Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Paparan blhd banten ketua komisi iv
Similar to Paparan blhd banten ketua komisi iv (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Paparan blhd banten ketua komisi iv
- 1. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN ASPIRASI DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG PERLINDUNGAN dan PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 Pada Acara : FORUM SKPD BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 Anyer, 4 Maret 2015 Disampaikan Oleh : HM. SAYUTI S.Sos I KETUA KOMISI IV DPRD BANTEN 1
- 2. • UUD 1945 • Bab VI : Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), (3) , (7) : “Unsur Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD” • UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) • Bab V Pasal (315) : DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi • UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Bab VIII : Perangkat Daerah Pasal (208) Ayat (1) : Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah atau SKPD 2
- 4. POKOK-POKOK PIKIRAN I. OPTIMALISASI PAD II. REVISI RPJMD 2012-2017 III. REVISI PERDA TATA RUANG 2010 - 2030 IV. REFORMASI BIROKRASI
- 5. 5 TUGAS & FUNGSI KEWENANGAN DPRD BUDGETING Optimalisasi PAD Sumber-Sumber Pendapatan Pemanfaatan Potensi SDA Optimalisasi Infrastruktur Terbangun Perencanaan dan Penganggaran APBD LEGISLASI Revisi RPJMD Basis TRISAKTI dan Prioritas Nawacita Penyesuaian Prioritas Pemb.DaerahKeterpaduan Target Program Pemerintah di Daerah Revisi Target Kinerja Berdasar Tupoksi KelembagaanDinamika dan Aspirasi Masyarakat Revisi Tata Ruang Pra Kondisi dgn Pem Kab/Kota, (Paduserasi Ruang) MOU dgn Kab/Kota Arahan Ruang dr Pem.Pusat Koordinasi Tata Ruang DKI, Jabar, Lampung Dunia Usaha dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Data Spatial Kawasan Ekonomi PENGAWASAN Evaluasi Pelaksanaan APBD Evaluasi PERDA dan Keputusan Kepala Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : UU No 17 Tahun 2014 (MD3) UU No 23 Tahun 2014 (Pemda)
- 6. 6 LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PAD 1. Identifikasi Potensi Alam GEOGRAFI Luas Wilayah 8.651,20 Km2 (UU No. 23 Tahun 2000) Pembagian Wilayah Administra si • 4 Kabupaten dan 4 kota • 155 Kecamatan • 278 Kel. & 1.273 Desa • 1.551 Desa/Kel Letak Wilayah 1050 01’11” - 1060 07’’12” BT 050 07’50” - 07001’01” LS Batas Wilayah Utara : Laut Jawa Timur : DKI Jakarta & Jabar Selatan : Samudera Hindia Barat : Selat Sunda Panjang Pantai : 517,42 Km Jumlah Pulau Kecil : 61 pulau DEMOGRAFI WILAYAH ADMINISTRASI Jumlah Penduduk 2012 : 11.248.947 Jiwa (BPS) 1. Kab. Lebak 5. Kota Tangerang LPP 2000- 2010 : 2,16 % 2. Kab. Pandeglan g 6. Kota Cilegon Kepadatan Penduduk : 1.300 jiwa/ Km² 3. Kab. Serang 7. Kota Serang 4. Kab. Tangerang 8. Kota Tangsel
- 7. Cibaliung Malingping Bayah Gn Kencana Cipanas Panimbang Labuan Pasauran Anyer Saketi Pontang Merak Terate/Bojonegara Dadap Ciruas Maja / Kota Kekerabatan 2. Identifikasi Infrastruktur Buatan
- 8. BANDARA UDARA PELABUHAN LAUT / DERMAGA BANDARA SOEKARNO – HATTA : Pengembangan Bandara Soekarno Hatta dari ± 1.800 ha menjadi ± 2.400 ha untuk Runway dan Terminal BANDARA CURUG : Pengembangan fungsi sebagai Pusat Pendidikan Penerbang dan bandara yang melayani ‘General Aviation’ dan Pusat Perawatan Pesawat Terbang. PELABUHAN BINUANGEUN : Peningkatan Fasilitasi dan Prasarana Penampungan Ikan BANDARA TANJUNG LESUNG (BANTEN SELATAN) : Pembangunan Bandara baru untuk mendukung pariwisata sekaligus untuk evakuasi bencana PELABUHAN INTERNASIONAL HUB BOJONEGARA : Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Inti Pelabuhan (500 Ha) 2. Identifikasi Infrastruktur Buatan
- 9. 9 LANGKAH-LANGKAH REVISI RPJMD REVISI RPJMD Basis Pembangunan Daerah (TRISAKTI) Kedaulatan Dalam Politik Berdikari dalam Ekonomi Kepribadian dalam Kebudayaan Revisi Target Kinerja Berdasarkan Tupoksi Aspirasi Masyarakat 1. Keterpaduan Arah dan Kebijakan Pusat Daerah : - Mainstreaming TRISAKTI Sebagai Wadah Dalam Menyusun Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah - Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah yang Bersinergi Dengan NAWACITA (9 Prioritas) 2. Revisi Target Kinerja Berdasarkan Tupoksi : - Capaian Target Program pada Masing2 Kelembagaan - Menyusun Target Kinerja Program Berdasarkan NAWACITA pada Masing2 Kelembagaan 3. Aspirasi Masyarakat : - Memaksimalkan Hasil Reses Anggota DPRD Dalam Penyusunan Jaring Aspirasi Masyarakat ke Dalam RKPD - Mengemas Program Kebutuhan Masyarakat Dengan Kemampuan Keuangan Pembangunan
- 10. 10 LANGKAH-LANGKAH MEREVISI RTRW 1. Membangun Keterpaduan Ruang dengan Pemerintah Kab/Kota : - Raker Bidang / SKPD Provinsi Dengan Kab/Kota - MOU Bersama Tentang Fakta dan Rencana Ruang 2. Memperhatikan Arahan Ruang Nasional : - Pengembangan Ruang Kawasan Ekonomi / Khusus / Pariwisata dsb - Arahan Ruang Wilayah Banten Dalam Skala Ekonomi dan Pertahanan Nasional - Arahan Ruang Wilayah Banten Dalam Mendukung Ibu Kota Negara 3. Keterpaduan Ruang Dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat : - Kepemilikan Tanah dan Bangunan Oleh Masyarakat / Dunia Usaha - Kelonggaran Ruang Untuk Aktivitas Dunia Usaha - Evaluasi Pemanfaatan Ruang Dunia Usaha DALAM MEREVISI TATA RUANG HENDAKNYA DIPAHAMI BAHWA KEGIATAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK REVITALISASI RUANG BUKAN MEREVISI BUKU RTRW SEHINGGA ADA LANGKAH-LANGKAH PRA KONDISI DENGAN KAB/KOTA REVISI RTRW Keterpaduan Ruang Dengan Pem.Kab/Kota Arahan Ruang Nasional Keterpaduan Ruang Dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat
- 11. SLHD Status lingkungan hidup merupakan salah satu jenis informasi yang wajib diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga daerah sesuai dengan kewenangannya menjadi sumber data utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. TUJUAN 1. Memberikan arahan tentang cara penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Adanya keseragaman SLHD Provinsi maupun SLHD Kabupaten/Kota. 3. Memperjelas informasi yang diperlukan dalam penyusunannya RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Kualitas lingkungan hidup berdasarkan media air, udara, dan lahan 2. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati 3. Kualitas penduduk dan sosial ekonomi
- 12. STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) LATAR BELAKANG Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (the United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informative. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
- 13. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non- pemerintah, serta pengambil keputusan; Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan indeks lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional; Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang; Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standard dan target lingkungan; Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis; Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa; Mengidentifikasi adanya jeda (gap) pengetahuan tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan, serta merekomendasikan strategi penelitian dan pemantauan untuk mengisi jeda tersebut; serta Membantu pengambil keputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan, serta untuk memenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan MANFAAT PELAPORAN SLHD
- 14. PENGGUNA POTENSIAL SLHD Berikut ini adalah daftar beberapa pengguna potensial tersebut: 1. Masyarakat umum, termasuk juga beberapa kelompok masyarakat dengan kepentingan tertentu; 2. Sekolah, pada tingkat dasar, menengah, serta tingkat lanjut; 3. Kelompok industri; 4. Pengambil keputusan pemerintahan; 5. Perencana dan pengelola sumber daya alam; 6. Media cetak dan elektronik; serta 7. Lembaga internasional.
- 15. 15 Prioritas Penanganan 2016 berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi Banten Water Front City KSE Bojonegara Kota Kekerabatan Maja Kawasan AKARSARI Tanjung Lesung Water Front City Sport City Kawasan Cibaliung Kawasan Malingping KP3B KSE Cilegon PLTU Suralaya PLTU Lontar Kawasan Baduy PLTU Labuan PLT Panas Bumi Gn. Karang Waduk Karian DAS Cidanau Waduk Sindang Heula Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung LH Kawasan Bayah Kawasan Teluk Naga Bandara Panimbang Bandara Soetta Rencana TPSA Regional Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Sosial Budaya Banten Lama
- 16. Renja 2016 harus memperhatikan rancangan isu-isu strategis dan prioritas Pembangunan 2016 Membuat untuk Renja 2016 berdasarkan urutan prioritas SKPD Penyusunan Renja 2016 harus sudah mempertimbangkan dokumen perencanaan, ketersediaan lahan, kendala/permasalahan program/kegiatan TA 2014 Penyusunan Renja 2016 harus sudah mempertimbangkan kendala/permasalahan program/kegiatan TA 2014 Penyusunan Renja Berdasarkan Kewenangan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2014 Penyusunan Renja 2016
- 17. Visi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten Visi adalah pandangan atau wawasan jauh ke depan, merupakan arah kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam mewujudkan tahapan pencapaian tujuan secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Provinsi Banten serta mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2007 Pasal 5 ayat (1), maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pengampu kepentingan (stakeholders) agar Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki pandangan ke depan secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif, maka dirumuskan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut :
- 18. “BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN BERWAWASAN LINGKUNGAN” Pada visi BLHD Provinsi Banten 2012-2017 terdapat kata kunci utama yakni berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi batas ambang baku mutu lingkungan.
- 19. Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten Sementara itu, Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dan upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi pertama Pembangunan Provinsi Banten 2012 –2017 sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012 –2017 adalah “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah
- 20. dengan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Pernyataan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Pernyataan misi BLHD Provinsi Banten yang dirumuskan, juga sekaligus mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya, dan hal yang sangat penting untuk mengarahkan organisasi agar eksis dan dapat mengikuti perkembangan lingkungan eksternal, global dan semangat otonomi daerah, serta harus senantiasa berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas secara umumnya melalui kaidah-kaidah utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka BLHD Propinsi Banten memiliki misi : Meningkatkan penataan lingkungan yang berkelanjutan. Meningkatkan pengendalian pencemarandan pemulihan lingkungan hidup serta adaptasi perubahan iklim. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. MeningkatkanKapasitas SDM, Kelembagaan dan Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup. MeningkatkanPembinaan dan Penaatan Hukum Lingkungan
- 21. LANGKAH-LANGKAH YANG DISIAPKAN EKSEKUTIF DALAM PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI 1. Evaluasi Kelembagaan 2. Evaluasi Kualitas & Jumlah Pegawai 3. Beban Kerja Sesuai Tupoksi 4. Pemetaan SDM 5. Penempatan Pegawai
- 22. PERLUNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN 22