Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustano

RUSTANO
NRM: 3236159185
Tugas Mata Kuliah Isu-isu Terkini Pendidikan Fisika
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Vina Serevina, MM
PASCASARJANA PENDIDIKAN FISIKA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016

KEBIJAKAN PEMERINTAH
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN
DOSEN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
62 TAHUN 2013 TENTANG SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN DALAM RANGKA PENATAAN
DAN PEMERATAAN GURU
 PEDOMAN UJI KOMPETENSI GURU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
Pasal 1
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan
menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan
dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Pasal 2
1.Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga
profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2.Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran
guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 13
(1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menyediakan anggaran untuk peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi
guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
Pasal 15
(1)Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi
gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta
penghasilanlain berupa tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang
terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan
dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16
(1)Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh
penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
2)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang
diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa
kerja, dan kualifikasi yang sama.
(3)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikandalam anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD).

Pasal 35
(1)Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok
yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, serta
melaksanakan tugas tambahan.
(2)Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40
(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
 Pemerintah daerah telah melakukan pemindahan
guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan
menugaskan menjadi guru pada satuan pendidikan
lain yang berdampak kepada terjadinya
ketidaksesuaian antara sertifikat yang dimiliki dengan
bidang tugas yang diampu;
 Guru wajib mengampu bidang tugasnya sesuai dengan
sertifikat yang dimilikinya;
 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan
Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Guru Dalam
Jabatan Untuk Penataan dan Pemerataan Guru;

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:
1. Guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar
mata pelajaran lain atau guru kelas yang tidak sesuai
dengan sertifikat pendidiknya.
2.Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses
pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru
dalam jabatan.
3.Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
selanjutnya disebut LPTK adalah Perguruan Tinggi
yang ditunjuk untuk pelaksanaan proses sertifikasi

4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah proses
pelatihan guru bagi guru dalam jabatan untuk
memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas
atau yang diampu sebagai guru mata pelajaran atau
guru kelas.
5.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk guru.
6.Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang
diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat
profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar.

Pasal 2
(1) Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan,
antarkabupaten/kota atau antarprovinsi.
(2) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1)
pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar
belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang
dimilikinya.
(3) Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai
dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak
sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya
wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas
baru yang diampunya.

Pasal 3
(1) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan
bidang tugas baru yang diampunya dilakukan
melalui jalur:
a. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
(PLPG);
b. Pendidikan Profesi Guru (PPG); atau
c. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan
Tambahan (SKKT) dari perguruan tinggi yang
ditunjuk oleh Menteri Pendidikan.

(2) Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibiayai atas beban APBN, APBD atau masyarakat.
(3) Mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru dalam
jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang
diampunya disesuaikan dengan pedoman teknis jalur
program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang
tugas baru dilaksanakan di LPTK yang ditunjuk oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4
(1) Guru yang memperoleh sertifikat pendidik kedua
sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya
hanya berhak memperoleh 1 (satu) tunjangan profesi
guru.
(2) Pemberian tunjangan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Guru dalam jabatan yang dipindahkan pada bidang
tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki
tetapi mengampu beban kerja paling sedikit 24 jam tatap
muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi
untuk selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah
tugas mengajar pada bidang tugas yang baru.
(2) Tunjangan profesi akan dihentikan pembayarannya
jika guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang
tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas
mengajar pada bidang tugas yang baru.

UJI KOMPETENSI GURU
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit
mengamanatkan adanya pembinaan dan
pengembangan profesi guru secara berkelanjutan
sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik.
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah
bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Pemetaan kompetensi yang secara detail
menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan
informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil
kebijakan terkait dengan materi dan strategi
pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta guru
tersebut dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru
(UKG).

