KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKMuhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Ada beberapa jenis kementerian berdasarkan koordinasi tugasnya, seperti kementerian koordinator bidang politik, ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman. Dokumen juga menjelaskan beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di bawah koordinasi kementerian tertentu.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Seng (Zn) adalah logam transisi pertama golongan 12 periode 4 dengan nomor atom 30. Ia berwarna abu-abu muda kebiruan, titik lebur 419,53°C dan titik didih 907°C. Seng umumnya ditemukan dalam bentuk sulfida dan karbonat di alam. Ia bersifat diamagnetik dan cukup reaktif, dapat digunakan sebagai pelapis baja anti karat maupun bahan paduan.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKMuhamad Yogi
Dokumen tersebut membahas tentang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Ada beberapa jenis kementerian berdasarkan koordinasi tugasnya, seperti kementerian koordinator bidang politik, ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman. Dokumen juga menjelaskan beberapa contoh lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di bawah koordinasi kementerian tertentu.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Seng (Zn) adalah logam transisi pertama golongan 12 periode 4 dengan nomor atom 30. Ia berwarna abu-abu muda kebiruan, titik lebur 419,53°C dan titik didih 907°C. Seng umumnya ditemukan dalam bentuk sulfida dan karbonat di alam. Ia bersifat diamagnetik dan cukup reaktif, dapat digunakan sebagai pelapis baja anti karat maupun bahan paduan.
Presentasi ini membahas tentang unsur kimia mangan, termasuk sejarah penemuan, sifat fisika dan kimia, keberadaan, senyawa, kegunaan, dan aplikasi di laboratorium. Unsur ini pertama kali diisolasi pada tahun 1774 dan memiliki bilangan oksidasi antara +2 hingga +7. Mangan digunakan dalam industri baja, pigmen, dan baterai. Senyawanya seperti MnO, MnO2, dan KMnO4 memiliki berbagai a
1. Beberapa jenis garam dapat mengalami reaksi hidrolisis jika larut dalam air, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, serta asam dan basa lemah.
2. Reaksi hidrolisis menghasilkan ion H+ atau OH- yang menentukan sifat asam atau basa larutan.
3. Garam yang berasal dari asam dan basa kuat tidak mengalami reaksi hidrolisis
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
Smart Kampung membahas berbagai aspek yang perlu dikembangkan untuk menciptakan kampung pintar, seperti sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, ekonomi, kesehatan, layanan, tanggap darurat, dan data. Beberapa program yang dicanangkan antara lain pendidikan nonformal bagi masyarakat, penyediaan sarana TIK, peningkatan layanan masyarakat, dan pengembangan pariwisata.
Buku ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas IX berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya dan masih perlu revisi lebih lanjut untuk penyempurnaan.
Makalah Unsur - unsur Transisi Periode ke 4noussevarenna
Unsur transisi periode keempat memiliki sifat magnetik, warna ion, dan kemampuan membentuk senyawa kompleks karena elektron valensinya pada subkulit 3d yang belum terisi penuh. Unsur-unsur ini terdapat dalam berbagai mineral alam dan memiliki beragam tingkat oksidasi serta mampu membentuk lapisan oksida di permukaannya.
Dokumen tersebut merupakan draft buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA/MA/SMK kelas X edisi revisi 2015. Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat materi mengenai nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional, dan ancaman terhadap negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa melalui percobaan kimia berdasarkan metode ilmiah. Rumus empiris adalah rumus tersederhana dari senyawa yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusunnya, sedangkan rumus molekul merupakan ungkapan jenis dan jumlah atom dalam satu kesatuan senyawa. Kedua rumus tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi un
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bangsa dan negara, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah kelompok manusia dengan identitas bersama seperti bahasa, sejarah, dan budaya, sedangkan negara adalah wilayah dengan pemerintahan tertentu. Tujuan NKRI adalah melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan. F
Dokumen tersebut membahas tentang kenakalan remaja, termasuk pengertian, penyebab, dan akibat kenakalan remaja. Hasil riset dan observasi lapangan menunjukkan bahwa 35% responden pernah melakukan kenakalan remaja."
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...rizkiwirsa
Makalah ini membahas tentang kemerdekaan beragama dan sistem pertahanan negara di Indonesia. Kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi dan menjamin setiap orang bebas menganut agama apapun. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta di mana seluruh rakyat berperan serta dalam upaya pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian."
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden. RPJMN mencakup strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikator pencapaian. Evaluasi menunjukkan pencapaian tiga agenda pembangunan (aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejah
Presentasi ini membahas tentang unsur kimia mangan, termasuk sejarah penemuan, sifat fisika dan kimia, keberadaan, senyawa, kegunaan, dan aplikasi di laboratorium. Unsur ini pertama kali diisolasi pada tahun 1774 dan memiliki bilangan oksidasi antara +2 hingga +7. Mangan digunakan dalam industri baja, pigmen, dan baterai. Senyawanya seperti MnO, MnO2, dan KMnO4 memiliki berbagai a
1. Beberapa jenis garam dapat mengalami reaksi hidrolisis jika larut dalam air, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, serta asam dan basa lemah.
2. Reaksi hidrolisis menghasilkan ion H+ atau OH- yang menentukan sifat asam atau basa larutan.
3. Garam yang berasal dari asam dan basa kuat tidak mengalami reaksi hidrolisis
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
Smart Kampung membahas berbagai aspek yang perlu dikembangkan untuk menciptakan kampung pintar, seperti sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, ekonomi, kesehatan, layanan, tanggap darurat, dan data. Beberapa program yang dicanangkan antara lain pendidikan nonformal bagi masyarakat, penyediaan sarana TIK, peningkatan layanan masyarakat, dan pengembangan pariwisata.
Buku ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas IX berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya dan masih perlu revisi lebih lanjut untuk penyempurnaan.
Makalah Unsur - unsur Transisi Periode ke 4noussevarenna
Unsur transisi periode keempat memiliki sifat magnetik, warna ion, dan kemampuan membentuk senyawa kompleks karena elektron valensinya pada subkulit 3d yang belum terisi penuh. Unsur-unsur ini terdapat dalam berbagai mineral alam dan memiliki beragam tingkat oksidasi serta mampu membentuk lapisan oksida di permukaannya.
Dokumen tersebut merupakan draft buku pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMA/MA/SMK kelas X edisi revisi 2015. Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan memuat materi mengenai nilai-nilai Pancasila, ketentuan UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, integrasi nasional, dan ancaman terhadap negara.
Dokumen tersebut membahas tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa melalui percobaan kimia berdasarkan metode ilmiah. Rumus empiris adalah rumus tersederhana dari senyawa yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusunnya, sedangkan rumus molekul merupakan ungkapan jenis dan jumlah atom dalam satu kesatuan senyawa. Kedua rumus tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi un
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bangsa dan negara, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah kelompok manusia dengan identitas bersama seperti bahasa, sejarah, dan budaya, sedangkan negara adalah wilayah dengan pemerintahan tertentu. Tujuan NKRI adalah melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan. F
Dokumen tersebut membahas tentang kenakalan remaja, termasuk pengertian, penyebab, dan akibat kenakalan remaja. Hasil riset dan observasi lapangan menunjukkan bahwa 35% responden pernah melakukan kenakalan remaja."
Makalah PPKN tentang KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN SERTA SISTEM PER...rizkiwirsa
Makalah ini membahas tentang kemerdekaan beragama dan sistem pertahanan negara di Indonesia. Kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi dan menjamin setiap orang bebas menganut agama apapun. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta di mana seluruh rakyat berperan serta dalam upaya pertahanan melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian."
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden. RPJMN mencakup strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikator pencapaian. Evaluasi menunjukkan pencapaian tiga agenda pembangunan (aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejah
Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh peningkatan produktivitas di segala bidang. Untuk itu diperlukan daya saing yang tinggi terutama dari sisi kemudahan perizinan maupun sumber daya manusia yang kompetitif.
Peringkat daya saing global (GCI) Indonesia turun dari posisi 45 (2018) ke 50 (2019), karena turunnya skor dari 64,9 (2018) menjadi 64,6 (2019). Salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Meski demikian, kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi daya saing dunia usaha (enterprises) terus meningkat, ditunjukkan oleh naiknya peringkat daya saing IMD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan peningkatan namun masih terdapat tantangan dalam pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antarwilayah, gender, dan individu.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI temanna #LABEDDU
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menetapkan 11 fokus dan 3 strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencegah korupsi di Indonesia dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.
