1. Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DAK NONFISIK
BIDANG KESEHATAN
TA 2023
2. 2
Arah Kebijakan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2023
03
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu
hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan
operasional dalam rangka surveilans, edukasi di
tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap
layanan kesehatan bagi ibu bersalin
02 Pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan bahan
habis pakai di tingkat pelayanan primer
01
Mendukung 8 area reformasi (SKN) dalam penguatan
ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit,
penguatan promotif, preventif, dan penguatan area
reformasi SKN yang lain
05
Pembudayaan germas hingga tingkat puskesmas
melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor
termasuk edukasi hidup sehat dan revitalisasi Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta
pengawasan kualitas sanitasi dan air minum
04
Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting
melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan
surveilans gizi, peningkatan status dan pemantauan
kualitas gizi ibu hamil dan balita
3. 3
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
Transformasi SDM Kesehatan
Transformasi teknologi
kesehatan
2
Transformasi
Sistem
Ketahanan
Kesehatan
5
6
1 Transformasi Layanan Primer
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas
untuk topik prioritas
a. Pelatihan nakes
b. Workshop kader
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
4
Transformasi Layanan Rujukan
3
Akreditasi Labkesda
Dukungan Mutu dan
Akreditasi Labkesda
menuju BSL 2
DAK Nonfisik 2023 menunjang 3 pilar transformasi kesehatan
Akreditas RS
Percepatan akreditasi
RS di Provinsi Wilayah
Timur
Pelayanan Kesehatan
Bergerak
a. Dukungan Pelayanan
Kesehatan Bergerak
Akreditasi FKTP
a. Peningkatan Mutu
Puskesmas
Kefarmasian dan BMHP
a. Pengadaan Obat PKD
b. Pengadaan BMHP
c. Distribusi obat,
BMHP, dan vaksin
dari kab/kota ke
puskesmas
d. Pembinaan Pelaporan
RKO dan
Ketersediaan Obat
e. BHP P2P
Kefarmasian dan BMHP
a. Pengadaan Obat
Program Gizi dan
Program KIA
b. Distribusi obat,
BMHP, dan vaksin
dari provinsi ke
kab/kota
UKM Esensial Primer
a. Penurunan AKI AKB
dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
b. Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
c. Upaya Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
UKM Esensial Sekunder
a. Penurunan AKI dan
AKB dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
b. Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
c. Upaya Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
UKM Esensial Tersier
a. Penurunan AKI dan
AKB dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
b. Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
c. Upaya Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
Transformasi-Menu-Rincian Menu
PMT Lokal
Pemberian PMT lokal
bagi ibu hamil KEK dan
balita gizi kurang
Manajemen Puskesmas
Kalibrasi Alkes
Puskesmas
BOK Dinkes Provinsi BOK Dinkes Kabupaten/Kota BOK Puskesmas
BOK Puskesmas
BOK
Dinkes Kab/Kota
BOK
Dinkes Provinsi
BOK Dinkes Kabupaten/Kota
Insentif Tenaga UKM
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas
untuk topik prioritas
a. Pelatihan nakes
BOK Dinkes Provinsi
4. Ruang Lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2023
4
BOK
Dinas Kesehatan Kab/Kota
6 Menu
(UKM Sekunder; Kefarmasian & BMHP;
PKB; Akreditasi FKTP; Akreditasi
Labkesda; Pelatihan Topik Prioritas)
K
BOK
Pengawasan Obat &
Makanan
B
4 Menu
(UKM Tersier; Kefarmasian & BMHP;
Akreditasi RS; Pelatihan Topik
Prioritas)
BOK
Dinas Kesehatan Provinsi
P
BOK
Puskesmas
5 Menu
(UKM Primer; PMT Lokal; Insentif
UKM; Manajemen PKM; Kalibrasi
Alkes)
P
DAK
NF
BOK Puskesmas akan salur langsung dari RKUN ke Rekening Puskesmas
dalam 3 tahap (Februari, Mei, September)
5. 5
UKM Esensial
Tersier
Peningkatan
Kapasitas
Topik Prioritas
Kefarmasian
dan BMHP
Akreditasi RS
1. Penurunan AKI dan
AKB dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
2. Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
3. Upaya Germas
1. Pengadaan Obat
Program Gizi dan
Program KIA
2. Distribusi obat, BMHP,
dan vaksin dari
provinsi ke kab/kota
Percepatan akreditasi RS
di Provinsi Wilayah
Timur
Pelatihan/peningkatan
kapasitas untuk topik
prioritas bagi tenaga
kesehatan di puskesmas
BOK PROVINSI
MENU KEGIATAN (INDIRECT COST SERVICE)
6. 6
Jenis Belanja BOK Provinsi
a. belanja transportasi lokal;
b. belanja perjalanan dinas dalam wilayah provinsi bagi ASN;
c. belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi;
d. belanja perjalanan dinas pelatihan/peningkatan kapasitas
topik prioritas;
e. belanja paket data internet pelatihan/peningkatan
kapasitas topik prioritas secara daring;
f. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
g. belanja pembelian bahan praktek pelatihan/peningkatan
kapasitas topik prioritas;
h. belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai
Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) termasuk penerbitan e-
sertifikat;
i. belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam/luar kantor di
wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
j. belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk
narasumber/pengajar/ fasilitator/ Master of Training
(MOT)/ Quality Control (QC)/ Training Officer Committee
(TOC) di luar satker penyelenggara kegiatan;
k. belanja pengambilan dan pemeriksaan
sampel/spesimen;
l. belanja obat program kesehatan ibu, kesehatan anak
dan gizi;
m. belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi
distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan
untuk pelatihan;
n. belanja pengepakan obat, vaksin, BMHP;
o. belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen dan
pengembalian specimen carrier melalui penyedia jasa
ekspedisi pengiriman barang; dan
p. belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan
BMHP.
7. 7
UKM
Esensial Sekunder
01
Akreditasi
FKTP
04
Kefarmasian
dan BMHP
02
Akreditasi
Labkesda
05
Pelayanan
Kesehatan Bergerak
03
Peningkatan
Kapasitas Topik Prioritas
06
BOK KAB/KOTA
1. Penurunan AKI dan
AKB dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
2. Upaya deteksi dini,
preventif dan respons
penyakit
3. Upaya Germas
1. Pengadaan Obat PKD
2. Pengadaan BMHP
3. Distribusi obat,
BMHP, dan vaksin dari
kab/kota ke PKM
4. Pembinaan Pelaporan
RKO dan Ketersediaan
Obat
5. BHP P2P
Dukungan Pelayanan
Kesehatan Bergerak
1. Penguatan
kapasitas
puskesmas melalui
pemantauan mutu
2. Survei akreditasi
Dukungan Mutu dan
Akreditasi Labkesda
menuju BSL 2
1. Pelatihan tenaga
kesehatan di
puskesmas
2. Workshop kader
8. 8
Jenis Belanja BOK Kab/Kota
a. Belanja transportasi lokal;
b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten/kota bagi ASN;
c. Belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi;
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
e. Belanja perjalanan dinas pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas;
f. Belanja paket data internet pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring;
g. Belanja pembelian bahan praktek pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas termasuk penerbitan
e-sertifikat;
h. Belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes);
i. Belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam/di luar kantor di wilayah kerja kabupaten/kota sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
j. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber/pengajar/ fasilitator/ Master of
Training (MOT)/ Quality Control (QC)/ Training Officer Committee (TOC) di luar satker penyelenggara
kegiatan;
9. 9
k. Belanja jasa pemeriksaan peningkatan mutu pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah
kabupaten/kota;
l. Belanja media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader, termasuk kuesioner Kesehatan jiwa;
m. Belanja pencetakan form Penyelidikan epidemiologi/investigasi;
n. Belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
o. Belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk Pelayanan Kesehatan Bergerak;
p. Belanja Pengadaan BMHP skrining anemia, PTM prioritas serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
q. Belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek
lapangan untuk pelatihan;
r. Belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP;
s. Belanja jasa pengiriman obat, sampel/spesimen, melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang;
dan
t. Belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP.
10. 10
UKM
Esensial
Primer
PMT Lokal Insentif UKM
Manajemen
Puskesmas
Kalibrasi
Alkes
1. Penurunan AKI AKB
dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
2. Upaya deteksi dini,
preventif dan
respons penyakit
3. Upaya Germas
1. Pemberian PMT
lokal bagi ibu
hamil KEK dan
balita gizi kurang
2. Pelatihan tim
pelaksana
Pemberian insentif
untuk tenaga UKM
di puskesmas
1. Upaya penguatan
perencana melalui
mini lokakarya
2. Paket Internet
Puskesmas dan
Pustu
3. Persiapan BLUD
Puskesmas
Kalibrasi alat
kesehatan
puskesmas
BOK PUSKESMAS
MENU KEGIATAN (DIRECT COST SERVICE)
11. 11
Jenis Belanja BOK Puskesmas
a. Belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kader,
serta lintas sektor;
b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja
Puskesmas bagi ASN Puskesmas;
c. Belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei/
pengendalian vektor/penemuan kasus/deteksi
dini/skrinning/POPM/pemicuan STBM.
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan
kapasitas 300 orang;
e. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam atau di
luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
keuangan daerah;
f. Belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan
Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan
balita;
g. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi
narasumber diperuntukan bagi narasumber di luar
satker penyelenggara kegiatan;
h. Belanja jasa/transportasi pengepakan, pengiriman
sampel/spesimen dan Pengembalian specimen carrirer;
i. Belanja jasa pemeriksaan sampel/spesimen di
laboratorium luar Puskesmas;
j. Belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas
dan Pustu (dengan maksimal belanja senilai Rp.200.000
per bulan/per Puskesmas dan Pustu);
k. belanja insentif UKM petugas puskesmas;
12. Besaran Alokasi DAK Nonfisik
Besaran Alokasi
Besaran alokasi BOK Dinas Kesehatan
Provinsi, BOK Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dan BOK Puskesmas per
kabupaten/kota dihitung sesuai formula
dengan mempertimbangkan kriteria,
komponen, dan sumber data.
Besaran alokasi per Puskesmas ditentukan
oleh Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas
wilayah kerja Puskesmas, capaian kinerja,
indikator prioritas nasional, dan realisasi
penyerapan anggaran
Formula Penghitungan
Kriteria
kriteria umum : kemampuan keuangan
daerah (Indeks Kapasitas Fiskal)
kriteria khusus: Karakteristik wilayah
melalui bobot regional dan karakteristik
daerah melalui status kabupaten/kota
kriteria teknis yang dirumuskan dengan
mempertimbangkan indikator teknis
bidang kesehatan dan realisasi penyerapan
anggaran.
Komponen
alokasi dasar
alokasi tambahan
alokasi prioritas.
Sumber data
Sumber data terdiri atas data indikator
bidang kesehatan dan data teknis lainnya
yang relevan dan akuntabel.
13. Penyaluran DAK Nonfisik Tahun 2023
Penyaluran langsung dalam rangka akselarasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas
BOK Dinas
Dinkes Prov.
Dinkes Kab/kota
BOK
Puskesmas
Pusat RKUD Dinkes
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK ke Rekening
Kas Umum Daerah
(RKUD) dalam 2 tahap.
• Laporan realisasi sebagai
syarat penyaluran
• RKUD
menyalurkan
dana BOK ke
Dinkes Prov atau
Kab/Kota dalam 2
tahap.
Dinkes Prov dan Kab/Kota:
• Mengelola Dana BOK Sesuai
Juknis
• Melaksanakan kegiatan sesuai
alokasi pada rencana kegiatan
• Melaporkan penggunaan dana
BOK Dinas
Pusat Puskesmas
SALUR LANGSUNG
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK Puskesmas
dalam 3 tahapan.
• RKAP dan laporan realisasi sebagai
syarat penyaluran
• Puskesmas mengelola dana BOK
sesuai RKAP yang disetujui
• Puskesmas melaporkan
penggunaan dana BOK
14. Rekening Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Rekening
BOK Dinas Kesehatan
Dana BOK
Dinas Kesehatan Provinsi
disalurkan melalui RKUD Prov.
Dana BOK
Dinkes Kab/Kota
disalurkan melalui RKUD Kab/Kota
Rekening
BOK Puskesmas
Dana BOK Puskesmas disalurkan
langsung ke Rekening Puskesmas
(merupakan bagian dari RKUD)
Rekening Puskesmas harus sesuai
standar
Ditetapkan oleh Kepala Daerah
15. Kriteria Bank Operasional
Pengelola Rekening BOK Puskesmas
Rekomendasi Bank
Operasional
Kemenkes
Merekomendasikan BNI
sebagai Bank Operasional
BNI bekerja sama dengan
BSI untuk wilayah Aceh
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
• Bebas biaya administrasi dan tidak
memungut pajak;
• mengembangkan fasilitas
interkoneksi data secara host to host
dengan aplikasi e-renggar
Kemenkes.
Antara lain menyediakan fasilitas paling sedikit meliputi:
• Dashboard monitoring seluruh aktivitas rekening Puskesmas.
• Kemampuan konsolidasi rekening riil (real account);
• Menyediakan cash management system yang mendukung
pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah;
Aplikasi/dashboard bank
mampu menarik data
rencana penarikan dana
dari aplikasi BOK Salur
(dalam bentuk API) untuk
dijadikan sebagai limit
nominal untuk pencairan
dana dalam 1x24 jam
Aplikasi/dashboard dapat
diakses oleh puskesmas dan
Dinkes informasi yang
ditampilkan dalam dashboard
minimal memuat data:
a. Menu BOK
b. No. registrasi puskesmas
c. Keterangan
d. Waktu
e. Debit/Kredit
Aplikasi/dashboard bank
mampu menyediakan
data mutasi rekening
(kegiatan penarikan dana)
berdasarkan nomor
rekening, nama rekening
dan menu DAK Nonfisik
dalam bentuk satu link API
dalam 1 x 24 jam
1 2 3
16. Pengelolaan DAK Nonfisik di Daerah
1. Menyusun dan
mengusulkan Rencana
Kegiatan penggunaan
2. Prioritas kegiatan
mendahulukan komponen
wajib
3. Menganggarkan Dana DAK
Nonfisik dalam APBD
1. Pelaksana
• Dinas Kesehatan
Provinsi;
• Dinas Kesehatan
kabupaten/kota;
• Puskesmas; dan
• laboratorium kesehatan
daerah/ laboratorium
kesehatan masyarakat
2. Kegiatan dilaksanakan
secara terintegrasi
3. Dikoordinasikan oleh
Kadinkes/Kepala
Puskesmas
1. Laporan disampaikan
kepada Menteri Kesehatan
melalui Sekretaris Jenderal
2. Laporan berupa:
• Realisasi penyerapan
dan penggunaan
• Permasalahan
Pelaksanaan
3. Penyampaian laporan
melalui aplikasi erenggar
1. Pelaksanaan monev
dikoordinasikan Dinas
Kesehatan
2. Monev terhadap:
• kelengkapan dokumen
laporan;
• realisasi penyerapan
dana & realisasi output
• capaian indikator
prioritas nasional;
• Masalah, dampak
&manfaat pelaksanaan;
Persiapan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Monev
17. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
oleh Pemerintah Pusat
Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan Pengelolaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan.
Pembinaan dilakukan kepada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan
Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara mandiri atau terpadu & dapat melibatkan K/L terkait
Sekretaris Jenderal melakukan terhadap:
realisasi penyerapan
ketepatan waktu
kelengkapan dokumen laporan;
permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut.
