dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan kearifan lokal. Skenario penanganan pada
kawasan proritas adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kawasan
b. Mengintegrasikan dan memadukan prasarana dan sarana kawasan, antarkawasan, dan
sistem kota
c. Meningkatkan vitalitas kawasan dengan menciptakan ruang-ruang sosial, ruang publik
dan ruang hijau kawasan
d. Meningkatkan pengelolaan kawasan melalui peran aktif dari pemerintah kota, swasta, dan
masyarakat penghuni kawasan
e. Melestarikan lingkungan sekitar kawasan permukiman.
f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman melalui peningkatan kualitas
lingkungan.
5.1 KONSEP DAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN
Konsepsi penanganan kawasan permukiman prioritas merupakan rencana konseptual
penataan kawasan yang memuat tujuan pengembangan kawasan, tahapan pengembagan
kawasan dan langkah strategis yang dilakukan beserta bentuk-bentuk program penataan
BAB V
KONSEP DAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN

2. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 2
kawasan yang akan dilakukan. Ilustrasi konsep penanganan kawasan prioritas dapat dilihat
pada gambar 5.1 dan gambar 5.2.
5.1.1 KONSEP PENANGANANPERMUKIMAN BANTARANSUNGAI.
Mengacu pada Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 secara jelas disebutkan: (1).
Kawasan sempadan sugai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, ditetapkan
minimal 5 (lima) meter di kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran
irigasi primer. Dengan demikian, permukiman
.
Sumber : Materi Paparan Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP-Sosialisasi RP2KP.
Semarang, 2014. DJCK-Kementerian Pekerjaan Umum.

3. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 3
yang berada pada radius 5 (lima) meter di kiri kanan sungai merupakan sempadan sungai
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Kawasan permukiman ini berada di bantaran Sungai Kuripan di Kelurahan Negeri Olok
Gading. Konsep penanganannya adalah :
a. Konsep pandangan rumah yang menghadap sungai.
b. Komponen-komponen programrevitalisasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi dan atau
preservasi.
c. Pengaturan jalan akses dan tata letak bangunan rumah.
d. Pembuatan jalan inspeksi di sepanjang bantaran sungai yang dapat difungsikan sebagai
buffer area.
e. Penghijauan kawasan sekitar sungai serta menetapkan kawasan garis sempadan sungai
(GSS) sebagai kawasan konservasi.
f. Menertibkan bangunan komersial yang berada pada Garis Sempadan Sungai (GSS);
g. Permukiman eksisting yang ada pada GSS secara bertahap ditata dan
mengembangkan konsep rumah menghadap sungai;
h. Melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi
i. dan longsor;
Gambar 5.1 Kajian Konsep dan Strategi Kawasan Permukiman Prioritas

4. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 4
j. Garis Sempadan Sungai pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya
ditetapkan minimal 10 - 30 (tiga puluh) meter disesuaikan dengan kedalaman sungai;
k. Pemanfaatan GSS diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayuran
dan buah-buahan, pemancingan, dan wisata sungai;
l. Pelarangan pencemaran atau pembuangan sampah ke sempadan sungai dan badan
sungai untuk pencegahan banjir dan kerusakan ekosistem.
5.1.2 KONSEP PENANGANANPERMUKIMAN PESISIR PANTAI
Kawasan pesisir kelurahan Kota Karang Raya identik dengan potret buram sudut Kota Bandar
Lampung, yang merupakan permukiman kumuh dan tidak ramah lingkungan. Permukiman
yang berada tepat di bibir pantai, menyebabkan laut menjadi tempat pembuangan sampah
dan limbah manusia. Pola hidup demikian, menimbulkan ancaman penyakit rentan terjadi,
seperti penyakit diare, disentri, thypus dan demam berdarah.
Sebagaimana disebutkan padaa pasal 44 peraturan daerah Kota Bandar Lampung
ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di sepanjang pesisir
kota Bandar Lampung. Arahan pengelolaan pesisir pantai adalah :
a. Mensosialisasikan konsep kampung hijau.
b. Normalisasi dan revitalisasi sempadan pantai dan penataan kawasan pesisir
c. Pembatasan kegiatan budidaya sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk
kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, RTNH, kegiatan nelayan, dan penelitian.
d. Penataan permukiman kumuh pesisir bukan nelayan melalui pembangunan rumah
susun sehat sederhana di luar garis sempadan pantai.
e. Pembuatan tanggul pemecah ombak khususnya di kawasan permukiman nelayan dan
rencana pengembangan kawasan pesisir.
5.1.3 KONSEP PENANGANANPERMUKIMAN LERENG BUKIT
Kawasan permukiman lereng bukit yang terdapat di Kelurahan Kaliawi sangat rentan dengan
bencana alamn seperti longsor dan bahaya kebakaran. Lokasi permukiman padat dengan

5. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 5
pada lereng bukit mengidentifikasikan sebagai kawasan kumuh. Kondisi bangunan
temporer, terbuat dari papan, dan jarak bangunan rapat.
Konsep pengelolaan kawasan rawan bencana alam meliputi:
a. pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
b. penyediaan ruang evakuasi bencana;
c. pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan bencana
longsor,
d. penerapan bangunan berbasis mitigasi bencana, dan struktur bangunan tahan
gempa;
e. menyesuaikan bangunan gedung publik sesuai peraturan keandalan bangunan
gedung;
f. melakukan upaya adaptasi bencana dengan memperhatikan kearifan lokal;
g. pelarangan penggerusan dan eksploitasi bukit dan gunung yang rawan bencana.
5.1.4 KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN HUNIAN BARU
Kota Bandar ,Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung,telah menglami
perkembangan fisik yang cukup pesat. Dampak yang timbul antara lain ketersediaan lahan
untuk perumahan di dalam kota saat ini semakin menipis, sehingga harganya melambung
tinggi. Dengan demikian perumahan yang masih bisa dibangun di daerah pinggir atau
perbatasan kota. Wilayah-wilayah yang
menjadi fokus pembangunan perumahan saat ini berada di daerah pinggiran kota, seperti
Sukarame dan Kemiling.
Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan
berwawasan lingkungan hidup, meliputi :
a. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada setiap
perumahan dan permukiman;

6. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 6
b. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta
mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; dan
c. mengembangkan perumahan/permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
5.1.5 KONSEP PENANGANANPERMUKIMAN CAGARBUDAYA
Kawasan permukiman di Kelurahan Negeri Olok Gading, merupakan kawasan permukiman
tradisional, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2011,
pasal 65, kawasan ini termasuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) aspek sosial
budaya.
Arahan pelestarian meliputi pelestarian fisik dan non fisik. Untuk arahan fisik meliputi
preservasi, konservasi, rehabilitasi, restorasi dan adaptasi. Arahan pelestarian non
fisik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan hukum. Secara ekonomi dengan insentif
pajak, alokasi dana bantuan dari pemerintah, menjalin kerjasama antara pemerintah
(dinas dan adat) dengan pihak swasta, pemberian subsidi, pengenaan denda materi
dan teguran, serta meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat. Secara sosial
adalah pemberian bonus, promosi, pengadaan forum, kemudahan perijinan,
mempersiapkan SDM, pembinaan seni dan budaya serta pembinaan mental dan
spiritual. Secara hukum adalah pengesahan dan penetapan Perda Cagar Budaya,
pendaftaran bangunan cagar budaya, pemberlakuan ijin khusus, penetapan aspek
kelestarian dalam Master Plan Tata Ruang Kota, penyusunan panduan atau pedoman
perencanaan dan perancangan yang bersifat teknis. Proses revitalisasi kawasan cagr
budaya tidak hanya dilakukan pada bangunan fisik, tetapi juga pembangunan atmosfer masa
lampau.
Konsep pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya meliputi:
a. Pelestarian budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dan
khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kehidupan;
b. Kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan

7. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 7
pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor
pariwisata;
c. Revitalisasi kawasan cagar budaya;
d. Mempertahankan keaslian benda cagar budaya; dan
e. Kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai hasil
f. Budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah.

8. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 8
Tabel 5.1 Konsep Penanganan Kawasan
No. Jenis
Permukiman
Fakta dan Permasalahan Kebutuhan
Penanganan
Konsep Penanganan Strategi
1. Permukiman
Bantaran Sungai
 Kepadatan sedang-tinggi
 Perkembangan kawasan
permukiman berada
sempadan/bantaran sungai
 Lahan permukiman terbatas,
sedangkan kebutuhan hunian
terus meningkat.
 Bangunan Tidak teratur
 Terbatasnya lahan kosong
 Permukiman penduduk tidak
dilengkapi RTH
 Badan air tempat aktifitas
mandi, cuci dan membuang
sampah
 Tidak ada sistem
pengamanan kebakaran.
 Peningkatan pelayanan
infrasrtuktur permukiman
 Penataan dan peningkatan
kualitas lingkungan
permukiman.
 Pengendalian pembangunan
rumah.
 Konsep pandangan rumah yang
menghadap sungai.
 Komponen-komponen program
revitalisasi, rehabilitasi, renovasi,
rekonstruksi , dan atau preservasi.
 Pengaturan jalan akses dan tata
letak bangunan rumah.
 Pembuatan jalan inspeksi di
sepanjang bantaran sungai yang
dapat difungsikan sebagai buffer
area.
 Penghijauan kawasan sekitar
sungai serta menetapkan kawasan
garis sempadan sungai (GSS)
sebagai kawasan konservasi.
 Mengamankan dan menata
sempadan sungai.
 Membuat ruang terbuka hijau
pada kawasan permukiman.
 Menata dan meningkatkan
kualitas lingkungan.
 Meningkatkan kualitas
infrastruktur perkotaan.
 Mengatur pertumbuhan dan
perkembangan permukiman.
 Maningkatkan kapasitas
masyarakat.
 Melibatkan masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan.
2. Kawasan
Permukiman
Pesisir Pantai
 Lahan permukiman terbatas,
sedangkan kebutuhan hunian
terus meningkat.
 Terbentuknya kawasan-
kawasan kumuh, akibat
pembangunan permukiman
yang sporadis.
 Lokasi rawan bencana air
pasang
 Bahan bangunan terbuat dari
papan dan mudah terbakar
   Mengamankan dan menata
sempadan pantai..
 Membuat ruang terbuka hijau
pada kawasan permukiman.
 Menata dan meningkatkan
kualitas lingkungan.
 Meningkatkan kualitas
infrastruktur perkotaan.
 Mengatur pertumbuhan dan
perkembangan permukiman.
 Maningkatkan kapasitas

9. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 9
 Sistem pembuangan sampah
dan air limbah, langsung ke
laut.
 Kondisi sanitasi buruk
 Tidak ada sistem
pengamanan kebakaran
masyarakat.
 Melibatkan masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan
3. Permukiman
Lereng Bukit
 Lokasi rawan bencana longsor
 Bahan bangunan mudah
terbakar, terbuat dari papan.
 Kondisi sanitasi buruk
 Tidak terdapat RTH
 Lebar jalan 1,0-1,5 meter
 Kondisi jalan terjal/curam
 Tidak ada sistem
pengamanan kebakaran.
  Tidak diperkenankan
pembangunan perumahan di
lereng bukit karena merupakan
salah satu lahan kritis yang tidak
boleh dibangun.
 Bangunan rumah pada kawasan
ini harus memiliki struktur
bangunan yang memenuhi
kriteria persyaratan teknis
pengamanan konstruksi
bangunan.
 Arahan relokasi kawasan
permukiman di lereng bukit yang
sudah mendesak di kota Bandar
Lampung, sedangkan di kawasan
kota lainnya dibatasi
pembangunan rumah pada areal
tersebut.
 Meningkatkan pengaturan dan
pemanfaatan lahan dan
pengendalian permukiman.
 Mencegah terbentuknya
kawasan permukiman kumuh
baru.
 Meningkatkan kualitas
permukiman di kawasan
kumuh.
 Menata kawasan lereng bukit.
4. Kawasan
Permukiman
Hunian Baru
 Tidakmenyedianruangterbuka
hijau(RTH).
 Hilangnya daerahresapanair.
 Potensi banjir di daerah hilir
(pusat kota)
 Tidak ada sistem
pengamanan kebakaran.
   Mengembangkan kawasan
permukiman baru bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) dengan konsep
lingkunan hunian berimbang
(1:2:3)

