Peraturan ini mengatur pedoman perizinan usaha perkebunan yang mencakup jenis izin, syarat permohonan, tata cara permohonan, kemitraan, perubahan luas lahan dan jenis tanaman, serta pengawasan.

1. PERATURAN MENTERI PERTANIAN
No. 26/Permentan/OT.140/2/2007
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA
PERKEBUNAN

2. Landasan Filosofis
I. Adanya perkembangan usaha perkebunan.
II. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
357/Kpts/HK.350 /5/2002 tidak sesuai lagi.
III. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan:
1. Pasal 10 ayat (1) → penggunaan tanah untuk perkebunan
2. Pasal 17 ayat (3) → luasan tanah tertentu
3. Pasal 17 ayat (7) → izin usaha perkebunan
4. Pasal 22 ayat (3) → pola kemitraan

3. Landasan Hukum
1. UU No. 5 Thn 1960; 13. Keppres No. 187/M Thn 2004;
2. UU No. 5 Thn 1984; 14. Perpres No. 9 Thn 2005 juncto Perpres
3. UU No. 23 Thn 1997; No. 62 Thn 2005;
4. UU No. 18 Thn 2004; 15. Perppres No. 10 Thn 2005;
5. UU No. 32 Thn 2004; 16. Perpres No. 5 Thn 2006;
6. UU No. 11 Thn 2006; 17. Permentan No. 299/KPTS/OT.140/
7. UU No. 21 Thn 2006; 7/2005 juncto Permentan No.
11/Permentan/OT.140 /2/2007;
8. PP No. 17 Thn 1986; 18. Permentan No. 341/Kpts/OT.140/
9. PP No. 40 Thn 1996; 9/2005 juncto Permentan No.
10.PP No. 27 Thn 1999; 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11.PP No. 25 Thn 2000; 19. Kepmentan No.
12.PP No. 79 Thn 2005; 511/Kpts/PD.310/9/2006;
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;

4. Ruang Lingkup
vjenis & perizinan usaha perkebunan;
vsyarat & tata cara permohonan izin usaha
perkebunan;
vkemitraan;
vperubahan luas lahan, jenis tanaman,
dan/atau perubahan kapasitas
pengolahan, serta diversifikasi usaha;
vpembinaan & pengawasan;
vsanksi administrasi.

5. JENIS USAHA PERKEBUNAN
vJenis usaha perkebunan terdiri atas usaha
budidaya tanaman perkebunan dan usaha
industri pengolahan hasil perkebunan.
vBadan hukum asing/perorangan warga
negara asing yang melakukan usaha
perkebunan wajib bekerjasama dengan
pelaku usaha perkebunan dalam negeri
dengan membentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

6. JENIS PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
v Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib untuk usaha
budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25
hektar/lebih dan memiliki unit pengolahan hasil
perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau
melebihi kapasitas paling rendah.
v Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
wajib untuk usaha budidaya tanaman perkebunan
yang luasnya 25 hektar/lebih dan tidak memiliki
unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan
kapasitas paling rendah.
v Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
wajib untuk usaha industri pengolahan hasil
perkebunan dengan kapasitas olah sama atau
melebihi kapasitas paling rendah.

7. PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)
v IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh
bupati/walikota untuk lokasi areal budidaya
dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1
wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan
rencana makro pembangunan perkebunan
provinsi.
v IUP, IUP-B, atau IUP-P diberikan oleh
gubernur untuk lokasi areal budidaya dan/atau
sumber bahan bakunya berada pada lintas
wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan
rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan
dengan RTRW kabupaten/kota.

8. PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)
v Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP
atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk
masyarakat sekitar paling rendah seluas 20%
dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh perusahaan.
v Pembangunan kebun untuk masyarakat:
- dapat dilakukan a.l. melalui pola kredit,
hibah, atau bagi hasil.
- dilakukan bersamaan dengan pembangunan
kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- rencana pembangunan kebun untuk
masyarakat harus diketahui oleh
Bupati/Walikota.

9. PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Lanjutan)
v Khusus usaha industri pengolahan hasil
kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P:
- harus memenuhi paling rendah 20%
kebutuhan bahan bakunya dari kebun
yang diusahakan sendiri.
- melengkapi permohonan dengan
pertimbangan teknis ketersediaan
lahan dari instansi Kehutanan (apabila
areal budidaya tanaman berasal dari kawasan
hutan) dan rencana kerja budidaya
tanaman perkebunan.

10. BATASAN PENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN
v IUP untuk 1 perusahaan diberikan dengan batas
paling luas berdasarkan jenis komoditas (Lampiran
3).
v Batasan paling luas tidak berlaku untuk:
- Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham
mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
- Perusahaan Perkebunan yang sebagian
besar/seluruh saham dimiliki oleh Negara baik
Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
- Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka
go public.
v Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di
Provinsi Papua paling luas 2 kali dari batasan paling
luas.

