Kepmenkes mengatur penyesuaian petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 dengan menggunakan metode pembayaran INA-CBG dan mengakomodasi perkembangan regulasi penanganan COVID-19 serta lonjakan kasus. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi klaim rumah sakit selama pandemi.
1. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, Agustus 2021
KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/5673/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM
PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SUNDOYO, SH, MKM, M.HUM
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI KKM DAN
BENCANA NASIONAL
KEPPRES NO 11 TAHUN 2020
1. Menetapkan COVID-19 sbg penyakit yang
menimbulkan KKM
2. Menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia
KEPPRES NO 12 TAHUN 2020
Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan
oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana
nasional.
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA WAJIB
MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN
TERMASUK PENANGANAN PASIEN COVID-19
3. PERMENKES NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PEMBEBASAN
BIAYA PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
1
1 Poliomyelitis, penyakit virus ebola, penyakit virus MERS, influensa A (H5N1)/Flu
burung, penyakit virus hanta, penyakit virus nipah, demam kuning, demam lassa,
demam congo, meningitis meningokokus, dan penyakit infeksi emerging baru
PENYAKIT INFEKSI EMERGING
3 Pasien penyakit infeksi emerging tertentu diberikan pembebasan
biaya
PEMBEBASAN BIAYA
2 Penyakit infeksi emerging baru ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
PENETAPAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING BARU
4 1. rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional, dan RS lain yang ditetapkan Menteri
2. dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/tersangka dan/atau sejak pasien
dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu hingga dinyatakan
sembuh sesuai kriteria atau meninggal.
3. pengajuan klaim penggantian biaya kepada Menteri
KRITERIA PEMBEBASAN BIAYA
KMK NO HK.01.07/MENKES/104/2020
Menetapkan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi
2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat
Menimbulkan Wabah.
Pembiayaan upaya penanggulangan termasuk
biaya perawatan pasien dibebankan pada
anggaran Kementerian Kesehatan, pemda,
dan/atau sumber dana lain
4. RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
INFEKSI EMERGING TERTENTU
-
1
2
3
4
Terdiri atas 132 RS milik pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, pada 32 provinsi
02
Menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan
penyakit infeksi emerging tertentu dalam
Lampiran Kepmenkes
01
Selain rumah sakit yang ditetapkan dalam Lampiran
Kepmenkes, rumah sakit lain dapat melakukan
penatalaksanaan dan rujukan pasien dan spesimen
COVID-19 sampai dengan dicabutnya penetapan
KKM dan/atau Bencana.
03
RS yang memberikan pelayanan kesehatan
terhadap pasien COVID-19 mendapatkan
penggantian biaya perawatan pasien.
04
KEPMENKES NO HK.01.07/MENKES/275/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
5. ACUAN
PELAKSANAAN
PENGGANTIAN
BIAYA
PELAYANAN
PASIEN COVID-19
Pengajuan penggantian biaya
pelayanan pasien COVID-19
dilakukan sesuai dengan pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh
rumah sakit penyelenggara
pelayanan COVID-19 dengan
mengacu pada pedoman
pencegahan dan pengendalian
COVID-19 dan/atau pedoman lain
yang terkait dengan upaya
pencegahan dan pengendalian
COVID-19 yang berlaku pada saat
pasien mulai dirawat
PERATURAN TEKNIS PENANGGULANGAN
COVID-19
03
Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang
Panduan Pemeriksaan, Pelacakan,
Karantina, dan Isolasi dalam rangka
Percepatan Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
02
Kepmenkes Nomor
HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang
Penggunaan Rapid Diagnostic Test
Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
telah diubah dengan:
• Kepmenkes Nomor Nomor
HK.01.07/MENKES/3602/2021
• Kepmenkes Nomor
HK.01.07/Menkes/4794/2021
04
Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang
Manajemen Klinis Tata Laksana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
01
Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)
6. PENGGUNAAN RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN (RDT-Ag)
UNTUK DIAGNOSIS PASIEN
01
RDT-Ag dapat digunakan dalam pelacakan kontak,
penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19 dengan
memperhatikan akses terhadap Nucleic Acid Amplification
test (NAAT) serta kecepatan pemeriksaan NAAT
02
Kriteria akses terhadap NAAT menggunakan waktu pengiriman
yaitu waktu dari pengambilan swab sampai sampel diterima
laboratorium.
03
Kriteria kecepatan pemeriksaan NAAT menggunakan waktu
tunggu yaitu waktu dari sampel diterima laboratorium sampai
keluar hasil pemeriksaan.
7. KRITERIA PENGGUNAAN RDT-Ag UNTUK DIAGNOSIS PASIEN
KRITERIA KECEPATAN PEMERIKSAAN NAAT
WAKTU TUNGGU
≤ 24 JAM
WAKTU TUNGGU
24-48 JAM
WAKTU TUNGGU
> 48 JAM
KRITERIA
AKSES
TERHADAP
NAAT
WAKTU
PENGIRIMAN
≤ 24 JAM
KRITERIA A KRITERIA B KRITERIA B
Pelacakan kontak dan penegakan
diagnosis: NAAT. Skrining: RDT-Ag
konfirmasi dengan NAAT.
Pelacakan kontak, penegakan
diagnosis, dan skrining: RDT-Ag
konfirmasi dengan NAAT.
Pelacakan kontak, penegakan
diagnosis, dan skrining: RDT-Ag
konfirmasi dengan NAAT.
WAKTU
PENGIRIMAN
> 24 JAM
KRITERIA B KRITERIA B KRITERIA C
Pelacakan kontak, penegakan
diagnosis, dan skrining: RDT-Ag
konfirmasi dengan NAAT.
