Panduan Teknis Fitur Pengelolaan Kinerja - Untuk Guru.pptxssuser20325c
Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid.
Makalah ini membahas landasan historis rasional kurikulum 2013 di Indonesia. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti hasil uji kompetensi siswa Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain serta tuntutan kompetensi masa depan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum baru mencakup penurunan standar kompetensi dan isi dari kebutuhan, serta melibatkan semu
Panduan Teknis Fitur Pengelolaan Kinerja - Untuk Guru.pptxssuser20325c
Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid.
Makalah ini membahas landasan historis rasional kurikulum 2013 di Indonesia. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti hasil uji kompetensi siswa Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain serta tuntutan kompetensi masa depan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum baru mencakup penurunan standar kompetensi dan isi dari kebutuhan, serta melibatkan semu
Modul ini membahas tentang hakikat perkembangan anak usia dini, yang mencakup perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, serta kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar perkembangan anak berjalan optimal.
Modul ini membahas pengembangan modul ajar, meliputi tujuan pengembangan modul ajar, konsep dan prosedur pengembangan modul ajar, serta modifikasi modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Modul ini juga menjelaskan komponen-komponen penting dalam pengembangan modul ajar seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran.
[Ringkasan]
Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk memilih perangkat ajar dan mengorganisasikan muatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi tiga fase dan memperhatikan alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi di mana guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar mereka. Guru kemudian dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk serta menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid.
Membedah Modul Ajar di Kurikulum Merdeka.pptxKaista Glow
Modul ini membahas tentang membedah modul ajar di kurikulum merdeka. Modul ini menjelaskan lima prinsip pembelajaran paradigma baru, komponen-komponen penting dalam modul ajar seperti tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ini juga memberikan contoh-contoh tentang penyusunan, modifikasi, dan pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Jenis asesmen dibedakan menjadi asesmen awal, formatif, dan sumatif berdasarkan fungsinya dalam mendukung pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen mencakup partisipasi peserta didik dan memberikan umpan balik yang bermanfaat.
Teks tersebut membahas tentang karakteristik peserta didik dan teknik mengidentifikasi kemampuan awal serta karakteristik peserta didik. Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan seperti tes, kuesioner, observasi, dan wawancara untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan awal peserta didik.
Makalah ini membahas tentang kurikulum pendidikan. Terdiri dari tujuh bab yang membahas pengertian kurikulum, komponen-komponen kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, macam-macam kurikulum, dan tujuan kurikulum.
Proses pendampingan individu untuk guru penggerak dimulai dengan apresiasi atas upaya dan kemajuan guru penggerak, diikuti dengan refleksi implementasi tugas dan diskusi untuk menemukan solusi atas kendala, serta dilaporkan dalam coaching log. Pendampingan secara daring memerlukan strategi baru untuk melakukan refleksi, diskusi, dan penilaian secara online.
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (1).pptxSidikPurnomo19
Dokumen tersebut membahas tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana belajar mandiri bagi guru dan tenaga pendidik untuk mempelajari kurikulum baru beserta topik-topiknya seperti merdeka belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran, asesmen, dan penyesuaian pembelajaran. Dokumen tersebut juga menjelaskan alur belajar kurikulum merdeka di platform PMM
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Terdapat penjelasan mengenai analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan yang melibatkan seluruh warga sekolah, serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional yang berpusat pada peserta didik.
Matriks kajian OJL membahas pengelolaan kurikulum di SD Negeri 1 Pamoyanan. Terdapat beberapa aspek yang dianalisis antara lain proses penyusunan kurikulum, kelengkapan isi kurikulum, dan pengembangan silabus. Beberapa kesenjangan diidentifikasi seperti kurangnya pengesahan kurikulum oleh dinas dan perlu penambahan nilai karakter dalam silabus. Solusi yang diusulkan adalah memperbaiki koordinasi
Berisi tentang proses belajar dan pembelajaran antara seorang guru dengan murid atau peserta didik, dan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
dipresentasikan dalam bahasa inggris
Modul ini membahas tentang hakikat perkembangan anak usia dini, yang mencakup perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, serta kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar perkembangan anak berjalan optimal.
Modul ini membahas pengembangan modul ajar, meliputi tujuan pengembangan modul ajar, konsep dan prosedur pengembangan modul ajar, serta modifikasi modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Modul ini juga menjelaskan komponen-komponen penting dalam pengembangan modul ajar seperti tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran.
