SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
MEKANISMEPENINGKATANPENGAWASANKEAMANANPANGAN
MENJELANGPEMILU2024
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
7 Februari 2024
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
5. UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
6. PP Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
7. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
8. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
9. Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
10. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
11. Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana PP 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan
12. Surat Edaran Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Menjelang PEMILU 2024
Apa yang
harus
dilakukan
dinas
kesehatan
provinsi?
01
02
03
04
Menyebarkan informasi SURAT EDARAN
secara massiv
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor
terkait keamanan pangan
Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan
terjadinya KLB keracunan pangan
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor
terkait kemungkinan KLB keracunan pangan
Mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota
melakukan pembinaan dan pengawasan lebih
intensif
05
Apa yang
harus
dilakukan
dinas
kesehatan
kab/kota?
01
02
03
04
Menyebarkan informasi dan melaksanakan SURAT
EDARAN secara massiv kepada puskesmas
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait
keamanan pangan
Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan
terjadinya KLB keracunan pangan
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor
terkait kemungkinan KLB keracunan pangan
Mendorong puskesmas melakukan pembinaan
dan pengawasan lebih intensif
05
Jika terjadi KLB keracunan pangan, melaporkan ke
Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) :
0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com
06
Apa yang
harus
dilakukan
puskesmas?
01
02
03
04
Melaksanakan SURAT EDARAN dan
menginformasikan kepada masyarakat
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor
terkait keamanan pangan (KPPS, Aparat Pemdes)
Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan
terjadinya KLB keracunan pangan
Memperkuat koordinasi lintas program/sektor
terkait kemungkinan KLB keracunan pangan
Melakukan pembinaan dan pengawasan lebih
intensif (penyuluhan kpd penyedia pangan :
masyarakat, TPP)
05
Terima Kasih

More Related Content

Similar to #1 pengawasan keamanan pangan pemilu (1).ppt

27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf
27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf
27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdfrosintauli1
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
 
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdf
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdfJuknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdf
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdfpandu985517
 
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdf
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdfSKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdf
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdfdaniamri1982
 
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranSalinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranCIkumparan
 
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirt
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirtPbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirt
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirtGUNADARMA UNIVERSITY
 
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdfAnharYt
 
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptx
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptxRakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptx
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptxEkaDharmaSastra
 
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdfJateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdfssuser6b9872
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)fadli jovial
 
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptx
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptxMATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptx
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptxAhmadSofyanAtsauri
 
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfKMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfssuserea3d08
 
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdfKMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdfSriRezki9
 

Similar to #1 pengawasan keamanan pangan pemilu (1).ppt (20)

27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf
27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf
27 Maret - Materi 1 share- Kebijakan K3 Perkantoran.pdf
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
 
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdfPermenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
 
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdf
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdfJuknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdf
Juknis Pengawasan Toko Alkes dan Optikal.pdf
 
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdf
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdfSKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdf
SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka.pdf
 
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan PembelajaranSalinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
Salinan SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran
 
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirt
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirtPbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirt
Pbpom no-22-tahun-2018-pedoman-pemberian-setifikat-pirt
 
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
 
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptx
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptxRakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptx
Rakor DPMPTSP Kota TAngerang Maret.pptx
 
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdfJateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
 
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptx
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptxMATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptx
MATERI PEMBEKALAN MHS APOTEKER- Regulasi praktek kefarmasian FOR ISTN.pptx
 
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdfKMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
KMK_No_HK_01_07_MENKES_165_2023_ttg_Standar_Akreditasi_Puskesmas.pdf
 
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdfKMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
KMK-Standar-Akreditasi-Puskesmas-2023.pdf
 
Salinan skb ptm
Salinan skb ptmSalinan skb ptm
Salinan skb ptm
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 

Recently uploaded

4 Strategi Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk
4 Strategi  Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk4 Strategi  Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk
4 Strategi Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjskNidaalfi
 
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JP
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JPIDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JP
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JPkikikumala363
 
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024adindaelvirad1
 
Teori Api.ppt...........................
Teori Api.ppt...........................Teori Api.ppt...........................
Teori Api.ppt...........................ElfiaDewi
 
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGI
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGIIDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGI
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGIkikikumala363
 
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptx
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptxIdentifikasi bakteri dalam ruangan .pptx
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptxanisanurinsani2
 

Recently uploaded (6)

4 Strategi Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk
4 Strategi  Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk4 Strategi  Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk
4 Strategi Taktik.pptx dhdhjshhhhhhhshssjsk
 
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JP
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JPIDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JP
IDEBET SLOT SERVER BARAT TERBARU HARI INI PALING MUDAH JP
 
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024
fitri pramestya lamaran kerja tahun 2024
 
Teori Api.ppt...........................
Teori Api.ppt...........................Teori Api.ppt...........................
Teori Api.ppt...........................
 
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGI
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGIIDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGI
IDEBET SLOT SERVER JAWA TERBARU HARI INI RTP TERTINGGI
 
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptx
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptxIdentifikasi bakteri dalam ruangan .pptx
Identifikasi bakteri dalam ruangan .pptx
 

#1 pengawasan keamanan pangan pemilu (1).ppt

  • 1. MEKANISMEPENINGKATANPENGAWASANKEAMANANPANGAN MENJELANGPEMILU2024 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN 7 Februari 2024
  • 2. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 5. UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 6. PP Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 7. PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 8. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9. Permenkes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan 10. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 11. Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana PP 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 12. Surat Edaran Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Menjelang PEMILU 2024
  • 3. Apa yang harus dilakukan dinas kesehatan provinsi? 01 02 03 04 Menyebarkan informasi SURAT EDARAN secara massiv Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait keamanan pangan Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya KLB keracunan pangan Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait kemungkinan KLB keracunan pangan Mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif 05
  • 4. Apa yang harus dilakukan dinas kesehatan kab/kota? 01 02 03 04 Menyebarkan informasi dan melaksanakan SURAT EDARAN secara massiv kepada puskesmas Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait keamanan pangan Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya KLB keracunan pangan Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait kemungkinan KLB keracunan pangan Mendorong puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif 05 Jika terjadi KLB keracunan pangan, melaporkan ke Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com 06
  • 5. Apa yang harus dilakukan puskesmas? 01 02 03 04 Melaksanakan SURAT EDARAN dan menginformasikan kepada masyarakat Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait keamanan pangan (KPPS, Aparat Pemdes) Meningkatkan kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya KLB keracunan pangan Memperkuat koordinasi lintas program/sektor terkait kemungkinan KLB keracunan pangan Melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif (penyuluhan kpd penyedia pangan : masyarakat, TPP) 05