Pelacakan kontak, penegakan
diagnosis, dan skrining: RDT-Ag
konfirmasi dengan NAAT.
Pelacakan kontak, penegakan
diagnosis, dan skrining: RDT-Ag.
SE DIRJEN P2P NO HK.02.02/II/2009/2021 TENTANG PERCEPATAN PEMERIKSAAN DAN PELACAKAN PADA
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
Penggunaan RDT-Ag berdasarkan self assessment dan ditetapkan oleh Kadinkes Kabupaten/Kota atau
Kadinkes Provinsi utk DKI Jakarta
Saat situasi COVID-19 Indonesia berada pada level 4 dengan tingkat transmisi level 4 dan kapasitas respon rendah:
1. Mempercepat pemeriksaan dan pelacakan kontak pada masa PPKM, sehingga seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai
kriteria wilayah C
2. Menggunakan hasil pemeriksaan RDT-Ag sebagai data dukung dalam pengajuan klaim COVID-19
8. KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/5673/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA
PELAYANAN PASIEN COVID-19
01. Terjadi gelombang COVID-19 baru di Indonesia
dengan ditemukannya varian delta, menyebabkan
peningkatan kasus dan terjadinya penumpukan pasien di
IGD RS
02. Efektivitas dan efisiensi baik terkait klaim rumah
sakit maupun pengelolaan keuangan negara, dengan
perubahan metode pembayaran menjadi tarif INA-CBG
03. Penyesuaian dengan regulasi teknis
penanggulangan COVID-19
04. Penyesuaian dengan kebutuhan teknis
pelayanan pasien COVID-19
LATAR BELAKANG:
9. Penanganan/
perawatan pasien
COVID-19 di IGD
Rumah Sakit
dapat dilakukan
pengajuan klaim
UPAYA PENANGANAN ATAS
LONJAKAN PASIEN DI IGD RUMAH
SAKIT
Menggunakan tarif INA-CBG
dengan ketentuan Length of Stay (LOS) ≤ 6 jam,
sampai dengan 48 jam, dan > 48 jam
10. KONSEKUENSI PERUBAHAN METODE PEMBAYARAN
MENJADI INA CBG
1. Metode dan tarif pembayaran:
• tarif INA-CBG sesuai kelas rumah sakit (untuk tarif
ranap dan rajal)
• tarif top up efektif dan efisien (untuk pemulasaraan
jenazah dan terapi plasma konvalesen)
2. Norma tarif, koding dan besaran tarif menyesuaikan
dengan metode pembayaran INA- CBG dan top up,
antara lain tarif untuk:
• Rajal
• Ranap
• IGD
• RS Lapangan/Darurat COVID-19
• perawatan pasien OTG dan gejala ringan tetapi tidak
memiliki fasilitas isoman/isoter/RS lapangan/darurat
• rumah sakit pengembangan pelayanan
• plasma konvalesen
• pasien dengan kondisi tertentu.
• pasien pulang (discharge status) dengan cara dirujuk atau
Atas Permintaan Sendiri (APS)
01. TARIF PERAWATAN
Tidak diberlakukannya ketentuan pengurangan
tarif APD dan obat-obatan bagi rumah sakit yang
telah mendapatkan bantuan APD dan obat-
obatan dari pemerintah pusat melalui APBN,
karena menjadi paket INA-CBG.
02. PENGURANGAN TARIF APD
DAN OBAT BANTUAN
11. KONSEKUENSI PENYESUAIAN DENGAN REGULASI
PENANGGULANGAN COVID-19 DAN KEBUTUHAN
TEKNIS PELAYANAN
03
Batasan penjaminan pasien COVID-19 dari perawatan di rumah sakit,
dibuktikan dengan hasil pemeriksaan klinis DPJP, dengan atau tanpa
pemerikaan radiologis/pemeriksaan darah
02
Dalam kondisi peningkatan kasus yang signifikan di wilayah kabupaten/kota
yang berdampak meluas secara nasional, Kementerian Kesehatan juga
dapat menetapkan kriteria wilayah
01
RDT-Ag dapat digunakan untuk penegakan
diagnosis COVID-19 pada daerah tertentu yang
memenuhi kriteria, sejak tanggal 5 Maret 201
MASA KADALUARSA KLAIM
1. untuk layanan tahun 2020 adalah sejak tanggal 1 Juni 2021.
2. untuk bulan layanan mulai Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021, adalah sejak tanggal 1 Januari 2022.
3. untuk layanan sejak bulan November 2021, adalah setelah 2 (dua) bulan sejak pelayanan kesehatan COVID-19
selesai diberikan.
04
12. KONSEKUENSI PENYESUAIAN DENGAN REGULASI
PENANGGULANGAN COVID-19 DAN KEBUTUHAN
TEKNIS PELAYANAN
PEMBERLAKUAN PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN
SESUAI KETENTUAN REVISI KEPMENKES JUKNIS
KLAIM COVID-19
A B
C D
Mempertimbangkan kesiapan
operasional aplikasi E-Klaim
INA-CBG
Mempertimbangkan kesiapan
kesiapan RS untuk transisi
pelayanan dan teknis pengajuan
klaim
sejak tanggal 28
Januari 2020 sampai
dengan 14 Agustus
2020
sejak tanggal 15
Agustus 2020 sampai
dengan 19 April 2021
sejak tanggal 20 April
2021 sampai dengan
30 September 2021
sejak tanggal
1 Oktober 2021