5. Kawasan
Permukiman Sekitar
Tempat Pembuagan
Sanpah Akhir (TPA)
 Tidakada ruang penyangga
(buffer zone)antara TPA dengan
lingkunganpermukiman,
 Minim ruang terbuka hijau
(RTH).
  

10. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 10
6. Kawasan
Permukiman Nilai
Tradisional/sejarah
 Kondisibangunan mulai rusak
 Minim ruang terbuka hijau.
  Proses revitalisasi tidak hanya
dilakukan pada bangunan fisik,
tetapi juga pembangunan
atmosfer masa lampau.
 Revitalisasi bangunan tua
diharapkan dapatmeningkatkan
kembali nilai historisdan nilai
ekonomi gedung-gedung
tersebut.

   
Sumber: Hasil RencanaRPKPP Kota Bandar Lampung, 2015.

11. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 11
5.2 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR REKOTAAN

12. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 12
Tabel 5.4 Rencana Aksi Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan
Prioritas
No. Program/Kegiatan Lokasi
Sumber
Pendanaan
Pembiayaan
(dalam
Rp.000)
Pelaku
Jangka Waktu Pelaksanaan
(Tahun 2016-2020)
1 2 3 4 5
I. Komponen Gedung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
A. Pengamanan Sempadan Sungai Way Kuripan
1. Master Plan Garis Sempada Sungai Di Kota Bandar
Lampung
2. Sosialasi penyiapan pengamanan sempadan sungai
3. Penyediaan lahan untuk revitalisasi sungai Way
Kuripan dan RTH pasif.
4. Feasibility studi (FS) Rencana Talus
5. DED (Detail Engineering Design) rencana Talud
6. Penyediaan bibit pohon pelindung Sungai
7. Pemasangan pagar tanaman pinggiran sungai
8. Pembuatan RTH tepi sungai
9. Pembuatan Talud
B. Revitalisasi Bangunan Tradisional-Bangunan
Cagar Budaya
1. Penyusunan Rencana Induk pariwisata Daerah Kota
Bandar Lampung
2. Feasibility Studi (FS) dan DED Kawasan Wisata Cagar

13. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 13
Budaya
3. Pengendalian bangunan di Kelurahan Negeri Olok
Gading
4. Revitalisasi dan Rehabilitasi bangunan cagar budaya.
c. Penataan Kawasan
1. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan
terhadap komponen bangunan
2. Penambahan atau penyediaan sarana permukiman
(RTH)
a. Master Plan RTH Kota Bandar Lampung
b. Sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan
RTH lingkungan
c. Penyediaan lahan untuk pembangunan RTH
lingkungan
d. FS dan DED pembangunan RTH lingkungan
e. Pembangunan RTH lingkungan
2. Penambahan atau penyediaan sarana permukiman
(MCK umum)
VI. Komponen Persampahan
1.

14. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 14
VII. Komponen Pengamanan Kebakaran
1. Pembuatan Rencana Induk Sistem Pemadam
Kebakaran (RISPK) Kota Bandar Lampung
2. Sosialisasi penyediaan lahan untuk penyediaan
hidran
3. Penyediaan lahan untuk lokasi hidran
4. FS dan DED untuk alat pemadam kebakaran
5. Pembangunan pos skala kawasan
6. Penyediaan Ground Tank
7. Penyediaan alat pemadam kebakaran
8. Penyediaan sumber air untuk hidran

15. LAPORAN AKHIR
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 V- 15