11. SYARAT PERMOHONAN IUP-B
Permohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan:
n Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
n Nomor Pokok Wajib Pajak;
n Surat keterangan domisili;
n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan
provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
n Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi
dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
n Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila
areal berasal dari kawasan hutan);
n Rencana kerja pembangunan perkebunan;
n Hasil AMDAL, UKL, dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk
melakukan pengendalian OPT;
n Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk
melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian
kebakaran;
n Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi
dengan rencana kerjanya; dan
n Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

12. SYARAT PERMOHONAN IUP-P
Permohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan:
n Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
n Nomor Pokok Wajib Pajak;
n Surat keterangan domisili;
n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
n Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan
provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
n Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi
dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
n Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
n Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
n Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
n Hasil AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
n Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

13. Permohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan:
n Akte pendirian perusahaan n Pertimbangan teknis n Pernyataan kesanggupan
dan perubahannya yang ketersediaan lahan dari memiliki sarana,
terakhir; instansi Kehutanan prasarana dan sistem
n Nomor Pokok Wajib Pajak; (apabila areal berasal dari untuk melakukan
n Surat keterangan domisili; kawasan hutan); pengendalian OPT;
n Rekomendasi kesesuaian n Jaminan pasokan bahan n Pernyataan kesanggupan
dengan RTRW baku yang diketahui oleh memiliki sarana,
kabupaten/kota dari bupati/walikota; prasarana dan sistem
bupati/walikota untuk IUP n Rencana kerja untuk melakukan
yang diterbitkan oleh pembangunan kebun dan pembukaan lahan tanpa
gubernur; unit pengolahan hasil pembakaran serta
n Rekomendasi kesesuaian perkebunan; pengendalian kebakaran;
dengan rencana makro n Hasil AMDAL, atau n Pernyataan kesediaan dan
pembangunan perkebunan UKL dan UPL sesuai rencana kerja
provinsi dari gubernur peraturan perundang- pembangunan kebun
untuk IUP yang diterbitkan undangan yang berlaku; untuk masyarakat; dan
oleh bupati/walikota; n Pernyataan perusahaan n Pernyataan kesediaan dan
n Izin lokasi dari belum menguasai lahan rencana kerja kemitraan.
bupati/walikota yang melebihi batas luas
dilengkapi dengan peta maksimum;
calon lokasi dengan skala 1:
100.000 atau 1:50.000;

14. TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
v Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling
lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
diterima, harus memberikan jawaban menunda, menolak
atau menerima.
v Permohonan dianggap telah lengkap apabila dalam
jangka waktu 30 hari kerja bupati/walikota atau gubernur
belum memberikan jawaban, kemudian dapat diterbitkan
IUP, IUP-B atau IUP-P.
v Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan
pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan
yang harus dipenuhi.
v Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan
pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak
benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan
ketertiban umum, dan/atau perencanaan makro
pembangunan perkebunan

15. KEMITRAAN
v Dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan
dan/atau kemitraan usaha.
vKemitraan pengolahan dilakukan
untuk menjamin ketersediaan bahan baku,
terbentuknya harga pasar yang wajar, dan
terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada
pekebun sebagai upaya pemberdayaan
pekebun.
vKemitraan usaha dilakukan antara
perusahaan dengan pekebun, karyawan
dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

16. KEMITRAAN (Lanjutan)
Kemitraan usaha dapat dilakukan melalui
pola:
n penyediaan sarana produksi;
n kerjasama produksi;
n pengolahan dan pemasaran;
n transportasi;
n kerjasama operasional;
n kepemilikan saham; dan/atau
n kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

17. PERUBAHAN LUAS LAHAN
n Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan
melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari
pemberi izin.
n Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan, pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin
dengan dilengkapi persyaratan Pasal 15 & Pasal 17, serta
laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
n Persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan
perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan
perluasan berpedoman pada perencanaan makro pembangunan
perkebunan.

18. PERUBAHAN JENIS TANAMAN
n Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan
melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat
persetujuan dari pemberi izin.
n Untuk mendapat persetujuan, pemohon mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pemberi izin dengan
dilengkapi persyaratan:
a. IUP-B atau IUP;
b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan
di provinsi atau kabupaten/kota; dan
d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis
tanaman.
n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan
perubahan jenis tanaman berpedoman pada perencanaan
makro pembangunan perkebunan.

19. PERUBAHAN KAPASITAS UNIT PENGOLAH
n Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan
hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus
mendapat persetujuan dari pemberi izin.
n Persetujuan diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas
lebih dari 30% dari kapasitas yang telah diizinkan.
n Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas, pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin
dengan dilengkapi persyaratan Pasal 16 dan laporan kemajuan
fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
n Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan
penambahan kapasitas berpedoman pada perencanaan makro
pembangunan perkebunan.

20. DIVERSIFIKASI USAHA
n Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan
melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan
dari pemberi izin dengan berpedoman pada perencanaan
makro pembangunan perkebunan.
n Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha,
permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pemberi izin dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. IUP-B atau IUP;
b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di
provinsi atau kabupaten/kota;
d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
dan
e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.

21. KEWAJIBAN
Kewajiban bagi Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP,
IUP-B atau IUP-P:
v menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak
diterbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;
v merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan
sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang
berlaku;
v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian
kebakaran;
v membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam
secara lestari;
v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pengendalian OPT;
v menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
v menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi
setempat; serta
v melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur
atau bupati/walikota sesuai kewenangan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali.

