Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas memberikan panduan tentang peran tenaga farmasi dalam pengelolaan obat dan peralatan kesehatan, pelayanan farmasi klinik, serta keterlibatan masyarakat. Standar ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan perlindungan pasien.

1. Standar Pelayanan Kefarmasian Di
Puskesmas
Direktorat Pelayanan Kefarmasian
Disampaikan pada :
Pelatihan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Kamis, 20 Januari 2022

2. • merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
• harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu
sebagai:
pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,
pusat pemberdayaan masyarakat, dan
pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi
pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
masyarakat. 2
PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS

3. Peran Tenaga Farmasi di Puskesmas
• Pengelolaan Obat dan BMHP
• Pelayanan Farmasi Klinik
• Peran serta di masyarakat dalam
upaya Promotif dan Preventif

4. Pengelolaan
Sediaan
Farmasi, Alkes,
dan BMHP
Pelayanan
Farmasi Klinis
STANDAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
DI PUSKESMAS
 Meningkatkan mutu
Pelayanan Kefarmasian
 menjamin perlindungan
dan kepastian hukum bagi
tenaga kefarmasian dan
tenaga kesehatan lainnya.
 melindungi pasien dan
masyarakat dari
penggunaan Obat yang
tidak rasional dalam
rangka keselamatan
pasien (patient safety).
Sumber Daya
Kefarmasian
SDM
Sarana, prasarana,
peralatan
Pengendalian:
 Monitoring
 Evaluasi
Didukung dengan:
Tujuan
Pengaturan
Pembinaan dan
Pengawasan

5. Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
1. Pemilihan dan
Perencanaan
2. Pengadaan/
Permintaan
3. Penerimaan
4. Penyimpanan
5. Pendistribusian
6. Pemusnahan dan
Penarikan
7. Pengendalian
8. Pencatatan,
Pelaporan dan
pengarsipan
1. Pengkajian dan Pelayanan Resep
2. Pelayanan Informasi Obat
3. Konseling
4. Ronde/visite pasien
5. Pemantauan Terapi Obat
6. Monitoring Efek Samping
Obat(MESO)
7. Evaluasi Penggunaan Obat(EPO);
8. Pelayanan Kefarmasian di rumah
(home pharmacy care)
Pengelolaan sediaan
farmasi, alkes, &
BMHP
Pelayanan Farmasi Klinis

6. Formularium Puskesmas
merupakan daftar Obat yang
ditetapkan oleh penanggung
jawab Puskesmas.
Kriteria Obat yang masuk di Formularium, yaitu:
 Obat yang memiliki NIE dari BPOM
 Pemilihan Obat untuk Klinik yang bekerja sama dengan BPJS mengacu
pada Fornas;
 Mengutamakan Obat generik
 Memiliki benefit-risk ratio yang paling menguntungkan pasien
 Mudah penggunaannya sehingga meningkatkan kepatuhan dan
penerimaan oleh pasien
 Memiliki benefit-cost ratio yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan
tidak langsung
 Terbukti evidence based medicine, aman dan banyak dibutuhkan untuk
pelayanan dengan harga yang terjangkau.
Pemilihan
Formularium Puskesmas disusun oleh tim penyusun
Formularium yang terdiri dari Apoteker, tenaga medis dan
pemegang program.

7. Perencanaan
Puskesmas harus melakukan perencanaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP
dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari
kekosongan.
Metode
Perencanaan
Metode
Konsumsi
Metode
Morbiditas
Metode Proxy
Consumption

8. Perhatikan:
Poin Ketujuh : Selalu update
acuan/referensi di ForPus
Modifikasi Kolom ForNas
sesuai kondisi Puskesmas

9. Contoh PELAPORAN RKO melalui https://monevkatalogobat.kemkes.go.id/

10. Penerimaan,
pengkajian
resep
Pemeriksaan
ketersediaan
Penyiapan /
peracikan
Obat
Pemeriksaan
Identitas
pasien
penyerahan &
pemberian
informasi
Obat.
Pengkajian resep : Administratif, Kesesuaian farmasetik,
Pertimbangan klinis
Pengkajian & Pelayanan Resep

11. Merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh Apoteker
dalam pemberian
informasi mengenai Obat
kepada profesi kesehatan
lain, pasien atau
masyarakat
 Melakukan program
jaminan mutu
 Menjawab
pertanyaan
(lisan/tulisan)
 Membuat & menyebarkan
buletin / brosur / leaflet
 Penyuluhan
 Memberikan informasi dan edukasi
kepada pasien
 Memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada mahasiswa
 Melakukan penelitian
penggunaan Obat
 Membuat atau
menyampaikan makalah
dalam forum ilmiah
Pelayanan Informasi Obat

12. Kriteria
pasien
1.pediatri, geriatri, gangguan fungsi
hati dan/atau ginjal, ibu hamil, dan
menyusui
1.Pasien dengan terapi jangka
panjang
Pasien yang menggunakan Obat
dengan instruksi khusus
Pasien yang menggunakan Obat
dengan indeks terapi sempit
Pasien dengan polifarmasi
pasien dengan tingkat kepatuhan
rendah.
Konseling
Konseling merupakan proses interaktif antara
Apoteker dengan pasien/keluarga untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan
Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi
pasien.