Strategi nasional pencegahan korupsi jangka panjang bertujuan untuk mengubah budaya anti korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pendidikan antikorupsi, dan memperbaiki sistem administrasi pemerintah.
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 dilaksanakan terhadap 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap korupsi. Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal. IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 (naik 0,08 poin dari 2012), yang masih termasuk kategori anti korupsi. Indikator tunggal
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 - Lampiran.pdfanglysae
Peraturan Presiden ini mengatur pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tujuan global, sasaran global, sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan instansi pelaksana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Beberapa tujuan yang diatur antara lain mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, menjamin akses layanan kesehatan dan pendidikan,
Bahan diskusi kajian pada Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Jakarta, 8 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023. Isu-isu strategis global, nasional, dan daerah telah diintegrasikan dalam perumusan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah. Namun, masih ditemukan tantangan dalam mengimplementasikan SDGs
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasionalasholahuddin
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran agenda pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dari perspektif pembangunan daerah. Dokumen ini menjelaskan visi, sasaran pokok, agenda prioritas pembangunan nasional, dan target kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional.
Kinerja Pembangunan Pertanian dan Pangan sd tahun 2018Lestari Moerdijat
Indonesia telah menyelesaikan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masuk pada tahap ke-3 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalan RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) ini menggunakan pendekatan holistik dan sistematik melalui 5 strategi utama untuk mencapai target penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada 2024 dan 6,94% pada 2030. STRANAS PPA akan dilaksanakan secara partisipatif oleh 18 kementerian/lembaga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
STRANAS PPA terdiri dari 5 (lima) strategi yaitu: 1)
Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang
Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3)
Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan
Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi
Pemangku Kepentingan.
MASA DEPAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL
OLEH KELOMPOK EKSTERNAL:
Indra Altarans
Nadia Oktinova
Raditya Eka
Rendi Akbar
Retno Widiastutik
Rosan Cahya Utami
Tiasa Adimagistra
Zaky Yusa
Panduan ini mengatur pelaksanaan pendidikan anti korupsi di madrasah dengan tujuan mendidik siswa untuk memiliki sikap dan perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui penanaman nilai-nilai seperti tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Semua pihak terkait seperti direktorat madrasah dan guru ditugaskan untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi ini.
Sebanyak 1,2 juta karyawan telah di-PHK. Jumlah tersebut akan terus bertambah jika Covid-19 berlangsung lebih lama. Para pekerja informal juga telah lama menganggur akibat aktivitas ekonomi yang menurun. Ketika tak ada kepastian sampai kapan kondisi akan pulih, nasib mereka semakin hari semakin terpuruk.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis masker yang dapat digunakan untuk mencegah virus corona, yaitu masker bedah, masker motor, masker N95, dan masker lainnya seperti N99, N100, P95, dan R. Masker-masker tersebut memiliki kemampuan filter berbeda-beda untuk menyaring partikel virus.
Orang tua, penderita kanker, pasien kemoterapi, penderita HIV/AIDS dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah dua kali lebih beresiko terjangkit Covid-19 serius, sementara anak-anak, remaja, dan orang dewasa cenderung hanya mengalami gejala ringan.
Bekerja dari rumah memiliki fleksibilitas namun juga tantangan jika tidak teratur. Untuk berhasil, perlu menetapkan jadwal kerja, ruang kerja yang terpisah, dan membatasi gangguan dari keluarga dan aktivitas pribadi lainnya."
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dini di Indonesia, yang masih menjadi masalah sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan budaya. Pernikahan dini berdampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan psikologi remaja perempuan.
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPRLestari Moerdijat
Dokumen tersebut membahas konsep omnibus law dan penerapannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang disebutkan adalah definisi dan kelebihan omnibus law, serta perlunya penerapannya dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional.
Bunuh diri adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Pada umumnya bunuh diri dikaitkan dengan gangguan mental, seperti depresi dan penggunaan alkohol. Namun, banyak pula kasus bunuh diri terjadi secara impulsif karena ketidakmampuan seseorang mengatasi tekanan hidup.
Terdapat sekitar 31 juta perempuan muda berusia 16-30 tahun di Indonesia. Kiprah mereka banyak dielu-elukan di masyarakat ketika terkait dengan kreativitas, apalagi dunia mode.
Di tahun 2018, misalnya, industri mode menyumbang US$ 8,2 miliar ke ekonomi Indonesia, dan pengusaha atau pekerja di bidang mode kebanyakan perempuan muda.
Namun, di luar dunia mode, perempuan muda di Indonesia sebenarnya memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat, baik dalam ranah sosial dan politik.
Menopause didefinisikan oleh WHO sebagai penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikular ovarium. Setelah 12 bulan amenorea berturut-turut, periode menstruasi terakhir secara retrospektif ditetapkan sebagai saat menopause
Menopause merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi yang terjadi karena penurunan hormon estrogen yang dihasilkan ovarium. Menopause mulai pada umur yang berbeda umumnya adalah sekitar umur 50 tahun
Bila konflik di Iraq-Suriah ini dapat diakhiri, kepulangan para alumni ke negara masing-masing, terutama ke Indonesia, harus diwaspadai karena dapat membawa amunisi bagi tumbuhnya ideologi dan gerakan jihad baru di negeri ini. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh para veteran perang Afghanistan yang melakukan serangkaian operasi pengeboman terhadap pusat-pusat yang diidentifikasi sebagai musuh Islam, seperti bom Bali I pada tahun 2002. Kondisi semacam ini dikhawatirkan dapat melahirkan gelombang jihadis baru ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan instabilitas keamanan di negara masing-masing, sebuah kondisi yang sudah barang tentu sangat perlu untuk diwaspadai (Ali, 2014).
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai zona seperti industri, pariwisata, dan pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK.
Sampah menjadi masalah besar di berbagai negara. Dokumen ini membandingkan sistem pengelolaan sampah di berbagai negara seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura serta contoh kota Surabaya di Indonesia."
Pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang tahun 2019 naik sebesar 4,01 persen terhadap tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, naik 19,58 persen. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun 18,49 persen.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
Tujuan Global SDGS Ke-16
1. Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
TUJUAN GLOBAL SDGS KE-16 ADALAH MENGUATKAN
MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN
AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN
KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN
INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN
4. 4
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-1 memiliki satu
sasaran nasional RPJMN 2015-2019
yaitu Meningkatnya upaya keberlanjutan
pembangunan sosial yang ditandai
dengan terkendalinya kekerasan
terhadap anak, perkelahian, Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan
meningkatnya keamanan yang tercermin
dalam rendahnya konflik horizontal dan
rendahnya tingkat kriminalitas.
5. 5
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Instansi pelaksananya adalah Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian
Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian
Hukum dan HAM; Komisi Nasional HAM; Kejaksaan
RI; Mahkamah Agung; Komisi Nasional Anti
Kekerasan Perempuan; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. 7
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-2 memiliki
satu sasaran nasional RPJMN
2015-2019 yaitu Menurunnya
prevalensi kekerasan terhadap
anak pada tahun 2019 (tahun
2013: menurun sebesar 38,62%
untuk anak laki-laki dan 20,48%
untuk anak perempuan).
8. 8
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Instansi pelaksananya adalah Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak; Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Kementerian Sosial; Kementerian Luar Negeri;
Kementerian Hukum dan HAM; Komisi
Perlindungan Anak Indonesia; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
10. 10
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-3 memiliki nasionaldua sasaran
RPJMN 2015-2019 yaitu (3.1) Jumlah orang atau
kelompok masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan
non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019;
dengan instansi pelaksana adalah Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian
Hukum dan HAM; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara
Republik Indonesia; Mahkamah Agung; Komisi
Nasional HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan
Perempuan; Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. 11
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(3.2) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat
miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan
pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan
biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan
Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500
perkara dengan instansi pelaksana Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan;
Mahkamah Agung; Kejaksaan RI; Kepolisian Negara
Republik Indonesia; Komisi Nasional HAM; Komisi
Nasional Anti Kekerasan Perempuan; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
13. 13
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-4 memiliki satu sasaran
nasional RPJMN 2015-2019 yaitu
Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi
(IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (tahun
2015 memiliki indeks 3,6); dengan instansi
pelaksana Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan;
Komisi Pemberantasan Korupsi; seluruh
Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. 15
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-5 memiliki nasionallima (5) sasaran
RPJMN 2015-2019 yaitu (5.1) Meningkatnya persentase
opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan
keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga:
95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (tahun
2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%,
Kota:41%); dengan instansi pelaksana Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
Badan Pemeriksa Keuangan; seluruh
Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
16. 16
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(5.2) Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%,
Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (tahun
2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%,
Kabupaten/Kota: 2,38%); dengan instansi
pelaksana Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; seluruh
Kementerian/ Lembaga; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
17. 17
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(5.3) Meningkatnya penggunaan E-
procurement terhadap belanja pengadaan
menjadi 80% pada tahun 2019 (tahun 2013
sebesar 30%); dengan instansi pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan; Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; seluruh Kementerian/Lembaga;
Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
18. 18
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(5.4) Meningkatnya persentase instansi pemerintah
yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik
untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%,
Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun
2019 (tahun 2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA,
Kabupaten/Kota: NA); dengan instansi pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; seluruh
Kementerian/ Lembaga; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
19. 19
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(5.5) Meningkatnya persentase Kepatuhan
pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk
Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi:
100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019;
dengan instansi pelaksana Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian Keuangan; Ombudsman;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi; seluruh
Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. 21
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-6 memiliki lima (5) sasaran
nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (6.1)
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan
DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%);
dengan instansi pelaksana Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kementerian Dalam Negeri; Komisi Pemilihan
Umum; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
22. 22
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(6.2) Meningkatnya keterwakilan perempuan
sebagai pengambil keputusan di lembaga
eksekutif (Eselon I dan II) (tahun 2014: Eselon I
= 20,66% dan Eselon II = 16,39%); dengan
instansi pelaksana Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas; Kementerian Keuangan;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; Kementerian Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan
Kepegawaian Negara; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
23. 23
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(6.3) Meningkatnya Indeks Lembaga
Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019
(tahun 2015 sebesar 66,87); dengan instansi
pelaksana Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri; Komisi
Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilu;
Badan Pusat Statistik; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
24. 24
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(6.4) Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil
menjadi 87 pada tahun 2019 (tahun 2015
sebesar 80,30); dengan instansi pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan; Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam
Negeri; Kementerian Agama; Badan Pusat
Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
25. 25
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(6.5) Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik
menjadi 68 pada tahun 2019 (tahun 2015
sebesar 70,63); dengan instansi pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas; Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri Komisi Pemilihan
Umum; Badan Pengawas Pemilu; Badan
Pusat Statistik; Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
27. 27
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Sasaran global ke-7 memiliki dua sasaran
nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (7.1)
Meningkatnya cakupan pelayanan dasar
kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40%
berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada
tahun 2019; dengan instansi pelaksana
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam
Negeri; Kementerian Kesehatan; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
28. 28
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(7.2) Meningkatnya persentase anak yang
memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada
tahun 2019 (tahun 2015 sebanyak 75%);
dengan instansi pelaksana Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan; Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian
Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
31. 31
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Instansi pelaksananya adalah Kementerian
Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian Keuangan;
Kementerian Hukum dan HAM; Komisi Nasional
HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan
Perempuan; Dewan Pers; Kementerian Sosial;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; Kepolisian Negara Republik
Indonesia; Kejaksaan RI; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
32. 32
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
(8.2) Terukurnya Badan Publik dalam
menjalankan kewajiban sebagaimana
diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,
yang ditunjukkan dengan meningkat-
nya indikator kewajiban mengumum-
kan informasi publik, menyediakan
informasi publik, mengelola dan
mendokumentasikan informasi publik,
serta informasi publik.
33. 33
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Instansi pelaksananya adalah
Kementerian Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas;
Kementerian Keuangan; Kementerian
Komunikasi dan Informatika; Komisi
Informasi Pusat; Kementerian Dalam
Negeri; Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
35. 35
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
Instansi pelaksananya adalah
Kementerian Koordinator Bidang
Politik Hukum dan Keamanan;
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas;
Kementerian Keuangan; Komisi
Informasi Pusat; Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota