1. Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Bekasi, Bandung, Depok, dan Sukabumi. Rencana tata ruang mencakup pengaturan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk setiap wilayah.
3. Menurut UU no. 26 tahun 2007, ruang adalah wadah
yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan tuang
udara termasuk ruang di dalam Bumi sebagai satu
kesatuan wilayah. Berdasarkan fungsinya, tata ruang
dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan
lindung. Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya
spatial plan adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.
Berdasarkan fungsinya, tata ruang dibagi menjadi
kawasan budidaya dan kawasan lindung.
DEFINISI
4. Rencana tata ruang wilayah
nasional memuat :
Perwujudan
keterpaduan
antarwilayah provinsi
Penetapan lokasi
dan fungsi ruang
untuk investasi.
Penataan ruang
kawasan strategis
nasional
Penyusunan rencana
pembangunan jangka
panjang nasional.
Penyusunan rencana
pembangunan jangka
menengah nasional
Pemanfaatan ruang
dan pengendalian
ruang di wilayah
nasional.
5. Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
Sebuah rencana berisikan tujuan, kebijakan, strategi,
rencana, penetapan, arahan, dan manfaat
pengembangan ruang wilayah buat jadi gambaran
desain tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan.
6. - Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara,
Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang meliputi kawasan Jalan Sudirman -
Juanda - Cut Meutia - Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan,
kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.
- Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan
skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan, meliputi Kecamatan Medan
Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan
Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia,
Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara, Kecamatan Jatiasih berpusat di
Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna dan
Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang.
Sistem pusat pelayanan
kota
7. - Penetapan SPPK meliputi :
a. SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah
pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur
dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,
pusat jasa dan pusat pendidikan;
b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan
Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru,
Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat
perdagangan;
c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan
Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi
pelayanan utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;
Sistem pusat pelayanan
kota
8. A. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf a meliputi :
a. Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
a. Sempadan sungai di Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cakung,
Bantaran Sungai Cikiwul dengan rencana pengelolaan : rehabilitasi, memperbanyak
keragaman tanaman pohon serta melarang pemanfaatan lahan di sepanjang sempadan
sungai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Daerah sekitar Situ di Situ Rawalumbu, Situ Rawagede, Situ Rawa Pulo dengan rencana
pengelolaan : rehabilitasi, memperbanyak keragaman tanaman pohon serta pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang sekitar situ;
c. Sebagian Kawasan Karang Kitri dan kawasan lainnya sebagaimana disebut dalam Pasal 14
ayat (2) huruf e yang ditetapkan sebagai tampungan air dan pengendali banjir.
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KOTA
9. b. RTH kota.
Rencana pengembangan ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,
meliputi : Pengembangan komponen RTH Kota, yang terdiri atas :
kawasan penyangga (buffer zone); hutan kota; taman kota; taman lingkungan; taman rekreasi;
tempat pemakaman umum; lapangan olah raga/lapangan terbuka hijau; sempadan jalan;
sempadan sungai; pulau jalan; sempadan instalasi berbahaya; sempadan kereta api; taman
halaman gedung; taman persil; lahan pekarangan.
B. Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya
Rencana pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi :
pengembangan kawasan peruntukan industri; pengembangan kawasan peruntukan perumahan;
pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; pengembangan kawasan
peruntukan pariwisata dan rekreasi perkotaan; pengembangan kawasan pertambangan gas;
Ruang Terbuka non Hijau Kota; ruang evakuasi bencana; pengembangan kawasan peruntukan
bagi kegiatan sektor informal; pengembangan kawasan peruntukan lainnya.
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KOTA
10. BANDUNG
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri
kreatif yang bertaraf nasional.
Wilayah Perencanaan :
Lingkup wilayah RTRWK meliputi batas yang ditentukan
berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah daratan
seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) hektar beserta ruang
udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
11. RENCANA POLA RUANG
WILAYAH Bandung
a. kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya
b. kawasan perlindungan
setempat
c. RTH
d. kawasan pelestarian alam
dan cagar budaya
e. kawasan rawan bencana
a. kawasan perumahan
b. kawasan perdagangan
c. kawasan perkantoran
d. kawasan industri dan
pergudangan
e. kawasan wisata buatan
f. kawasan ruang terbuka non
hijau
g. ruang sektor informal
h. ruang evakuasi bencana
Kawasan Budi Daya
Kawasan Lindung
12. Depok
Depok secara geografis terletak pada koordinat 60 18’ 30”-60 28’ 00”
Lintang Selatan dan 1060 42’ 30”-1060 55’ 30” Bujur Timur, dengan
luas kurang lebih 20.029 (dua puluh ribu dua puluh sembilan) hektar.
Tujuan :
Tujuan penataan ruang wilayah kota Depok mewujudkan kota
pendidikan, perdagangan dan jasa yang nyaman, religius dan
berkelanjutan.
13. RENCANA POLA RUANG
WILAYAH
a. kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan
setempat;
c. ruang terbuka hijau (RTH);
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana;
dan
f. kawasan lindung lainnya.
a. kawasan perumahan;
b. kawasan perdagangan;
c. kawasan perkantoran;
d. kawasan industri;
e. kawasan pariwisata;
f. kawasan ruang terbuka non
hijau;
g. kawasan ruang evakuasi
bencana;
h. kawasan peruntukan ruang
bagi kegiatan sektor informal.