Unit Esalon I Pengampu melakukan terhadap:
realisasi penyerapan dana per rincian menu;
realisasi output per rincian menu;
realisasi penggunaan per rincian menu;
capaian indikator prioritas nasional bidang kesehatan;
dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.
Pemantauan dan Evaluasi
18. Pengawasan Intern Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan
Pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan
Bentuk Pengawasan yaitu: kegiatan reviu, audit, pemantauan, dan evaluasi.
Pengawasan Intern dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pengawasan intern mengacu pada pedoman pengawasan yang
ditetapkan oleh Kementerian kesehatan.
Pengawasan Intern
Laporan hasil pengawasan kepada:
• Gubernur atau Bupati/Walikota;
• Pimpinan lembaga terkait.
Laporan hasil pengawasan disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri
Kesehatan melalui aplikasi pengawasan
Setiap tahunnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
menyampaikan rekapitulasi dan analisa hasil pengawasan intern DAK
Nonfisik Bidang Kesehatan secara nasional kepada Menteri Kesehatan.
Laporan Hasil
Pengawasan Intern
20. 20
UKM
Esensial
Primer
PMT Lokal Insentif UKM
Manajemen
Puskesmas
Kalibrasi
Alkes
1. Penurunan AKI AKB
dan Percepatan
Perbaikan Gizi
Masyarakat
2. Upaya deteksi dini,
preventif dan
respons penyakit
3. Upaya Germas
1. Pemberian PMT
lokal bagi ibu
hamil KEK dan
balita gizi kurang
2. Pelatihan tim
pelaksana
Pemberian insentif
untuk tenaga UKM
di puskesmas
1. Upaya penguatan
perencana melalui
mini lokakarya
2. Paket Internet
Puskesmas dan
Pustu
3. Persiapan BLUD
Puskesmas
Kalibrasi alat
kesehatan
puskesmas
MENU KEGIATAN BOK PUSKESMAS
21. 21
Jenis Belanja BOK Puskesmas
a. Belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kader,
serta lintas sektor;
b. Belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja
Puskesmas bagi ASN Puskesmas;
c. Belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei/
pengendalian vektor/penemuan kasus/deteksi
dini/skrinning/POPM/pemicuan STBM.
d. Belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan
kapasitas 300 orang;
e. Belanja kegiatan pertemuan/rapat di dalam atau di
luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
keuangan daerah;
f. Belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan
Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan
balita;
g. Belanja honor, transport dan/atau akomodasi
narasumber diperuntukan bagi narasumber di luar
satker penyelenggara kegiatan;
h. Belanja jasa/transportasi pengepakan, pengiriman
sampel/spesimen dan Pengembalian specimen carrirer;
i. Belanja jasa pemeriksaan sampel/spesimen di
laboratorium luar Puskesmas;
j. Belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas
dan Pustu (dengan maksimal belanja senilai Rp.200.000
per bulan/per Puskesmas dan Pustu);
k. belanja insentif UKM petugas puskesmas.
22. Konsep BOK Puskesmas Salur Langsung
Penyaluran langsung dalam rangka akselarasi penerimaan dan pemanfaatan BOK Puskesmas
s.d Tahun
2022
Tahun
2023
Pusat RKUD Dinkes Kab/Kota Puskesmas
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK ke Rekening
Kas Umum Daerah
(RKUD) dalam 2 tahap.
• Laporan realisasi sebagai
syarat penyaluran
• RKUD
menyalurkan
dana BOK ke
Dinkes Kab/Kota
dalam 2 tahap.
Dinkes:
• menyalurkan dana BOK ke
puskesmas dalam 2 tahap.
• mengelola dana BOK untuk
puskesmas sesuai Rencana
Kegiatan Anggaran Puskesmas
(RKAP) Puskesmas
• melaporkan penyaluran dan
penggunaan dana BOK
• Puskesmas mengelola
dana BOK sesuai RKAP
yang disusun
Pusat Puskesmas
SALUR LANGSUNG
• Kemenkeu menyalurkan
dana BOK Puskesmas
dalam 3 tahapan.
