Indonesia telah menyelesaikan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masuk pada tahap ke-3 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalan RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024. Badan ini memiliki tugas untuk mengembangkan SDM pertanian yang profesional dan berdaya saing melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Dalam rencana strategisnya, badan ini akan fokus pada tiga program yaitu gerakan peningkatan penyuluhan, dukungan terhadap pengusaha pertanian muda, dan d
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden. RPJMN mencakup strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikator pencapaian. Evaluasi menunjukkan pencapaian tiga agenda pembangunan (aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejah
1. Dokumen membahas evaluasi pencapaian visi dan misi RPJMN 2010-2014 di bidang pendidikan dan reformasi birokrasi.
2. Capaian indikator pendidikan secara kuantitas on track namun belum meningkatkan kualitas, sedangkan reformasi birokrasi perlu upaya lebih keras untuk tercapai.
3. Alokasi anggaran pendidikan besar namun belum optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2019, termasuk sasaran-sasaran makroekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024. Badan ini memiliki tugas untuk mengembangkan SDM pertanian yang profesional dan berdaya saing melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Dalam rencana strategisnya, badan ini akan fokus pada tiga program yaitu gerakan peningkatan penyuluhan, dukungan terhadap pengusaha pertanian muda, dan d
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden. RPJMN mencakup strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikator pencapaian. Evaluasi menunjukkan pencapaian tiga agenda pembangunan (aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejah
1. Dokumen membahas evaluasi pencapaian visi dan misi RPJMN 2010-2014 di bidang pendidikan dan reformasi birokrasi.
2. Capaian indikator pendidikan secara kuantitas on track namun belum meningkatkan kualitas, sedangkan reformasi birokrasi perlu upaya lebih keras untuk tercapai.
3. Alokasi anggaran pendidikan besar namun belum optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas prioritas pembangunan nasional Indonesia untuk tahun 2019, termasuk sasaran-sasaran makroekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman.
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas sasaran ekonomi makro dan target pembangunan Indonesia untuk tahun 2020, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9,5%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia."
Dokumen ini membahas kebijakan pembangunan pertanian Indonesia selama empat tahun terakhir dan masa depannya. Beberapa kebijakan kunci meliputi pengendalian konversi lahan, harga pupuk, dan tarif impor untuk mendukung industri dalam negeri. Visi kedepannya adalah pertanian modern dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tantangan utama adalah menyesuaikan dengan globalisasi serta memenuhi hak-hak
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2020-2024 dengan fokus pada penguatan belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan pengendalian defisit serta rasio utang, serta kerangka makroekonomi dan arah kebijakan makro fiskal untuk tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai ris
Bahan diskusi kajian pada Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Jakarta, 8 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai visi pertanian Kalimantan Selatan yang unggul dan maju pada tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas program subsidi pertanian terpadu di Indonesia sebagai langkah awal menuju swasembada pangan. Program ini menyatukan berbagai instrumen kebijakan subsidi seperti subsidi harga input, modal kerja, dan dukungan harga output dalam satu paket untuk meningkatkan efisiensi dan menargetkan petani secara langsung.
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sementara ini ebagian besar masih bekerja pada sektor domestik, sementara di UAE adalah negara di Timur Tengah yang memberikan harapan besar bagi kita untuk mengirim TKI pada jabatan yang formal pada berbagai perusahaan disektor - sektor ekonomi dengan 5 bidang yang terbesar. konstruksi, retail, hospitality, pariwisata, restaurant dan lain-lainnya.
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
BPTP Sumsel menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2017 untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, efisiensi sumber daya, dan memberikan informasi kinerja. LAKIN ini mencakup rencana dan perjanjian kinerja seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran BPTP Sumsel dalam mendukung pembangunan pertanian di Sumatera Selatan.
Dokumen ini membahas kebijakan pembangunan pertanian Indonesia selama empat tahun terakhir dan masa depannya. Beberapa kebijakan kunci meliputi pengendalian konversi lahan, harga pupuk, dan tarif impor untuk mendukung industri dalam negeri. Visi kedepannya adalah pertanian modern dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tantangan utama adalah menyesuaikan dengan globalisasi serta memenuhi hak-hak
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2020-2024 dengan fokus pada penguatan belanja berkualitas untuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan pengendalian defisit serta rasio utang, serta kerangka makroekonomi dan arah kebijakan makro fiskal untuk tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai ris
Bahan diskusi kajian pada Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Jakarta, 8 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai visi pertanian Kalimantan Selatan yang unggul dan maju pada tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas program subsidi pertanian terpadu di Indonesia sebagai langkah awal menuju swasembada pangan. Program ini menyatukan berbagai instrumen kebijakan subsidi seperti subsidi harga input, modal kerja, dan dukungan harga output dalam satu paket untuk meningkatkan efisiensi dan menargetkan petani secara langsung.