Kawasan Budi Daya
Kawasan Lindung
14. SUKABUMI
Lingkup wilayah meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek
administratif, mencakup :
a. Wilayah daratan, kurang lebih 4.846, 993 hektar;
b. Wilayah udara; dan
c. Wilayah dalam bumi.
Tujuan :
Bertujuan untuk mewujudkan wilayah sebagai pusat pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang aman,
nyaman, dan berkelanjutan.
15. RENCANA POLA RUANG
WILAYAH SUKABUMI
a. Kawasan hutan lindung
kawasan bawahannya
b. Kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya
c. Kawasan perlindungan
setempat
d. Kawasan suaka alam
e. Kawasan rawan bencana
f. Kawasan lindung geologi
a. Kawasan hutan produksi
b. Kawasan hutan rakyat
c. Kawasan pertanian
d. Kawasan perikanan
e. Kawasan pertambangan
f. Kawasan industri
g. Kawasan pariwisata
h. Kawasan permukiman
Kawasan Budi Daya
Kawasan Lindung
16. 1. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mencakup
kawasan seluas kurang lebih 2.588 Ha (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan
hektar), yang meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam,
dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana alam; dan RTH.
2. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan perumahan; kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan industri
dan pergudangan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan kegiatan
sektor informal; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; kawasan peruntukan
pertambangan; kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; kawasan
peruntukan pelayanan umum; dan ruang evakuasi bencana
RENCANA POLA
RUANG
17. 1. Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat ternyata memicu perubahan tata guna lahan,
dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan.
2. Alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan permukiman
Di wilayah pantai, sebagai akibat tekanan penduduk, hutan bakau yang demikian luas
sudah terpakai habis atau diubah untuk kepentingan-kepentingan lain, berubah
menjadi persawahan atau pertambakan ikan dan udang.
3. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan
Bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh
yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka
untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.
Permasalahan perencanaan
tata ruang Provinsi Jawa Barat
18. 1. Perencanaan tata ruang yang belum selesai.
Sebagai contohnya yaitu masalah tata ruang yang menghambat kemajuan Cikarang-Bekasi Laut.
Berdasarkan data KPPIP, CBL merupakan salah satu PSN yang proses perencanaan dan
penyiapannya terkatung-katung karena belum ada kejelasan rencana aksi, komitmen, dan
kemampuan penanggung jawab proyek. Padahal, CBL diharapkan menjadi kanal alternatif
angkutan multimoda untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat dari daerah asal barang
(hinterland), seperti kawasan industri di Cikarang dan Karawang, menuju Pelabuhan Tanjung
Priok atau sebaliknya.
2. Pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum efektif.
Rencana selesai namum pelaksaan tidak dilakukan dengan baik seperti contohnya Rencana
pembangunan layang Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang menghubungkan
Bekasi dan Jakarta Timur hingga kini tak jelas nasib dan bentuknya.
Permasalahan perencanaan
tata ruang Bekasi
19. 1. Pertumbuhan penduduk
Meningkatkan kepadatan penduduk berdampak pada keterseduaan lahan permukiman di Kota
Depok. Mengutip dari Budiarto (2018), diperkirakan bahwa di Kota Depok sudah tidak dapat
menampung perumahan pada tahun 2026.
2. Kemacetan
Kemacetan menjadi masalah utama juga di Depok. Dikarenakan, Depok belum bisa
mengembangkan jalan baru. Padahal, pembangunan beberapa ruas jalan tol menuntut Depok,
mesti membuka jalan baru.
3. Banyak didominasi pengembangan permukiman
Depok juga harus mampu mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD) baru.
TOD merupakan upaya memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti busway, kereta api
kota, serta dilengkapi jaringan pejalan kaki dan sepeda. Namun sayangnya, Depok belum
memanfaatkan pembangunan jaringan jalan tol maupun kertas api untuk dijadikan pusat kegiatan
baru. Depok lebih didominasi untuk pengembangan pemukiman
Permasalahan perencanaan
tata ruang Depok
20. 1. Masalah air
Disebabkan karena kerusakan lingkungan di wilayah Bandung Utara seperti kerusakan hutan
sebagai wilayah tangkapan air, berubahnya fungsi lahan konservasi menjadi peruntukan lain yang
tidak mendukung fungsi konservsi. Akibat yang ditimbulkan adalah : Masalah kelangkaan air baku;
Menurunnya permukaan air tanah; Menurunnya kualitas air tanah; Menyebabkan bencana
bencana seperti banjir, dan erosi.
2. Transportasi
Pertambahan penduduk dan infrastruktur perekonomian yang semakin meningkan menyebabkan
pergerakan lalu lintas semakin besar. Kondisi ini tidak diantisipasi dengan prasarana yang ada
terutama jaringan jalan. Indikasi khusus masalah ini adalah :
- Kapasitas jalan menurun
- Pelayanan angkutan umum belum memadai
- Pengaturan lalu lintas yang tidak berjalan dengan baik
Permasalahan perencaan tata
ruang Bandung