• RKAP dan laporan realisasi sebagai
syarat penyaluran
• Puskesmas mengelola dana
BOK sesuai RKAP yang
disetujui
• Puskesmas melaporkan
penggunaan dana BOK
1. Mempercepat penerimaan dana BOK di puskesmas
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan di Puskesmas
3. Menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana
BOK di tingkat Daerah
4. Meningkatkan akuntabilitas penyaluran
5. Memonitor proses penyaluran dan penyerapan BOK
Puskesmas secara langsung
23. Penerima Dana BOK Puskesmas
1. Telah terdaftar dan
memiliki nomor registrasi di
aplikasi regpus
Kementerian Kesehatan
paling lambat 31 Desember
2021;
2. Memiliki rekening atas
nama Puskesmas sesuai
standar.
1. Dinkes melakukan
validasi terhadap
Puskesmas penerima
BOK Puskesmas.
2. Menteri Kesehatan
menetapkan Puskesmas
penerima BOK
Puskesmas setiap tahun
anggarannya.
1. Registrasi per 31
Desember 2021
2. Rekening sesuai
standar
3. Ditetapkan oleh MK
24. mewujudkan
Rekening Puskesmas yang
valid dan dapat
dipertangungjawabkan
dalam pelaksanaan
penyaluran
Dana BOK Puskesmas
pengelolaan rekening
Puskesmas harus tertib
melalui suatu sistem
aplikasi yang dapat
dipertangungjawabkan
Tujuan
24
Standarisasi rekening
Puskesmas diperlukan agar
penyaluran BOK Puskesmas
secara langsung ke rekening
Puskesmas dapat terlaksana
dengan tepat sasaran dan
akuntabel
Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh
Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada Bank Umum
dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rekening Puskesmas
25. Kriteria Rekening Puskesmas (1/2)
25
Atas nama
Puskesmas sesuai
dengan nama
yang terdaftar
dalam aplikasi
Regpus
Kementerian
Kesehatan
Rekening
Puskesmas
ditetapkan oleh
Bupati/Wali Kota
sesuai dengan
kewenangannya
Nama rekening
diawali dengan
Noregpus dan
diikuti jenis
pendanaan serta
nama Puskesmas
(Huruf Kapital,
Tanpa Spasi, Maks
35 karakter)
Rekening
dikeluarkan oleh
bank umum
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
1 4
3
2
Kriteria Rekening
Puskesmas
Untuk memudahkan
penyaluran dana BOK
Puskesmas
26. Verifikasi & validasi data puskesmas guna mendukung Step 2 standarisasi rekening
Standarisasi rekening
Puskesmas agar
penyaluran BOK
Puskesmas secara
langsung ke rekening
Puskesmas tepat sasaran
dan akuntabel
Nomor Registrasi : xxxxxxx
Nama Puskesmas : Khemon Jaya
Nama Bank : Bank xxxxxxxxx
Nama Cabang Bank : Cabang Waropen
Nama Rekening Puskesmas : xxxxxxxBOKPKMKHEMONJAYA (maks 35 karakter)
Nomor Rekening Puskesmas : xxxxxxxxx
NPWP : xxxxxxxxxxxxx
Alamat : Jl. Sp. V Khemon Jaya
Provinsi : Papua xxxxxxxx
Kab/Kota : Kab. Waropen
Kode Pos : xxxxxxx
Hasil verifikasi
dan validasi data
puskesmas
berdasarkan
aplikasi Regpus
Pusdatin/DTO
Contoh Standarisasi Rekening Puskesmas
9970
Puskesmas
Layak
menerima
penyaluran
Tahun 2023
Kriteria Rekening Puskesmas (2/2)
Rp
27. 27
01
Permenkeu Nomor 204/2022 ttg
Pengelolaan DAK Nonfisik
Permenkes Nomor 42/2022 ttg
Juknis Penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan TA 2023
Mandatory
05
Kemenkes menetapkan rekening
Puskesmas sebagai data supplier
dan menyampaikan kepada
Kemenkeu
Penetapan Rekening
oleh Kemenkes
03
Pembukaan Rekening Puskesmas
pada Bank Operasional yang
direkomendasikan Kemenkes
Pembukaan Rekening
Puskesmas
06
Kemenkeu menyalurkan
anggaran BOK Puskesmas
Langsung ke rekening
Puskesmas
Penyaluran
02
Kemenkes merekomedasikan Bank
Operasional melalui Surat Menkes
Nomor PR.01.01/9/2023 tanggal 6
Januari 2023
Rekomendasi
04
Kepala Puskesmas membuka
rekening Puskesmas
Kepala Daerah Menetapkan
rekening Puskesmas
Penetapan Rekening
oleh Pemda
Proses Penetapan Rekening Puskesmas
28. Rekomendasi Penyaluran BOK Puskesmas
1. Kementerian Kesehatan merekomendasikan penyaluran BOK Puskesmas
berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh
Pemda
2. Batas waktu laporan realisasi penggunaan dana:
a. tahap I paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran berkenaan;
b. tahap II paling lambat tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan;
c. tahap III paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya
3. Laporan realisasi penggunaan sebagai syarat rekomendasi penyaluran
diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Badan/Dinas Pengelola Keuangan
Daerah.
a. Dinkes melakukan verifikasi laporan pada level menu
b. Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi pada
level jenis BOK.
4. Hasil verifikasi Dinas Kesehatan dan Dinas/Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah menjadi dasar Kemenkes menyusun rekomendasi penyaluran
Kemenkes memberikan
rekomendasi berdasarkan
kinerja Pemda
Pemda yang tidak
memenuhi syarat salur
tidak direkomendasikan
penyaluran
29. Rencana Penarikan Dana BOK Puskesmas
Rencana penarikan Dana
BOK Puskesmas setiap
tahapan disesuaikan
dengan jadwal tahapan
penyaluran Dana BOK
Kepala Puskesmas atau
pejabat yang berwenang
mengajukan rencana
penarikan dana
Rencana penarikan dana
yang diajukan setelah
pukul 15.00 waktu
setempat dan/atau
bertepatan dengan hari
libur, maka batas waktu
validasi dihitung pukul
08.00 waktu setempat
pada hari kerja
berikutnya.
Puskesmas mengisi form
penarikan dana di
aplikasi BOK Salur
Form rencana penarikan,
paling sedikit memuat:
a. Kode menu / rincian /
komponen/sub
komponen
b. Menu
c. Rincian menu
d. Komponen
e. Sub komponen
f. Pagu rencana
kegiatan
g. Pagu rencana
penggunaan
Dinkes melakukan ver-val
rencana penarikan dana
pada e-renggar, yang
meliputi:
a. kesesuaian rencana
penggunaan ~ RKAP
b.kewajaran nilai
penarikan
c. kesesuaian nilai
penarikan ~ RKAP
d.kesesuaian penarikan ~
nilai pada setiap tahap
penyaluran
e.penarikan dana BOK
Puskesmas tidak
melebihi pagu menu
Dinkes tidak validasi
dalam waktu 2x24 jam,
dianggap menyetujui
rencana penarikan dana.
Hasil validasi berupa
dokumen elektronik.
Kepala dan Bendahara
Puskesmas mencairkan
dana menggunakan BNI
Direct/ATM/Fasilitas
lainnya yang disediakan
BNI/BSI
Pencairan Dana
diutamakan dilakukan
secara non tunai
(cashless)
Waktu Pengusulan Pencairan Dana
Verifikasi & Validasi
Formulir Penarikan
Validasi
Penarikan Dana
BOK
Dalam menyetujui
penarikan dana
puskesmas, dinkes
harus
mempertimbangkan
kapasitas puskesmas
dalam penyerapan
anggaran
30. Mekanisme Penarikan Dana
30
RKUN
REKENING
PUSKESMAS
VA
UKM Es. Primer
VA
PMT
VA
INSENTIF
VA
MANAJEMEN
VA
KALIBRASI
“Induk”
BOK SALUR
Submit Usulan Penarikan Bulanan
Verifikasi Dinkes
2x24 jam T1 --- T2 --- T3
BNI Direct/BSI CM/ATM/Fasilitas lainnya yang disediakan BNI/BSI
30 --- 40 --- 30
Syarat Salur
CASHLESS / NON TUNAI
31. Contoh Penarikan Dana Puskesmas A
31
Usulan Januari Rp46.000.000,-
1. Menu UKM Primer Rp40.000.000,-
2. Menu PMT -
3. Menu Insentif UKM -
4. Menu Manajemen Rp2.000.000,-
5. Menu Kalibrasi Rp4.000.000,-
T I 30% = Rp240.000.000,- ~ 60 jt/bulan
T II 40% = Rp320.000.000,- ~ 80 jt/bulan
T III 30% = Rp240.000.000,- ~ 60 jt/bulan
No Menu Pagu RK
1 UKM Esensial Primer 490.600.000
2 PMT Lokal 151.000.000
3 Insentif Tenaga UKM Puskesmas 125.400.000
4 Manajemen Puskesmas 25.000.000
5 Kalibrasi 8.000.000
Grand Total 800.000.000
Realisasi Januari Rp43.000.000,-*
1. Menu UKM Primer Rp38.000.000,-
2. Menu PMT -
3. Menu Insentif UKM -
4. Menu Manajemen Rp2.000.000,-
5. Menu Kalibrasi Rp3.000.000,-
Penyaluran
*Insentif dasar Puskesmas 10% dari realisasi
T I SK Kepala Daerah
T II Laporan realisasi T I
T III Laporan realisasi T I + T II MINIMAL 50 %
Syarat Penyaluran
33. Batas Akhir Penyampaian
rekomendasi Salur Tahap I dari
Kemenkes ke Kemenkeu
Batas Akhir Penyampaian
rekomendasi Salur Tahap II dari
Kemenkes ke Kemenkeu
Batas Akhir Penyampaian
rekomendasi Salur Tahap III dari
Kemenkes ke Kemenkeu
Rekomendasi Salur
PMK 204/2022 Pasal 27 ayat (8)
30 April
31 Agustus
30 November
34. Penyampaian SK Kepala
Daerah ttg Penetapan
Rekening Puskesmas
Penyampaian
Rekomendasi Salur
Tahap I Gelombang
Kedua
Penyaluran Tahap I
Penyampaian SK Kepala
Daerah ttg Penetapan
Rekening Puskesmas
Penyampaian
Rekomendasi Salur
Tahap I Gelombang
Pertama
8 Februari 2023
13 Maret 2023
8 Maret 2023
13 Februari 2023
3.318/
183
35. Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Permenkes 42/2022 Pasal 11 ayat (3)
1 2 3
30 September
31 Mei
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap I
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap II
31 Januari
Batas Penyampaian Laporan
Realisasi Tahap III
• Dilaporkan melalui e-renggar
• Diverifikasi berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota (level menu) dan BPKAD/DPKAD (level jenis)
36. Hal-hal Penting Lainnya
Rekomendasi salur tahap III
BOK Puskesmas diberikan
jika sudah ada laporan
penggunaan tahap I dan II
(akumulasi) minimal 50%
Jika tahap II BOK Puskesmas
tidak salur maka tahap III
otomatis tidak dapat
disalurkan juga
Rekomendasi salur tahap I
TA 2023 diberikan jika sudah
ada SK Penetapan Rekening
dari Kepala Daerah.
Rekomendasi salur tahap I
tahun berikutnya sudah
harus ada laporan
penggunaan BOK Puskesmas
TA 2023
Rekomendasi salur tahap II
BOK Puskesmas diberikan
jika sudah ada laporan
penggunaan tahap I
Jika tahap I BOK Puskesmas
tidak salur maka tahap II
dan III otomatis tidak dapat
disalurkan juga
