Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
2023.05.14_PRODESKEL_KAB. KULON PROGO_DIY.pptx
1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023
PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2007
Disampaikan pada Kegiatan Rapat Prodeskel Kutai Timur
Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi
Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan
Evaluasi Perkembangan Desa
2. STRUKTUR PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2007
1
DEFINISI DAN URGENSITAS PROFIL DESA DAN KELURAHAN
2
INDIKATOR PROFIL DESA DAN KELURAHAN
3
DATA DASAR KELUARGA (DDK)
4
POTENSI DESA/KELURAHAN
5
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
6
PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
7
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDANAAN
PROGRESS PENYEMPURNAAN REGULASI DAN SISTEM
INFORMASI PRODESKEL
8
SISTEM INFORMASI PRODESKEL DAN PROGRESS INPUT DATA
OUTLINE PEMAPARAN
3. KETENTUAN UMUM
PASAL 1
GAMBARAN UMUM PROFIL DESA DAN KELURAHAN
PASAL 2
DATA DASAR KELUARGA (DDK)
PASAL 3 - 4
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
PASAL 5 - 14
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
PASAL 15 - 23
PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
PASAL 24 - 40
PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
PASAL 41 - 42
PELAPORAN
PASAL 43 - 47
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PASAL 48 - 52
PENDANAAN
PASAL 53
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 54
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 55 - 56
STRUKTUR PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN
2007
4. STRUKTUR PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN
2007
LAMPIRAN I
DATA DASAR
KELUARGA
(DDK)
Form 001
LAMPIRAN II
POTENSI
DESA/KELURAHAN
Form 002
LAMPIRAN III
TINGKAT
PERKEMBANGAN
DESA/KELURAHAN
Form 003
LAMPIRAN IV
PANDUAN TEKNIS
PENGOLAHAN DATA
PRODESKEL
LAMPIRAN V
FORMAT LAPORAN
PRODESKEL
TINGKAT
DESA/KELURAHAN
5. GAMBARAN MENYELURUH TENTANG KARAKTER DESA DAN KELURAHAN,
meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Sumber Daya Alam, Kelembagaan, Sumber Daya
Manusia, Prasarana/Sarana serta Perkembangan Kemajuan dan Permasalahan yang
dihadapi Desa dan Kelurahan.
DEFINISI
PROFIL DESA
DAN KELURAHAN
URGENSITAS
PROFIL
DESA
DAN
KELURAHAN
MENUNJUKAN KINERJA DAN
DASAR PROGRAM
PEMBANGUNAN, SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DASAR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN PADA
SETIAP TINGKATAN
PEMERINTAH
SEBAGAI ACUAN DALAM
MENGALOKASIKAN ANGGARAN
PROGRAM SECARA EFEKTIF
DAN EFISIEN
DEFINISI DAN URGENSITAS PRODESKEL
6. DAFTAR
ISIAN
PROFIL
DESA DAN
KELURAHAN
Total Daftar Isian Prodeskel yang
terdapat pada Lampiran I, II, III
Permendagri Nomor 12 Tahun 2007:
3.760 DAFTAR ISIAN
DATA DASAR KELUARGA
765 DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA/KELURAHAN
2.037 DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN
958 DAFTAR ISIAN
DAFTAR ISIAN PRODESKEL
7. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DATA DASAR KELUARGA
(DDK)
PERKEMBANGAN KESEHATAN
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
PARTISIPASI ANGGOTA KELUARGA DALAM PROSES
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
BERBAGAI PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERKEMBANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI LINGKUNGANNYA
PENGUASAAN ASET EKONOMI DAN SOSIAL KELUARGA
DAFTAR ISIAN PRODESKEL
8. SUMBER DAYA ALAM
1. POTENSI UMUM
2. PERTANIAN
3. PERKEBUNAN
4. PETERNAKAN
5. PERIKANAN
6. BAHAN GALIAN
7. SUMBER DAYA AIR
8. KUALITAS LINGKUNGAN
9. RUANG PUBLIK/TAMAN
10. WISATA
SUMBER DAYA MANUSIA SUMBER DAYA KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA
1. JUMLAH PENDUDUK
2. USIA
3. PENDIDIKAN
4. MATA PENCAHARIAN POKOK
5. AGAMA & ALIRAN KEPERCAYAAN
6. KEWARGANEGARAAN
7. ETNIS/SUKU BANGSA
8. CACAT FISIK DAN MENTAL
9. TENAGA KERJA
1. LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN
2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN KELURAHAN
3. LEMBAGA SOSIAL
KEMASYARAKATAN
4. ORGANISASI PROFESI
5. PARTAI POLITIK
6. LEMBAGA PEREKONOMIAN
7. LEMBAGA PENDIDIKAN
8. LEMBAGA ADAT
9. LEMBAGA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
1. TRANSPORTASI
2. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. AIR BERSIH DAN SANITASI
4. KONDISI IRIGASI
5. PEMERINTAHAN
6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
7. PERIBADATAN
8. OLAHRAGA
9. KESEHATAN
10. PENDIDIKAN
11. ENERGI DAN PENERANGAN
12. HIBURAN DAN WISATA
13. KEBERSIHAN
POTENSI DESA/KELURAHAN
DAFTAR ISIAN PRODESKEL
10. PENYUSUNAN DATA PRODESKEL
PENYIAPAN
INSTRUMEN
PENGUMPULAN DATA
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA
PRODESKEL
PENGUMPULAN
DATA PRODESKEL
PENGOLAHAN
DATA PRODESKEL
PUBLIKASI
DATA PRODESKEL
Kelompok Kerja (Pokja) Prodeskel dibentuk pada tingkat Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi.
Pengumpulan data berdasarkan Lampiran I, II, dan III Permendagri
12 Tahun 2007, melalui data Primer maupun Sekunder.
Pengolahan Data Prodeskel yang meliputi DDK, Potensi Desa/Kelurahan,
dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan melalui Software, Hardware,
dan Brainware.
Pelaksanaan Publikasi data Prodeskel dapat dilaksanakan melalui Surat
Dinas, Publikasi Media Cetak/Elektronik, dan sebagainya, serta dilakukan
oleh masing-masing Pokja setiap tingkatan pemerintah.
Dilakukan oleh Desa/Kelurahan untuk mempersiapkan form DDK, Potensi
Desa/Kelurahan, dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.
11. KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
DESA/KELURAHAN
DITETAPKAN OLEH:
KEPUTUSAN KEPALA
DESA/LURAH
PENANGGUNGJAWAB:
KEPALA DESA/LURAH
KETUA DIJABAT:
SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
ANGGOTA:
PERANGKAT DESA/KELURAHAN,
KEPALA DUSUN/LINGKUNGAN,
PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN PARA
KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SERTA APARAT
PERANGKAT DAERAH YANG ADA
DI DESA/KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
DITETAPKAN OLEH:
KEPUTUSAN CAMAT
PENANGGUNGJAWAB:
CAMAT
KETUA DIJABAT:
SEKRETARIS KECAMATAN
ANGGOTA:
UNSUR APARAT PERANGKAT
KECAMATAN DAN DAERAH YANG
ADA DI TINGKAT KECAMATAN
DITETAPKAN OLEH:
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
PENANGGUNGJAWAB:
DINAS PMD KAB/KOTA
KETUA DIJABAT:
KEPALA BIDANG YANG
MENANGANI PRODESKEL
ANGGOTA:
PERWAKILAN UNIT KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
(SEBUTAN LAIN) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
DITETAPKAN OLEH:
KEPUTUSAN GUBERNUR
PENANGGUNGJAWAB:
DINAS PMD PROVINSI
KETUA DIJABAT:
KEPALA BIDANG YANG
MENANGANI PRODESKEL
ANGGOTA:
PERWAKILAN UNIT KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
(SEBUTAN LAIN) TINGKAT
PROVINSI
PENYUSUNAN DATA PRODESKEL
12. MENGETAHUI KARAKTERISTIK POTENSI
SDA, SDM, KELEMBAGAAN, SARANA-PRASARANA, EKONOMI,
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN LAIN SEBAGAINYA
MENGUKUR KECEPATAN PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI DAMPAK SINERGITAS
POTENSI SDM, SDA DAN LAIN SEBAGAINYA SETIAP TAHUN
MENGUKUR STATUS DAN KATEGORI TINGKAT
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(SWADAYA, SWAKARYA, SWASEMBADA)
MENJADI INPUT STRATEGIS
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN,
DAERAH, MAUPUN PUSAT
MENJADI PEDOMAN DALAM PENENTUAN ARAH
PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
SESUAI DENGAN TIPOLOGI, POTENSI, DAN
PERKEMBANGAN MASYARAKAT
KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI
DAN SIMPLIFIKASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DI DESA/KELURAHAN
MENJADI ALAT DETEKSI PERMASALAHAN
YANG MENGHAMBAT LAJU PERKEMBANGAN
KEMAJUAN MASYARAKAT
PENENTUAN LOKASI SASARAN BERBAGAI
PROGRAM PEMERINTAH BAIK TINGKAT PUSAT
MAUPUN DAERAH
Menentukan Jumlah
SOTK Perangkat Desa
(Permendagri No. 84 Tahun 2016
tentang SOTK Pemerintah Desa)
Syarat Mengikuti Lomba
Desa dan Kelurahan
(Permendagri No. 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan)
PENDAYAGUNAAN DATA PRODESKEL
13. WAJIB MEMBINA DAN
MENGAWASI TEKNIS
PELAKSANAAN
PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, ANALISIS,
PUBLIKASI DAN
PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN
KELURAHAN
KECAMATAN
WAJIB MEMBINA DAN
MENGAWASI TEKNIS
PELAKSANAAN
PENGUMPULAN,
PENGOLAHAN, ANALISIS,
PUBLIKASI DAN
PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN
KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA
WAJIB MEMBINA
PENYELENGGARAAN
PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN
KELURAHAN
PROVINSI
WAJIB MEMBINA
PENYELENGGARAAN
PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN DATA
PROFIL DESA DAN
KELURAHAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
14. anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
anggaran pendapatan dan belanja desa;
bantuan luar negeri; dan
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PENDANAAN
16. 1996 2003 2007 2013
Kepmendagri
Nomor 25 Tahun 1996
tentang Data Dasar Profil
Desa dan Kelurahan
Surat Mendagri
Nomor 414.317/PMD
tentang Sistem Pendataan
Profil Desa dan Kelurahan
Permendagri
Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan
dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan
Penyusunan dan
Pendayagunaan Profil Desa
dan Kelurahan berbasis
Sistem Informasi
Prodeskel
HISTORICAL SISTEM INFORMASI PRODESKEL
17. Sebuah perangkat lunak
(Software) berbasis web secara
online yang berfungsi sebagai
gudang data (Data Warehouse)
Desa dan Kelurahan seluruh
Indonesia yang melibatkan
pengguna (user) dari tingkat
Desa/Kelurahan s.d. Nasional.
VISI
SISTEM INFORMASI PRODESKEL
TERSUSUNNYA PUSAT DATA DESA
DAN KELURAHAN DI INDONESIA
YANG TERINTEGRASI DAN
BERKELANJUTAN
APLIKASI PRODESKEL
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
SISTEM INFORMASI PRODESKEL
18. DATA
SEKUNDE
R
DATA
PRIMER
Menggunakan data yang telah
dikumpulkan oleh instansi yang dapat
dipercaya
Data Langsung diambil oleh
langsung ke lapangan oleh petugas
pendata/pencacah yang tergabung dalam
kelompok kerja.
PENGUMPULAN DATA PRODESKEL
19. LAMPIRA
N IV
PERMENDAGRI
I 12/2007
Panduan Teknis
Pengolahan
Data Prodeskel
PROSES PENILAIAN (SCORING) TERHADAP DATA
DILAKUKAN SETIAP HARI (PUKUL: 00.00 S.D. 02.00
WIB) OLEH SISTEM SECARA OTOMATIS
PENILAIAN BERDASARKAN DATA INPUT TERAKHIR
YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS ENTRY DATA
INPUT DATA DILAKUKAN SEBELUM 30 DESEMBER
TAHUN BERJALAN (PENILAIAN HANYA DILAKUKAN
PADA TAHUN BERJALAN)
SISTEM TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN PADA DATA
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Pastikan semua
data tercukupi,
sehingga
penilaian akan
mendekati hasil
yang sesuai
dengan kondisi di
Desa/Kelurahan
“
”
MEKANISME PENGOLAHAN DATA PRODESKEL
20. POTENSI
DESA/KELURAHAN
LAMPIRAN IV
HASIL PENGOLAHAN DATA PRODESKEL
TIPOLOGI
PERSAWAHAN
PERLADANGAN
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
NELAYAN
POTENSI TINGGI (>80%)
SEDANG (60%-80%)
RENDAH (<60%)
SANGAT POTENSIAL (>80%)
POTENSIAL DIKEMBANGKAN (70%-80%)
CUKUP POTENSIAL (60%-70%)
KURANG POTENSIAL (<60%)
POTENSI UMUM POTENSI PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN/GALIAN
KERAJINAN DAN INDUSTRI KECIL
INDUSTRI SEDANG DAN BESAR
JASA DAN PERDAGANGAN
21. HASIL PENGOLAHAN DATA PRODESKEL
TINGKAT
PERKEMBANGAN
DESA/KELURAHAN
LAMPIRAN IV
CEPAT BERKEMBANG (>90%)
BERKEMBANG (60%-90%)
LAMBAN BERKEMBANG (30%-60%)
KURANG BERKEMBANG (<30%)
LAJU PERKEMBANGAN
(SETIAP TAHUN)
TINGKAT PERKEMBANGAN
(SETIAP 5 TAHUN)
SWASEMBADA (>80%)
SWAKARYA (60%-80%)
SWADAYA (<60%)
STATUS KEMAJUAN
(SETIAP 5 TAHUN)
MULA
MADYA
LANJUT
MULA
MADYA
LANJUT
MULA
MADYA
LANJUT
SWASEMBADA
SWADAYA SWAKARYA
22. LAMPIRAN V
FORMAT LAPORAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
WEBSITE PRODESKEL
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
WEBSITE DESA/KELURAHAN/SUPRA
DESA
MEDIA PUBLIKASI LAINNYA
PUBLIKASI DATA PRODESKEL
23. BELUM SELURUH PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN
DANA UNTUK KEGIATAN PRODESKEL
MUTASI PEGAWAI/PERANGKAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP PELAKSANAAN PRODESKEL
KAPABILITAS DAN KOMPETENSI SDM YANG KURANG MERATA
DIBERBAGAI DAERAH
KETERBATASAN JARINGAN INTERNET DI DAERAH BAIK DI
DESA MAUPUN KELURAHAN
PERMASALAHAN LAINNYA YANG MELIPUTI TEKNIS PENDATAAN
MAUPUN PENGOLAHAN DATA PADA SISTEM
PERMASALAHAN
25. ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
BENGKULU
JAMBI
KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN BABEL
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
DKI JAKARTA
BANTEN
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
NTB
NTT
MALUKU
45,9%
76,8%
90,0%
90,7%
89,3%
98,0%
99,8%
99,7%
62,0%
75,1%
100%
100%
100%
96,2%
100%
99,9%
100%
90,3%
91,0%
99,7%
94,1%
82,6%
40,0%
82,0%
71,4%
81,4%
52,4%
100%
81,6%
41,4%
29,6%
Sumber: prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id, diakses tanggal 12 Mei 2023
MALUKU UTARA 29,5%
PAPUA 3,5%
PAPUA BARAT 4,3%
PROGRES PENGINPUTAN DATA PRODESKEL
PROVINSI SE-INDONESIA (AKUMULATIF)
27. FINALISASI GRAND DESIGN PRODESKEL
REVISI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2007
PENYUSUNAN PEDOMAN PRODESKEL
RE-ENGINEERING SISTEM INFORMASI PRODESKEL
INFORMASI TERKINI TERKAIT PRODESKEL
28. e-prodeskel.kemendagri.go.id
LAUNCHING DASHBOARD E-PRODESKEL
Menyajikan data Desa/Kelurahan yang bersumber dari Prodeskel,
Epdeskel dan data lainnya. Pengumpulan dan pengelolaan data dan
informasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Fitur
integrasi dan validasi data oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.
FITUR UTAMA
Integrasi
Data
Validasi
Data
Kategori
Data
Master
Data
Penyajian
Grafik
Notifikasi
Sistem
INFORMASI TERKINI TERKAIT PRODESKEL
29. KOLABORASI DENGAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH
(INTEROPERABILITAS DATA)
Sinergitas
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi Informatika
Nota Kesepahaman Antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan
Menteri Dalam Negeri Nomor 127/MoU/M.Kominfo/HK.04.02/2021 dan
Nomor 119/1439/SJ tentang Kesinergisan Tugas dan Fungsi antara Kementerian Komunikasi
dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri
TINDAK LANJUT:
Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rangka memperkuat data antar Pemerintah sebagai upaya percepatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi Informatika penguatan
tata kelola Pemerintahan Desa yang serba mudah, cepat, dan terjangkau dengan
berbasis digital untuk mewujudkan desa maju, mandiri dan sejahtera.
INFORMASI TERKINI TERKAIT PRODESKEL