13. 13
Pembina Keluarga
Keluarga mengikuti KB
Ibu bersalin di faskes
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
Penderita hipertensi berobat teratur
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
Keluarga mempunyai akses thd air bersih
Keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes
Peran Apoteker Agent
Of Change (AoC)
PIS-PK
Peran Apoteker Puskesmas
Pada Public Health

14. 14
BIAYA
TERJANGKA
U
MEDICATION
SAFETY
PRACTICE
PRINSIP PENGGUNAAN
OBAT RASIONAL
TEPAT
MEMBUTUHKAN
INFORMASI OBAT YANG
BENAR DAN LENGKAP

15. INOVASI DALAM PENINGKATAN POR DI MASYARAKAT
Pencanangan
GeMa CerMat
oleh Menkes RI
Jakarta, 13 November 2015
SK Menkes No.
HK.02.02/Menkes/427/2015
GeMa CerMat
Adalah upaya bersama pemerintah dan
masyarakat
melalui rangkaian kegiatan dalam rangka
mewujudkan kepedulian, kesadaran,
pemahaman dan keterampilan masyarakat
dalam menggunakan obat secara tepat dan
benar
Meningkatnya pemahaman
dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya
penggunaan obat secara
benar
Meningkatnya kemandirian
dan perubahan perilaku
masyarakat dalam
penggunaan obat secara
benar
Meningkatnya
penggunaan obat
rasional
Gerakan Masyarakat
Cerdas Menggunakan Obat
T
U
J
U
A
N

16. 16
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui telemedicine dapat
dilakukan selama Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atau di masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
Apoteker melaksanakan pelayanan obat dalam telemedicine sesuai
dengan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinik
(contohnya PIO, konseling, MESO) dapat dilaksanakan secara daring
untuk meningkatkan keselamatan pasien.Penyerahan obat dapat
dilakukan melalui jasa pengantaran dengan memenuhi ketentuan.
Penerapan Standar
dalam Kondisi Pandemi

17. 17
Sumber Daya Kefarmasian
Sumber Daya Manusia
- Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan
oleh 1 (satu) orang Apoteker penanggungjawab, dibantu
oleh Apoteker lain dan/atau TTK sesuai kebutuhan
- Jumlah kebutuhan Apoteker dan tenaga kefarmasian
lain dihitung berdasarkan analisis beban kerja
- Apoteker dan TTK harus Memenuhi syarat adminstratif
berupa STR dan SIP

18. 18
Sarana dan Prasarana
Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian diPuskesmas
dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi
Ruang farmasi harus memenuhi fungsi:
- Ruang penerimaan resep
- Ruang Pelayanan resep
- Ruang Penyerahan obat
- Ruang Konseling
- Ruang Penyimpanan Obat dan BMHP
- Ruang Arsip

19. 19
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan
untuk mencegah terjadinya masalah terkait Obat atau mencegah
terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan
pengobatan/medikasi (medication error), yang bertujuan untuk
keselamatan pasien (patient safety).
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian terintegrasi dengan
program pengendalian mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang
dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pengendalian Mutu
Pelayanan Kefarmasian

20. 20
1. MANAJEMEN FARMASI
Pengendalian Obat Rusak dan Kadaluarsa
Pengendalian Ketersediaan Obat
2. PELAYANAN FARMASI KLINIK
Waktu tunggu pelayanan resep
Kejadian terkait patient safety (KNC, KTD)
Data Pelayanan Konseling
Contoh kegiatan

21. Kewajiban Pelaporan Yanfar
di Puskesmas
Puskesmas wajib mengirimkan laporan Pelayanan
Kefarmasian secara berjenjang kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi,
dan Kementerian Kesehatan
Pelaporan pelayanan kefarmasian meliputi:
• Pelaporan bulanan
• Pelaporan tahunan (self assessment)

22. Pembinaan
• Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
dan Pemberdayaan Masyarakat
• Monitoring dan Evaluasi
• Advokasi dan Sosialisasi
Pengawasan
• Menjamin kesesuaian regulasi dengan
penyelenggaraan kegiatan kefarmasian
di klinik
• Pengawasan terhadap pelaksanaan
standar pelayanan kefarmasian
Peran Binwas
 Binwas dilakukan oleh
Kementerian, Dinkes Prov, Dinkes
Kab/Kota sesuai dengan tusi
masing-masing
 Dapat melibatkan Organisasi
Profesi
 Khusus terkait dengan
pengawasan Sediaan Farmasi
dalam pengelolaan Sediaan
Farmasi dilakukan juga oleh BPOM
Pembinaan dan Pengawasan

23. Pedoman
Pelayanan Kefarmasian
https://farmalkes.kemkes.go.id/artikel/unduh/

24. Implementasi Pelayanan Kefarmasian untuk
memastikan akses masyarakat terhadap obat dan
pelayanan kesehatan yang paripurna
•Jumlah fasyankes yang
melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
RPJMN
Perpres 18/2020
•Persentase Fasyankes yang
melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar
RENSTRA
Kemenkes
3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
50% 55% 60% 70% 85%
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Dengan mengimplementasikan standar pelayanan kefarmasian,
Apoteker dan TTK pun akan lebih dihargai dan dipandang oleh masyarakat

25. LINK PELAPORAN
PELAYANAN KEFARMASIAN
DI PUSKESMAS
TAHUN 2022
bit.ly/banten-rekap-puskesmas2022

26. KESIMPULAN
 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
merupakan salah satu kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Puskesmas
 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
perlu diterapkan dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan kefarmasian dalam rangka
patient safety

27. TERIMA
KASIH