UKG secara rutin telah dilakukan sejak tahun 2012
bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru. Mulai
tahun 2015 ini UKG secara rutin akan dilakukan untuk
mengukur profesionalisme guru. Tujuannya untuk
mengetahui level kompetensi individu guru dan peta
penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan
kompetensi profesional. Pelaksanaan UKG difokuskan
pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan
kompetensi pedagogik dan profesional.

TUJUAN UKG
Secara umum pelaksanaan UKG bertujuan sebagai berikut.
1. Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru,
khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.
2. Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi
bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan
dan pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program
pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
3. Memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian
kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan
kebijakan dalam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada
guru.

PERSYARATAN PESERTA UKG
Persyaratan peserta Uji Kompetensi Guru
a. Semua guru baik yang sudah memiliki sertifikat
pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat
pendidik.
b.Guru PNS dan bukan PNS yang terdaftar di dalam
Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
c. Memiliki NUPTK atau Peg.Id
d. Masih aktif mengajar mata pelajaran sesuai dengan
bidang studi sertifikasi dan/atau sesuai dengan
kualifikasi akademik.

PELAKSANAAN UKG
UKG dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu:
1. Sistem online, dilaksanakan pada daerah yang
terjangkau jaringan internet dan memiliki ruangan
yang berisi perangkat laboratorium komputer dan
terhubung dalam jaringan intranet.
2. Sistem offline atau manual dilaksanakan pada daerah
yang tidak terjangkau jaringan internet dan tidak
memiliki ruangan yang berisi laboratorium komputer
dan tidak terhubung dalam jaringan internet.

HASIL UKG
 Hasil UKG tahun 2015 ini akan diintegrasikan dengan
program Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan
dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009
sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional guru. Pengembangan keprofesian
berkelanjutan dikoordinasikan oleh PPPPTK
berdasarkan identifikasi peta kompetensi guru yang
diketahui dari hasil UKG .

 Hasil UKG ini selain digunakan sebagai dasar dalam
pengembangan keprofesian berkelanjutan dan
penilaian kinerja guru, digunakan juga sebagai
informasi awal untuk menganalisis lembaga
pendidikan guru. Untuk itu, sistem dan mekanisme
pelaksanaan UKG akan disempurnakan dan
dikembangkan secara terus menerus guna
memberikan kontribusi dalam pengembangan
kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan
pendidikan.

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2016
 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan
sertifikasi guru dalam jabatan yang telah
dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah
memperoleh sertifikat pendidik, tahun 2016 masih
dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio
(PF) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
(PLPG).

Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru yang diangkat
sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun
2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan
disajikan pada Gambar 2.1.

KENYATAAN YANG TERJADI
1. Walaupun guru sudah berpendidikan S1, tidak
dikatakan profesional kalau tidak memiliki sertifikat
pendidik.
2. Masih banyak guru yang beban kerjanya kurang dari
24 jam
3. Masih banyak guru mengampu bidang tugasnya
tidak sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya.

4. Belum ada tindak lanjut bagi peserta UKG non PNS
dan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
5. Guru yang belum paham IT, kesulitan dalam
melaksanakan UKG.
6. Sarana dan prasarana UKG masih banyak yang
belum memadai.
7. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik lebih
baik dalam proses pembelajaran daripada guru yang
sudah memiliki sertifikat pendidik.

Saran untuk pelaksana good governance
1. Kalau Tunjangan sertifikasi tujuannya untuk
mensejahterakan guru, langsung saja diberikan
melekat ke dalam gaji guru,
2. Sarana dan prasarana UKG dipersiapkan dengan
sebaik-baiknya, supaya dalam pelaksanaannya tidak
mengalami kendala.
3. Setiap kebijakan harus betul-betul melihat kondisi
di lapangan, supaya tidak ada yang dirugikan.

Sumber:
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN
DOSEN
 Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.2015
 Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.2016

Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustano

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustano

Similar to Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustano (20)

More from Vina Serevina

More from Vina Serevina (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pemerataan kualitas dan kesejahteraan guru melalui plpg -rustano

Editor's Notes