[Ringkasan]
Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk memilih perangkat ajar dan mengorganisasikan muatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi tiga fase dan memperhatikan alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi di mana guru perlu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar mereka. Guru kemudian dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk serta menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid.
Membedah Modul Ajar di Kurikulum Merdeka.pptxKaista Glow
Modul ini membahas tentang membedah modul ajar di kurikulum merdeka. Modul ini menjelaskan lima prinsip pembelajaran paradigma baru, komponen-komponen penting dalam modul ajar seperti tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ini juga memberikan contoh-contoh tentang penyusunan, modifikasi, dan pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan hasil asesmen pembelajaran. Jenis asesmen dibedakan menjadi asesmen awal, formatif, dan sumatif berdasarkan fungsinya dalam mendukung pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen mencakup partisipasi peserta didik dan memberikan umpan balik yang bermanfaat.
Teks tersebut membahas tentang karakteristik peserta didik dan teknik mengidentifikasi kemampuan awal serta karakteristik peserta didik. Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan seperti tes, kuesioner, observasi, dan wawancara untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan awal peserta didik.
Makalah ini membahas tentang kurikulum pendidikan. Terdiri dari tujuh bab yang membahas pengertian kurikulum, komponen-komponen kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, macam-macam kurikulum, dan tujuan kurikulum.
Proses pendampingan individu untuk guru penggerak dimulai dengan apresiasi atas upaya dan kemajuan guru penggerak, diikuti dengan refleksi implementasi tugas dan diskusi untuk menemukan solusi atas kendala, serta dilaporkan dalam coaching log. Pendampingan secara daring memerlukan strategi baru untuk melakukan refleksi, diskusi, dan penilaian secara online.
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (1).pptxSidikPurnomo19
Dokumen tersebut membahas tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana belajar mandiri bagi guru dan tenaga pendidik untuk mempelajari kurikulum baru beserta topik-topiknya seperti merdeka belajar, kurikulum, perencanaan pembelajaran, asesmen, dan penyesuaian pembelajaran. Dokumen tersebut juga menjelaskan alur belajar kurikulum merdeka di platform PMM
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Terdapat penjelasan mengenai analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan yang melibatkan seluruh warga sekolah, serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional yang berpusat pada peserta didik.
Matriks kajian OJL membahas pengelolaan kurikulum di SD Negeri 1 Pamoyanan. Terdapat beberapa aspek yang dianalisis antara lain proses penyusunan kurikulum, kelengkapan isi kurikulum, dan pengembangan silabus. Beberapa kesenjangan diidentifikasi seperti kurangnya pengesahan kurikulum oleh dinas dan perlu penambahan nilai karakter dalam silabus. Solusi yang diusulkan adalah memperbaiki koordinasi
Berisi tentang proses belajar dan pembelajaran antara seorang guru dengan murid atau peserta didik, dan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
dipresentasikan dalam bahasa inggris
Marginal Efficiency Of Investment(Mei) Revised Feb 2011Gary Crosbie
This document provides an updated risk-adjusted analysis of different investment styles in bull and bear markets through 2010. The main findings are:
1) Mid caps provided the highest risk-adjusted returns (Marginal Efficiency of Investment or MEI) overall and during recessions, followed closely by mega caps.
2) Monte Carlo simulations showed a 90% probability that a 100% allocation to mid caps would yield an 11.97% return with a 5.7% standard deviation, the highest combination of returns and lowest risk.
3) While international investments showed strong past growth, more data is needed due to higher volatility and smaller sample size to evaluate sustainability. A 5-15% weighting is recommended depending on
1) Investment can be defined as expenditure on capital goods that add to a firm's productive capabilities. It includes purchasing tools, equipment, and other assets.
2) Common types of investments include securities like stocks and bonds, autonomous investments made by firms themselves, induced investments in response to other investments, land investments, and educational investments.
3) When evaluating potential investments, firms consider factors like the expected rate of return, costs of the investment, production assessment methods such as payback period and net present value, and how the investment affects the firm's marginal efficiency of capital and marginal efficiency of investment.
Usaha jasa jahit Andira membuka modal awal Rp100 juta dan membeli perlengkapan serta peralatan. Pendapatan diterima namun beban sewa dan pinjaman bank juga terjadi. Pada akhirnya pendapatan melebihi beban.
Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustanoVina Serevina
Tiga dokumen kebijakan pemerintah tentang guru di Indonesia yakni Undang-Undang 14/2005, Permen 62/2013 dan Pedoman Uji Kompetensi Guru yang mengatur tentang kedudukan guru sebagai profesional, sertifikasi guru dalam jabatan, serta pengukuran kompetensi guru secara berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi guru. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1, lulus program pendidikan profesi, dan memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan setelah lulus ujian kompetensi. Kompetensi guru terdiri atas pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diujikan secara tertulis dan praktik.
Kriteria kurikulum (program) pendidikan profesi keguruanAnis Ilahi
Dokumen tersebut membahas tentang kurikulum program pendidikan profesi keguruan. Ia menjelaskan definisi profesi keguruan dan karakteristik guru profesional. Dokumen juga membahas tentang tujuan, muatan, dan sistem pembelajaran dari program pendidikan profesi guru serta manfaatnya bagi sekolah, guru, dan masyarakat.
Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan, hak, dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guru dan dosen memiliki kedudukan strategis dalam pendidikan dan perlu memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip profesionalitas, hak dan kewajiban guru dan dosen, serta pengembangan keprofesional
Kriteria kurikulum (program) pendidikan profesi keguruanAnis Ilahi
Program pendidikan profesi guru merupakan satu program yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar dapat menguasai kompetensi dengan standar yang ada.
Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, hak, dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, serta berhak atas penghasilan layak dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan profesi guru dan dosen.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 mengatur tentang dosen, meliputi ketentuan umum, sertifikasi dosen, dan hak-hak dosen seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik yang diberikan setelah lulus uji kompetensi berupa penilaian portofolio. Hak-hak dosen diatur untuk memotivasi dan mening
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 mengatur tentang dosen, meliputi ketentuan umum, sertifikasi dosen, dan hak-hak dosen seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik yang diberikan setelah lulus uji kompetensi berupa penilaian portofolio, dan sertifikat tersebut berlaku sepanjang dosen masih
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang dosen, mulai dari sertifikasi dosen, hak-hak dosen seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus untuk daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik yang diberikan setelah lulus uji kompetensi berupa penilaian portofolio. Hak-hak dosen meliputi tunjangan profesi bagi dosen tetap yang memenuhi kriteria tert
Sertifikasi dosen bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan menilai kompetensi dan profesionalitas dosen. Proses sertifikasi meliputi penilaian portofolio prestasi dosen dan uji kompetensi untuk menentukan kelulusan berdasarkan kriteria tertentu. Kebijakan sertifikasi dosen ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peraturan ini mengatur tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memenuhi ketentuan undang-undang tentang sertifikasi pendidik. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio atau pendidikan dan pelatihan profesi, dan guru yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi.
Peraturan ini mengatur tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memenuhi ketentuan undang-undang tentang sertifikasi pendidik. Sertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio atau pendidikan dan pelatihan profesi, dan guru yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi.
Undang-undang tentang Guru dan Dosen mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan hak guru serta dosen sebagai tenaga profesional. Guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, serta berhak atas penghasilan, perlindungan, dan pengembangan profesi yang layak. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan guru dan dosen.
bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, d
Berikut tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:
1. Maqamat dalam tasawuf merupakan tingkatan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan utamanya bukan menjadi seperti nabi, melainkan menjadi hamba Allah SWT yang taat dan berakhlak mulia.
2. Keseimbangan antara kewajiban dunia dan akhirat dapat dicapai dengan menjalankan ajaran-ajaran Islam secara utuh, tanpa mengabaikan salah
memberikan kita pengetahuan lebih tentang sejauh mana sampah yang ada di Ibu kota Jakarta dapat diolah dan dikurangi melalui program 3R yaitu Reuse, Recycle, dan Reduce
presentasi ini akan sangat membantu anda dalam menangani masalah sampah yang ada di Ibu Kota Jakarta :)
menjelaskan tentang perkembangan anak usia 3-5 tahun (balita) dari berbagai aspek, penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi e-mail saya di indah_ulis@yahoo.com
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
GURU
Mengajar
Mengevaluasi
peserta didik
Mendidik
Membimbing Menilai
Melatih
Mengarahkan
3. BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
KEDUDUKAN
FUNGSI
TUJUAN
Tenaga profesional pada jenjang SD,
Sekolah Menengah, dan PAUD pada
jalur pendidikan formal yang diangkat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Meningkatkan martabat dan peran
guru sebagai agen pembelajaran
Meningkatkan mutu pendidikan
nasional.
Melaksanakan sistem pendidikan
nasional dan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional
5. BAB IV
GURU
Bagian Kesatu
Kualifikasi
PASAL 8 , 9
kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani
pendidikan tinggi program sarjana
atau program diploma empat.