22. PEMBINAAN & PENGAWASAN
vPerusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP,
IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan
pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri
pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 tahun
sekali.
vPenilaian dan pembinaan dilakukan berdasarkan
rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri
pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat
permohonan izin usaha perkebunan.
vUntuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil
perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan
penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3
tahun sekali.
vPenilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan
kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan
dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan
Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

23. SANKSI ADMINISTRASI
Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B, atau IUP-P dan tidak
melaksanakan kewajiban:
v merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan
sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang
berlaku;
v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian
kebakaran;
v memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan
pengendalian OPT;
v menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
v menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi
setempat; atau
v melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur
atau bupati/walikota sesuai kewenangan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali,
diberikan peringatan paling banyak 3 kali masing-masing dalam tenggang
waktu 4 bulan.
Apabila dalam 3 kali peringatan tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P
perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang
berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya

24. SANKSI ADMINISTRASI (Lanjutan)
n Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P
dan tidak melaksanakan kewajiban membuka lahan tanpa bakar dan
mengelola sumber daya alam secara lestari, izin usahanya dicabut,
dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak
Guna Usaha-nya.
n Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P dan
mendapat persetujuan diversifikasi usaha tapi tidak menjamin
kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma
nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu
tumbuhan, diberikan peringatan paling banyak 3 kali masing-masing
dalam tenggang waktu 4 bulan.
Apabila dalam 3 kali peringatan tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B
atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada
instansi yang berwenang untuk mencabut HGU.

25. Ketentuan Peralihan
v Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat
Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP)
yang telah diterbitkan sebelum
peraturan ini, dinyatakan masih tetap
berlaku.
v Perusahaan Perkebunan yang telah
memiliki izin atau Surat Pendaftaran
Usaha Perkebunan, dalam pelaksanaan
usaha perkebunan harus tunduk pada
Peraturan ini.

26. Ketentuan Penutup
vPelaksanaan pelayanan perizinan usaha
perkebunan di Provinsi NAD dan Provinsi
Papua dengan otonomi khusus dilakukan
oleh provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
vPemberian izin usaha budidaya
perkebunan dan/atau izin industri
pengolahan hasil perkebunan dalam
rangka PMA atau PMDN, terlebih dahulu
mendapat rekomendasi teknis dari
Direktur Jenderal Perkebunan.

27. (Lampiran 1) KAPASITAS MINIMAL
UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA
No. Komoditas Kapasitas Produk
1 2 3 4
1. Kelapa 5.000 butir kelapa/hari Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang
Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2. Kelapa Sawit 5 ton TBS/jam CPO
3. Teh 1 ton pucuk segar/hari Teh Hijau
10 ton pucuk segar/hari Teh Hitam
4. Karet 600 liter lateks cair/jam Sheet/Lateks pekat
16 ton slab/hari Crumb rubber
5. Tebu 1.000 Ton Cane/Day (TCD) Gula Pasir dan Pucuk tebu, Bagas
6. Kopi 1,5 ton glondong basah/hari Biji kopi kering
7. Kakao 2 ton biji basah/1 kali olah Biji kakao kering
8. Jambu mete 1-2 ton gelondong mete/hari Biji mete kering dan CNSL
9. Lada 4 ton biji lada basah/hari Biji lada hitam kering
4 ton biji lada basah/hari Biji lada putih kering
10. Cengkeh 4 ton bunga cengkeh segar/hari Bunga cengkeh kering
11. Jarak pagar 1 ton biji jarak kering/jam Minyak jarak kasar
12. Kapas 6.000-10.000 ton kapas berbiji/tahun Serat kapas dan Biji kapas
13. Tembakau 35-70 ton daun tembakau basah Daun tembakau kering (krosok)

28. (Lampiran 2)
LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IUP-B
IUP-
Luas Areal
No. Komoditas
(ha)
1 2 3
1 Kelapa 25 s/d < 250
2 Kelapa Sawit 25 s/d < 1.000
3 Karet 25 s/d < 2.800
4 Kopi 25 s/d < 100
5 Kakao 25 s/d < 100
6 Teh 25 s/d < 240
7 Jambu Mete 25 s/d < 100
8 Tebu 25 s/d < 2.000
9 Lada 25 s/d < 200
10 Cengkeh 25 s/d < 1.000
11 Jarak Pagar 25 s/d < 1.000
12 Kapas 25 s/d < 6.000
13 Tembakau 25 s/d < 100

29. (Lampiran 3)
BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 PERUSAHAAN PERKEBUNAN
Luas Areal
No. Komoditas
(ha)
1 2 3
1 Kelapa 25.000
2 Kelapa Sawit 100.000
3 Karet 25.000
4 Kopi 5.000
5 Kakao 5.000
6 Teh 10.000
7 Jambu Mete 5.000
8 Tebu 150.000
9 Lada 1.000
10 Cengkeh 1.000
11 Jarak Pagar 50.000
12 Kapas 25.000
13 Tembakau 5.000

30. TERIMA KASIH