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sementara ini ebagian besar masih bekerja pada sektor domestik, sementara di UAE adalah negara di Timur Tengah yang memberikan harapan besar bagi kita untuk mengirim TKI pada jabatan yang formal pada berbagai perusahaan disektor - sektor ekonomi dengan 5 bidang yang terbesar. konstruksi, retail, hospitality, pariwisata, restaurant dan lain-lainnya.
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, permasalahan, dan tujuannya. Dibahas pula peran berbagai pelaku pembangunan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kerangka good governance.
BPTP Sumsel menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2017 untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, efisiensi sumber daya, dan memberikan informasi kinerja. LAKIN ini mencakup rencana dan perjanjian kinerja seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran BPTP Sumsel dalam mendukung pembangunan pertanian di Sumatera Selatan.
Groedu outlook perekonomian indonesia 2019Frans Royan
Dokumen tersebut membahas outlook perekonomian Indonesia tahun 2019, mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% yang didorong oleh sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, serta tantangan dan peluang ekonomi baik dalam negeri maupun global."
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Similar to Kinerja Pembangunan Pertanian dan Pangan sd tahun 2018 (20)
Sebanyak 1,2 juta karyawan telah di-PHK. Jumlah tersebut akan terus bertambah jika Covid-19 berlangsung lebih lama. Para pekerja informal juga telah lama menganggur akibat aktivitas ekonomi yang menurun. Ketika tak ada kepastian sampai kapan kondisi akan pulih, nasib mereka semakin hari semakin terpuruk.
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis masker yang dapat digunakan untuk mencegah virus corona, yaitu masker bedah, masker motor, masker N95, dan masker lainnya seperti N99, N100, P95, dan R. Masker-masker tersebut memiliki kemampuan filter berbeda-beda untuk menyaring partikel virus.
Orang tua, penderita kanker, pasien kemoterapi, penderita HIV/AIDS dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah dua kali lebih beresiko terjangkit Covid-19 serius, sementara anak-anak, remaja, dan orang dewasa cenderung hanya mengalami gejala ringan.
Bekerja dari rumah memiliki fleksibilitas namun juga tantangan jika tidak teratur. Untuk berhasil, perlu menetapkan jadwal kerja, ruang kerja yang terpisah, dan membatasi gangguan dari keluarga dan aktivitas pribadi lainnya."
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dini di Indonesia, yang masih menjadi masalah sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan budaya. Pernikahan dini berdampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan psikologi remaja perempuan.
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPRLestari Moerdijat
Dokumen tersebut membahas konsep omnibus law dan penerapannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa poin kunci yang disebutkan adalah definisi dan kelebihan omnibus law, serta perlunya penerapannya dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional.
Bunuh diri adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Pada umumnya bunuh diri dikaitkan dengan gangguan mental, seperti depresi dan penggunaan alkohol. Namun, banyak pula kasus bunuh diri terjadi secara impulsif karena ketidakmampuan seseorang mengatasi tekanan hidup.
Terdapat sekitar 31 juta perempuan muda berusia 16-30 tahun di Indonesia. Kiprah mereka banyak dielu-elukan di masyarakat ketika terkait dengan kreativitas, apalagi dunia mode.
Di tahun 2018, misalnya, industri mode menyumbang US$ 8,2 miliar ke ekonomi Indonesia, dan pengusaha atau pekerja di bidang mode kebanyakan perempuan muda.
Namun, di luar dunia mode, perempuan muda di Indonesia sebenarnya memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat, baik dalam ranah sosial dan politik.
