a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
a) Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan perjalanan dinas. b) Peserta bimtek adalah aparatur daerah terkait pengelolaan keuangan. c) Bimtek akan membahas peraturan terkini dan mekanisme pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
BIMTEK PP NO.13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMER...Info Jadwal Bimtek
Undangan bimbingan teknis tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. Bimtek akan membahas penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Diundang kehadiran pejabat pemda, DPRD, dan instansi terkait untuk mengikuti bimtek yang akan diselenggarakan di beberapa kota dan dil
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
Undangan Bimbingan Teknis Nasional tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai PermenDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2020 di beberapa kota besar Indonesia. Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan sistem administrasi keuangan daerah dan perencanaan bagi pengguna anggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan ini akan membahas mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan tata cara penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa k
Kota Singkawang terletak di Kalimantan Barat dengan luas wilayah 504 km2 dan jumlah penduduk sebesar 175.000 jiwa pada tahun 2014. Dokumen ini menyajikan ringkasan geografis, demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kondisi keuangan Kota Singkawang serta prioritas pembangunan dan mekanisme perencanaannya untuk tahun 2016.
Skenario Tahapan Pemindahan ASN ke IKN,Rapat bappenas 14 januari 2020temanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tiga skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jabodetabek ke ibu kota negara baru, yaitu pemindahan semua ASN, pemindahan sebagian ASN yang berusia 45 tahun ke bawah, dan prioritas pemindahan lembaga-lembaga negara dan kementerian-kementerian tertentu.
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang KesehatanBudi Perdana
Dokumen ini membahas tentang sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam sinkronisasi ini seperti perbedaan waktu pelaksanaan, pembagian sasaran pencapaian indikator, dan komitmen pemerintah daerah. Untuk mengatasinya diperlukan penyesuaian RPJ
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut berisi matriks program utama rencana tata ruang kabupaten Cianjur tahun 2011-2031 yang mencakup pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal di berbagai kecamatan untuk mendukung struktur ruang dan sistem prasarana utama kabupaten.
Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2014 menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 yang mencakup tema, prioritas, sasaran dan program prioritas pembangunan di 32 SKPD di lingkungan pemerintah kota Singkawang untuk tahun 2015.
John Steinbeck was an American author born in 1902 in Salinas, California. His novels frequently explored social injustice and economic disparity. His first novel was published in 1929. The Pearl tells the story of a poor family living in La Paz, Mexico in the 1930s. When the family's son is stung by a scorpion, the father goes pearl diving to pay the doctor but finds a massive pearl, fueling his greed and bringing misfortune.
Undangan Bimbingan Teknis Nasional tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai PermenDAGRI No. 64 Tahun 2013 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2020 di beberapa kota besar Indonesia. Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, dan
Dokumen tersebut merupakan undangan pelatihan sistem administrasi keuangan daerah dan perencanaan bagi pengguna anggaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Pelatihan ini akan membahas mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan tata cara penatausahaan keuangan daerah. Pelatihan ini diselenggarakan di beberapa k
Kota Singkawang terletak di Kalimantan Barat dengan luas wilayah 504 km2 dan jumlah penduduk sebesar 175.000 jiwa pada tahun 2014. Dokumen ini menyajikan ringkasan geografis, demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kondisi keuangan Kota Singkawang serta prioritas pembangunan dan mekanisme perencanaannya untuk tahun 2016.
Skenario Tahapan Pemindahan ASN ke IKN,Rapat bappenas 14 januari 2020temanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas tiga skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jabodetabek ke ibu kota negara baru, yaitu pemindahan semua ASN, pemindahan sebagian ASN yang berusia 45 tahun ke bawah, dan prioritas pemindahan lembaga-lembaga negara dan kementerian-kementerian tertentu.
Notes : Sinkronisasi RPJMD – RPJMN Bidang KesehatanBudi Perdana
Dokumen ini membahas tentang sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam sinkronisasi ini seperti perbedaan waktu pelaksanaan, pembagian sasaran pencapaian indikator, dan komitmen pemerintah daerah. Untuk mengatasinya diperlukan penyesuaian RPJ
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
Dokumen tersebut membahas mengenai inventarisasi sarana prasarana, personil, dan dokumen terkait pengalihan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen tersebut berisi matriks program utama rencana tata ruang kabupaten Cianjur tahun 2011-2031 yang mencakup pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal di berbagai kecamatan untuk mendukung struktur ruang dan sistem prasarana utama kabupaten.
Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12 Tahun 2014 menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 yang mencakup tema, prioritas, sasaran dan program prioritas pembangunan di 32 SKPD di lingkungan pemerintah kota Singkawang untuk tahun 2015.
John Steinbeck was an American author born in 1902 in Salinas, California. His novels frequently explored social injustice and economic disparity. His first novel was published in 1929. The Pearl tells the story of a poor family living in La Paz, Mexico in the 1930s. When the family's son is stung by a scorpion, the father goes pearl diving to pay the doctor but finds a massive pearl, fueling his greed and bringing misfortune.
~~ Mythology based ; the 27 nakshatras (www.galacticcenter.org) ~~Deepak Somaji Sawant
The document discusses the 27 Nakshatras, which are divisions of the sky used in Vedic astrology. It provides details on each Nakshatra, including its symbol, ruling deity, associated stars and mythology. Each Nakshatra is described in terms of the personality traits and indications associated with being born under its influence.
The document discusses the myth of Aphrodite and her sisters, the Furies, as a metaphor for the experiences of transgender individuals. It notes that while transition often results in fulfillment for trans people, they also face hardship and discrimination from conventional society. The myth depicts Aphrodite rising from the sea in a beautiful form, while her monstrous sisters the Furies embodied the pathologized view of those who defy rigid gender norms. The document argues any separation of Aphrodite from the Furies creates a false dichotomy, as both represent the dual experiences of trans individuals - fulfillment as well as turmoil and exclusion from society.
Introducción a la analítica web a través de la herramienta Google Analytics. Descubre todo lo que puedes hacer y lo importante que es tener sus datos para el funcionamiento de tu empresa en Internet.
Wi-Fi on School Busses, Steve Bistrop, Milaca Schools Ann Treacy
Steve Bistrup is the Technology Coordinator for Milaca Public Schools. He oversees the technology needs and infrastructure for the school district. The document provides his contact information for those seeking to discuss technology matters with the Technology Coordinator for Milaca Public Schools.
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratIlham Ismail
Dokumen tersebut menjelaskan tentang nomenklatur dan SKPD perangkat daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Terdiri dari sekretaris daerah, badan-badan, dan dinas-dinas yang membawahi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Juga dijelaskan peraturan daerah yang mengatur pengaturan organisasi pemerintahan daerah tersebut.
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxJohnErnest10
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. PPID Kabupaten Toraja Utara mempresentasikan keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 di Makassar.
2. Pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung di ruang layanan PPID dan secara tidak langsung melalui website.
3. Beberapa kendala pelayanan informasi diantaranya belum tersedianya daftar informasi publik yang disahkan secara resmi dan keterbatasan sumber daya.
#HACKJAK2015 terdiri dari tiga rangkaian kompetisi dengan tiga target peserta yang berbeda: Scrapathon, Visualthon, dan Hackathon. Dengan tema fokus layanan publik dan pariwisata, kompetisi ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi di bidang teknologi dan desain dari pemanfaatan data pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup publik maupun membantu operasional internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Draft kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarkat cegah covid 19BidangTFBBPKCiloto
Dokumen ini berisi ringkasan acara sosialisasi pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di tingkat RT/RW/desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh BBPK Ciloto. Acara akan membahas pedoman-pedoman terkait dan berbagi pengalaman daerah dalam pencegahan Covid-19.
Dokumen ini berisi rencana kegiatan pembangunan Desa Panyindangan tahun 2023 dengan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup. Terdapat empat bidang program yakni pemerintahan, infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi dengan total 22 kegiatan yang mencakup pembangunan jalan, posyandu, masjid, bantuan usaha dan pertan
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdfFajar Baskoro
Dokumen tersebut berisi riwayat hidup Drs. Sumedi Andono Mulyo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dokumen ini memberikan informasi mengenai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan yang pernah diemban oleh Drs. Sumedi.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
Uji akses informasi publik terhadap 37 badan publik pius - inisiatif
1. Uji Akses Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
Oleh :
Pius Widiyatmoko
Jl. Guntur Sari IV No.16, Bandung
Telp/Fax +62 22 7309987
Email : inisiatif@bdg.centrin.net.id
7. Uji Akses dalam Rentetan Kebijakan
Keterbukaan di Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Pengundangan
Per KI No.1 Th
2010
Pemberlakuan
UU No.14 Th
2008
Pengundang
an UU No.14
Th 2008
30 April
2008
18 Maret
2010
30 April
2010
7 Juni 2010
23 Agustus
2010
23
November
2010
18 April
2011
23 Agustus
2011
16
September
2011
28
September
2011
Pengesahan
Perda Jawa Barat
Transparansi,
Partisipasi &
Akuntabilitas
Penetapan
PPID
Pemprov.
Jawa Barat
9/28/2011
Peringatan
Right to
Know Day di
KID Jawa
Barat
Tenggat
Penetapan PPID
bagi Badan
Publik
Pengundangan
PP No.61 Th
2010
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
7
8. Pengajuan Permohonan
Informasi Publik
• Posisi : INISIATIF sebagai Badan Hukum
• Waktu : November 2010 – April 2011
• Pengiriman :
– Via pos biasa
: surat no. 546/P.Inisiatif-eks/XI/2010
(23 Nov 2010)
– Mendatangi langsung
: surat no.555/P.Inisiatif-eks/XII/2010
(20-23 Desember 2010)
• Jenis Informasi Publik :
– Dokumen Perencanaan
• Renstra OPD
• Renja OPD 2008, 2009, 2010, 2011
– Dokumen Penganggaran
• RKA (Rencana Kerja & Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010, 2011
• DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010
• DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) OPD 2008, 2009, 2010
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
8
9. Tujuan Permohonan Informasi Publik
(yang warna terang)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010)
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi &
UMKM
Dinas Pendapatan
Daerah
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi
Dinas Perhubungan
Dinas Pariwisata &
Kebudayaan
Dinas Bina Marga
Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dinas Permukiman &
Perumahan
Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral
Dinas Perindustrian &
Perdagangan
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan
Dinas Peternakan
Dinas Perikanan &
Kelautan
Dinas Kehutanan
Dinas Perkebunan
Dinas Olah Raga &
Pemuda
Dinas Komunikasi &
Informatika
Inspektorat
Badan Perencanaan &
Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian
Daerah
Badan Pendidikan &
Pelatihan Daerah
Badan Ketahanan Pangan
Daerah
Badan Koordinasi
Promosi & Penanaman
Modal Daerah
Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Bakesbangpolinmasda
Badan Pemberdayaan
Perempuan & KB
Badan Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemerintahan Daerah
Satuan Polisi Pamong
Praja
Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu
Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Badan Koordinasi
Pemerintahan &
Pembangunan Wilayah I
Badan Koordinasi
Pemerintahan &
Pembangunan Wilayah II
Kantor Perwakilan
Pemerintah Provinsi
Badan Koordinasi
Pemerintahan &
Pembangunan Wilayah III
Badan Koordinasi
Pemerintahan &
Pembangunan Wilayah IV
Sekretariat KPID
Badan Narkotika Provinsi
Rumah Sakit Jiwa
Provinsi
RSUD Al Ihsan
Rumah Sakit Paru
Provinsi
Korpri Provinsi
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
9
10. Pemberian Nomor Registrasi
(Gradasi : Langsung , Baru Kemudian, Tidak Pernah Memberi)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010)
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi &
UMKM
Dinas Pendapatan
Daerah
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi
Dinas Perhubungan
Dinas Pariwisata &
Kebudayaan
Dinas Bina Marga
Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dinas Permukiman &
Perumahan
Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral
Dinas Perindustrian &
Perdagangan
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan
Dinas Peternakan
Dinas Perikanan &
Kelautan
Dinas Kehutanan
Dinas Perkebunan
Dinas Olah Raga &
Pemuda
Dinas Komunikasi &
Informatika
Inspektorat
Badan Perencanaan &
Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian
Daerah
Badan Pendidikan &
Pelatihan Daerah
Badan Ketahanan Pangan
Daerah
Badan Koordinasi
Promosi & Penanaman
Modal Daerah
Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Bakesbangpolinmasda
Badan Pemberdayaan
Perempuan & KB
Badan Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemerintahan Daerah
Satuan Polisi Pamong
Praja
Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu
Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Sekretariat KPID
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
10
11. Tanggapan Permohonan (1)
(Terang : positif, Kuning : negatif, Gelap : tidak menanggapi)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (SK Gubernur Jawa Barat No 489/Kep.487-Diskominfo/2010)
Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi &
UMKM
Dinas Pendapatan
Daerah
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi
Dinas Perhubungan
Dinas Pariwisata &
Kebudayaan
Dinas Bina Marga
Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dinas Permukiman &
Perumahan
Dinas Energi & Sumber
Daya Mineral
Dinas Perindustrian &
Perdagangan
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan
Dinas Peternakan
Dinas Perikanan &
Kelautan
Dinas Kehutanan
Dinas Perkebunan
Dinas Olah Raga &
Pemuda
Dinas Komunikasi &
Informatika
Inspektorat
Badan Perencanaan &
Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian
Daerah
Badan Pendidikan &
Pelatihan Daerah
Badan Ketahanan Pangan
Daerah
Badan Koordinasi
Promosi & Penanaman
Modal Daerah
Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Bakesbangpolinmasda
Badan Pemberdayaan
Perempuan & KB
Badan Pemberdayaan
Masyarakat &
Pemerintahan Daerah
Satuan Polisi Pamong
Praja
Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu
Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Sekretariat KPID
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
11
12. Tanggapan Permohonan (2)
• Badan Publik yang menanggapi bernada ‘positif’
meminta profil Perkumpulan INISIATIF
• Badan Publik yang menanggapi bernada ‘negatif’ :
– Dinas Koperasi & UMKM, Inspektorat, Satpol PP meminta
Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpolinmasda Jabar
sebagai prasyarat.
– Sekretariat Daerah mengalihkan ke Bappeda dan Biro
Administrasi Pembangunan. Tidak jelas informasi publik
apa ke siapa.
• Semua Badan Publik yang menanggapi tidak mau tegas
menerima atau menolak permohonan informasi publik
(lihat pasal 22 ayat 7 UU No.14 Tahun 2008).
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
12
13. Pengajuan Keberatan & Tanggapannya
No.
Badan Publik Tujuan
Tanggapan
1
Dinas Komunikasi & Informatika
‘Ditolak’
2
Sekretariat DPRD
‘Diterima’
3
Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Pemerintahan Daerah
‘Diterima’
4
Dinas Kesehatan
‘Ditolak’
5
Dinas Pendidikan
Tak Menanggapi
6
Badan Perencanaan & Pembangunan
Daerah
Tak Menanggapi
7
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Tak Menanggapi
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
13
14. Tanggapan Keberatan
• Diskominfo dan Dinkes :
– Untuk informasi publik DPA dan DPPA harus
melibatkan Biro Keuangan dan Biro Hukum HAM
Sekda Jawa Barat.
– Tidak menyinggung sama sekali soal informasi
publik : Renstra, Renja, RKA
• Sekwan dan BPMPD :
– Sedang dipersiapkan
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
14
15. Realisasi Pemenuhan
(Per Badan Publik yang Menanggapi)
No.
Badan Publik
Jml.
%
Pemenuh
an
Informasi Publik yang Diberikan
•Dok. Perencanaan :
•Renstra, Renja 2008-2011
•Dok. Penganggaran (format tdk baku) :
•RKA 2008-2011, DPA 2008-2010, DPPA 2008-2010
1
Dinas Perindustrian &
Perdagangan
15
100
2
Dinas Perhubungan
10
67
•Dok. Perencanaan :
•Renstra, Renja 2009, 2011
•Dok. Penganggaran :
•RKA 2008-2011, DPA 2008-2010
3
BKPPMD
5
33
•Dok. Perencanaan :
•Renstra
•Dok. Penganggaran (format tdk baku) :
•Rekapitulasi realisasi DPA 2008, 2009, DPPA 2008, 2009
4
Dinas Perikanan & Kelautan
3
20
Dok. Perencanaan :
•Renja 2008-2010
5
Dinas Komunikasi & Informatika
2
13
Dok. Perencanaan :
•Renstra, Renja 2010
6
BPMPD
2
13
Dok. Perencanaan :
•Renstra, Renja 2011
7
Sekretariat KPID
1
7
Dok. Perencanaan :
•Renstra
8
Sekretariat DPRD
1
7
Dok. Perencanaan :
•Renstra
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
15
16. Realisasi Pemenuhan
(Per Jenis Informasi Publik)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9/28/2011
88%
34%
25%
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
33%
21%
16
18. Permohonan via web
• Jenis Informasi Publik :
– Perda APBD Jabar 2011 + lampirannya
– Pergub Penjabaran APBD Jabar 2011 +
lampirannya
• Waktu : 26 April 2011
• Nomor Tiket : 065a3b85
• Web :
http://infopublik.jabarprov.go.id/index.php/w
elcome/info_request
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
18
19. Simpulan
• Badan Publik di Pemerintah Provinsi Jawa
Barat belum siap memberikan pelayanan
informasi publik.
• Kapan agak siap ?
• Kapan hampir siap ?
• Tidak akan pernah siap = pemerintahan
tertutup ?
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
19
20. Penilaian Diri Badan Publik
• Kegiatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp
1.124.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, terlatihnya para Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta
terseleksinya 15 orang calon anggota Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat.
Sumber : LKPj Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran
2010 hal IV-110
9/28/2011
Diskusi Memperingati Right to Know Day di
Komisi Informasi Daerah Jabar
20