6. Pasal 10
1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 11
1. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan,
dan akuntabel.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pasal 12
Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat
pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk
diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan
tertentu.
Pasal 13
1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menyediakan anggaran untuk peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi
guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi
pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
8. Pasal 14
1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru
berhak :
a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja;
c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan
tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi;
e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan
prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran
tugas keprofesionalan;
f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian
dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,
dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan
kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan
perundang-undangan;
9. g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan
dalam melaksanakan tugas;
h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
organisasi profesi;
i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan;
j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualifikasi akademik dan
kompetensi;
k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi
dalam bidangnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
10. Pasal 15
1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang
melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa
tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan
khusus, dan maslahat tambahan yang terkait
dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan
dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji
berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan
kerja bersama.
11. PASAL 20
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi
fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
12. Pasal 21
1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat
memberlakukan ketentuan wajib
kerjakepada guru dan/atau warga negara
Indonesia lainnya yang memenuhi
kualifikasi akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai guru di
daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penugasan warga negara Indonesia sebagai
guru dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
13. WAJIB KERJA DAN IKATAN
DINAS GURU
Pasal 22
1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi
calon guru untuk memenuhi kepentingan
pembangunan pendidikan nasional atau
kepentingan pembangunan daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola
ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
14. Pasal 23
1. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan
guru ikatan dinas berasrama di lembaga
pendidikan tenaga kependidikan untuk
menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
2. Kurikulum pendidikan guru pada lembaga
pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan
kompetensi yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan
bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis
keunggulan lokal.
15. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian
Pasal 24
1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah,
kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata.
2. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam
jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara
merata.
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik
dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi
secara merata.
4. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi
kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik,
maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan.
16. Pasal 25
1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan
secara objektif dan transparan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan dan penempatan guru pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah atau pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan dan penempatan guru pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat dilakukan oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang
bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama.
17. Pasal 26
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah dapat
ditempatkan pada jabatan struktural.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penempatan guru yang diangkat oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada
jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
18. Pasal 27
Tenaga kerja asing yang dipekerjakan
sebagai guru pada satuan pendidikan
di Indonesia wajib mematuhi kode
etik guru dan peraturan perundang-
undangan.
19. Pasal 28
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi,
antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun
antarsatuan pendidikan.
2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas.
3. Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan,
Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi
kepindahan guru.
4. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat diatur berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
5. Ketentuan lebih lanjut yang dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
20. Pasal 29
1. Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak
yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis,
kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan
perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan
untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit
selama 2 (dua) tahun.
3. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau
lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah
tersedia guru pengganti.
4. Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau
pemerintah daerah wajib menyediakan guru
pengganti.
22. Pasal 30
(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat
dari jabatan sebagai guru karena:
a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri;
d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak
dapat melaksanakan tugas secara terus-
menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
e. berakhirnya perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama antara guru dan
penyelenggara pendidikan.
23. (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan
hormat dari jabatan sebagai guru karena:
a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam
menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan
atau lebih secara terus-menerus.
(3) Pemberhentian guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
24. (4) Pemberhentian guru karena batas usia
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam
puluh) tahun.
(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah yang
diberhentikan dari jabatan sebagai guru,
kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b, tidak dengan
sendirinya diberhentikan sebagai
pegawai negeri sipil.
25. Pasal 31
(1) Pemberhentian guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat
dilakukan setelah guru yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri.
(2) Guru pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang
diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri memperoleh
kompensasi finansial sesuai dengan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama.
26. Pasal 32
Bagian Kelima Pembinaan dan
Pengembangan
(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
27. Pasal 33
Kebijakan strategis pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier guru pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau
masyarakat ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.
28. Pasal 34
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat wajib membina dan mengembangkan
kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan
pengabdian guru pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.
29. Pasal 35
(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok
yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, serta
melaksanakan tugas tambahan.
(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya
40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja
guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
30. Pasal 36
Bagian Keenam Penghargaan
(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar
biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus
berhak memperoleh penghargaan.
(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan
tugas di daerah khusus memperoleh
penghargaan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.
31. Pasal 37
1. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, organisasi
profesi, dan/atau satuan pendidikan.
2. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat
sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat
kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat
provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat
internasional.
3. Penghargaan kepada guru dapat diberikan
dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat
istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk
penghargaan lain.
32. 5. Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam
rangka memperingati hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang
tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota,
hari ulang tahun satuan pendidikan, hari
pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau
hari besar lain.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
33. Pasal 38
Pemerintah dapat menetapkan hari
guru nasional sebagai penghargaan
kepada guru yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
34. UU Guru mendorong para guru untuk
selalu berdedikasi dan berprestasi agar
mendapatkan penghargaan dalam
bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat
istimewa, finansial, piagam, dan/atau
bentuk penghargaan lain.
35. Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik
Pasal 41
1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat
independen.
2. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi,
meningkatkan kompetensi, karier, wawasan
kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan
pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
4. Pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat
memfasilitasi organisasi profesi guru dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi
guru.
36. Organisasi profesi merupakan organisasi
yang anggotanya adalah para praktisi yang
menetapkan diri mereka sebagai profesi dan
bergabung bersama untuk melaksanakan
fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat
mereka laksanakan dalam kapasitas mereka
sebagai individu.
37. Ada lima misi dan tujuan organisasi
kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau
mengembangkan:
Karier
Kemampuan
kewenangan profesional
martabat dan kesehjateraan seluruh
tenaga kependidikan.
Sedangkan visinya secara umum adalah
terwujudnya tenaga kependidikan yang
profesional.
38. Pasal 42
Organisasi profesi guru mempunyai
kewenangan:
a. menetapkan dan menegakkan kode etik
guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada
guru;
c. memberikan perlindungan profesi guru;
d. melakukan pembinaan dan
pengembangan profesi guru; dan
e. memajukan pendidikan nasional.
39. Pasal 43
1. Untuk menjaga dan meningkatkan
kehormatan dan martabat guru dalam
pelaksanaan tugas keprofesionalan,
organisasi profesi guru membentuk kode
etik.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi norma dan etika yang
mengikat perilaku guru dalam
pelaksanaan tugas keprofesionalan
40. “kode etik guru” dapat diartikan sebagai
aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan
tentang keguruan (yang menyangkut
pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari
segi usaha. Maksud dari kode etik guru di
sini adalah norma-norma yang mengatur
hubungan kemanusiaan (relationship) antar
guru dengan lembaga pendidikan (sekolah);
guru dengan sesama guru; guru dengan
peserta didik; dan guru dengan
lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan
pekerjaan, profesi guru memerlukan kode
etik khusus untuk mengatur hubungan-
hubungan tersebut.
41. Dalam kode etik guru Indonesia terdapat
dua unsur pokok yakni:
1. sebagai landasan moral.
2. sebagai pedoman tingkah laku
Jadi dapat disimpulkan landasan
pelaksanaan kode etik profesi adalah
norma-norma yang harus diindahkan oleh
anggota profesi didalam melaksanakan
tugas profesinya dan dalam hidupnya di
masyarakat.
42. Pasal 44
1. Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi
profesi guru.
2. Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan
kehormatan guru diatur dalam anggaran dasar
organisasi profesi guru.
3. Dewan kehormatan guru dibentuk untuk mengawasi
pelaksanaan kode etik guru dan memberikan
rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode
etik oleh guru.
4. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus
objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan
dengan anggaran dasar organisasi profesi serta
peraturan perundang-undangan.
5. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan
rekomendasi dewan kehormatan guru.
43. Tujuan Kode Etik Guru
Menjunjung tinggi martabat profesi.
Untuk menjaga dan memelihara
kesejahteraan para anggotanya
Pedoman berperilaku
Untuk meningkatkan pengabdian para
anggota profesi.
Untuk meningkatkan mutu profesi
Untuk meningkatkan mutu organisasi
profesi
44. BAB VI
SANKSI
Pasal 77
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak guru;
d. penurunan pangkat;
e. pemberhentian dengan hormat; atau
f. pemberhentian tidak dengan hormat.
45. 3. Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan
kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian
ikatan dinas.
4. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan
atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi
sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama.
5. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai
sanksi oleh organisasi profesi.
6. Guru yang dikenai sanksi mempunyai hak
membela diri.
46. Kewajiban guru yang dimaksud pada
pasal 77 ialah merencanakan
pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan
melatih peserta didik, melakukan
tugas tambahan.
47. Sanksi yang diberikan apabila guru
melaksanakan tugas tidak sesuai dengan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ialah
penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama
4 tahun, penghentian pemberian tujangan profesi
selama 4 tahun, penghentian pemberian
tunjangan fungsional selama 4 tahun,
pemberhentian maslahat tambahan selama 4
tahun, penghentian dari jabatannya sebagai guru.