Menopause didefinisikan oleh WHO sebagai penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikular ovarium. Setelah 12 bulan amenorea berturut-turut, periode menstruasi terakhir secara retrospektif ditetapkan sebagai saat menopause
Menopause merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi yang terjadi karena penurunan hormon estrogen yang dihasilkan ovarium. Menopause mulai pada umur yang berbeda umumnya adalah sekitar umur 50 tahun
Bila konflik di Iraq-Suriah ini dapat diakhiri, kepulangan para alumni ke negara masing-masing, terutama ke Indonesia, harus diwaspadai karena dapat membawa amunisi bagi tumbuhnya ideologi dan gerakan jihad baru di negeri ini. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh para veteran perang Afghanistan yang melakukan serangkaian operasi pengeboman terhadap pusat-pusat yang diidentifikasi sebagai musuh Islam, seperti bom Bali I pada tahun 2002. Kondisi semacam ini dikhawatirkan dapat melahirkan gelombang jihadis baru ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan instabilitas keamanan di negara masing-masing, sebuah kondisi yang sudah barang tentu sangat perlu untuk diwaspadai (Ali, 2014).
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai zona seperti industri, pariwisata, dan pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan KEK.
Sampah menjadi masalah besar di berbagai negara. Dokumen ini membandingkan sistem pengelolaan sampah di berbagai negara seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura serta contoh kota Surabaya di Indonesia."
Pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang tahun 2019 naik sebesar 4,01 persen terhadap tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, naik 19,58 persen. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun 18,49 persen.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kinerja Pembangunan Pertanian dan Pangan sd tahun 2018
1. Indonesia telah menyelesaikan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masuk pada tahap
ke-3 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan
jangka panjang yang tertuang dalan RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang
maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya,
menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
KINERJAPEMBANGUNANPERTANIAN
DANPANGANSDTAHUN2018
2. 2
Berbagai upaya konkret pelaksanaan
pembangunan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-
2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) telah dilakukan
dan memberikan hasil yang membawa perubahan.
Sebagai bentuk keberlanjutan dari tahap
sebelumnya, maka pelaksanaan pembangunan
pada tahap ke-3 RPJMN (2015-2019), lebih
difokuskan untuk memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan ilmu dan teknologi.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
3. 3
Hal tersebut menjadi landasan bagi
Kementerian Pertanian untuk berkontribusi
dalam mencapai sasaran pembangunan
nasional masa mendatang. Amanat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan menyebutkan, kebutuhan
akan pangan merupakan hak mendasar
bagi setiap penduduk, sehingga
ketersediaan dan keterjangkauan terhadap
pangan yang bermutu dan bergizi
seimbang menjadi sangat fundamental.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
4. 4
Ketersediaan pangan sangat
berpengaruh terhadap ketahanan pangan
suatu bangsa. Suatu negara dikatakan
mempunyai ketahanan pangan yang baik
apabila mampu menyelenggarakan
pasokan pangan yang stabil dan
berkelanjutan bagi seluruh penduduknya
dan masing-masing rumah tangga
mampu memperoleh pangan sesuai
kebutuhannya.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
5. 5
Dengan demikian, ketahanan pangan
merupakan prasyarat bagi suatu bangsa
(tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat
membangun sektor lainnya. Apabila
kebutuhan masyarakat yang paling
mendasar ini belum terpenuhi, maka
akan sangat mudah terjadi kerawanan
sosial dan negara mudah ditekan oleh
kekuatan luar karena ketergantungannya
terhadap pangan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
6. 6
Sesuai Nawa Cita Presiden dan
Wakil Presiden yang telah tertuang
dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi,
sasaran pembangunan pertanian ke
depan adalah untuk mewujudkan
kedaulatan pangan, dimana seluruh
kebutuhan pangan pokok
diupayakan secara optimal untuk
dicukupi dari produksi dalam negeri.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
7. 7
Amanah dari sasaran pembangunan
pertanian tersebut telah ditindaklanjuti
oleh Kementerian Pertanian pada saat
menyusun Rencana Strategis
Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.
Kebijakan pembangunan pertanian
ditetapkan dengan memperhatikan tujuan
nasional dalam mencapai kedaulatan
pangan dan peningkatan agroindustri
yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
8. 8
Lakin Kementerian Pertanian Tahun 2018 disusun
sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian
terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin berisi
laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang
diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke
depan, dalam meningkatkan kinerja Kementerian
Pertanian untuk mewujudkan Renstra Kementerian
Pertanian 2015- 2019.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
9. 9
Sebagai bentuk
pertanggungjawaban Menteri
Pertanian terhadap Perjanjian
Kinerja (PK) yang telah
ditandatangani, diperlukan laporan
tertulis yang baik, transparan, dan
akuntabel. Untuk itu, disusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin)
Kementerian Pertanian Tahun 2018.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
10. 10
Validitas dan reliabilitas data maupun informasi
menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan
Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan
pegawai Kementerian Pertanian juga sangat
menentukan dalam menghasilkan Lakin yang
berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif
dalam meningkatkan kinerja Kementerian
Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat
mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait
dengan kedaulatan pangan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
11. 11
Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja, dari 18 Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS) sebagian
besar atau 14 IKSS sangat berhasil,
sedangkan selebihnya terdiri dari 3
(tiga) IKSS berhasil, dan 1 (satu)
IKSS belum memiliki capaian, yaitu
Nilai Reformasi Birokrasi.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
12. 12
Indikator kinerja yang
masuk kategori sangat
berhasil ada 14 Kinerja
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
13. 13
(1) PDB pertanian sempit
per jumlah tenaga kerja
pertanian mencapai Rp
30,37 juta dari target Rp
26,90 juta;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
14. 14
(2) Indeks Ketahanan
Pangan (The Global Food
Security Index) mencapai
Ranking 65 dari target
Ranking 69;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
15. 15
(3) Pertumbuhan volume
ekspor untuk produk
pertanian nasional
mencapai 261,15% dari
target 8,97%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
16. 16
(4) Penurunan volume
impor untuk produk
pertanian nasional
mencapai 6,13% dari
target 5,02%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
17. 17
(5) Rasio komoditas
ekspor pertanian yang
ditolak negara tujuan
terhadap total komoditas
ekspor pertanian mencapai
0,01% dari target 0,1%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
18. 18
(6) Rata-rata peningkatan
produksi pangan strategis
nasional mencapai 12,18%
dari target 5,9%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
19. 19
(7) Jumlah kasus pangan
segar nasional yang
membahayakan kesehatan
manusia mencapai 0 kasus
dari target 11 kasus;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
20. 20
(8) Rasio kasus komoditas
pertanian impor
diselesaikan terhadap total
kasus komoditas pertanian
impor mencapai 47,37%
dari target 40%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
21. 21
(9) Koefisien variasi harga
komoditas pertanian
strategis nasional
mencapai 4,5 CV dari
target 10-30 CV;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
22. 22
(10) Rasio hasil penelitian
yang dimanfaatkan (5 tahun
terakhir) terhadap
penelitian yang dihasilkan
(5 tahun terakhir) mencapai
113,01% dari target 60%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
23. 23
(11) Rasio rehabilitasi
jaringan irigasi tersier
terhadap total irigasi tersier
yang dibutuhkan mencapai
41,8% dari target 33%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
24. 24
(12) Rasio luas baku lahan
pertanian yang tersedia
terhadap kebutuhan
mencapai 104,93% dari
target 97,67%;
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
25. 25
(13) Rasio serangan OPT dan DPI
terhadap luas tanam mencapai
3,78% dari target 11,05%; dan
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
26. 26
Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil
yaitu: (1) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan
(pra dan pasca panen) mencapai 57,06% dari
target 66,3%; (2) Rasio wilayah yang terbebas
dari penyakit hewan menular strategis terhadap
total wilayah yang terdampak penyakit hewan
menular strategis mencapai 77,6% dari target
79%; dan (3) Rasio kelembagaan petani yang
meningkat kapasitasnya terhadap total
kelembagaan petani nasional mencapai 27,5%
dari target 27,5%.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
27. 27
Rasio kelembagaan petani yang
menerapkan sistem pertanian
terpadu terhadap total
kelembagaan petani nasional
mencapai 10,50% dari target 10%.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT
28. 28
Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2018,
pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa
permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas
target untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula tebu,
daging sapi dan kerbau, dan cabai rawit. Permasalahan tersebut
mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk
masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan
lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4)
gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak
sapi/kerbau, (6) serangan hama dan penyakit, (7) terbatasnya
pemanfaatan teknologi, (8) penanganan pasca panen yang belum
optimal, (9) keterbatasan kapasitas dan kemampuan
kelembagaan petani, (10) terbatasnya pendampingan dan
bimbingan penyuluh di lapangan, (11) meningkatnya impor produk
pertanian, (12) panjangnya rantai tata niaga, (13) keterbatasan
anggaran dalam alokasi alsintan pasca panen, dan (14)
keterbatasan produksi vaksin rabies di Pusat Veteriner Farma.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT