Recommended
More Related Content
Similar to 2. Kebijakan Yanfar dalam Sistem Kesehatan Nasional 130922_V4.pptx
Similar to 2. Kebijakan Yanfar dalam Sistem Kesehatan Nasional 130922_V4.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
2. Kebijakan Yanfar dalam Sistem Kesehatan Nasional 130922_V4.pptx
- 1. Kebijakan Pelayanan Kefarmasian dalam Sistem Kesehatan Nasional Disampaikan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Gelombang 4
- 2. Fokus Pembangunan RPJMN Prioritas Nasional III : Peningkatan SDM Berkualitas & Berdaya Saing
- 3. 3 Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Subsistem SKN upaya kesehatan penelitian dan pengembangan kesehatan pembiayaan kesehatan sumber daya manusia kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan pemberdayaan masyarakat PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. SISTEM KESEHATAN NASIONAL
- 4. Upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat Kesehatan Upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat Kesehatan Upaya Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian Upaya Penggunaan obat yang rasional Upaya Kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaaatan sumber daya dalam negeri Subsistem sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan sebagai salah satu komponen pengelolaan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
- 5. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 5 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk 7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer Transformasi layanan rujukan Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’s top healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan 1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c d a b
- 6. Sistem pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pendukung utama transformasi sistem kesehatan 6 Agility sistem pelayanan kefarmasi an Imunisasi rutin: 14 jenis vaksin Suplemen ibu hamil dan anak untuk mengatasi stunting 40 obat esensial di FKTP Pelayanan obat untuk 7 penyakit katastropik di FKRTL Upaya kesehatan promotif dan preventif melalui pelayanan farmasi Telefarmasi untuk memperluas jangkauan pelayanan Apoteker
- 7. 6. Penggunaan : Pelayanan Kefarmasian Standar Pelayanan Kefarmasian Good Prescribing Practice Good Pharmacy Practice Analisis Farmakoekonomi 5. Distribusi LP-LPO Good Distribution Practice Good Storage Practice E-Monev Katalog Sistem logistik terintegrasi 1. Pemilihan/Seleksi FORNAS NIE atau EUA 2. Perencanaan dan Pembiayaan RKO 3. Pengadaan E-Purchasing (e- Katalog) Cara lain sesuai peraturan 02 01 03 04 05 06 Tata Kelola Obat 02 Akses obat dalam pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari pelayanan kefarmasian 4. Produksi Kapasitas produksi IF
- 8. Praktik kefarmasian yang bertanggung jawab demi mencapai patient safety harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian Pelayanan Kefarmasian Legal Etika Profesi Memiliki SOP Standar Berorientasi pada Patient Safety PELAYANAN KEFARMASIAN: - Merupakan pelayanan langsung - Bertanggung jawab kepada pasien - Berkaitan dengan sediaan farmasi - Untuk mencapai hasil yang pasti - Bertujuan meningkatkan mutu kehidupan pasien PP 51/2009 - Pekerjaan Kefarmasian Standar Pelayanan Kefarmasian: • Permenkes 72/2016 - di Rumah Sakit • Permenkes 73/2016 - di Apotek • Permenkes 74/2016 jo Permenkes 26/2020- di Puskesmas • Permenkes 34/2021 - di Klinik 1. Meningkatkan mutu pelayanan Kefarmasian 2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian 3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).
- 9. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM FUNGSI MANAJERIAL LOGISTIK, PELAYANAN FARMASI KLINIS, DAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pelayanan Farmasi Klinis D I D U K U N G O L E H SUMBER DAYA KEFARMASIAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN • Monitoring • Evaluasi Public health + PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 10. OBAT BEREDAR FORNAS 10 Peranan Fornas untuk Kendali Mutu dan Kendali Biaya DOEN Data dukung dari meta analysis atau systematic review terhadap uji klinik acak terkendali tersamar ganda dengan pembanding. Data dukung dari sekurang-kurangnya satu uji klinik acak terkendali, tersamar ganda dengan pembanding Ia Ib Benefit-Risk, Benefit-Cost Safety, Efficacy, Quality Diusulkan secara online oleh Organisasi Profesi, Faskes, Dinkes Prov/Kab/Kota, dan unit program terkait, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan melalui website http://e- fornas.binfar.kemkes.go.id Pemilihan obat berdasarkan pertimbangan Benefit-Risk Ratio dan Benefit-Cost Ratio Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM (Safety, Efficacy dan Quality). FORNAS Obat Terpilih yang Tepat Bermutu Memberikan Pertimbangan dalam pelaksanaan negosiasi harga obat kepada industri Farmasi Pengadaan Obat menjadi lebih terkendali dengan adanya Fornas sebagai Acuan Peggunaan Obat Meningkatkan Penggunaan Obat Generik pada Fasyankes Berkhasiat Aman dan Terjangkau Konsep Seleksi Obat dalam JKN
- 11. Perbaikan • Verifikasi RKO dilakukan dengan berjenjang (bottom up) • Kewajiban mengirimkan RKO dikaitkan dengan sanksi: Permenkes No. 5/2019 ttg Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Dinkes Prov, Kab/Kota RS Pemerintah RS Swasta RS TNI/POLRI Apotek PRB 548 636 689 81 298 548 710 999 99 689 547 752 1114 116 800 545 689 1151 116 898 548 738 1284 123 1036 2018 2019 2020 2021 2022 Evaluasi Kinerja RKO Tahun 2018-2022
- 12. Apoteker berperan dalam Transformasi Sistem Kesehatan melalui implementasi standar pelayanan kefarmasian Menjamin ketersediaan obat dan vaksin di pelayanan kesehatan Optimalisasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar Pemanfaatan teknologi digital dan integrasi sistem informasi Optimalisasi Pelayanan Farmasi Klinis Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan melalui Edukasi masyarakat dalam penggunaan obat 1 2 3 4 5 Kehadiran Apoteker harus memberikan manfaat bagi pasien dan masyarakat
- 13. 13 Apoteker sebagai tenaga kesehatan diharapkan dapat mendukung kehandalan pelayanan kesehatan pada masyarakat Puskesmas dengan Apoteker = 6724 (65.33%) Disparitas: Apoteker terkonsentrasi di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan per 16 Juni 2022, diolah Namun, keterbatasan jumlah dan sebaran Apoteker masih jadi tantangan sehingga bagaimana kita bisa optimalkan fokus pada kebutuhan pelayanan kesehatan
- 14. 32,6% Dari hasil survey terhadap pelaksanaan GeMa CerMat pada Dinkes Propinsi dan Dinkes Kab/Kota, diperoleh data: sekitar 32,61 % dari AoCGeMa CerMat yang aktif melakukan edukasi masyarakat GEMA CERMAT merupakan upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar GEMA CERMAT UNTUK MENINGKATKAN EDUKASI MASYARAKAT TERKAIT OBAT
- 15. Peran Nyata Apoteker Dibutuhkan Dalam Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Edukasi Penggunaan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja dan Ibu hamil Pendampingan minum tablet tambah darah Edukasi pemberian obat Albendazol pada program Kecacingan .
- 16. TELEMEDICINE KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/4829/2021 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI TELEMEDICINE PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Telemedicine 1. rumah sakit; 2. puskesmas; 3. klinik; 4. praktik mandiri dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis; 5. laboratorium medis; dan 6. apotek Pelayanan Telefarmasi Pengantaran Penyelenggaraan Resep Elektronik * TELEMEDICINE Penulisan resep elektronik obat dan/atau alkes dapat dilakukan secara tertutup /terbuka Penyelenggaraan resep tertutup dilakukan melalui aplikasi dari Dokter ke fasyanfar. Penyelenggaraan resep elektronik terbuka dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik secara langsung kepada pasien (kode identifikasi). Pelayanan resep elektronik dilaksanakan oleh apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengantaran dilakukan oleh petugas fasilitas pelayanan kefarmasian atau melalui jasa pengantaran Apoteker wajib menyampaikan informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan kepada pasien secara tertulis dan/ atau melalui sistem elektronik dan melakukan konseling serta pemantauan penggunaan obat jika diperlukan. *Penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotika dan psikotropika, obat injeksi (kecuali insulin untuk penggunaan sendiri), dan implan KB.
- 17. Pengkajian Resep / Pengobatan Pemantauan Terapi Obat / MTM ( Medication Therapy Management ) Konseling Pasien Konsultasi Apoteker / Pelayanan Informasi Obat Rekomendasi Pemantauan Terapi Manajemen Pengobatan Penyakit Kronis Telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi dimana pasien tidak kontak langsung dengan Apoteker Contoh Telefarmasi
- 18. Optimalisasi Peran Apoteker dalam pelayanan kesehatan di puskesmas untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan patient safety Adopsi dan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan agility sistem pelayanan kefarmasian Implementasi menyeluruh pelayanan kefarmasian sesuai standar sebagai bukti nyata peran kefarmasian dalam sistem kesehatan WAY FORWARD