Setiap Unit Pelayanan Publik DIWAJIBKAN untuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam melakukan kewajiban tersebut. Apabila membutuhkan bantuan atau asistensi dapat langsung menghubungi Pusat INTAN di 021 3868201, atau via email suripto3x@rocketmail.com, suriptox3@gmail.com, suripto@lan.go.id atau HP 0813 8558 6665
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Setiap Unit Pelayanan Publik DIWAJIBKAN untuk melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam melakukan kewajiban tersebut. Apabila membutuhkan bantuan atau asistensi dapat langsung menghubungi Pusat INTAN di 021 3868201, atau via email suripto3x@rocketmail.com, suriptox3@gmail.com, suripto@lan.go.id atau HP 0813 8558 6665
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Dalam edisi ini:
Memperkenalkan mita kita
Keterbukaan Informasi Publik
Keberhasilan baru-baru ini
Dukungan melalui pendidikan
Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
Pemantauan dan Pelaporan Pelanggaran
Daerah-daerah baru
Penelitian SETAPAK
Pada KABAR JKPP 20 ini menyajikan beberapa sumbangan tulisan dari kawan-kawan di Sekretariat Nasional, Mitra
maupun anggota dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberikan catatan kritis setahun Implementasi
Peraturan Bersama 4 Kementerian dan Lembaga di
beberapa daerah yang menjadi fokus perhatiannya.
Siaran Pers "Ketertutupan Informasi Pintu Kebocoran Penerimaaan Sektor Tambang"
oleh PWYP Indonesia dan LePMIL Kendari
28 September 2013
Dalam rangka memperingati "Right to Know Day"
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
This paper examines the gender dimensions of control over customary forests and territories through state policy support, markets, and various forms of coercive power and legitimacy. The involved parties are not limited to state institutions and market actors, but also elites at the community level, and close relatives.
Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan beragam komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spiritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah, dan ekosistem hutan.
This briefing paper outlines six processes and mechanisms that are key components of good forest and land governance in Indonesia. Embedded in Indonesia’s forest and land governance systems, these processes and mechanisms include spatial planning, allocating licenses for land concessions (such as for logging and mining activities, and palm oil and timber plantations), environmental safeguards, budgets for environmental management, monitoring land use and enforcement of relevant laws and regulations.
MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH PENYANDANG HAK, SUBJEK HUKUM, DAN PEMILIK WILAYAH ADATNYA
Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012.
Indonesia has the largest tropical forest in the world, rich forest resources, and biodiversity. For all of this time, the rich and diverse tropical forests have been utilized directly and indirectly, to fulfill the human needs, society and Indonesia as a state. Utilization of Indonesia’s forest, especially to meet the market demand, has caused the loss of total forest cover (deforestation).
In this issue:
Introduction of partners
Freedom of information
Recent successes
Supporting communities
High Conservation Value Forests
Monitoring and reporting violations
Emerging regions
SETAPAK research
Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia dengan lebih dari 136 juta jiwa tinggal di daerah seluas 129.438,28 km2. Dengan luasan hanya sekitar 6 persen dari keseluruhan daratan di Indonesia, Jawa dihuni lebih dari 50 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.
Portret keadaan-hutan-indonesia-2009-2013Aksi SETAPAK
Indonesia memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, kekayaan sumberdaya hutan, serta keanekaragaman hayati yang beragam. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung.
Konflik Agraria Musi Banyuasin: Perlu Penanganan Serius!
Kebijakan investasi melalui penggunaan tanah skala luas menghasilkan ketimpangan penguasaan lahan dan juga menuai konflik agraria dan kemiskinan.
Spatial planning: in whose interests?
Land allocated for industrial forest and land-based industries is larger than the actual size of West Kalimantan.
Kabupaten Konservasi atau Kabupaten Kompensasi?
Dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003, Kapuas Hulu menyatakan diri sebagai Kabupaten Konservasi.
Hutan Mangrove Batu Ampar: Keniscayaan Pengelolaan Kolaboratif. Revitalisasi KKMD dengan pendekatan CBFM sebagai “pintu masuk” dijalankannya kebijakan pengelolaan hutan mangrove secara kolaboratif.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
Ma ta kilas-balik-keterbukaan-informasi-publik-di-aceh
1. Kilas Balik
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ACEH
Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kualitas Keterbukaan Informasi Publik
Sektor Sumber Daya Alam di Aceh
Abdullah Abdul Muthaleb
Masyarakat Transparansi Aceh - MaTA
Disampaikan Pada “Seminar Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia”
Jakarta, 10 Juni 2015
3. Sepuluh SKPA “Paling Terbuka” Tahun 2014
1. Badan Investasi dan Promosi Aceh
2. Dinas Kesehatan Aceh
3. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh
4. Dishubkomintel Aceh
5. Dinas Perkebunan Aceh
6. Dinas Kehutanan Aceh
7. Sekretariat DPRA
8. RSJ Aceh
9. BPM Aceh
10. BKPP Aceh
Terbuka
Seperti
Apa?
Sumber: Komisi Informasi Aceh, 2014
4. 1. Kota Banda Aceh
2. Kota Lhokseumawe
3. Kabupaten Aceh Selatan
4. Kabupaten Bireuen
5. Kabupaten Aceh Singkil
6. Kabupaten Pidie
7. Kabupaten Nagan Raya
8. Kabupaten Aceh Utara
9. Kabupaten Aceh Tengah
10.Kabupaten Bener Meriah
Sepuluh Kab/Kota “Paling Terbuka” Tahun 2014
Terbuka
Seperti
Apa?
Sumber: Komisi Informasi Aceh, 2014
5. Belum Maksimalnya Koordinasi dengan SKPA
• Kesadaran pimpinan rendah
• Hadir sering diwakilkan
• Asumsi PPID belum penting
Pemahaman UU KIP masih sangat rendah di lingkungan SKPA
• Sosialisasi belum maksimal
• Dukungan anggaran masih terbatas
Minimnya SDM
• Kualitas SDM perlu ditingkatkan
• Beberapa SDM yang mahir dimutasi
Fasilitas dan Sarana di SKPA belum memadai
• Belum semua SKPA menyediakan anggaran
Sumber: Makalah Dr. Ir. H. Sanasi, MM [Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Provinsi Aceh]
Disampaikan dalam Diskusi Publik “Catatan Akhir Tahun Keterbukaan Informasi Publik Di Aceh“ Banda Aceh, 22 Desember 2014
1
2
3
4
KONDISI PPID UTAMA PEMERINTAH ACEH
6. Kondisi Sektor Kehutanan dan Tataguna Lahan Kab/Kota di Aceh
1. Rendahnya komitmen politik. SK Pembentukan PPID
2011, tapi sampai 2014 belum berjalan dengan baik.
2. Pemahaman dan kesadaran SKPK tentang UU KIP
masih sangat rendah.
3. Pembentukan PPID, tanpa disertai Peraturan SLIP,
SOP dan DIP.
4. Minimnya dukungan pendanaan untuk upaya
pelembagaan keterbukaan informasi di daerah.
[Catatan Hasil Roadshow Sosialisasi UU KIP Sektor Kehutanan dan Tataguna Lahan di Enam
kabupaten/kota di Aceh - Maret 2015]
8. Respon/Persepsi Badan Publik Atas Permohonan Informasi
1. Dipersepsikan sebagai antek-antek asing.
2. Dianggap menambah beban baru bagi Badan Publik.
3. Dicap sebagai “Penguji” yang mengabaikan
Kapasitas Badan Publik dan mengabaikan
“pertemanan”.
4. Memberikan informasi “memindahkan Kantor
Termohon” ke Kantor Pemohon Informasi.
5. Pemohon atas nama pribadi cenderung lebih sulit
dibandingkan atas nama lembaga.
6. Permohonan informasi oleh Disabilitas lebih
cenderung diabaikan.
Belum sepenuhnya dianggap sebagai HAK PUBLIK
9. Permohonan Informasi terkait Sumber Daya Alam
NO NAMA SKPA KETERANGAN
1 Dinas Keuangan Aceh Respon cepat saat masa Permohonan, semua data yang
dikuasainya diberikan.
2 Dinas Pertambangan dan
Energi Aceh
Respon dengan diskusi yang alot saat Permohonan,
menyerahkan dokumen saat masa Keberatan.
3 Dinas Kehutanan Aceh
Respon atas permohonan terlambat, keberatan diajukan.
Dalam masa Keberatan, diminta untuk berkoordinasi
kembali. Sengketa diajukan, selesai dengan 1 kali
Mediasi
4 Dinas Perkebunan Aceh
Tanpa respon saat masa Permohonan dan masa
Keberatan. Sengketa diajukan, selesai dengan 2 Mediasi.
5 Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu – BP2T
Respon masa keberatan. Inofrmasi diberikan tidak sesuai
permintaan. Sengketa selesai tahap Mediasi.
6 Bapedal Aceh Respon masa keberatan. Informasi diberikan tidak sesuai
permintaan. Sengketa selesai tahap Mediasi.
7 Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kota
Subulussalam
Respon cepat dalam masa permohonan. Ditengarai
karena “pertemanan”.
Informasi yang Diminta:
Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perizinan, dan Dokumen Andal/Amdal.
10. Pemanfaatan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
menjadi pendorong sekaligus modal penting
dalam menjalankan mandat MaTA.
Kajian Kebijakan Analisis Anggaran
Transparansi
dan Anti Korupsi
Kampanye Publik
MONITORING
dan
ADVOKASI
11. 1.Cenderung menjadi pencitraan,
tanpa pembenahan secara
signifikan.
2.Dari 44 SKPA, tidak lebih dari 14 SKPA
yang memiliki DIP.
3.Tidak kurang dari 13 SKPA [30%] sudah
disengketakan ke Komisi Informasi Aceh.
4.Dukungan anggaran untuk pelembagaan
keterbukaan informasi sangat minim.
5.Parlemen “nyaris tidak terdengar” untuk
mendorong penerapan UU KIP di daerah.
6.KIP sektor SDA tidak lebih baik dari
sektor lainnya. Tidak kurang 20%
sengketa informasi terkait sektor ini.
SERUPA TAPI TAK SAMA
“Anugerah Keterbukaan Informasi” Vs “Opini WTP BPK RI”
12. MENATA PERUBAHAN – PEMBELAJARAN DARI DAERAH
Pemerintah Daerah: Perkuat
PPID Utama dan PPID
Pembantu, alokasi anggaran
untuk pelembagaan KIP
Perkuat Komisi
Informasi di Daerah;
kapasitas, dukungan
anggaran dan operasional
sekretariat.
Komisi Informasi Pusat dan KI
Daerah; membangun jaringan
lebih massif dengan OMS,
sekaligus memperkuat subtansi
“Anugerah Keterbukaan
Informasi”.
Organisasi Masyarakat
Sipili: memperluas jaringan
warga untuk mengakses
informasi publik [aspek
supply] -> Pemohon Informasi
yang Cerdas
KIP
Sektor SDA
13. Pengalaman menunjukkan bahwa
perubahan Badan Publik cenderung akan
lebih cepat terjadi bila “digugat”
ke Komisi Informasi.
TERIMA KASIH
Masyarakat Transparansi Aceh [MaTA]
Jln. Kebun Raja No. 27 Gampong Ie Masen Kayee Adang
Ulee Kareng, Banda Aceh
Email : mata_aceh@yahoo.co.id
www.mataaceh.com